Akselerasi transisi energi makin menantang. Ketidakpastian ekonomi global yang berdampak terhadap banyak negara, bisa menjadi batu sandungan lantaran berisiko mengganggu investasi di sektor energi baru terbarukan. Tak pelak, ruang kolaborasi menjadi andalan sejumlah perusahaan, utamanya badan usaha milik negara (BUMN) yang kini didapuk menjadi pionir transisi energi di Indonesia. Perihal sektor kelistrikan misalnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan konsumsi listrik Indonesia saat ini mencapai 300 terawatt hours (TWh). Konsumsi listrik diperkirakan akan meningkat menjadi 1.000 TWh pada 2060. Oleh karena itu, dia menilai dibutuhkan penambahan pasokan listrik sebanyak 220 gigawatt (GW) yang mayoritas berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT). “Namun, untuk mencapai hal tersebut perlu adanya penambahan investasi sebesar US$500 miliar—US$600 miliar atau sekitar Rp7.000 triliun—Rp9.000 triliun,” katanya dalam forum SOE International Conference di Bali, Selasa (18/10). Peran penting BUMN dalam menopang transisi energi nasional ditegaskan oleh Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury. Dia menjelaskan, BUMN memiliki dua tugas sekaligus, yakni mempercepat transisi ke energi terbarukan serta menurunkan emisi karbon. Menurutnya, untuk mendukung upaya tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil yakni di atas 5%—7% per tahun. Dia menuturkan potensi perdagangan karbon kredit di Indonesia sangat besar, sehingga kerja sama antar-BUMN bisa mempercepat realisasi perdagangan kredit karbon. Selain itu, kredit karbon ini juga akan ditawarkan ke negara G20 untuk berkolaborasi dalam perdagangan karbon kredit.

Jokowi mengatakan bahwa proyek IKN telah didukung oleh payung hukum berupa undang-undang sehingga memberikan kepastian regulasi bagi investor. Melalui UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah telah mengatur proyek tersebut sehingga seharusnya investor tak perlu ragu untuk menanamkan modalnya. Dia mengatakan dukungan dari para investor dibutuhkan karena hanya sekitar 20% dari total biaya pembangunan IKN yang dipenuhi dari APBN, sedangkan 80% dana sisanya dari pihak swasta. “Ini juga telah disetujui oleh 93% fraksi di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin, maka kurang apa lagi? kata Jokowi di acara Market Sounding Proyek IKN di Ballroom Djakarta Theater XXI, Selasa (18/10). Tidak hanya itu, dia melanjutkan pembangunan IKN merupakan salah satu upaya Indonesia untuk bertransformasi dari negara berkembang menuju negara maju. Untuk diketahui, Kepala Negara melakukan penjajakan pasar menyusul keputusan pemerintah menjadikan Nusantara, Kalimantan Timur, sebagai Ibu Kota Negara yang baru menggantikan Jakarta.

Para teman tuli di Provinsi Aceh harus berjuang keras untuk menjadi mandiri. Mereka mengasah keterampilan dan membuka usaha kecil-kecilan agar ada penghasilan. Di balik itu, mereka tetap perlu dukungan nyata dari masyarakat. Rizky Adly (27) cekatan mengukur dan memotong besi batangan untuk dirakit menjadi gerobak. Teras rumah kakaknya di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, disulap menjadi bengkel las. ”Ini mau dibuat gerobak kopi,” ujarnya melalui tulisan saat ditemui, Rabu (12/10). Rizky adalah teman tuli atau orang yang tidak dapat mendengar. Dia pemilik usaha bengkel las yang dirintis awal 2021 bermodal pas-pasan hasil tabungan. Kini usaha bengkel las itu menjadi tempatnya bergantung hidup yang melayani pembuatan perlengkapan berbahan baku besi, seperti kanopi, pagar, terali, gerobak, dan meja. Semua dikerjakan sendiri, tetapi saat proses pemasangan, dia mempekerjakan satu-dua orang. ”Gerobak ini harus siap seminggu, harganya Rp 5 juta,” ucap Rizky. Rizky berkomunikasi melalui tulisan, tetapi sesekali menggunakan bahasa isyarat. Usaha bengkel las itu menjadi tumpuan baginya. Lulusan SLB setingkat SMA ini sebenarnya ingin kuliah. Namun, di Aceh tidak ada kampus yang menyediakan juru bahasa isyarat. ”Kalau kuliah ke Pulau Jawa, biayanya mahal, Papa tidak mampu,” ujar Rizky.

