PT PGN Tbk sebagai subholding gas Pertamina menjajaki kerja sama dengan perusahaan energi joint venture antara Jepang dan Indonesia yakni, PPT Energy Trading Co., Ltd. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta, Kamis (20/10) kemarin. Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Heru Setiawan dan President Director PPT Energy Trading Co., Ltd. Agus Witjaksono. Melalui kolaborasi ini, PGN dan PPTET akan mengembangkan bisnis LNG, New Renewable Energy dan Energi Transisi. Dengan pengalaman PPTET yang sudah lebih dari 50 tahun

PGN berharap sinergi ini berjalan dengan baik kedepannya, sehingga dapat menyokong kebutuhan dan pemanfaatan LNG sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060. CEO Subholding Gas Pertamina PGN M. Haryo Yunianto, melalui sambutannya menyatakan bahwa PGN memiliki peluang yang sangat besar untuk memasuki pasar gas bumi Internasional melalui pemanfaatan moda non pipa yaitu LNG. Kebutuhan LNG dunia, khususnya regional Asia Pasific pada tahun 2022 mencapai 273 mmtpa dan akan terus tumbuh 2.8% pertahun hingga tahun 2050 sebesar 585 mmtpa. Terlebih kondisi geopolitik dan upaya menuju energi bersih secara global membuat nilai bisnis LNG semakin menarik, untuk itu kolaborasi dengan berbagai pihak sangat penting dilakukan,” kata Haryo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/10). (Yoga)

Kemenkeu melalui Ditjen Anggaran dijadwalkan kembali melakukan pembayaran kompensasi energi Rp 163,3 triliun Oktober ini, Rp 132,1 triliun akan dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero), sedangkan Rp 31,2 triliun kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Dari total anggaran kompensasi yang disepakati dengan Banggar DPR Rp 293,5 triliun untuk tahun ini, pemerintah telah mencairkan sebesar Rp 104,8 triliun sampai dengan September 2022. Kompensasi energi diberikan kepada Pertamina dan PLN terkait dengan penugasan penyediaan pasokan BBM dan listrik dalam negeri.

“Kompensasi ini akan kami usahakan bisa tercairkan pada bulan Oktober ini karena seluruh persyaratan sudah (dipenuhi), dari sisi review BPK maupun koordinasi dengan tiga menteri. Tentu kami akan melakukan proses pencairan pada minggu depan dari Dirjen Anggaran,” ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita secara online, Jumat (21/10). Menkeu mengaku sudah menggelar pertemuan dengan Menteri ESDM serta Menteri BUMN untuk mengoordinasikan pembayaran kompensasi itu sesuai ketentuan yang berlaku.

“Adapun untuk subsidi, kami akan tetap mengikuti jadwal. Jadi, untuk ini Pertamina akan mendapatan pembayaran yang cukup besar, demikian juga dengan PLN,” ucap Sri Mulyani. Melalui Perpres 98/2022, pemerintah merevisi alokasi anggaran kompensasi dan subsidi energi menjadi Rp 502,4 triliun guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, khususnya konsumsi.  (Yoga)

Riuh penjualan pembangkit listrik berbahan bakar batubara (PLTU) PLN ke PT Bukit Asam Tbk (PTBA) belum berhenti. Padahal, itu cuma secuil dari target pemerintah: memensiunkan dini (early retirement) PLTU milik PLN. Upaya ini dilakukan demi mengejar target nol emisi karbon (net zero emission) pada 2060. Pemerintah akan mengistirahatkan PLTU dengan total kapasitas 6.700 Megawatt (MW). Ini setara 36% terhadap total kapasitas pembangkit batubara PLN yang mencapai 18.616 MW (mengacu data 2020). PLN tentu saja tak bisa sendirian menggotong ambisi ini. Penggalangan dana melalui skema energy transition mechanism (ETM) dilakukan. Asia Development Bank turut menyokong skema ETM. Skema ini berpotensi mendatangkan pembiayaan hingga US$ 1.000 triliun. Informasi yang didapat KONTAN, dalam perhelatan KTT G20 nanti, ada potensi Indonesia mendapatkan dana US$ 4 miliar. Perjanjian Principal Framework Agreement dengan PTBA untuk mengalihkan PLTU Pelabuhan Ratu hanyalah satu di antara rencana spin off PLTU PLN. Nilai transaksi pembangkit berkapasitas 3x350 MW itu mencapai US$ 800 juta atau setara Rp 12,40 triliun (kurs Rp 15.500 per dolar AS).

