Tarakan Field Manager Pertamina EP Isrianto Kurniawan mengatakan bahwa persiapan sudah mencapai 80%. Lokasi pengeboran berada di Kelurahan Kampung Satu Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Pengeboran ini akan menambah produksi migas di Tarakan Field sebagai bagian dari Zona 10 Regional 3 Kalimantan Subholding Upstream. Saat ini, produksi minyak Tarakan Field berkisar di angka 1.920 barel minyak per hari (bph) dan produksi gas mencapai 2,2 juta kaki kubik per hari (MMscfd). “Akhirnya proses pengeboran sumur Pamusian dapat dilakukan. Saat ini, perlengkapan pengeboran sudah mayoritas tiba di lokasi, dan ditargetkan akhir bulan Oktober 2022 ini tajak sumur dapat dilakukan,” ujarnya pada Rabu (19/10). Lebih lanjut, Iwan menjelaskan bahwa pengeboran sumur Pamusian sempat tertunda karena membutuhkan waktu persiapan hingga 2 tahun.

Ketertarikan masyarakat beralih ke energi bersih menjadi sentiment positif bagi investor di bidang transisi energi. Minat ini perlu dibarengi dukungan skema pembiayaan agar masyarakat dapat menggunakan energi terbarukan dalam keseharian. Meski demikian, program transisi energi harus disosialisasikan lebih gencar. Tanggapan positif masyarakat itu terangkum dalam kajian yang disusun Litbang Kompas berjudul ”Siapkah Masyarakat? Bertransformasi dalam Penerapan Energi Baru Terbarukan, Ekonomi Digital, dan Investasi Hijau”. Laporan (white paper) diserahkan Kompas kepada Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Rabu (19/10) sebagai sumbangan gagasan untuk Presidensi G20. Penelitian itu bersumber dari jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada periode 16-19 September 2022 melalui panggilan telepon dengan penentuan sampel secara acak. Responden berjumlah 502 orang dari 34 provinsi.

Sebanyak 59,9 % responden menyatakan tertarik beralih dari energi berbasis BBM ke energi bersih. Masyarakat juga sudah mengenal ragam sumber energi terbarukan. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PLN Hartanto Wibowo mengatakan, isi laporan terutama mengenai kesiapan masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan lebih tinggi dalam hal transisi energi menjadi indikasi baik. Seiring Presidensi G20 Indonesia, hal itu menjadi momentum untuk menunjukkan Indonesia berkomitmen bertransisi energi. ”Saat masyarakat berkeinginan mengubah gaya hidup yang lebih hijau, potensi investasi Indonesia terhadap energy hijau semakin besar. Ini membuka peluang berbagai lapangan kerja. Industri di Indonesia pun akan tumbuh. Transisi energy yang dikembangkan membuat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) meningkat,” ujar Hartanto. (Yoga)

Presiden AS Joe Biden berencana mengumumkan pelepasan cadangan minyak strategis negaranya sebesar 15 juta barel, Rabu (19/10). Pemerintah AS juga membuka kemungkinan melepas lebih banyak cadangan minyak strategisnya jika harga energi terus melonjak. Menurut pejabat senior AS yang tak mau disebut namanya, Selasa (18/10), pelepasan ini adalah yang terakhir dari total 185 juta barel yang dilepas AS sejak kenaikan harga minyak akibat invasi Rusia ke Ukraina. (Yoga)

