Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah strategi guna menghadapi ancaman krisis pangan pada tahun depan. Upaya yang dilakukan misalnya dengan optimalisasi musim tanam, peningkatan stok produksi, hingga intervensi harga. Plt. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Indri Nur Septiorini mengaku masih optimistis dengan produksi tanaman pangan pada tahun depan. Kendati demikian, dia mengakui kondisi harga dan ketersediaan pangan juga berpaut dengan stabilitas ekonomi dan pasokan energi. “Harus kerja antarsektor, seperti [dinas] ketahanan pangan dan [dinas] perdagangan,” ujarnya, Minggu (23/10).Di sektor pertanian, lanjutnya, berbagai terobosan dilakukan guna meningkatkan produksi tanaman pangan. Menurutnya, upaya tersebut salah satunya dengan penerapan indeks pertanaman (IP) 400. Dengan kata lain, lanjutnya, sebuah lahan bisa ditanam hingga empat kali. Selain itu, petani juga diberikan benih unggul dan bersertifikat, serta alat dan mesin pertanian (alsintan) guna mendukung percepatan dan efisiensi dalam kegiatan usaha tani. Faktor SDM, lanjutnya, juga sangat menentukan dalam pencapaian target produksi. Oleh karena itu, dia menilai kompetensi petani dan petugas harus terus ditingkatkan dengan berbagai pelatihan peningkatan kapasitas petani maupun petugas.

Pemulihan ekonomi Indonesia yang baru berjalan setahun mulai menghadapi ancaman perfect storm, yakni krisis multidimensi dengan kombinasi kontraksi ekonomi, inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, dan situasi geopolitik yang tidak menentu. Mengantisipasi perfect storm yang lebih besar pada tahun 2023, para pelaku usaha mengharapkan pemberian insentif berupa pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan. Ancaman itu sudah mulai nyata, antara lain, seperti yang kini mendera industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Pemerintah diminta memberi insentif kepada dunia usaha dalam bentuk diskon tarif PPh badan sebesar 4% dari 22% yang berlaku saat ini. Melalui insentif itu, dunia usaha diharapkan tetap mempunyai ruang untuk berekspansi atau paling tidak memiliki cash flow atau likuiditas yang terjaga. Hanya dengan itu, ekonomi Indonesia tetap mampu bertahan dan bisa terhindar dari langkah PHK.

 Insentif pajak juga diperlukan untuk mengungkit daya saing perekonomian nasional, mengingat tarif PPh badan Indonesia saat ini masih berada di posisi ketiga terbesar di antara negara Asean-5. Padahal, menurut Bank Dunia, tarif perpajakan yang rendah, terutama PPh badan, adalah salah satu indikator dari kemudahan melakukan bisnis (ease of doing business/EODB) yang berkorelasi positif terhadap tingkat investasi langsung asing (FDI) suatu negara. Di antara Asean-5, tarif PPh badan Indonesia yang di angka 22%, hanya lebih kecil dari Filipina yang sebesar 30% dan Malaysia yang 24%. Anggota Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Ajib Hamdani bependapat, tanpa harus merevisi UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menetapkan tarif PPh Badan 22%, pemerintah bisa membantu dunia usaha untuk menghadapi ancaman perfect storm dengan memberi diskon pajak. Itu dilakukan dengan membuat insentif dalam desain alokasi belanja perpajakan (tax expenditure). (Yoga)

Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) meluncurkan inisiatif awal 40 miliar riyal (US$ 10,64 miliar) untuk menarik investasi terkait rantai pasokan ke dan dari kerajaan. Menurut laporan kantor berita SPA, inisiatif Pangeran Mohammed tersebut bakal mencakup alokasi dana 10 miliar riyal dalam bentuk insentif yang akan diberikan ke para investor rantai pasokan. Berdasarkan pernyataan yang dikutip SPA, inisiatif rantai pasokan terbaru itu termasuk pembentukan sejumlah zona ekonomi khusus. Inisiatif ini merujuk pada reformasi legislatif dan prosedural yang sedang berlangsung. “Inisiatif Ketahanan Rantai Pasokan Global (The Global Supply Chain Resilience Initiative) akan memanfaatkan sumber daya, infrastruktur dan lokasi Kerajaan untuk menghadirkan ketahanan yang lebih besar bagi ekonomi dan perusahaan di seluruh Eropa, Amerika, dan Asia, sambil lebih meningkatkan posisi Arab Saudi dalam ekonomi global. 

