Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik penipuan terkait produk MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran yang tercantum pada kemasannya. Brigjen Pol Helfi Assegaf, sebagai Kepala Dittipideksus Bareskrim, menjelaskan bahwa modus yang digunakan oleh tersangka AWI adalah membeli minyak curah dari PT ISJ di Bekasi dengan harga Rp18.100 per kilogram, kemudian mengemasnya dengan menggunakan mesin, namun takarannya tidak sesuai. Botol atau pouch yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya terisi sekitar 850 ml hingga 920 ml.

Praktik ini berlangsung sejak Februari 2025 dan dijalankan oleh tersangka yang ditunjuk oleh PT Aya Rasa Nabati (ARN) dan PT MSI. Kapasitas produksi gudang minyak tersebut mencapai 400-800 karton minyak kemasan botol atau pouch. Tindakan ini menyalahi aturan dan dapat merugikan konsumen yang membeli produk dengan harapan takaran sesuai label.

Kemampuan berbelanja menjelang Lebaran berkurang karena daya beli warga yang rendah. Padahal, tingkat konsumsi warga di momen itu lebih tinggi daripada periode waktu biasa. Harapan adanya geliat ekonomi yang bergairah bisa meleset. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mengolah Data Bulanan Survei Konsumen BI tahun 2020-2024. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata proporsi belanja warga menjelang Lebaran semakin kecil dibanding proporsi belanja konsumsi tahun sebelumnya. Tahun 2020 dan 2021, proporsi belanja menjelang Lebaran masing-masing 0,3 % poin, tetapi pada 2022 turun menjadi 0,1 % poin. Pada 2023 sama dengan rata-rata proporsi belanja tahun itu atau 0 poin.

Pada 2024 turun lagi lebih tajam, hingga minus 0,4 % poin. Proporsi belanja menjelang Lebaran 2024 tersebut terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan konsumsi pada momen Lebaran juga terlihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam struktur produk domestik bruto (PDB). Selama 2021-2024, konsumsi rumah tangga periode Lebaran, yang ada di triwulan II, tumbuh melambat. Pada 2021, konsumsi rumah tangga pada periode yang sama tumbuh 5,96 %, pada 2024, melambat menjadi 4,93 %. Sep (29), warga Jatim, juga berencana mengurangi konsumsi Lebaran tahun ini. Ayah satu anak ini belum lama kehilangan pekerjaan.

Kontrak Sep sebagai konsultan individu instansi pemerintahan di Jatim tidak diperpanjang per 1 Februari 2025. Sebelumnya, Sep mendapat gaji Rp 5 juta per bulan, untuk ditabung Rp 500.000, kebutuhan susu formula balitanya Rp 1,6 juta, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kini, Sep harus menghemat pengeluarannya, termasuk konsumsi menjelang Lebaran, karena tabungan yang tersisa hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga bulan ini. Untuk menyambung hidup, Sep berusaha mencari pekerjaan baru, termasuk mendaftar sebagai pengojek aplikasi. ”Saya bingung. Biasanya kalau Lebaran saya beli parsel untuk dibagikan ke keluarga terdekat. Mungkin saat ini berhenti dulu. Konsumsinya untuk keluarga, untuk orang lain nanti dulu,” ujar Sep, Selasa (18/2). (Yoga)

Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan penetapan nomor induk pegawai (NIP) bagi 1,2 juta calon ASN (CASN) hasil seleksi 2024 rampung sebelum mereka diangkat. BKN juga akan terus bergerak untuk memastikan SK pengangkatan CASN benar-benar diterbitkan. ”Target ini penting dilaksanakan agar memberi kepastian bagi semua pihak terkait,” ujar Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Senin (10/3). BKN menargetkan penetapan NIP bagi CASN hasil seleksi tahun 2024 rampung sebelum jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil(CPNS) ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Penetapan NIP bagi CPNS dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2025, sedangkan untuk calon PPPK pada 30 November 2025. Pemerintah telah memutuskan untuk mengangkat CPNS dan calon PPPK secara serentak. CPNS yang dijadwalkan diangkat pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025 mundur menjadi 1 Oktober 2025. Begitu pula calon PPPK yang semula dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 untuk tahap 1 dan Juli 2025 untuk tahap 2 diubah menjadi 1 Maret 2026. Pemerintah mengklaim keputusan itu telah sesuai dengan kesimpulan rapat antara pemerintah dan Komisi II DPR, 5 Maret 2025. Namun, Komisi II DPR membantah hal tersebut. (Yoga)