Badai resesi ekonomi dinilai sulit diprediksi. Untuk mengatasi perlambatan ekonomi dunia, Indonesia akan fokus menggarap pasar-pasar ekspor nontradisional. Akses perdagangan dengan negara-negara mitra terus didorong melalui perjanjian perdagangan internasional. Presiden RI Jokowi mengemukakan, di tengah resesi global, ekonomi Indonesia masih tumbuh 5,44 % pada triwulan II-2022. Indonesia tergolong negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di antara negara-negara G20 dan negara lain. Selama Januari-September 2022, surplus neraca perdagangan 39,87 miliar USD yang menjadikan surplus perdagangan berturut-turut selama 29 bulan. Adapun kenaikan inflasi Agustus 2022 sebesar 4,6 % dinilai masih bisa dikendalikan. Pada triwulan II-2022, tingkat inflasi naik 5,9 % akibat lonjakan harga BBM. ”Negara kita harus tetap optimistis, tetapi memang harus tetap waspada dan hati-hati karena badai sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi akan menyebar sampai ke mana, dan imbasnya ke kita seperti apa,” kata Presiden Jokowi dalam pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) di ICEBSD City, Tangerang, Banten, Rabu (19/10).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menambahkan, guna mendukung pertumbuhan ekspor, Indonesia terus membuka akses pasar dengan negara-negara mitra melalui perjanjian perdagangan internasional. Pasar nontradisional memiliki potensi besar untuk digarap, antara lain negara-negara di Afrika dengan penduduk 1 miliar orang, serta Asia Selatan, seperti India, Pakistan, dan Bangladesh, dengan jumlah penduduk 1,5 miliar orang, serta Asia Tengah dan Timur Tengah. ”Untuk mengatasi perlambatan ekonomi dunia, kami akan fokus menggarap pasar nontradisional,” ujar Zulkifli. Upaya menggarap pasar nontradisional antara lain dengan penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi secara komprehensif antara Indonesia dan Uni Emirat Arab (IUAE CEPA) pada Juli 2022 yang diharapkan sudah diratifikasi DPR sebelum 17 November 2022. Selain itu, pengesahan undang-undang perjanjian perdagangan Indonesia-Korea yang sudah diratifikasi DPR. Misi dagang Indonesia ke India pada 21-22 Agustus 2022 yang menghasilkan 22 kesepakatan dagang senilai 3,2 miliar USD untuk komoditas kertas, sawit, dan batubara. Juga misi dagang ke Qatar pada 9-10 Oktober 2022 yang mencatat potensi transaksi Rp 100 miliar dengan mengajak pelaku UMKM). (Yoga)

Ajang Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) 2022 pada 28-30 Oktober 2022 diharapkan menghasilkan transaksi hingga Rp 30 miliar. ”Lewat GATF ini, kami siap menerbangkan masyarakat ke destinasi wisata. Ini upaya membantu ekonomi negara, terutama sektor pariwisata yang sempat terpuruk ketika pandemi,” ujar Direktur Layanan dan Niaga Garuda Indonesia Ade Susardi, Rabu (19/10) di Jakarta. Garuda memberikan potongan harga tiket hingga 80 %. (Yoga)

Penerapan teknologi tepat guna dapat meningkatkan produktivitas warga sehingga turut mendukung pemulihan ekonomi daerah pascapandemi Covid-19. Teknologi itu dapat diterapkan di berbagai bidang. Namun, dibutuhkan peran berbagai pihak untuk memastikan inovasi itu dapat berlanjut. ”Penggunaan alat (teknologi tepat guna) itu meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Teknologi ini jadi variabel penting untuk produktivitas warga desa,” ujar Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar saat membuka Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (TTGN) XXIII di Kabupaten Cirebon, Jabar, Rabu (19/10). Acara itu didukung harian Kompas.

Kegiatan yang berlangsung hingga Jumat (21/10) ini menghadirkan puluhan inovasi teknologi tepat guna (TTG) dari berbagai provinsi. TTG merupakan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, dapat dimanfaatkan dan dipelihara dengan mudah dan mandiri, tidak merusak lingkungan, serta menghasilkan nilai tambah ekonomi. Teknologi ini juga tidak menghabiskan modal besar. Mesin penepung dan pencacah serba guna karya Heri Irawan dan Yuli Sunaryo dari Lampung, misalnya, membantu petani mengolah hasil panen. Dengan mesin itu, petani bisa menjual jagung pipilnya sekitar Rp 9.000 per kg. Sebelum itu, harga jagungnya hanya Rp 6.000 per kg. ”Kami berharap semua (teknologi) ini memberi manfaat untuk percepatan pemulihan ekonomi. Semuanya berawal dari desa. Ini membangun dari pinggiran sesuai misi Pak Presiden (Joko Widodo),” ujar Halim. (Yoga)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus berinovasi untuk meningkatkan mutu layanan melalui digitalisasi di fasilitas kesehatan. Namun, efisiensi digitalisasi layanan dinilai belum efektif dan terjadi ketimpangan akses layanan antardaerah. Dirut BPJS Kesehatan, Ali Ghufron pada Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (19/10)mengungkapkan, digitalisasi layanan kesehatan demi memudahkan peserta mengakses layanan untuk meningkatkan mutu layanan agar program keberlanjutan tercapai. Data BPJS Kesehatan per 30 September 2022 menunjukkan, 12.988 dokter melayani konsultasi daring kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) lewat aplikasi JKN lebih dari 17 juta kali. Fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan 26.370 unit, di antaranya 20.300 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 2.800 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). FKTP dan FKTRL itu menerapkan sistem antrean secara daring.