Arab Saudi juga menawarkan akses ke minyak, gas, listrik, energi terbarukan dan sumber daya manusia dengan biaya yang kompetitif,”” demikian disampaikan dalam pernyataan, yang dilansir Reuters, seraya menunjukkan catatan proyek produksi hidrogen biru dan hijau kerajaan. Sebagai informasi, negara yang berada di kawasan Teluk itu pada tahun lalu mengumumkan rencana investasi lebih dari 500 miliar riyal untuk sektor infrastruktur – termasuk pembangunan bandara dan pelabuhan laut – di akhir dekade ini sebagai upaya menjadi pusat transportasi dan logistik, di bawah rencana diversifikasi ekonomi. Selain itu, rencana “Vision 2030” yang diusulkan Pangeran Mohammed bertujuan memodernisasi Arab Saudi dan menghilangkan ketergantungan ekonominya dari pendapatan minyak. (Yoga)

Kemenaker mengimbau pedagang pasar dan pekerja di Indonesia menjadi peserta program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), agar mereka dapat memiliki kemudahan memiliki rumah. Program Tapera bertujuan menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi masyarakat melalui tabungan wajib pesertanya. "Kami berharap seluruh pedagang pasar di Indonesia dan pekerja mandiri dapat bergabung menjadi peserta Tapera dan terbantu dengan kehadiran program ini, karena manfaatnya sangat besar," ucap Wakil Menaker Afriansyah Noor, akhir pekan lalu. Dia mengatakan, Tapera akan mewadahi dan memfasilitasi seluruh unsur pekerja, termasuk pekerja mandiri/informal agar dapat memiliki kemudahan dalam memiliki rumah pertama.

Pekerja mandiri/informal yang penghasilannya sebesar upah minimum, nantinya wajib menjadi peserta Tapera. "Adapun pekerja mandiri/informal yang penghasilannya di bawah upah minimum, tidak wajib menjadi peserta, namun diperbolehkan menjadi peserta Tapera, apabila ingin mendapatkan manfaat program Tapera, " kata dia. Berdasarkan data Badan Pengelola Tapera, angka backlog (kekurangan kebutuhan kepemilikan rumah) di Indonesia 12,75 juta rumah, yang didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sebagian besar merupakan pekerja di sektor informal dan memiliki kesulitan akses terhadap layanan jasa keuangan atau perbankan. (Yoga)

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan Juan Permata Adoe mengatakan penguatan ekosistem UMKM akan mendorong peningkatan ekspor dan perdagangan Indonesia. “Salah satu cara  meningkatkan ekspor dan surplus perdagangan Indonesia adalah melalui penguatan ekosistem UMKM,” kata Juan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/10). Karena itu, Kadin Indonesia menciptakan inisiatif Kadin International Trading House, Wiki Wirausaha, dan mengakselerasi pengembangan sertifikasi halal untuk para pelaku UMKM sebagai upaya kontribusi Kadin Indonesia dalam membantu UMKM untuk memperluas pasar termasuk membuka peluang pasar ekspor. Juan mengingatkan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya dalam membantu UMKM dalam perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Hal itu juga sejalan dengan pesan dari Presiden RI Jokowi bahwa perlu adanya Indonesia Incorporated agar perusahaan yang besar, menengah, kecil bekerja sama, berkolaborasi bersama menyelesaikan persoalan di lapangan secara konkret. “Kadin Indonesia dan pemerintah merupakan key enabler untuk mengakselerasi neraca perdagangan Indonesia dengan meningkatkan ekspor UMKM di Indonesia dimana membutuhkan daya saing UMKM yang tinggi. Maka dari itu, Kadin Indonesia menciptakan badan vokasional untuk memberikan bekal sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia,” jelas dia. Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok Kadin Indonesia Akbar Djohan mengatakan bahwa tanpa adanya perdagangan, tidak akan ada kegiatan logistik. Dia berharap target pemerintah menurunkan biaya logistik nasional menjadi 17% dari 23%, akan dapat memberikan nilai tambah dan solusi bagi para pelaku UMKM. (Yoga)

Kementerian PUPR bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyediakan fasilitas layanan perbankan. Salah satu layanan yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) itu adalah kredit atau pembiayaan konsumer fasilitas kepemilikan hunian. “Dengan penandatanganan PKS BTN Solusi ini diharapkan BTN dapat memberikan dukungan penuh kepada Kementerian PUPR melalui pemanfaatan produk, jasa dan layanan perbankan BTN baik dalam bentuk konvensional dan/atau syariah yang dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk institusi, namun juga seluruh pegawai di lingkungan Kementerian PUPR,” kata Direktur Utama BTN, Haru Koesmahargyo saat menyampaikan sambutan di acara penandatangan PKS di Jakarta, akhir pekan lalu. Kerja sama kedua pihak ini bertujuan untuk meningkatkan penempatan dana pihak ketiga (DPK) BTN dan ekspansi kredit khususnya dari nasabah institusi.

