Orang terkaya di dunia Elon Musk dikabarkan berencana memangkas 75 persen karyawan Twitter yang jumlah totalnya mencapai 7.500 orang. Langkah ini dilakukan demi menyehatkan perusahaan. Namun, banyak pihak menyangsikannya dan menduga Musk bermaksud menghancurkan Twitter. Laporan itu diterbitkan pada Kamis (20/10) oleh surat kabar The Washington Post. (Yoga)

Pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia per kapita per bulan bakal semakin meningkat tahun ini.  Kenaikan harga pangan,terutama minyak goreng, dan BBM menjadi penyebab utama. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 yang dipublikasikan BPS pada 20 Oktober 2022, rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia Rp 1.327.782 per kapita sebulan. Pengeluaran itu meningkat 5 % dibandingkan Susenas Maret 2021 yang sebesar Rp 1.264.590 per bulan. Dari jumlah pengeluaran pada Maret 2022 itu, pangsa pengeluaran pangan secara nasional 50,14 %. Artinya, rumah tangga di Indonesia menggunakan 50,14 % total pengeluaran untuk kebutuhan makanan. Dibandingkan Maret 2021, pangsa pengeluaran pangan ini meningkat 1,8 %.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk perkotaan lebih besar dibandingkan penduduk perdesaan. Setiap penduduk perkotaan menghabiskan Rp 1.549.242 sebulan untuk konsumsi, sedang penduduk perdesaan Rp 1.028.896 sebulan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)Tauhid Ahmad, Jumat (21/10) mengatakan, setiap tahun pengeluaran konsumsi penduduk Indonesia selalu meningkat. Namun, tahun ini, peningkatannya bisa lebih tinggi lantaran inflasi tinggi yang disebabkan kenaikan harga pangan dan BBM. (Yoga)

Kabar kurang menggembirakan datang dari sektor hulu migas Indonesia. Hingga 30 September 2022, produksi siap jual atau lifting minyak hanya 610.100 barel per hari. Capaian ini masih di bawah target APBN 2022 di 703.000 barel per hari. Padahal, Indonesia punya target produksi 1 juta barel per hari pada 2030 nanti. Dalam lima tahun terakhir, lifting minyak terus merosot. Sempat naik dari 779.000 barel per hari pada 2015 menjadi 829.000 barel per hari pada 2016, realisasinya terus merosot menjadi 804.000 barel per hari pada 2017. Lalu, berturut-turut lifting minyak terus turun hingga menjadi 660.000 barel per hari pada 2021 lalu. Sejumlah kalangan pun memprediksi target lifting tahun ini bakal tidak tercapai. Satker Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) beralasan, turunnya lifting sejauh ini disebabkan oleh masalah operasional (Kompas, 18/10), antara lain, longsor di wilayah kerja ExxonMobil Cepu Ltd di Bojonegoro, Jatim, membuat pipa minyak tidak aman dioperasikan. Gangguan operasional lainnya adalah kebocoran selang pembongkaran yang berakibat produksi merosot.

Selain problem teknis tersebut, faktor fundamental yang menyebabkan lifting terus turun adalah usia sumur-sumur minyak di Indonesia sudah tua atau mencapai puluhan tahun. Sumur-sumur tersebut sudah melewati masa puncak produksinya. Di saat yang sama, Indonesia belum menemukan sumber cadangan baru berskala besar (sedikitnya 500 juta barel minyak) setelah penemuan minyak di Blok Cepu di era 2000-an. Sementara itu, metode pengurasan minyak tingkat lanjut (enhanced oil recovery/EOR) yang digadang-gadang bisa meningkatkan produksi tidak mudah diterapkan. EOR membutuhkan investasi yang tak sedikit. Keekonomian lapangan minyak, yang bergantung pada kondisi di lapangan,  menjadi penting sebelum metode tersebut diterapkan. Teknologi EOR memang terbukti bisa menaikkan produksi, seperti yang dilakukan Chevron di lapangan Duri, Blok Rokan, Riau. Produksi 10.000 barel per hari berhasil dinaikkan menjadi 300.000 barel per hari pada 1996 dengan metode injeksi uap. (Yoga)

Menjelang akhir tahun, realisasi belanja pemerintah belum ideal, terutama di sejumlah pos anggaran yang dialokasikan untuk mengantisipasi tren inflasi dan menjaga daya beli. Peran instrumen fiskal  sebagai peredam guncangan di kala krisis perlu lebih dioptimalkan untuk melindungi warga dan menjaga momentum pemulihan. Kemenkeu mencatat, realisasi belanja negara sampai September 2022 baru Rp 1.913,9 triliun atau 61,6 % target APBN 2022 sebesar Rp 3.106,4 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian periode yang sama sebelumnya, setidaknya dalam lima tahun terakhir realisasi itu terhitung paling rendah. Sebagai perbandingan, pada September 2020, saat pandemic Covid-19, realisasi belanja pemerintah 67,2 % target. Pada September 2018, belanja negara 68,1 % dari target.

Dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (21/10) Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pada prinsipnya mengupayakan peran instrumen fiskal sebagai peredam guncangan (shock absorber) di kala krisis bisa dimaksimalkan. Menurut Sri Mulyani, peran APBN sebagai pelindung saat terjadi gejolak ekonomi terlihat dari belanja non-KL yang didominasi pembayaran subsidi dan kompensasi untuk listrik dan BBM. Dari total anggaran kompensasi Rp 293,5 triliun pada tahun ini, per September 2022,  realisasinya 51 %. Ia juga mencontohkan realisasi belanja subsidi Rp 167,2 triliun atau 58 % target. Anggaran itu dipakai untuk subsidi BBM, elpiji 3 kilogram, listrik bersubsidi, pupuk bersubsidi, subsidi perumahan, serta penyaluran KUR, yang volume penyalurannya lebih tinggi dari tahun lalu. (Yoga)

Keberadaan tol laut mulai dimanfaatkan untuk mengangkut bahan pangan dari daerah sentra produksi ke wilayah defisit. Pengangkutan ini diharapkan dapat memeratakan stok sekaligus mengendalikan harga pangan. Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi menyatakan, distribusi pangan melalui tol laut bisa berdampak pada terkendalinya inflasi bahan makanan, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). ”Distribusi ini akan mengisi stok yang kurang di daerah-daerah tersebut sehingga akan menjaga stabilitas harga dan inflasi. Selain itu, subsidi transportasi juga dapat mengurangi harga pokoknya,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (21/10). Beras menjadi komoditas pertama yang didistribusikan ke wilayah 3T memanfaatkan tol laut. Ke depan, kata Arief, pengangkutan bahan pangan lain juga berpotensi memanfaatkan tol laut, seperti ayam dan daging beku. Pada Selasa (18/10), BPN bersama Perum Bulog melepas pengiriman 10 kontainer beras dari Pelabuhan Patimban di Subang, Jabar berisi 200 ton beras cadangan pemerintah itu dikirim ke Aceh dan Sumut.

Menurut Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal, beras itu dikirim untuk operasi pasar. Kedua daerah tujuan tersebut tengah mengalami defisit, sedangkan Jabar tergolong surplus beras. Laman Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag menyebut, harga beras medium di Sumut sepekan ini Rp 11.333 per kg. Adapun harga beras medium di Aceh Rp 10.356 per kg. Keduanya berada di atas harga acuan untuk kedua wilayah sebagaimana diatur dalam Permendag No 57 Tahun 2017 tentang Penetapan HET Beras, yakni Rp 9.950 per kg. Menurut Awaludin, pengangkutan beras dari Jabar ke Sumut dan Aceh lebih efisien melalui tol laut. ”Sebelumnya, beras diangkut melalui jalur darat terlebih dulu ke Tanjung Priok, lalu diangkut dengan kapal,” katanya. Dengan perubahan moda transportasi tersebut, biaya angkut 20% lebih hemat dalam waktu sekitar enam hari. (Yoga)

RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) memungkinkan politikus menjadi anggota Dewan Gubernur BI. Sejumlah ekonom dan masyarakat sipil menolak masuknya politikus ke bank sentral. “Yang dikhawatirkan pasca-disahkannya RUU PPSK adalah keinginan untuk memasukkan politikus ke BI semakin besar,” ujar Direktur Segara Institute, Piter Abdullah Redjalam, kepada Tempo, Jumat, 21 Oktober 2022. Pada aturan sebelumnya, UU No 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No 23 Tahun 1999 tentang BI, larangan anggota Dewan Gubernur BI dari anggota ataupun pengurus partai politik sudah dihapus. Aturan larangan tersebut tercantum dalam Pasal 47 C UU No 23 Tahun 1999.  Gelagat keinginan politikus masuk bank sentral kian menguat dalam RUU PPSK.