Bank Indonesia (BI) terus mengerahkan seluruh kemampuannya dalam meredam dampak gejolak ekonomi global terhadap perekonomian nasional. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perlu alternatif solusi dalam menghadapi perlambatan ekonomi global, kenaikan suku bunga The Fed, munculnya risiko inflasi hingga dollar Amerika Serikat (AS) yang kian perkasa. Untuk itu, BI bakal menggunakan kebijakan moneter sebagai amunisi dalam meredam gejolak yang terjadi. "Kebijakan moneter kami gunakan untuk mengendalikan inflasi dan memastikan rupiah relatif stabil agar tidak menimbulkan imported inflation," ujar Perry dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia, Kamis (20/10).

Pemegang saham PT Perintis Triniti Properti Tbk (TRIN) alias Triniti Land memberikan restu untuk menambah modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue. Persetujuan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada Kamis (20/10).  Presiden Direktur dan CEO PT Perintis Triniti Properti Tbk Ishak Chandra mengatakan, TRIN akan menerbitkan 147.795.558 saham baru dengan rasio 30:1. Jadi, tiap pemegang 30 saham lama akan memperoleh satu HMETD. Harga pelaksanaan rights issue TRIN Rp 900 per saham. Dari aksi korporasi ini, TRIN bisa mengantongi dana segar Rp 133 miliar. Selain itu, TRIN juga akan menerbitkan waran dengan harga pelaksanaan Rp 1.100 per saham.

Tren layanan perbankan digital berimbas pada penutupan ribuan kantor cabang fisik perbankan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tercatat kantor cabang bank umum sebanyak 25.641 unit per Juni 2022. Dalam satu tahun terakhir, jumlah ini menyusut 4.058 kantor cabang dari posisi Juni 2021 yang masih mencapai 29.699 jaringan kantor cabang. Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya telah memangkas jumlah kantor cabang sebanyak 543 unit menjadi 529 unit per September 2022 dari awal tahun ini. Direktur Distribution & Funding Bank BTN Jasmin menjelaskan, sejak tahun 2019, Bank BTN telah mengalihfungsikan layanan walk in channel ke channel digital banking, seperti mobile banking, internet banking, mesin setor tarik tunai (CRM) dan ATM serta mengoptimalkan peran Agen Batara," kata Jasmin, Rabu (19/10).

Sinyal kuat kenaikan bunga pinjaman mulai dilempar oleh pelaku industri perbankan dan multifinance sebagai respons atas penyesuaian bunga acuan oleh bank sentral. Meski masih terbatas, tanda-tanda kenaikan bunga kredit mulai terlihat di pasar. Bahkan sejumlah kalangan menilai, kenaikan bunga kredit makin tak terbendung pasca keputusan Bank Indonesia yang kembali mengerek bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 basis poin menjadi 4,75% pada Rapat Dewan Gubernur (RDG), Kamis (20/10). Kenaikan itu menjadi yang ketiga kali secara berturut-turut sejak Agustus 2022. Jika dilihat sejak bunga acuan berada di level 3,5% pada Februari 2021 dan bertahan hingga 18 bulan lamanya hingga Juli 2022, terjadi tren penurunan bunga pinjaman. Sebagai gambaran, rata-rata bunga pinjaman pada Februari 2021 berada di level 9,65%. Sementara itu, posisi rerata bunga pinjaman pada Agustus 2022 berada di level 8,94%. Artinya, saat bunga acuan bertahan di level 3,5%, bunga kredit susut 71 basis poin. Sementara itu, bunga simpanan berjangka 1 bulan turun 99 basis poin. Kenaikan bunga pinjaman mulai tecermin dari suku bunga dasar kredit (SBDK) pada Agustus 2022 yang berada di level 8,6% dibandingkan dengan posisi Juli 2022 yang ada di level 8,56%. Industri multifinance mulai melakukan kalkulasi ulang terhadap bunga pinjaman yang dibebankan kepada konsumen. Direktur Utama PT Clipan Finance Indonesia Tbk. (CFIN) Harjanto Tjitohardjojo menuturkan penyesuaian bunga pinjaman besar kemungkinan mulai dilakukan pada November 2022. Langkah yang sama ditempuh PT Mandiri Tunas Finance yang telah mengerek bunga pinjaman kepada debitur baru sejak awal bulan ini.

Stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang kokoh merupakan modal penting bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, terlebih di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 serta risiko ketidakpastian lainnya. Pemberdayaan terhadap sektor riil, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang berkontribusi besar dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja dipercaya mampu menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian. Hal ini searah dengan kinerja penjualan UMKM yang terbatas, khususnya pada sektor industri pengolahan dan sektor pertanian didorong oleh biaya logistik yang masih tinggi, kenaikan harga bahan baku, serta cuaca ekstrem yang melanda Tanah Air. Terbatasnya kenaikan omzet UMKM searah dengan menurunnya ekspektasi pemulihan ekonomi yang berdampak pada penurunan ekspektasi pembiayaan UMKM. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan dengan skema tertentu bagi UMKM adalah sesuai demi menjaga aktivitas dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Dalam menjalankan mandat kebijakan makroprudensial khususnya dalam mendorong fungsi intermediasi serta peningkatan akses keuangan, Bank Indonesia memiliki sumbangsih dalam pengembangan UMKM. Sejalan dengan ini, Bank Indonesia menetapkan kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) sebagai dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan akses pembiayaan dan pengembangan bagi UMKM dan perorangan berpenghasilan rendah. Selanjutnya, RPIM diharapkan mampu mendorong kontribusi bank secara optimal mempertimbangkan pemenuhan RPIM berdasarkan keahlian dan model bisnis bank dalam pembiayaan inklusif.

Kementerian Perhubungan tengah merancang pengembangan jalur kereta api di empat kota guna memacu pangsa angkutan kereta api di Indonesia. Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub Harno Trimadi mengatakan empat kota yang dibidik yakni Semarang, Bandung, Medan dan Surabaya. Pengembangan jalur kereta perkotaan sekaligus bertujuan untuk meningkatkan pangsa pasar penumpang kereta yang masih cukup rendah. “Share penumpang kereta api itu targetnya 15% dan kami baru mencapai 7%. Masih jauh untuk memasuki targetnya,” ujarnya, dalam webinar di Jakarta, Kamis (20/10). Menurutnya, pengembangan kereta api di kota metropolitan menjadi salah satu arah kebijakan Kemenhub sejalan dengan target pengembangan transportasi berkelanjutan. KRL antarkota saat ini melayani wilayah Jabodetabek dan Yogyakarta—Solo. Berikutnya akan dikembangkan di Semarang, Bandung, Medan, dan beberapa kota lain. Dalam kesempatan berbeda, Di­rektur Sarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Djarot Tri Wardhono menambahkan bahwa proyek kereta api perkotaan bisa menjaring permodalan dari investor. Tidak hanya kereta perkotaan, sejumlah proyek kereta yang menghubungkan antarkota seperti moda raya terpadu (MRT) Fase 3 East—West Line (Balaraja—Cikarang) juga diharapkan bisa mendapatkan permodala dari investor.

Ekspansi bisnis itu tertuang lewat penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan oleh Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Heru Setiawan dengan Managing Director Intraco Refueling Station Ltd. Mohammed Riyadh Ali serta disaksikan Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh dan Nepal, Heru Subolo, (19/10). Melalui kerja sama ini, Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Heru Setiawan berharap mampu merambah segmen lainnya. “Kolaborasi juga dilakukan untuk potensi pengembangan bisnis gas bumi lainnya di sektor transportasi gas, rumah tangga dan lainnya,” katanya melalui siaran pers, Kamis (20/10). Sebagai gambaran, mengacu pada laporan keuangan PGAS pada kuartal II/2022, pendapatan perusahaan berasal dari niaga dan transmisi gas senilai US$1,42 miliar atau tumbuh 5,52% secara tahunan dari US$1,34 miliar. Adapun, pertumbuhan tertinggi justru berasal dari eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi dengan US$308,29 juta atau tumbuh signifikan secara tahunan dari US$140,91 juta. Bagi Bangladesh, kerja sama ini akan mendukung ketahanan energi negara sebagai salah satu sumber kekuatan ekonomi di Asia Selatan. Adapun, gas bumi menjadi salah satu sumber energi utama yang digunakan lebih dari 60% di Bangladesh.