Bursa saham di Tanah Air ibarat tengah lesu darah. Dalam sebulan terakhir, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus bergerak melemah hingga kembali ke posisi di bawah 7.000. Dalam sebulan terakhir, IHSG sudah terkoreksi 5,04%. Pelaku pasar makin cemas menanti keputusan Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dimulai hari ini, Rabu (19/10). Maklum, bank sentral diperkirakan bakal kembali mengerek suku bunga acuan ke posisi 4,5% hingga 4,75%. Beruntung, aksi korporasi sejumlah korporasi di dalam negeri mampu menahan pelemahan IHSG. Dua hari berturut-turut di awal pekan ini, IHSG ditutup di zona hijau. Tentu, optimisme itu bukan tanpa alasan. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo menyedua faktor katalis positif pendorong IHSG. Pertama, musim rilis laporan keuangan kuartal ketiga. Diperkirakan, mayoritas emiten masih akan mencatatkan kinerja apik. Kedua, maraknya aksi korporasi di bursa saham. Selain rencana rights issue beberapa emiten, termasuk emiten BUMN, beberapa calon emiten masih mengantre untuk menggelar penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO)

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19/ 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diam-diam terus dikebut. Kini, revisi tersebut memasuki tahap baru yang layak kita cermati. Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menjelaskan, revisi UU BUMN tersebut kini berada di tangan Badan Legislasi DPR. Pasca harmonisasi, RUU ini akan berlanjut pada pembahasan draf bersama dengan pemerintah. Dalam proses inilah, calon beleid ini nampaknya akan membetot perhatian publik lantaran banyak poin penting yang diatur. Salah satunya soal tanggung jawab. Draf RUU BUMN yang didapat KONTAN, disebutkan bahwa perusahaan pelat merah tidak saja dituntut mencetak kinerja positif, tapi juga harus mampu mengemban tanggung jawab penting lain. Yakni: harus mampu berperan sebagai perintis kegiatan ekonomi baru. Lalu, beleid ini membuka jalan lebar BUMN yang akan melakukan pengembangan usaha. Berbagai pilihan aksi korporasi dimungkinkan, baik itu restrukturisasi, privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, hingga aksi korporasi lain.

Bank Indonesia (BI) berpeluang mengerek lagi suku bunga acuannya di bulan ini. Proyeksi itu sejalan dengan upaya bank sentral menjangkar inflasi dan menjaga pergerakan kurs rupiah. Para ekonom yang dihubungi KONTAN memperkirakan, BI bakal mengerek suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps) pada bulan ini. Jika prediksi itu terealisasi, BI 7- Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) bakal naik ke level 4,75%. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede meyakini, kenaikan suku bunga acuan pada bulan ini merupakan langkah BI untuk menjangkar ekspektasi inflasi, dan merupakan langkah pre-emptive mengantisipasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed). Ia berharap, kenaikan suku bunga acuan BI bisa menjaga daya tarik investasi dalam aset keuangan Indonesia.

Empat negara kreditur akan menghapus utang Indonesia melalui skema konversi atau debt swap. Nilainya mencapai US$ 334,94 juta atau setara Rp 5 triliun. Empat negara tersebut adalah Jerman, Italia, Australia dan Amerika Serikat (AS). Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Yustinus Prastowo mengatakan, utang tersebut akan dikonversi dalam bentuk program atau proyek yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Misalnya, konversi utang dari Jerman berupa proyek pendidikan, edukasi, kesehatan dan global fund. Adapun utang dari Italia dikonversi menjadi proyek housing and settlement. Sementara utang Australia akan diubah menjadi proyek kesehatan, dan utang AS dikonversi untuk konservasi hutan tropis.

Emiten perusahaan milik negara atau BUMN haus dana segar. Sedikitnya ada lima perusahaan pelat merah yang akan menghimpun dana publik dengan menggelar penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias rights issue dalam waktu dekat. Kelima BUMN itu adalah PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, (BBTN), PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Semen Indonesia Tbk (SMGR), dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Analis Investindo Nusantara Pandhu Dewanto menilai, struktur permodalan yang kurang sehat jadi alasan emiten BUMN menggelar rights issue. "Beban utang yang besar telah menggerus laba emiten BUMN," kata Pandhu.

Grup Pertamina menggaet investor asal Jepang untuk menggarap bisnis pelayaran. Anak usaha PT Pertamina (Persero), PT Pertamina International Shipping (PIS) dan Nippon Yusen Kaisha (NYK) meneken perjanjian bisnis di Bali, Selasa (18/10). Dalam kerja sama itu, NYK akan berinvestasi di PIS sekaligus mengelola peluang bisnis angkutan LNG, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yoki Firnandi, CEO Pertamina International Shipping mengatakan, NYK bakal berinvestasi sekitar US$ 20 juta di PIS. Dus, korporasi asal Jepang itu akan memiliki 1% saham PIS. Sedangkan 99% saham PIS masih dikuasai Pertamina. Dengan begitu, PIS dapat memasuki lini bisnis baru, memperluas jangkauan layanan ke pasar internasional dan mengembangkan kapabilitasnya. Saat ini NYK memiliki 826 kapal. Dari jumlah itu, sebanyak 80 kapal di antaranya berupa LNG Carriers. NYK juga mengoperasikan 21 pelabuhan dan beroperasi di 607 pusat logistik di dunia. "Saat ini PIS punya kekuatan pada angkutan minyak mentah, BBM dan LPG, sedangkan NYK cakupan bisnisnya lebih luas ketimbang kami," terang Yoki. Ke depan, tentu PIS dan NYK bakal menjajaki berbagai pengembangan bisnis existing maupun bisnis baru. Bukan mustahil PIS dan NYK akan membentuk joint venture (JV).

