Berjuang terus Menuntut Pencairan Tukin Dosen
Ada perasaan lega ketika permintaan
bertemu Mendiktisaintek, Brian Yuliarto untuk membahas pemenuhan hak tunjangan
kinerja para dosen ASN terwujud di Jakarta, Selasa (11/3). Hari itu, untuk ke
sekian kalinya, belasan dosen dari berbagai daerah yang bergabung dalam
Asosiasi Dosen ASN (Adaksi) di lingkungan Kemendiktisaintek berjumpa pucuk
pimpinan kementerian yang menaungi mereka. ”Dosen dari perguruan tinggi negeri
berstatus satuan kerja, badan layanan umum, dan badan hukum ikut mewakili
bersama pengurus Adaksi memperjuangkan tukin for all atau tukin untuk semua
dosen ASN,” kata Wakil Ketua Adaksi, Anggun Gunawan. Dalam memperjuangkan
tuntutannya, mereka terpaksa saweran (urunan). Ada yang menyumbang, Rp 50.000-Rp
100.000. Ada yang serelanya, sesuai kemampuan.
Ketua Adaksi Fatimah mengapresiasi
pertemuan pertama ini sebagai langkah baik dalam membangun hubungan yang lebih
kuat dan sehat antara Kemendiktisaintek dan Adaksi. Perjuangan Adaksi agar
pemerintah mewujudkan pemberian tukin untuk semua dosen bukan semata-mata demi
kesejahteraan dosen yang memang pendapatannya masih belum layak disbanding tuntutan
pendidikan dan beban kerja. Pembayaran tukin diyakini berdampak positif
terhadap peningkatan kualitas dan produktivitas dosen. Brian mengatakan,
Kemendiktisaintek berkomitmen tukin bagi dosen dicairkan tahun ini dan telah
mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pencairan tukin dosen tahun 2025.
Keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi lintas
kementerian. (Yoga)
Inflasi Minyak Goreng dan Drama Minyakita
Drama penyunatan Minyakita
bergulir di balik tingginya tingkat inflasi minyak goreng. Masyarakat yang daya
belinya sedang tidak baik-baik saja dirugikan dengan beredarnya Minyakita tak
sesuai takaran di sejumlah daerah di Indonesia. BPS mencatat, tingkat inflasi
tahunan minyak goreng pada Februari 2025 mencapai 10,37 %. Salah satu pemicu
inflasi minyak goreng adalah kenaikan harga Minyakita. Minyakita merupakan merek
minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat. Pasokannya berasal
dari eksportir CPO dan sejumlah produk turunannya yang terikat kebijakan wajib
pasok kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng.
Harga Minyakita naik jauh di atas
harga eceran tertinggi (HET) sejak Juni 2024. Berdasarkan data Sistem
Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, per 12 Maret 2025, harga rerata nasional
Minyakita Rp 17.200 per liter, lebih tinggi 6,4 % dibanding Juni 2024, juga
lebih tinggi 8,72 % dari HET Minyakita yang ditetapkan Kemendag Rp 15.700 per
liter. Akibatnya muncul pemalsuan merek Minyakita, penjualan Minyakita sepaket
dengan produk lain (bundling), hingga penerapan kuota minimal pembelian Minyakita.
Drama terbarunya adalah penyunatan isi atau volume Minyakita. Minyakita dalam
kemasan berlabel 1 liter ”disulap” atau diisi 750-950 mililiter, dan dijual Rp
17.000-Rp 18.000 per liter, jauh di atas HET.
Polisi juga menemukan kasus
penyunatan Minyakita di Subang dan Bogor, Jabar; Tarakan, Kaltara; serta
Banjarnegara dan Banyumas, Jateng. Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jateng,
juga menemukan Minyakita kemasan 1 liter yang hanya berisi 804,5 mililiter.
Pada 11 Maret 2025, Bareskrim Polri telah menetapkan satu tersangka kasus
dugaan Minyakita tak sesuai takaran berinisial AWI dari hasil pengembangan temuan
Minyakita tak sesuai takaran di Pasar Jaya Lenteng Agung. AWI merupakan
pengelola PT Aya Rasa Nabati (ARN) yang berlokasi di Depok, Jabar. Di pabrik
itu, ditemukan 70 mesin pengisi minyak goreng yang takarannya sengaja diatur 706
mililiter dan 802 mililiter. (Yoga)
Alih Fokus ke Bisnis Sewa Pesawat, BBN Airlines Tutup Rute Reguler
PT Blue Bird Nordic (BBN)
Airlines Indonesia menghentikan semua rute penerbangan regulernya di Indonesia
akibat tingkat keterisian penumpang yang rendah, lalu beralih ke jasa sewa basah
pesawat (wet lease). Setelah enam bulan mengudara sejak September 2024, PT Blue
Bird Nordic Airlines Indonesia resmi menutup seluruh rute penerbangannya di Indonesia.