Apalagi masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada 2023. Artinya, tahun depan akan digelar uji kelayakan dan kepatutan pemilihan calon gubernur bank sentral oleh DPR yang merupakan inisiator RUU PPSK. Menurut Piter, sekalipun ketentuan larangan masuknya politikus dalam jajaran pimpinan bank sentral sudah dihapus sejak 2004, timbul kekhawatiran RUU PPSK akan memuluskan jalan politikus menjadi anggota Dewan Gubernur BI. “Walau sudah dihapus, selama ini tidak pernah kemudian digunakan untuk memasukkan politikus ke BI," ujarnya. (Yoga)

Menperin Agus Gumiwang menyebutkan iklim manufaktur penyedia kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) makin membaik. Saat ini Kemenperin mendata ada 4 produsen bus listrik, 3 produsen mobil listrik, serta 35 perusahaan penyedia EV roda dua dan roda tiga. “Total investasinya mencapai Rp 1,87 triliun,” tutur dia dalam diskusi hari ketiga Tempo Energy Day, Kamis, 20 Oktober 2022. Angka itu mewakili kapasitas produksi tahunan EV, meliputi 2.480 bus listrik, 14 ribu mobil listrik, dan 1,04 juta unit EV roda dua dan tiga. Hingga saat ini, pengembangan insentif fiskal dan nonfiskal untuk ekosistem EV berbasis baterai disokong oleh regulasi turunan Perpres No 55 Tahun 2019. Sebagai contoh, produsen produk otomotif bertenaga setrum pun bisa mendapat pelonggaran tarif PPnBM serta bea masuk lewat Permen No 74 Tahun 2021. Ada juga Permenperin No 36 Tahun 2021 yang mengatur aspek teknis produk kendaraan emisi rendah (low-carbon emission vehicle/LCEV)

“Kebijakan terbarunya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur penggunaan kendaraan listrik untuk dinas perorangan,” ucap Agus. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kebijakan APBN Kemenkeu, Wahyu Utomo, menyebutkan beberapa insentif fiskal, seperti PPnBM dan bea masuk, bisa menekan harga pasaran mobil EV. Menurut dia, insentif EV mencapai 36 % harga pokok mobil dan sekitar 25 % harga jualnya. “Misalnya, mobil merek Hyundai seharga Rp 700-900 juta, insentifnya sudah sekitar Rp 200 juta.” Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, justru menilai konsumen masih akan sulit memperoleh EV yang murah pada tahap awal transisi kendaraan listrik. Pemerintah pun disarankan memperhatikan desain kendaraan listrik bagi masyarakat Indonesia yang lebih menyukai mobil dengan ruang muat banyak atau multi-purpose vehicle (MPV). (Yoga)

Orca Powergear awalnya mimpi bocah SMA yang menonton Free Willy terkesima akan keindahan Willy, paus orca dalam film karya Simon Wincer tersebut. Anak bernama Romy Sofyan menganggap Willy sosok yang agung, besar, dan indah. Romy muda memutuskan, jika mimpi bisnisnya tercapai, dia akan menamainya Orca. Sejak SMP, Romy tertarik pada olahraga motocross. Namun, karena larangan orang tua, dia hanya bisa mendatangi dan menonton balapan motocross. Walau begitu, cintanya terhadap motocross menumbuhkan semangat baru. “Nanti, kalau sudah besar, mau bikin usaha seputar balapan pokoknya!” katanya. Mimpinya mulai terwujud pada 2009. Romy memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan kantoran dan mendirikan perusahaan spesialis motorsport bernama Orca Racing. Karena masih baru, perusahaan ini hanya menjual suku cadang dan aksesori impor motocross. Seiring waktu, pada 2015, dia dan tiga anggota tim desainnya meriset dan mengembangkan produk autentik Orca. Hingga akhirnya, Orca Powergear lahir dengan jersey dan celana pertama yang berhasil dipasarkan.

Hingga saat ini, Orca Powergear memiliki berbagai jenis produk, baik khusus untuk balapan maupun kasual. Produk balap offroad yang ditawarkan antara lain jersey, celana, goggles, sarung tangan, dan helm. Sedangkan untuk kasual, brand ini menawarkan kaos dan jaket. Romy mengatakan target produk selanjutnya adalah sepatu trail yang akan rilis tahun depan. Pria berusia 48 tahun itu juga menegaskan bahwa nilai produk-produk Orca Powergear tidak hanya pada fungsi dan kenyamanannya, tapi juga estetikanya. Anak perempuan Romy yang merupakan Project Lead Orca Powergear, Rheyna, 24 tahun, mengatakan, walaupun harga yang ditawarkan cukup mahal untuk kategori sports brand lokal, kualitas yang diberikan sepadan. Seperti jersey RS Ultima yang bahan produknya serupa dengan produk luar tapi masih cenderung lebih murah. Orca Powergear pun menjadi salah satu jenama yang masuk dalam Top 10 ARQAM Fashion & Beauty Care pada 10 Oktober 2022. Romy bersyukur merek yang dibesarkannya ini dapat diakui menjadi salah satu UMKM terbaik dalam acara yang didukung Kementerian Koperasi dan UMKM tersebut. (Yoga)