Dipecat dari pekerjaan membuat hidup jadi redup. Ada keluarga yang kehilangan rumah idaman, bahkan ada pula rumah tangga yang kandas karena tekanan ekonomi kian mencekik. Tembok rumah milik Iyus (40), di Bogor, Jabar, kertas dindingnya mengelupas. Perabotan tinggal kursi tamu. Rumput liar pun tumbuh di taman yang tadinya tertata rapi. Rumah dua lantai itu baru saja laku. Mobil yang tadinya disimpan di garasi sudah lebih dulu dijual. Semua terpaksa dilakukan ayah dua anak itu untuk bertahan setelah terkena PHK pada Mei 2024. ”Mau gimana lagi? Tak peduli kita kena PHK, kehidupan terus berjalan,” kata Iyus di rumahnya, Senin (17/2). Pekerjaan terakhir Iyus adalah IT (teknologi informasi) project manager di sebuah perusahaan rintisan di bidang lokapasar. Lima tahun bekerja, Ia mendapat gaji dua digit per bulan.

Iyus punya kerja sampingan di bidang IT juga dengan penghasilan belasan juta rupiah. Istri Iyus juga punya usaha kue rumahan dengan keuntungan Rp 5 juta per bulan. Dengan total pemasukan puluhan juta per bulan, Iyus merasa mampu membeli rumah kedua dengan cicilan Rp 17 juta per bulan. Iia juga ada tanggungan cicilan rumah pertama Rp 12 juta per bulan dan mobil Rp 5 juta per bulan. Tak dinyana, pada Mei 2024, perusahaannya mengubah model bisnis, dari berdagang secara daring kini berubah total menjadi toko konvensional. Akibatnya, 90 persen personel IT dipangkas, termasuk Iyus. Prioritas Iyus, dapur harus ngebul dan anak-anak harus tetap sekolah, membuat Ia menjual mobil dan rumah ke 2 nya

Alia (36), ibu satu anak, tengah menjalani proses perceraian. Pertikaian dengan suami yang meruncing kala kondisi ekonomi kian mencekik menjadi penyebab utama mereka berpisah. ”Dia (suami) udah enggak bantuin, malah nge-judge aku bermalas-malasan. Aku juga enggak mau jadi kayak gini, aku belum pernah nganggur selama ini seumur hidup aku,” tuturnya, Kamis (13/2). Alia tinggal di rumah kontrakan bersama anak semata wayangnya di Jaksel. Anak perempuannya yang sebelumnya bersekolah di PAUD, terpaksa berhenti sementara. ”Terpaksa berhenti sekolah karena biayanya mahal, Rp 4 juta per bulan. Untungnya dia masih kecil. Nanti kalau sudah usia TK harus sekolah lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Alia bekerja sebagai business development manager di sebuah perusahaan marketing technology. Saat itu gajinya mencapai belasan juta rupiah per bulan. Namun, baru empat bulan bekerja, ia sudah terkena PHK pada Oktober 2024. Sembari mencari pekerjaan baru, Alia membuka jasa sebagai empathic listener untuk membantu orang yang butuh didengarkan dan konsultan animal behaviour untuk membantu para pemilik hewan lebih memahami peliharaan mereka. Selain itu, ia juga menekuni pekerjaan lepas sebagai kontributor kecerdasan buatan (AI), orang yang melatih soal AI agar menjadi lebih kreatif. ”Dibanding waktu masih punya kerja tetap, sih, pendapatan jauh banget. Sekarang cuma Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Pas-pasan banget, yang penting bisa hidup, cukup makan dan minum,” ungkapnya. (Yoga)

