Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berinovasi untuk meningkatkan mutu layanan melalui digitalisasi di fasilitas kesehatan. Namun, efisiensi digitalisasi layanan dinilai belum efektif dan terjadi ketimpangan akses layanan antardaerah. Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron pada Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (19/10)mengungkapkan, digitalisasi layanan kesehatan demi memudahkan peserta mengakses layanan untuk meningkatkan mutu layanan agar program keberlanjutan tercapai. Data BPJS Kesehatan per 30 September 2022 menunjukkan, 12.988 dokter melayani konsultasi daring kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) lewat aplikasi JKN lebih dari 17 juta kali. Fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan 26.370 unit, di antaranya 20.300 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 2.800 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). FKTP dan FKTRL itu menerapkan sistem antrean secara daring.

Jumlah peserta JKN-KIS 246,46 juta orang atau 90 % total penduduk. FKTP masih terkendala karena sistem rujukan berjenjang. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, tingkat rujukan FKTP tinggi. Sekitar 14 % Pasien FKTP dirujuk ke RS, karena banyak FKTP tak punya dokter mumpuni. Sistem rujukan berjenjang membuat pasien harus berkali-kali mendatangi RS.  ”Ada kasus tak mampu ditangani rumah sakit tipe D lalu dirujuk ke tipe B. BPJS Kesehatan harus mengawasi FKTP agar tak sekadar merujuk,” ujarnya. Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, meski capaian kepesertaan BPJS Kesehatan berhasil, layanan belum maksimal, terutama akses sebaran fasilitas kesehatan di Indonesia. Ketimpangan layanan antara kota dan desa lalu antara wilayah pusat keramaian dan wilayah pinggiran tinggi. ”Kalau dana PBI (penerima bantuan iuran) tak terserap, itu bukan karena yang miskin tak sakit, tapi karena tak dapat akses layanan. Harus dipastikan layanan dijangkau siapa saja,” ujarnya. (Yoga)

RESESI ekonomi global yang kian hari kian merangsek ke dalam negeri harus diantisipasi sedini mungkin. Pemerintah jangan terbuai puja-puji IMF, seperti diklaim Presiden Jokowi, bahwa Indonesia akan menjadi titik terang ekonomi dunia. Data BPS menyebutkan nilai ekspor Indonesia turun dari US$ 27,86 miliar pada Agustus menjadi US$ 24,8 miliar pada September 2022 yang membuat sejumlah industri melakukan PHK pegawainya. Di Jabar, sejak awal tahun hingga September 2022 sudah 87 perusahaan yang memberhentikan 43.567 orang pekerjanya. Mayoritas adalah perusahaan padat karya, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Persoalan bertambah pelik karena penurunan volume ekspor menimpa komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Ekspor minyak sawit, anjlok 29,1 %; ekspor besi dan baja turun 6 %; serta ekspor tekstil dan pakaian rajutan, industri yang mempekerjakan banyak orang, merosot 30 %. Pemerintah harus secepatnya mengantisipasi dampak resesi global yang merembes ke dalam negeri ini. Untuk menjaga permintaan ekspor dan menyelamatkan jutaan tenaga kerja, pemerintah mesti kreatif menciptakan pasar-pasar baru. Berkutat pada pasar lama di Asia Timur, Uni Eropa, dan AS akan membuat Indonesia rawan guncangan.

Kesadaran akan perlunya memperluas pasar ekspor ke wilayah lain, misalnya Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, ataupun Afrika, sesungguhnya tak hanya muncul kali ini. Setiap kali ada gangguan ekspor, setiap kali itu pula tekad dicanangkan. Namun, begitu ancaman berlalu, tidak banyak perubahan yang terjadi. Pasar ekspor Indonesia kembali berkutat pada pasar-pasar tradisional. Memasuki 2021, pasar baru yang tercipta hanyalah Vietnam. Selain melakukan diversifikasi pasar ekspor, pemerintah harus segera melindungi pasar domestik dari serbuan produk tekstil dan garmen impor. Produk-produk murah dicurigai masuk secara illegal, mesti dikendalikan agar produk lokal bisa bersaing. Pasar domestik adalah penyelamat, mengingat stabilnya konsumsi rumah tangga. Jika konsumsi rumah tangga tersedot ke barang-barang impor, industri dalam negeri akan makin terpukul. Gelombang PHK pun kian sulit dibendung. Perlindungan bagi pekerja di masa resesi ini perlu disiapkan dengan matang. Contohnya, program Kartu Prakerja yang dinilai belum tepat sasaran lantaran bukan hanya masyarakat yang terkena PHK yang bisa mendaftar. Di samping itu, sertifikat dari program pelatihan belum tentu bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan baru. (Yoga)