Pemerintah menyatakan kebutuhan dana untuk mencapai target nol emisi karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat harus melibatkan para pemangku kepentingan. Besaran dana yang dibutuhkan atau disiapkan untuk mencapai target penggunaan energi bersih itu harus berdasarkan konsensus, bukan perhitungan pemerintah semata. "Jadi bukan hanya konsensus satu pemerintahan saja, apalagi hanya kemudian ditanya pemerintah menyiapkan budget-nya berapa?," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, dalam Tempo Energy Day hari ketiga sesi I bertajuk Pembiayaan Produk Energi Bersih, yang disiarkan secara langsung di Youtube Tempo Media di Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. Menurut Febrio, pemahaman memenuhi kebutuhan dana untuk meralisasikan NZE perlu sama-sama dibentuk karena kekhawatiran dampak perubahan iklim sangat besar. Risiko yang sama juga dihadapi banyak negara lain, tidak hanya Indonesia. Dalam rencana aksi penurunan emisi karbon, kata Febrio, target NZE 2030 dinaikkan menjadi 31,9 % yang menyasar sektor kehutanan dengan target pengurangan 500 juta ton emisi karbon dan sektor energi dan transportasi sebesar 358 juta ton. Dua sektor ini sudah mencapai 97 % target,” tuturnya.

Selama ini emisi karbon terbesar berasal berasal dari kelistrikan sebanyak 62 % disumbang PLTU atau pembangkit batu bara. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengurangi penggunaan PLTU diiringi dengan pembiayaan kompensasi dari masa operasi yang berkurang. “Kalau pembangkit sisa (operasi) 25 tahun, kami tawarkan pembiayaan yang lebih murah untuk working kapital berapa tahun dia bisa memotong masa operasinya,” kata Febrio. Wakil Dirut PT Bank Mandiri, Alexandra Askandar, mengakui terjadi peningkatan pembiyaan hijau. Dia mengungkapkan untuk mengejar target 31,9 % penurunan emisi 2030 butuh US$ 381 miliar atau Rp 4.000 triliun. “Itu angka yang sangat besar,” ujarnya. Alexandra melihat prospek pembiayaan hijau akan bagus seiring dengan meningkatknya inisiatif dari berbagai kementerian, investor, lembaga keuangan dan pelaku usaha. Bank Mandiri, kata dia, telah menyalurkan portofolio berkelanjutan sebesar Rp226 triliun selama semester pertama tahun ini. Portofolio hijau yang sudah tersalurkan Rp105 triliun atau 11,8 % total portofolio kredit perseroan. (Yoga)

Lonjakan pajak dan lambatnya realisasi belanja menyebabkan APBN surplus Rp 60,9 triliun atau 0,33% PDB.  Pada periode yang sama, penerimaan negara Rp 1.974,7 triliun, naik 45,7% dari periode sama tahun 2021. Penerimaan negara mencakup perpajakan Rp 1.542,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 431,5 triliun. Realisasi belanja APBN hingga September 2022 mencapai Rp 1.913,9 triliun atau 61,6% target, Rp 3.106,4 triliun. Sedang penyerapan belanja APBD baru Rp 637,9 triliun atau 53,4%. Masih ada 46,6% anggaran belanja daerah yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian jelang akhir tahun. “Kinerja penerimaan tersebut didukung pertumbuhan ekonomi yang ekspansif .

Tren penerimaan pajak akan berlanjut hingga akhir 2022, sehingga target APBN tahun ini diharapkan tercapai,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita secara virtual, Jumat (21/10). Di tengah ancaman resesi global, korporasi Indonesia membukukan peningkatan laba dan menjadi penyumbang terbesar penerimaan dan pertumbuhan pajak periode Januari-September 2022. Realisasi PPh badan Rp 276,9 triliun, melambung 115,7% dan berkontribusi 21,1% terhadap total penerimaan pajak. Ia menjelaskan, total realisasi kelompok PPh tercatat senilai Rp 785,6 triliun, terdiri atas PPh nonmigas Rp 723,3 triliun atau 96,6% dari target APBN, sedangkan sisanya PPh migas Rp 62,3 triliun atau 96,4% target. Total PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) Rp 504,5 triliun atau 78,9% target, sedang PBB dan pajak lainnya Rp 20,4 triliun atau 63,2%  target. (Yoga)