Sejak November lalu, maskapai penerbangan ini telah menghentikan salah satu
layanan penerbangannya setelah sebulan beroperasi. Kemenhub mengonfirmasi
berhentinya BBN Airlines Indonesia melayani rute berjadwalnya. Terakhir,
maskapai penerbangan itu melayani rute Jakarta (CGK)-Pontianak (PNK) pergi
pulang (PP) serta Jakarta (CGK)-Denpasar (DPS) PP pada pertengahan Februari 2025.
Rute lainnya, Jakarta
(CGK)-Surabaya (SUB) PP telah berhenti beroperasi lebih awal sejak Januari
2025. ”Alasan berhenti beroperasi adalah karena tingkat isian penumpang yang
rendah. Berdasarkan evaluasi data produksi, rata-rata load factor (tingkat
keterisian) penerbangan BBN Airlines Indonesia periode winter 2024 pada
November 2024 sampai Januari 2025 adalah 50 %,” tutur Plt Dirjen Perhubungan
Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, Rabu (12/3). ”Namun, PT BBN Airlines Indonesia
masih beroperasi melayani penerbangan tidak berjadwal atau carter, khusus kargo,
dan juga akan melayani penerbangan tidak berjadwal untuk penumpang atau kargo,”
ujar Lukman. (Yoga)
Minyakita agar Ikut diawasi oleh Warga
Aparat gabungan kepolisian dan
pemda mengecek takaran Minyakita yang dijual di pasar-pasar tradisional Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, Rabu (12/3). Warga juga diminta ikut mengawasi dan
melaporkan jika menemukan ketidaksesuaian takaran komoditas minyak goreng
bersubsidi tersebut. Petugas yang melakukan pengecekan adalah Satgas Pangan
Polda DI Yogyakarta, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY, dan
Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta dan dipimpin Kepala Subdirektorat I Ditreskrimsus
Polda DIY, AKBP Cahyo Wicaksono.
Cahyo Wicaksono menambahkan,
pihaknya akan terus melakukan pengecekan ke pasar-pasar lain di seluruh wilayah
DIY. Hal ini untuk memastikan Minyakita yang beredar di DIY sesuai takaran. ”Kalau
nanti ada temuan, kami akan melakukan penyelidikan sesuai mekanisme hukum,” ucap
Cahyo. Kadis Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar menambahkan, pengecekan
Minyakita ini untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat akan ketepatan isi
minyak goreng bersubsidi tersebut. Dia pun meminta kepada warga untuk melaporkan ke Dnas Perdagangan
Kota Yogyakarta jika menemukan ada Minyakita yang tak sesuai volumenya. (Yoga)
Sekolah Swasta Gratis di Jakarta dikebut Pansus
Nasib program sekolah swasta
gratis di Jakarta menemui titik terang dengan terbentuknya Panitia Khusus
Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Jakarta. Dengan waktu kurang dari empat bulan
sebelum tahun ajaran 2025/2026, pembahasan dan pengesahannya dikebut agar uji
coba awal di 40 sekolah terwujud. Pansus Penyelenggaraan Pendidikan disahkan
dalam rapat paripurna di DPRD Jakarta, Rabu (12/3) siang. Pansus akan membahas
revisi Perda Provinsi Daerah Khusus Jakarta No 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
sebagai landasan sekolah gratis. Wakil Ketua DPRD Jakarta, Ima Mahdiah
memastikan program sekolah gratis diterapkan bertahap mulai 2025.