Utang luar negeri pemerintah pada Juli 2022, menurut BI, sebanyak US$ 185,6 miliar atau Rp 2.765 triliun dengan kurs Rp 14.900 per dolar AS. Adapun utang luar negeri swasta pada waktu yang sama tercatat US$ 206,3 miliar atau Rp 3.073 triliun. Jadi, total utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli, US$ 400,4 miliar. Tanpa penambahan utang baru, angka tersebut akan mendadak bertambah jika nilai tukar rupiah terjun bebas. Dengan nilai tukar sekitar Rp 15.300 per dolar AS saat ini, total utang luar negeri naik Rp 83 triliun, dan makin membengkak jika rupiah terus melemah melewati batas psikologis Rp 15.500 per dolar AS. Bagi pemerintah ataupun swasta, karena pelemahan rupiah meningkatkan nominal rupiah utang luar negeri. Risikonya, penerimaan negara, baik. Bunga dan tagihan kredit-kredit berdenominasi dolar dari lembaga keuangan global akan membutuhkan rupiah lebih banyak, meskipun tanpa penambahan utang dolar baru. Risikonya, margin keuntungan perusahaan akan menipis atau bahkan tergerus habis.

Biasanya dunia usaha akan melakukan hedging atau lindung nilai dengan mengoleksi aset-aset keuangan berdenominasi dolar atau mata uang lain sebagai aset cadangan. Namun jumlahnya mungkin tak banyak karena dunia usaha pun mengalami tekanan ekonomi luar biasa di ranah domestik dalam dua tahun terakhir. Apalagi upah minimum regional (UMR) sebentar lagi kemungkinan besar akan naik. Artinya, dunia usaha tidak bisa terlalu banyak mengamankan asetnya ke dalam mata uang dolar karena kebutuhan pembayaran dalam negeri bertambah. Jika pun lindung nilai tetap dilakukan, langkah itu agak berisiko di tingkat makro karena makin melemahkan rupiah. Makin banyak pelaku dunia usaha yang memindahkan asetnya ke mata uang dolar dan safe haven (instrumen keuangan yang nilainya diharapkan bertahan di tengah penurunan ekonomi), tekanan jual mata uang rupiah akan makin tinggi. Artinya, permintaan terhadap dolar akan makin kuat, yang berarti rupiah akan oversupply dan nilainya makin tergerus. Ujung-ujungnya, devisa akan makin berkurang. (Yoga)

Proyeksi resesi ekonomi global tak membendung rencana pemerintah mengegolkan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan dihelatnya penjajakan pasar atau pre-market sounding proyek tersebut, Selasa, 18 Oktober 2022. Presiden Jokowi pun turun langsung menawarkan berbagai peluang investasi di ibu kota anyar kepada para calon investor yang memadati Ballroom Djakarta Theater. "Investasi terbuka lebar, mau di mana, di sebelah mana, di kawasan inti, ya, harganya beda. Saya sampaikan ini kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak terulang lagi," ujar bekas Gubernur DKI Jakarta itu kepada para calon investor IKN. Kepastian hukum dan janji insentif menjadi gula-gula dari pemerintah untuk menggaet investor masuk ke proyek itu. Soal kepastian hukum, Jokowi mengingatkan bahwa megaproyek tersebut telah memiliki payung hukum, yakni UU No 3 Tahun 2022. Proyek ibu kota baru diproyeksikan menelan biaya Rp 466 triliun untuk keseluruhan tahapan hingga 2045. Dari nominal tersebut, APBN hanya membiayai Rp 89,4 triliun.

Sebanyak Rp 235,4 triliun direncanakan dipenuhi dari pemodal swasta dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Sedangkan kebutuhan Rp 123,2 triliun direncanakan diisi oleh investasi BUMN dan BUMD. Hingga saat ini, baru APBN yang dipastikan membiayai pembangunan IKN. Pemerintah telah menganggarkan Rp 23,6 triliun pada tahun depan untuk beberapa pekerjaan di lokasi ibu kota baru tersebut. Berdasarkan catatan Tempo,  anggaran paling besar masuk ke pagu anggaran Kementerian PUPR, Rp 20,8 triliun, yang rencananya digunakan untuk membangun istana kepresidenan, prasarana dasar, dan kompleks perkantoran di area inti Nusantara. Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan APBN akan menjadi sumber pendanaan yang dominan pada tahap pertama guna membentuk kepercayaan pasar. Menurut dia, pasar harus lebih dulu melihat keseriusan pemerintah untuk membangun infrastruktur dasar dan bangunan pemerintahan sebelum mau menanamkan modalnya di proyek jumbo itu. (Yoga)