Optimisme serupa ada di Cafe Hanasue Dinas Sosial Banda Aceh. Di kafe itu, Tari Tiaralita Putri (25) menyeduh kopi. Ia meracik dan mengantarkan sendiri pesanan kopi ke meja pelanggan. Dengan menggunakan isyarat tangan, Tari mempersilakan pelanggan menikmati kopi. Meracik kopi menjadi rutinitas Tari yang tuli ini. Setelah dilatih menjadi barista oleh Pemkot Banda Aceh, ia diangkat menjadi staf kontrak di dinas sosial, tugasnya mengelola Cafe Hanasue. Hana (tidak) sue (suara) atau tidak bersuara. Kafe itu dibuka untuk para teman tuli yang sebelumnya dilatih menjadi barista. ”Saya sudah diangkat jadi staf kontrak di dinas sosial. Tetapi, saya pengin punya usaha sendiri, jualan kopi di gerobak,” kata gadis mandiri yang sedang mengumpulkan modal Rp 30 juta untuk membeli gerobak, mesin kopi, dan perlengkapan lain ini.

Di Aceh, jumlah teman tuli lebih dari 1.000 orang. Banyak teman tuli di Aceh yang bekerja mandiri, seperti  menjadi fotografer, pengojek daring, dan berjualan barang pecah belah. Umumnya mereka bekerja di sektor informal. Belum ada teman tuli yang menjadi pegawai PNS. Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Aceh Mubaraq mengatakan, masih ada stigma terhadap teman  tuli sebagai kelompok minoritas. Teman tuli perlu dukungan untuk dapat mandiri. Dukungan terutama dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Sebagian teman tuli tidak mengenyam pendidikan layak karena sekolah luar biasa hanya ada di pusat kota. Melalui Gerkatin Aceh, Mubaraq dan anggota memperjuangkan hak teman tuli. ”Kita semua setara. Jangan ada lagi diskriminasi terhadap teman tuli,” kata Mubaraq. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh Isnandar mengatakan, perlindungan dan pemenuhan hak teman disabilitas tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak. Pemerintah melalui dinas sosial, balai latihan kerja, dan lainnya rutin mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. (Yoga)

Masih ada pintu masuk menuju adaptasi perubahan iklim karena isu lingkungan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. ”Tantangan terbesar saat ini adalah stagflasi. Inflasi naik dan negara-negara maju bertahan dengan menaikkan suku bunga,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi PBB untuk Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana dalam wawancara dengan Kompas dan The Jakarta Post, di Jakarta, Selasa (18/10). Ia menjelaskan, hal tersebut memaksa negara-negara berkembang menaikkan jumlah utang mereka demi bisa membeli barang-barang yang secara umum turut naik harganya. Otomatis dana yang dikucurkan untuk lingkungan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menurun karena dialihkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari negara. UN ESCAP merupakan badan komisi di PBB yang beranggotakan 53 negara di Asia dan Pasifik. Di dalamnya mencakup lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Inggris, Perancis, China, dan Rusia. ”Kami bekerja menggunakan pendekatan pragmatis sembari terus mengupayakan gencatan senjata ataupun meredakan ketegangan global.

Terkait pemulihan ekonomi sekaligus mitigasi perubahan iklim, langkah yang didorong oleh UN ESCAP ialah menggalakkan perekonomian digital. Tidak hanya untuk dalam negeri, tetapi juga perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor tanpa kertas. Kendala utama dari metode itu ialah mengembangkan sistem verifikasi digital. Selama ini, urusan perdagangan masih mengandalkan dokumen fisik berupa kertas karena mudah memeriksa keabsahannya. Oleh sebab itu, UN ESCAP mengembangkan perjanjian ekspor-impor digital yang saat ini berupa titik masuk (entry point) dengan ditandatangani minimal lima negara. Mereka kemudian difasilitasi sistem dan standar untuk melangsungkan perdagangan digital lintas negara tersebut. ”Ekonomi digital ini merupakan jalan keluar dari persoalan ekonomi ataupun lingkungan. Perdagangan digital berarti tidak lagi menggunakan kertas ataupun berbagai faktor fisik sehingga mengurangi jejak karbon. Dari sisi ekonomi, metode ini lebih efisien serta inklusif bagi semua lapisan masyarakat selama ada infrastruktur jaringan,” papar Armida. Ia mengungkapkan, pada akhir tahun2022, menurut rencana ada total sepuluh negara yang sudah menandatangani perjanjian perdagangan digital. Di luar itu, UN ESCAP sedang mendampingi negara-negara di Asia Tengah dan Timor Leste untuk membuat rencana perekonomian digital. (Yoga)