Jumlah peserta JKN-KIS 246,46 juta orang atau 90 % total penduduk. FKTP masih terkendala karena sistem rujukan berjenjang. Menurut Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, tingkat rujukan FKTP tinggi. Sekitar 14 % Pasien FKTP dirujuk ke RS, karena banyak FKTP tak punya dokter mumpuni. Sistem rujukan berjenjang membuat pasien harus berkali-kali mendatangi RS.  ”Ada kasus tak mampu ditangani rumah sakit tipe D lalu dirujuk ke tipe B. BPJS Kesehatan harus mengawasi FKTP agar tak sekadar merujuk,” ujarnya. Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, meski capaian kepesertaan BPJS Kesehatan berhasil, layanan belum maksimal, terutama akses sebaran fasilitas kesehatan di Indonesia. Ketimpangan layanan antara kota dan desa lalu antara wilayah pusat keramaian dan wilayah pinggiran tinggi. ”Kalau dana PBI (penerima bantuan iuran) tak terserap, itu bukan karena yang miskin tak sakit, tapi karena tak dapat akses layanan. Harus dipastikan layanan dijangkau siapa saja,” ujarnya. (Yoga)

RESESI ekonomi global yang kian hari kian merangsek ke dalam negeri harus diantisipasi sedini mungkin. Pemerintah jangan terbuai puja-puji IMF, seperti diklaim Presiden Jokowi, bahwa Indonesia akan menjadi titik terang ekonomi dunia. Data BPS menyebutkan nilai ekspor Indonesia turun dari US$ 27,86 miliar pada Agustus menjadi US$ 24,8 miliar pada September 2022 yang membuat sejumlah industri melakukan PHK pegawainya. Di Jabar, sejak awal tahun hingga September 2022 sudah 87 perusahaan yang memberhentikan 43.567 orang pekerjanya. Mayoritas adalah perusahaan padat karya, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Persoalan bertambah pelik karena penurunan volume ekspor menimpa komoditas-komoditas unggulan Indonesia. Ekspor minyak sawit, anjlok 29,1 %; ekspor besi dan baja turun 6 %; serta ekspor tekstil dan pakaian rajutan, industri yang mempekerjakan banyak orang, merosot 30 %. Pemerintah harus secepatnya mengantisipasi dampak resesi global yang merembes ke dalam negeri ini. Untuk menjaga permintaan ekspor dan menyelamatkan jutaan tenaga kerja, pemerintah mesti kreatif menciptakan pasar-pasar baru. Berkutat pada pasar lama di Asia Timur, Uni Eropa, dan AS akan membuat Indonesia rawan guncangan.

Kesadaran akan perlunya memperluas pasar ekspor ke wilayah lain, misalnya Asia Selatan, Timur Tengah, Eropa Timur, ataupun Afrika, sesungguhnya tak hanya muncul kali ini. Setiap kali ada gangguan ekspor, setiap kali itu pula tekad dicanangkan. Namun, begitu ancaman berlalu, tidak banyak perubahan yang terjadi. Pasar ekspor Indonesia kembali berkutat pada pasar-pasar tradisional. Memasuki 2021, pasar baru yang tercipta hanyalah Vietnam. Selain melakukan diversifikasi pasar ekspor, pemerintah harus segera melindungi pasar domestik dari serbuan produk tekstil dan garmen impor. Produk-produk murah dicurigai masuk secara illegal, mesti dikendalikan agar produk lokal bisa bersaing. Pasar domestik adalah penyelamat, mengingat stabilnya konsumsi rumah tangga. Jika konsumsi rumah tangga tersedot ke barang-barang impor, industri dalam negeri akan makin terpukul. Gelombang PHK pun kian sulit dibendung. Perlindungan bagi pekerja di masa resesi ini perlu disiapkan dengan matang. Contohnya, program Kartu Prakerja yang dinilai belum tepat sasaran lantaran bukan hanya masyarakat yang terkena PHK yang bisa mendaftar. Di samping itu, sertifikat dari program pelatihan belum tentu bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan baru. (Yoga)