Kemitraan tersebut diresmikan dengan penandatangan PKS mengenai Penyediaan Jasa Layanan Perbankan Kepada Pegawai di Kementerian PUPR. BTN dipercaya oleh Kementerian PUPR untuk menyediakan fasilitas layanan perbankan di antaranya, fasilitas pengelolaan Rekening Satuan Kerja secara tunai dan nontunai, fasilitas tabungan untuk penerimaan pembayaran belanja pegawai, meliputi Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Batara Payroll, Tabungan e’BATARAPOS dan fasilitas kredit/pembiayaan konsumer di antaranya fasilitas kepemilikan hunian (baik kredit konvensional ataupun pembiayaan syariah), Kredit Bangun Rumah serta Program BTN Solusi bagi Pegawai. Haru menjelaskan, BTN sebagai mitra Kementerian PUPR dalam mengawal Program Sejuta Rumah (PSR) telah merilis beragam inovasi yang bertujuan untuk dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat mendapatkan hunian yang sehat, layak dan terjangkau di seluruh pelosok negeri ini. (Yoga)

Operator telekomunikasi milik Grup Sinar Mas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) tengah menyiapkan diri untuk berfokus pada bisnis konektivitas melalui ekosistem digital yang lengkap, tak hanya menjadi pemain di industri telekomunikasi. Perseroan berinisiatif untuk berkolaborasi dengan sejumlah lini usaha Grup Sinar Mas maupun pihak eksternal seperti DANA, Vidio, dan Lazada dalam sebuah ekosistem. Dirut Smartfren Telecom Merza Fachys mengatakan, kolaborasi tersebut perlu dilakukan, karena platform digital tidak berguna jika ekosistemnya tidak lengkap. Sehingga, Smartfren akan terus melakukan pengembangan sekaligus membangun aset secara paralel. “Kami juga harus memanfaatkan platform-platform ini dalam aplikasi yang lebih tinggi. Kami menyiapkan IoT dan banyak aplikasi berbasis arti­ cal intelligence (AI), blockchain, dan lain-lain. Semua ekosistem berjalan paralel,” kata Merza di acara ‘Kupas Tuntas’ yang digelar Samuel Sekuritas, baru-baru ini.

Merza meyakini bahwa FREN ke depan bakal menjadi pemain digital yang lengkap, baik platform digital terutama ekosistem konten maupun aplikasi-aplikasi, yang akan mengantarkan informasi dan konten untuk dinikmati pengguna maupun industri. “Kami akan fokus menggunakan blockchain, 5G juga segera meluncur, pusat data (data center) sedang dibangun, edge computing berjalan sesuai perkembangan, dan AI sebagai basis yang kami gunakan,” ungkap dia. Mengenai 5G, Merza menjelaskan bahwa FREN akan menggelarnya di area-area industri dan perumahan maupun area-area yang tidak dilayani serat optik. Termasuk, menggelar 5G di proyek kereta cepat dan tempat-tempat pariwisata premium seperti Labuan Bajo dan Nusa Dua, Bali. “Demikian cita-cita kami. FREN akan menjadi the most sophisticated digital infrastructure platform providing immersive digital experience and solution. Apalagi, Sinar Mas juga masih berkomitmen kuat untuk mengembangkan FREN,” ujar Merza. Dia mengungkapkan, Smartfren juga tengah membangun data center raksasa berkapasitas 1.000 megawatt (MW) di Indonesia. Perseroan telah menggandeng perusahaan asal Abu Dhabi UEA, yaitu Group 42 (G42), untuk mengerjakan proyek ini. (Yoga)

Independensi BI sebagai pelaksana kebijakan moneter bisa berada di ujung tanduk. Ancaman itu datang dari terbukanya celah politikus masuk ke jajaran anggota dewan gubernur bank sentral. Rencana itu bermula dari RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Pasal 47. Bunyi salah satu ayat dalam pasal itu masih sama dengan isi UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang BI. Artinya, tidak ada larangan anggota Dewan Gubernur BI menjadi pengurus atau berasal dari partai politik. Jika pasal tersebut lolos, sejumlah bahaya yang mengancam independensi BI kian terlihat jelas. Meski dihapusnya larangan politikus menjadi anggota Dewan Gubernur BI sudah berlaku sejak 18 tahun lalu, bukan berarti pintu gerbang yang terbuka lebar itu kini tak dimanfaatkan. Apalagi sejumlah politikus telah melontarkan pernyataan terbuka mengenai peluang tersebut. Dengan komposisi DPR yang mayoritas koalisi pemerintah, rancangan omnibus law sektor keuangan ini dikhawatirkan bakal dengan mudah melanggengkan strategi agar anggota ataupun pengurus partai politik dapat mengikuti seleksi dewan gubernur bank sentral. Padahal independensi adalah harga mati di bank sentral.