Meski mencatat pertumbuhan ekonomi solid di tengah krisis dan ketidakpastian global, yakni 5,44 % triwulan II dan 5,23 % semester I-2022, tekanan resesi global pada pertumbuhan Indonesia harus diantisipasi. Kian melemahnya ekonomi global sebagai dampak inflasi tinggi, pengetatan moneter global, perang Rusia-Ukraina, dan pandemi Covid-19, membuat berbagai lembaga menurunkan angka proyeksi pertumbuhan dunia 2022 dan 2023. Situasi 2023 secara umum diprediksi lebih suram daripada 2022. IMF, Oktober lalu, merevisi proyeksi pertumbuhan global dari 2,9 % menjadi 2,7 %. Sepertiga perekonomian dunia praktis secara teknis mengalami resesi, dengan pertumbuhan negatif dua triwulan berturut-turut. Kendati tak sampai resesi, perlambatan ekonomi Indonesia dipastikan akan terjadi. Neraca perdagangan hingga Oktober tetap surplus, tetapi angkanya terus menurun, sejalan dengan menurunnya ekspor Indonesia dan depresiasi rupiah. Penurunan ekspor itu, selain dipicu penurunan harga komoditas, juga karena penurunan permintaan dari negara-negara yang mengalami perlambatan ekonomi.

China yang menyumbang 18 % PDB global dan 26-27 % ekspor Indonesia, diprediksi Bank Dunia dan IMF, hanya tumbuh 2,8 % dan 3,2 % tahun ini; dari 8,1 % tahun 2021. Angka ini terburuk dalam lima dekade terakhir. Perlambatan pertumbuhan juga dialami mitra dagang pen-ting Indonesia lainnya, seperti AS yang menyumbang 9 % ekspor Indonesia, selain Asia Tenggara (14,63 %) dan Uni Eropa (4,79 %). Untuk sisa 2022, penurunan ekspor mungkin sedikit tertahan, oleh permintaan komoditas, seperti batubara masih tinggi, meskipun semakin turun dibandingkan sebelumnya. Dengan situasi global 2023 yang diprediksi jauh lebih berbahaya dan suram, kita harus memperkuat bantalan dan benteng pertahanan. Selain transmisi lewat perdagangan, kita harus mengantisipasi dampak resesi/stagflasi global yang dipastikan akan terjadi pada 2023, lewat transmisi lain, termasuk keuangan, terutama nilai tukar dan beban utang. (Yoga)

Industri kreatif digital berpotensi menjadi penyokong perekonomian Tanah Air di tengah perlambatan ekonomi global. Generasi muda bisa mendukung geliat industri itu dengan ide kreatif dan inovatif serta jejaring dengan dunia usaha. Gagasan itu mengemuka dalam acara ”CEO on Stage” di Universitas Prasetiya Mulya, Tangsel, Selasa (18/10), dengan tema ”Digital Innovation”. Menurut Manager Program S-1 Bisnis Universitas Prasetiya Mulya Sonny Agustiawan, negara yang kreatif bisa bertahan di dalam situasi sulit. Gerakan industri kreatif dapat membuat modal tak menjadi soal, salah satunya ketika menghadapi ancaman perlambatan ekonomi global. Laporan berjudul Creative Economy 2030: Imagining and Delivering a Robust, Creative, Inclusive, and Sustainable Recovery yang diterbitkan Asian Development Bank Institute, Juni 2022, menyebutkan, ekonomi kreatif menjadi faktor pendorong utama penciptaan lapangan kerja serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dari sisi SDM, kata Sonny, institusi akademik dapat memaparkan pengetahuan yang membantu mahasiswa mentransformasikan kreativitasnya jadi ide bisnis, juga berperan penting dalam mewadahi mahasiswa memiliki jejaring dengan praktisi di sektor terkait. Principal East  Ventures Devina Halim menambahkan, mahasiswa merupakan sumber daya potensial dalam ekosistem usaha rintisan karena dapat merealisasikan ide kreatif menjadi produk. ”Investor berperan membantu mereka mewujudkannya. Dalam menghadapi proyeksi perlambatan ekonomi, appetite investor tidak berubah. Namun, kami memperdalam evaluasi terhadap seberapa kuat fondasi dan model bisnis yang diajukan,” tuturnya. Menurut Country Director AWS Indonesia Gunawan Susanto, pemanfaatan inovasi teknologi seharusnya membuat proses bisnis lebih murah, mudah, dan efisien. (Yoga)