Akselerasi transisi energi makin menantang. Ketidakpastian ekonomi global yang berdampak terhadap banyak negara, bisa menjadi batu sandungan lantaran berisiko mengganggu investasi di sektor energi baru terbarukan. Tak pelak, ruang kolaborasi menjadi andalan sejumlah perusahaan, utamanya badan usaha milik negara (BUMN) yang kini didapuk menjadi pionir transisi energi di Indonesia. Perihal sektor kelistrikan misalnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan konsumsi listrik Indonesia saat ini mencapai 300 terawatt hours (TWh). Konsumsi listrik diperkirakan akan meningkat menjadi 1.000 TWh pada 2060. Oleh karena itu, dia menilai dibutuhkan penambahan pasokan listrik sebanyak 220 gigawatt (GW) yang mayoritas berasal dari pembangkit energi baru terbarukan (EBT). “Namun, untuk mencapai hal tersebut perlu adanya penambahan investasi sebesar US$500 miliar—US$600 miliar atau sekitar Rp7.000 triliun—Rp9.000 triliun,” katanya dalam forum SOE International Conference di Bali, Selasa (18/10). Peran penting BUMN dalam menopang transisi energi nasional ditegaskan oleh Wakil Menteri BUMN I Pahala Mansury. Dia menjelaskan, BUMN memiliki dua tugas sekaligus, yakni mempercepat transisi ke energi terbarukan serta menurunkan emisi karbon. Menurutnya, untuk mendukung upaya tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil yakni di atas 5%—7% per tahun. Dia menuturkan potensi perdagangan karbon kredit di Indonesia sangat besar, sehingga kerja sama antar-BUMN bisa mempercepat realisasi perdagangan kredit karbon. Selain itu, kredit karbon ini juga akan ditawarkan ke negara G20 untuk berkolaborasi dalam perdagangan karbon kredit.

Jokowi mengatakan bahwa proyek IKN telah didukung oleh payung hukum berupa undang-undang sehingga memberikan kepastian regulasi bagi investor. Melalui UU No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara, pemerintah telah mengatur proyek tersebut sehingga seharusnya investor tak perlu ragu untuk menanamkan modalnya. Dia mengatakan dukungan dari para investor dibutuhkan karena hanya sekitar 20% dari total biaya pembangunan IKN yang dipenuhi dari APBN, sedangkan 80% dana sisanya dari pihak swasta. “Ini juga telah disetujui oleh 93% fraksi di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau masih ada yang belum yakin, maka kurang apa lagi? kata Jokowi di acara Market Sounding Proyek IKN di Ballroom Djakarta Theater XXI, Selasa (18/10). Tidak hanya itu, dia melanjutkan pembangunan IKN merupakan salah satu upaya Indonesia untuk bertransformasi dari negara berkembang menuju negara maju. Untuk diketahui, Kepala Negara melakukan penjajakan pasar menyusul keputusan pemerintah menjadikan Nusantara, Kalimantan Timur, sebagai Ibu Kota Negara yang baru menggantikan Jakarta.

Para teman tuli di Provinsi Aceh harus berjuang keras untuk menjadi mandiri. Mereka mengasah keterampilan dan membuka usaha kecil-kecilan agar ada penghasilan. Di balik itu, mereka tetap perlu dukungan nyata dari masyarakat. Rizky Adly (27) cekatan mengukur dan memotong besi batangan untuk dirakit menjadi gerobak. Teras rumah kakaknya di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, disulap menjadi bengkel las. ”Ini mau dibuat gerobak kopi,” ujarnya melalui tulisan saat ditemui, Rabu (12/10). Rizky adalah teman tuli atau orang yang tidak dapat mendengar. Dia pemilik usaha bengkel las yang dirintis awal 2021 bermodal pas-pasan hasil tabungan. Kini usaha bengkel las itu menjadi tempatnya bergantung hidup yang melayani pembuatan perlengkapan berbahan baku besi, seperti kanopi, pagar, terali, gerobak, dan meja. Semua dikerjakan sendiri, tetapi saat proses pemasangan, dia mempekerjakan satu-dua orang. ”Gerobak ini harus siap seminggu, harganya Rp 5 juta,” ucap Rizky. Rizky berkomunikasi melalui tulisan, tetapi sesekali menggunakan bahasa isyarat. Usaha bengkel las itu menjadi tumpuan baginya. Lulusan SLB setingkat SMA ini sebenarnya ingin kuliah. Namun, di Aceh tidak ada kampus yang menyediakan juru bahasa isyarat. ”Kalau kuliah ke Pulau Jawa, biayanya mahal, Papa tidak mampu,” ujar Rizky.