Penerapannya menyesuaikan kondisi
keuangan daerah dan distribusi program bantuan pendidikan. ”Gubernur (Jakarta)
sudah sepakat untuk uji coba tahun ini di 40 sekolah swasta. Sekolahnya di
wilayah yang memang kondisinya banyak siswa dari keluarga kurang mampu dan
kekurangan sekolah negeri,” kata Ima. Program sekolah swasta gratis masuk dalam
40 program hasil terbaik cepat (quick wins) 100 hari pertama Gubernur dan Wagub
Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno. Ima menyebutkan, program sekolah swasta
gratis sudah dibahas dalam sejumlah rapat dengan Pemprov Jakarta ataupun Dinas
Pendidikan Jakarta. Tahap selanjutnya, dinas akan menentukan lokasi sekolah
gratis. (Yoga)
Penerimaan Pajak di Ujung Tanduk
Laporan realisasi APBN 2025 pada Januari menunjukkan penurunan signifikan dalam penerimaan pajak, dengan penurunan sebesar 41,9% YoY, yang disebabkan oleh masalah dalam penerapan sistem administrasi pajak baru, Coretax. Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak hanya mencapai Rp88,89 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa jenis pajak, seperti PPh 21 dan PPh badan, mengalami penurunan yang cukup besar, bahkan lebih dari 40%. Meskipun demikian, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi bahwa data ini benar adanya, namun ia meminta publik menunggu konferensi pers untuk penjelasan lebih lanjut.
Prianto Budi Saptono, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menyebutkan bahwa masalah implementasi Coretax menjadi penyebab utama penurunan tersebut, karena banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran dan proses administrasi pajak. Namun, dia meyakini bahwa performa penerimaan pajak akan pulih pada bulan-bulan berikutnya, seiring dengan adanya kelonggaran yang diberikan oleh Ditjen Pajak.
Sementara itu, meskipun penerimaan pajak mengalami kontraksi, belanja negara hanya turun tipis 1,8%, yang menyebabkan defisit anggaran mencapai Rp23,5 triliun, atau 0,1% terhadap produk domestik bruto. Satria Sambijantoro dari Bahana Sekuritas menilai bahwa defisit ini sesuai dengan ekspektasi pasar, yang dipengaruhi oleh masalah yang bersifat sementara terkait dengan Coretax dan efisiensi anggaran.
Independensi BI Diuji, Pasar Waspada
Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. BI harus tetap independen dan bebas dari intervensi kekuatan politik agar dapat menjalankan tugasnya dalam mengatur kebijakan ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan mengendalikan inflasi. Meskipun demikian, keputusan BI untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk mendukung program pembangunan, seperti pembangunan 3 juta rumah dan penghiliran, menimbulkan pertanyaan mengenai potensi ancaman terhadap independensinya.
Apabila BI mulai terlibat terlalu dalam dengan program-program pemerintah, terutama jika ada intervensi politik, maka stabilitas ekonomi bisa terganggu, dan risiko inflasi serta krisis keuangan bisa meningkat. Selain itu, jika independensi BI terancam, maka kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap bank sentral dan pemerintah bisa berkurang. Oleh karena itu, meskipun BI mendukung berbagai program pemerintah, sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap menjaga integritas dan independensi BI dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Dorong Mobilitas, Operator Kapal Diminta Beri Diskon
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Hartanto, mengajak operator kapal penumpang untuk memberikan diskon khusus pada tarif tiket kapal selama periode Angkutan Laut Lebaran 2025. Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk memudahkan calon pemudik dan membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang hendak mudik. Namun, Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, mengungkapkan keberatan terhadap rencana diskon tersebut, mengingat kondisi industri pelayaran penyeberangan yang masih sulit, termasuk kenaikan biaya operasional yang signifikan.
Sementara itu, terkait transportasi darat, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga mempertimbangkan pemberian diskon tarif tol hingga 20% selama periode Lebaran 2025. Diskon ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan pada puncak arus mudik, dengan rencana pemberlakuan diskon pada 17 ruas jalan tol di Trans Jawa dan Trans Sumatera. Diskon ini juga diharapkan dapat mengatur distribusi volume lalu lintas agar lebih merata sebelum hari-H Lebaran.
Kejagung Temukan Barang Bukti di Plumpang
Kejaksaan Agung Indonesia telah menyita 17 kontainer dokumen terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina-KKKS pada periode 2018–2023. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, menjelaskan bahwa dokumen yang disita berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran bahan bakar minyak (BBM), serta sampel dari 17 tangki minyak dan barang bukti elektronik. Selain itu, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), Yoki Firnandi (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping), dan Muhammad Kerry Andrianto Riza (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa). Akibat perbuatan melawan hukum yang terungkap, negara diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp193,7 triliun.