Kalangan pekerja menuntut kenaikan upah di tengah tren inflasi yang terus membubung. Sebagai kompensasi lonjakan harga barang, buruh meminta kenaikan upah sebesar 13 % pada 2023. “Buruh sudah baik hati mengeluarkan angka 13 % karena, kalau dihitung, seharusnya kenaikannya mencapai 40 %,” ujar Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Mirah Sumirat, kepada Tempo, kemarin, 18 Oktober 2022. Angka 40 % merujuk pada kenaikan harga BBM 30 % ditambah tingkat inflasi hingga akhir tahun yang diprediksi mencapai lebih dari 6 % dan pertumbuhan ekonomi yang rata-rata tahun ini sebesar 4 %. Setelah dirasionalisasi, hitungan kenaikan upah sewajarnya sebesar 13 % merujuk pada tingkat inflasi yang diperkirakan sebesar 6,5 %, pertumbuhan ekonomi 4,9 %, dan nilai produktivitas 1,6 persen. Hingga September 2022, tingkat inflasi Indonesia secara tahunan tercatat menembus 5,95 %.

Belum lagi proyeksi resesi pada 2023 mulai mengancam sektor ketenagakerjaan, antara lain prediksi maraknya gelombang PHK jika permintaan dalam negeri ataupun ekspor lesu. “Kami berharap pengusaha ataupun Kemenaker kali ini tidak bermain-main dengan dalih pandemi dan resesi global, sehingga mengulang kenaikan upah hanya 1-2 % tahun depan,” katanya. Kenaikan upah di kala tren inflasi tinggi sebelumnya turut menjadi sorotan PBB. Pakar kemiskinan PBB, Olivier De Schutter, mengungkapkan negara-negara di dunia harus memastikan kenaikan upah dan tunjangan sosial seiring dengan melonjaknya tingkat inflasi secara global. “Jika tidak, bukan tak mungkin masyarakat akan kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan,” ucap Olivier dalam keterangan tertulis.. (Yoga)

Dampak resesi global terhadap sektor tenaga kerja kian nyata. Gelombang PHK mulai terjadi di sejumlah sektor industri karena lesunya permintaan, khususnya dari pasar luar negeri. Kepala Disnakertrans Jabar Rachmat Taufik mengatakan, perusahaan yang bergerak di sektor padat karya seperti garmen dan alas kaki, dilaporkan paling terkena dampak karena pesanan turun drastis. "Sektor ini paling diwaspadai karena perusahaannya berorientasi ekspor," kata Taufik kepada tempo kemarin 18 Oktober. Berdasar laporan Disnaker, sejak awal tahun hingga september 2022, sudah ada 87 perusahaan di Jabar yang memecat karyawannya, menembus 43.567 orang. Taufik mengatakan pemprov sedang mengecek laporan tersebut, sebab setiap perusahaan yang akan melakukan PHK wajib melapor ke disnaker kabupaten/kota

Berdasarkan data disnakerJabar, per Juli hingga 21 September 2022, sebanyak 24 perusahaan di Sukabumi memecat 11.762 karyawan lantaran pesanan berkurang. dari 24 perusahaan tersebut, 18 bergerak di bidang garmen, 2 di sektor elektronik, 2 perusahaan sepatu, 1 percetakan dan 1 pembuatan boneka. Selain PHK, kondisi yang sulit membuat beberapa perusahaan mengurangi tenaga kerja mereka dengan tidak memperpanjang kontrak karyawan yang masa kerjanya sudah habis. Taufik mengatakan, pihaknya sedang bekerja sama dengan organisasi buruh internasional / ILO untuk mengantisipasi PHK di sektor padat karya. Menurut dia, ILO akan bernegosiasi langsung dengan pembeli di Eropa dan AS agar tetap mempertahankan kontrak jual belinya dengan perusahaan-perusahaan domestik . (Yoga)