Utang luar negeri pemerintah pada Juli 2022, menurut BI, sebanyak US$ 185,6 miliar atau Rp 2.765 triliun dengan kurs Rp 14.900 per dolar AS. Adapun utang luar negeri swasta pada waktu yang sama tercatat US$ 206,3 miliar atau Rp 3.073 triliun. Jadi, total utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli, US$ 400,4 miliar. Tanpa penambahan utang baru, angka tersebut akan mendadak bertambah jika nilai tukar rupiah terjun bebas. Dengan nilai tukar sekitar Rp 15.300 per dolar AS saat ini, total utang luar negeri naik Rp 83 triliun, dan makin membengkak jika rupiah terus melemah melewati batas psikologis Rp 15.500 per dolar AS. Bagi pemerintah ataupun swasta, karena pelemahan rupiah meningkatkan nominal rupiah utang luar negeri. Risikonya, penerimaan negara, baik. Bunga dan tagihan kredit-kredit berdenominasi dolar dari lembaga keuangan global akan membutuhkan rupiah lebih banyak, meskipun tanpa penambahan utang dolar baru. Risikonya, margin keuntungan perusahaan akan menipis atau bahkan tergerus habis.

Biasanya dunia usaha akan melakukan hedging atau lindung nilai dengan mengoleksi aset-aset keuangan berdenominasi dolar atau mata uang lain sebagai aset cadangan. Namun jumlahnya mungkin tak banyak karena dunia usaha pun mengalami tekanan ekonomi luar biasa di ranah domestik dalam dua tahun terakhir. Apalagi upah minimum regional (UMR) sebentar lagi kemungkinan besar akan naik. Artinya, dunia usaha tidak bisa terlalu banyak mengamankan asetnya ke dalam mata uang dolar karena kebutuhan pembayaran dalam negeri bertambah. Jika pun lindung nilai tetap dilakukan, langkah itu agak berisiko di tingkat makro karena makin melemahkan rupiah. Makin banyak pelaku dunia usaha yang memindahkan asetnya ke mata uang dolar dan safe haven (instrumen keuangan yang nilainya diharapkan bertahan di tengah penurunan ekonomi), tekanan jual mata uang rupiah akan makin tinggi. Artinya, permintaan terhadap dolar akan makin kuat, yang berarti rupiah akan oversupply dan nilainya makin tergerus. Ujung-ujungnya, devisa akan makin berkurang. (Yoga)

Proyeksi resesi ekonomi global tak membendung rencana pemerintah mengegolkan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Hal ini ditandai dengan dihelatnya penjajakan pasar atau pre-market sounding proyek tersebut, Selasa, 18 Oktober 2022. Presiden Jokowi pun turun langsung menawarkan berbagai peluang investasi di ibu kota anyar kepada para calon investor yang memadati Ballroom Djakarta Theater. "Investasi terbuka lebar, mau di mana, di sebelah mana, di kawasan inti, ya, harganya beda. Saya sampaikan ini kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak terulang lagi," ujar bekas Gubernur DKI Jakarta itu kepada para calon investor IKN. Kepastian hukum dan janji insentif menjadi gula-gula dari pemerintah untuk menggaet investor masuk ke proyek itu. Soal kepastian hukum, Jokowi mengingatkan bahwa megaproyek tersebut telah memiliki payung hukum, yakni UU No 3 Tahun 2022. Proyek ibu kota baru diproyeksikan menelan biaya Rp 466 triliun untuk keseluruhan tahapan hingga 2045. Dari nominal tersebut, APBN hanya membiayai Rp 89,4 triliun.

Sebanyak Rp 235,4 triliun direncanakan dipenuhi dari pemodal swasta dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Sedangkan kebutuhan Rp 123,2 triliun direncanakan diisi oleh investasi BUMN dan BUMD. Hingga saat ini, baru APBN yang dipastikan membiayai pembangunan IKN. Pemerintah telah menganggarkan Rp 23,6 triliun pada tahun depan untuk beberapa pekerjaan di lokasi ibu kota baru tersebut. Berdasarkan catatan Tempo,  anggaran paling besar masuk ke pagu anggaran Kementerian PUPR, Rp 20,8 triliun, yang rencananya digunakan untuk membangun istana kepresidenan, prasarana dasar, dan kompleks perkantoran di area inti Nusantara. Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono, mengatakan APBN akan menjadi sumber pendanaan yang dominan pada tahap pertama guna membentuk kepercayaan pasar. Menurut dia, pasar harus lebih dulu melihat keseriusan pemerintah untuk membangun infrastruktur dasar dan bangunan pemerintahan sebelum mau menanamkan modalnya di proyek jumbo itu. (Yoga)