Bursa saham di Tanah Air ibarat tengah lesu darah. Dalam sebulan terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus bergerak melemah hingga kembali ke posisi di bawah 7.000. Dalam sebulan terakhir, IHSG sudah terkoreksi 5,04%. Pelaku pasar makin cemas menanti keputusan Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dimulai hari ini, Rabu (19/10). Maklum, bank sentral diperkirakan bakal kembali mengerek suku bunga acuan ke posisi 4,5% hingga 4,75%. Beruntung, aksi korporasi sejumlah korporasi di dalam negeri mampu menahan pelemahan IHSG. Dua hari berturut-turut di awal pekan ini, IHSG ditutup di zona hijau. Tentu, optimisme itu bukan tanpa alasan. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo menyedua faktor katalis positif pendorong IHSG. Pertama, musim rilis laporan keuangan kuartal ketiga. Diperkirakan, mayoritas emiten masih akan mencatatkan kinerja apik. Kedua, maraknya aksi korporasi di bursa saham. Selain rencana rights issue beberapa emiten, termasuk emiten BUMN, beberapa calon emiten masih mengantre untuk menggelar penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO)

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19/ 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diam-diam terus dikebut. Kini, revisi tersebut memasuki tahap baru yang layak kita cermati. Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menjelaskan, revisi UU BUMN tersebut kini berada di tangan Badan Legislasi DPR. Pasca harmonisasi, RUU ini akan berlanjut pada pembahasan draf bersama dengan pemerintah. Dalam proses inilah, calon beleid ini nampaknya akan membetot perhatian publik lantaran banyak poin penting yang diatur. Salah satunya soal tanggung jawab. Draf RUU BUMN yang didapat KONTAN, disebutkan bahwa perusahaan pelat merah tidak saja dituntut mencetak kinerja positif, tapi juga harus mampu mengemban tanggung jawab penting lain. Yakni: harus mampu berperan sebagai perintis kegiatan ekonomi baru. Lalu, beleid ini membuka jalan lebar BUMN yang akan melakukan pengembangan usaha. Berbagai pilihan aksi korporasi dimungkinkan, baik itu restrukturisasi, privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, hingga aksi korporasi lain.

Bank Indonesia (BI) berpeluang mengerek lagi suku bunga acuannya di bulan ini. Proyeksi itu sejalan dengan upaya bank sentral menjangkar inflasi dan menjaga pergerakan kurs rupiah. Para ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan, BI bakal mengerek suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) pada bulan ini. Jika prediksi itu terealisasi, BI 7- Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bakal naik ke level 4,75%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini, kenaikan suku bunga acuan pada bulan ini merupakan langkah BI untuk menjangkar ekspektasi inflasi, dan merupakan langkah pre-emptive mengantisipasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Ia berharap, kenaikan suku bunga acuan BI bisa menjaga daya tarik investasi dalam aset keuangan Indonesia.

Empat negara kreditur akan menghapus utang Indonesia melalui skema konversi atau debt swap. Nilainya mencapai US$ 334,94 juta atau setara Rp 5 triliun. Empat negara tersebut adalah Jerman, Italia, Australia dan Amerika Serikat (AS). Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, utang tersebut akan dikonversi dalam bentuk program atau proyek yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya, konversi utang dari Jerman berupa proyek pendidikan, edukasi, kesehatan dan global fund. Adapun utang dari Italia dikonversi menjadi proyek housing and settlement. Sementara utang Australia akan diubah menjadi proyek kesehatan, dan utang AS dikonversi untuk konservasi hutan tropis.

Emiten perusahaan milik negara atau BUMN haus dana segar. Sedikitnya ada lima perusahaan pelat merah yang akan menghimpun dana publik dengan menggelar penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue dalam waktu dekat. Kelima BUMN itu adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, (BBTN), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Analis Investindo Nusantara Pandhu Dewanto menilai, struktur permodalan yang kurang sehat jadi alasan emiten BUMN menggelar rights issue. "Beban utang yang besar telah menggerus laba emiten BUMN," kata Pandhu.

Grup Pertamina menggaet investor asal Jepang untuk menggarap bisnis pelayaran. Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Nippon Yusen Kaisha (NYK) meneken perjanjian bisnis di Bali, Selasa (18/10). Dalam kerja sama itu, NYK akan berinvestasi di PIS sekaligus mengelola peluang bisnis angkutan LNG, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yoki Firnandi, CEO Pertamina International Shipping mengatakan, NYK bakal berinvestasi sekitar US$ 20 juta di PIS. Dus, korporasi asal Jepang itu akan memiliki 1% saham PIS. Sedangkan 99% saham PIS masih dikuasai Pertamina. Dengan begitu, PIS dapat memasuki lini bisnis baru, memperluas jangkauan layanan ke pasar internasional dan mengembangkan kapabilitasnya. Saat ini NYK memiliki 826 kapal. Dari jumlah itu, sebanyak 80 kapal di antaranya berupa LNG Carriers. NYK juga mengoperasikan 21 pelabuhan dan beroperasi di 607 pusat logistik di dunia. "Saat ini PIS punya kekuatan pada angkutan minyak mentah, BBM dan LPG, sedangkan NYK cakupan bisnisnya lebih luas ketimbang kami," terang Yoki. Ke depan, tentu PIS dan NYK bakal menjajaki berbagai pengembangan bisnis existing maupun bisnis baru. Bukan mustahil PIS dan NYK akan membentuk joint venture (JV).