Optimisme serupa ada di Cafe Hanasue Dinas Sosial Banda Aceh. Di kafe itu, Tari Tiaralita Putri (25) menyeduh kopi. Ia meracik dan mengantarkan sendiri pesanan kopi ke meja pelanggan. Dengan menggunakan isyarat tangan, Tari mempersilakan pelanggan menikmati kopi. Meracik kopi menjadi rutinitas Tari yang tuli ini. Setelah dilatih menjadi barista oleh Pemkot Banda Aceh, ia diangkat menjadi staf kontrak di dinas sosial, tugasnya mengelola Cafe Hanasue. Hana (tidak) sue (suara) atau tidak bersuara. Kafe itu dibuka untuk para teman tuli yang sebelumnya dilatih menjadi barista. ”Saya sudah diangkat jadi staf kontrak di dinas sosial. Tetapi, saya pengin punya usaha sendiri, jualan kopi di gerobak,” kata gadis mandiri yang sedang mengumpulkan modal Rp 30 juta untuk membeli gerobak, mesin kopi, dan perlengkapan lain ini.

Di Aceh, jumlah teman tuli lebih dari 1.000 orang. Banyak teman tuli di Aceh yang bekerja mandiri, seperti  menjadi fotografer, pengojek daring, dan berjualan barang pecah belah. Umumnya mereka bekerja di sektor informal. Belum ada teman tuli yang menjadi pegawai PNS. Ketua Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Provinsi Aceh Mubaraq mengatakan, masih ada stigma terhadap teman  tuli sebagai kelompok minoritas. Teman tuli perlu dukungan untuk dapat mandiri. Dukungan terutama dari keluarga, lingkungan, dan pemerintah. Sebagian teman tuli tidak mengenyam pendidikan layak karena sekolah luar biasa hanya ada di pusat kota. Melalui Gerkatin Aceh, Mubaraq dan anggota memperjuangkan hak teman tuli. ”Kita semua setara. Jangan ada lagi diskriminasi terhadap teman tuli,” kata Mubaraq. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Aceh Isnandar mengatakan, perlindungan dan pemenuhan hak teman disabilitas tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga semua pihak. Pemerintah melalui dinas sosial, balai latihan kerja, dan lainnya rutin mengadakan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas. (Yoga)

Masih ada pintu masuk menuju adaptasi perubahan iklim karena isu lingkungan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. ”Tantangan terbesar saat ini adalah stagflasi. Inflasi naik dan negara-negara maju bertahan dengan menaikkan suku bunga,” kata Sekretaris Eksekutif Komisi PBB untuk Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (UN ESCAP) Armida Alisjahbana dalam wawancara dengan Kompas dan The Jakarta Post, di Jakarta, Selasa (18/10). Ia menjelaskan, hal tersebut memaksa negara-negara berkembang menaikkan jumlah utang mereka demi bisa membeli barang-barang yang secara umum turut naik harganya. Otomatis dana yang dikucurkan untuk lingkungan, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menurun karena dialihkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari negara. UN ESCAP merupakan badan komisi di PBB yang beranggotakan 53 negara di Asia dan Pasifik. Di dalamnya mencakup lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, Inggris, Perancis, China, dan Rusia. ”Kami bekerja menggunakan pendekatan pragmatis sembari terus mengupayakan gencatan senjata ataupun meredakan ketegangan global.

Terkait pemulihan ekonomi sekaligus mitigasi perubahan iklim, langkah yang didorong oleh UN ESCAP ialah menggalakkan perekonomian digital. Tidak hanya untuk dalam negeri, tetapi juga perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor tanpa kertas. Kendala utama dari metode itu ialah mengembangkan sistem verifikasi digital. Selama ini, urusan perdagangan masih mengandalkan dokumen fisik berupa kertas karena mudah memeriksa keabsahannya. Oleh sebab itu, UN ESCAP mengembangkan perjanjian ekspor-impor digital yang saat ini berupa titik masuk (entry point) dengan ditandatangani minimal lima negara. Mereka kemudian difasilitasi sistem dan standar untuk melangsungkan perdagangan digital lintas negara tersebut. ”Ekonomi digital ini merupakan jalan keluar dari persoalan ekonomi ataupun lingkungan. Perdagangan digital berarti tidak lagi menggunakan kertas ataupun berbagai faktor fisik sehingga mengurangi jejak karbon. Dari sisi ekonomi, metode ini lebih efisien serta inklusif bagi semua lapisan masyarakat selama ada infrastruktur jaringan,” papar Armida. Ia mengungkapkan, pada akhir tahun2022, menurut rencana ada total sepuluh negara yang sudah menandatangani perjanjian perdagangan digital. Di luar itu, UN ESCAP sedang mendampingi negara-negara di Asia Tengah dan Timor Leste untuk membuat rencana perekonomian digital. (Yoga)