Merosotnya surplus perdagangan Indonesia merupakan peringatan bagi pemerintah untuk bersiap menghadapi krisis yang lebih besar. Kinerja ekspor yang menurun merupakan dampak perlambatan ekonomi global karena harga komoditas mulai melandai dan jumlah permintaan anjlok. Fenomena ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk bersiap menghadapi resesi ekonomi global. Turunnya angka ekspor dan impor akibat resesi di beberapa negara bakal berdampak besar, terutama saat kurs rupiah terus melemah terhadap dolar AS. Sejumlah lembaga, seperti Bank Dunia dan IMF, sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia, termasuk outlook ekonomi Indonesia pada tahun depan, sebagai sinyal kondisi ekonomi yang memburuk. Pemicunya, menurut IMF, adalah tingginya inflasi di sejumlah negara serta kian mahalnya harga energi dan pangan setelah pecahnya konflik Rusia-Ukraina. Data BPS menunjukkan surplus perdagangan September US$ 4,99 miliar, turun 13,2 % dari bulan sebelumnya,   lantaran ekspor turun dari US$ 27,86 miliar pada Agustus menjadi US$ 24,8 miliar, sedangkan impor melorot dari US$ 22,15 miliar menjadi US$ 19,81 miliar. Angka ekspor dan impor diprediksi terus merosot seiring memburuknya perekonomian negara-negara yang menjadi mitra dagang kita selama ini.

Menurut BPS, ekspor CPO, yang menjadi komoditas andalan kita, anjlok 29,1 % dalam sebulan, sedangkan ekspor besi dan baja turun 6 %. Hanya ekspor batu bara yang masih bergerak positif, tapi itu pun hanya naik 1,2 %. Ekspor tekstil dan pakaian rajutan,  yang mempekerjakan banyak orang, juga merosot menjadi US$ 137,7 juta atau anjlok 30 %. Turunnya surplus perdagangan bakal berdampak pada banyak hal. Salah satunya adalah penurunan devisa, yang memperlemah kemampuan BI menahan lesunya nilai tukar rupiah. Sejak Juni hingga September saja, saat surplus perdagangan ada di tren positif, cadangan devisa terus tergerus. Berdasarkan data BI, cadangan devisa Juni sebesar US$ 136,4 miliar, kemudian turun menjadi US$ 132 miliar pada Juli dan Agustus, lalu menjadi US$ 130 miliar pada September. Kurs rupiah pun terus tergerus dari Rp 14.882 per dolar AS pada akhir Juni menjadi di atas Rp 15.000 per dolar AS pada Oktober. Penurunan kurs menyebabkan harga barang-barang impor makin mahal, yang akhirnya akan mengerek angka inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Lesunya arus perdagangan, yang ada kemungkinan terjadi hingga tahun depan, juga bakal mempengaruhi kinerja industri, terutama perusahaan padat karya yang berorientasi ekspor, sehingga ada bayang-bayang PHK massal. (Yoga)

Pengusaha tempe, tahu, dan susu kedelai mengancam akan mogok dan berunjuk rasa besar-besaran jika subsidi atas kenaikan harga kedelai tidak dituntaskan. Kehidupan mereka semakin terjepit akibat kenaikan harga kedelai yang kini mencapai Rp 13 ribu per kg, dari sebelumnya Rp 6.000-7.000 per kg. Pengusaha telah menaikkan harga dagangannya 20-30 %. Namun, dengan kenaikan harga BBM saat ini, mereka tidak mungkin menahan lagi beban produksi karena ongkos truk pengangkut kedelai sudah naik 20 %. Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) mendesak pemerintah melancarkan subsidi harga kedelai. Kemendag juga sudah meminta pemerintah menyalurkan subsidi harga kedelai yang berhenti sejak akhir Juli lalu. Subsidi itu baru disalurkan pada April, Juni, dan pertengahan Juli sebesar 10 % atau 80 ribu dari 800 ribu ton kedelai atau Rp 800 miliar.

Tekanan kedelai impor ini mulai terjadi ketika pemerintah menghapus tata niaga kedelai, yang semula dilakukan Bulog dan kemudian dialihkan kepada importir umum. Apalagi AS sebagai pengekspor kedelai terbesar di dunia memberikan insentif atau kemudahan bagi importir kedelai Indonesia melalui skema kredit lunak yang besarnya mencapai ratusan juta USD. Dengan bebasnya impor dan tidak adanya proteksi mengakibatkan kedelai di pasar domestik sering mengalami tekanan harga dan kelangkaan pasokan. Krisis kedelai ini seharusnya bisa diatasi. Tahu dan tempe merupakan khazanah kuliner Indonesia yang mesti ditangani sungguh-sungguh, mengingat sektor industri pangan domestik ini telah memberikan kontribusi penting dalam perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. UMKM tempe, tahu, dan susu kedelai perlu ditata lebih baik lagi di dalam suatu kawasan industri untuk memudahkan pemerintah memberikan insentif, seperti penyaluran gas, air sanitasi, dan infrastruktur lainnya. (Yoga)