Pada Orde Baru, independensi bank sentral menjadi sorotan akibat bank sentral yang tak independen dalam mengawasi industri perbankan, ekonomi kita luluh-lantak dihajar krisis moneter 1997-1998. BI terpaksa menggelontorkan bantuan likuiditas (BLBI) sebesar Rp 147,7 triliun ke 48 bank yang hampir kolaps akibat krisis saat itu. Kasus BLBI ini yang mendorong peralihan tugas pengawasan bank dari bank sentral ke OJK. Kita juga tentu tak ingin sejarah buruk pada masa lalu terulang. Dengan terbebas dari tarik-menarik kepentingan politik dan campur tangan pemerintah, BI bisa menjalankan tugas utamanya dalam menjaga stabilitas nilai tukar, membangun sistem pembayaran, serta menciptakan stabilitas sistem keuangan. Hanya dengan cara itulah kebijakan moneter sebuah negara diyakini lebih kredibel. Terutama dalam meraih kepercayaan pasar. (Yoga)

Emiten perbankan berpeluang diuntungkan jika suku bunga kredit ikut meningkat pasca-kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, membenarkan bahwa bank bisa mengerek laba dari besarnya volume pinjaman di masa pemulihan ekonomi. Angin segar itu juga tampak dari tren positif saham perbankan pada akhir pekan lalu. “Transaksi sahamnya bisa naik karena emiten bank akan meraih gap keuntungan yang relatif lebih tinggi,” tuturnya kepada Tempo, Sabtu lalu. Margin yang bisa didongkrak emiten perbankan adalah pinjaman berskema floating rate atau bunga mengambang yang umumnya diterapkan pada pinjaman debitor bidang properti.

Lonjakan suku bunga acuan pun membuat tawaran produk deposito dari perbankan lebih menarik. “Investor retail maupun institusi akan mengambil momentum untuk masuk ke produk tersebut. Ini keuntungan juga bagi emiten perbankan.” Kamis pekan lalu, bank sentral kembali mengerek suku bunga sebesar 50 basis point (bps) ke level 4,75 %. Otoritas moneter itu berupaya meredam laju inflasi yang terus meningkat, hampir menyundul 6 %. Kebijakan baru BI pun masih imbas dari inflasi tinggi di AS, lebih dari 8 %, yang membuat The Fed menaikkan suku bunga acuan secara berkala dari sebelumnya 0 persen hingga kini berkisar 3,0-3,25 %. (Yoga)

Pemerintah membidik sejumlah pasar ekspor non-tradisional demi menggenjot perdagangan internasional. Hal ini dilakukan setelah sejumlah negara tujuan ekspor utama, seperti AS dan negara-negara di Eropa, menghadapi tekanan perekonomian. Kondisi ini menyebabkan permintaan global dan harga komoditas melemah. "Kondisi tidak mudah, semua bilang akan ada resesi. Karena itu, perlu ada terobosan dalam meningkatkan ekspor, termasuk ke pasar-pasar non-tradisional," ujar Mendag Zulkifli Hasan dalam perhelatan Trade Expo Indonesia 2022, kemarin. Sejumlah ekonom mengatakan sinyal resesi terlihat dari surplus perdagangan Indonesia yang mulai menyempit. BPS mengumumkan surplus perdagangan Indonesia September 2022 sebesar US$ 4,99 miliar, lebih rendah dari surplus perdagangan  Agustus 2022 yang mencapai US$ 5,71 miliar. Nilai ekspor ataupun impor bulan lalu masing-masing US$ 24,8 miliar dan US$ 19,81 miliar.

Pasar non-tradisional yang bisa dipenetrasi, menurut Zulkifli antara lain negara-negara di Asia Selatan, seperti India, Bangladesh, dan Pakistan. Selain itu, negara-negara di Afrika yang memiliki banyak penduduk dinilai potensial. Selain mengincar wilayah Asia Selatan dan Afrika, pria yang akrab disapa Zulhas itu bakal mengunjungi Timur Tengah, Eropa, Amerika Latin, Vietnam, hingga Thailand dengan misi yang sama. Dalam sepekan terakhir, Kemendag menggelar Trade Expo Indonesia 2022 secara luring untuk menjaring konsumen produk ekspor Indonesia dari sejumlah negara. Dihelat sejak 19 Oktober hingga kemarin, kegiatan tersebut diklaim mencatatkan total transaksi sebesar US$ 2,94 miliar. Namun angka itu masih jauh di bawah target Zulhas, di US$ 10 miliar. Agar target itu bisa tercapai, Mendag mengandalkan kegiatan daring yang masih akan berlangsung hingga 19 Desember mendatang. "Transaksi sebesar US$ 2,94 miliar buat kami adalah angka yang besar, tapi kami mengharapkan lebih besar dari ini. Nilai transaksi masih akan bertambah sampai 19 Desember," ujar dia. (Yoga)