Presiden Prabowo mengumumkan kewajiban perusahaan membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri. Para pengemudi ojek daring juga akan mendapatkan bonus hari raya kendati besarannya belum ditentukan. Pengumuman disampaikan Presiden Prabowo di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Senin (10/3) sore. ”Pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMD, paling lambat tujuh hari sebelum Idul Fitri. Besarannya (diumumkan) Menaker melalui surat edaran,” kata Presiden. Presiden juga mengimbau para perusahaan aplikasi transportasi daring untuk memberi bonus hari raya kepada para ojek daring yang kerap disebut ojol. Begitu pula kurir daring diharapkan juga mendapat bonus hari raya.

”Pemerintah mengimbau untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan keaktifan kerja,” katanya. Sejauh ini tercatat 250.000 pekerja pengemudi kurir online yang aktif. Selain itu masih ada satu juta sampai satu setengah juta lainnya yang berstatus paruh waktu atau tidak bekerja penuh waktu. ”Untuk besaran (dan) mekanisme, kami serahkan dengan nanti akan dirundingkan dan akan disampaikan oleh Menaker melalui surat edaran,” kata Prabowo. Salah seorang pengemudi daring yang ikut hadir di Istana, Suyanto, menyambut baik pengumuman ini. ”Bahagia banget dengan pemberitahuan kami dapat THR. Tahun ini pertama kali kami dapat. Terima kasih, Pak Prabowo dan Grab Indonesia.(Soal) besarannya belum tahu,” tuturnya kepada wartawan. (Yoga)

Kemendag dan Satgas Pangan Polri mulai menyelidiki kasus Minyakita tak sesuai takaran, yang melibatkan tiga perusahaan pengemasan Minyakita di Depok, Kudus, dan Tangerang. Kasus itu bermula dari video Minyakita berkapasitas 750 mililiter yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Pada Sabtu (8/3) Mentan, Andi Amran Sulaiman menemukan kemasan 1 liter Minyakita yang hanya berisi 750-800 mililiter minyak goreng saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya, Lenteng Agung, Jaksel. Minyakita tak sesuai takaran dijual di pasaran Rp 18.000 per liter. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) Minyakita kemasan 1 liter Rp 15.700. Berdasarkan laporan Kementan dan Satgas Pangan, Minyakita tersebut diedarkan tiga perusahaan, yaitu PT Artha Eka Global Asia di Depok, Jabar; Koperasi Terpadu Nusantara di Kudus, Jateng; dan PT Tunas Agro Indolestari di Tangerang, Banten.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan, ketiga perusahaan itu bergerak di bidang pengemasan ulang (repacking) minyak goreng. Sebenarnya Kemendag sedang mengawasi salah satu perusahaan yang berada di Tangerang. Kemendag juga telah memulai penyelidikan atas ketiga perusahaan tersebut, mulai dari kelengkapan dokumen, pengumpulan barang bukti, hingga mengecek pusat produksinya. ”Saat ini, proses pendalaman penyelidikan tengah berjalan. Jika terbukti melanggar Permendag No 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat, kami akan menindaknya sesuai ketentuan,” ujar Moga, Senin (10/3). (Yoga)

Meski harus mengurangi tenaga kerjanya, PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia masih beroperasi di Tangerang, Banten. Kedua pabrik pemasok merek sepatu internasional itu juga tetap berencana merekrut karyawan baru. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan, walau ada pengurangan karyawan, PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh di Tangerang tidak tutup. Kedua perusahaan itu sampai saat ini masih beroperasi. ”PT Adis Dimension Footwear masih ada 10.000 karyawan dan PT Victory Ching Luh masih ada 13.000 karyawan,” kata Eddy, Senin (10/3).

Chairman PT Adis Dimension Footwear, Harijanto juga mengklarifikasi bahwa PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh masih beroperasi dan tetap memproduksi alas kaki. Menurut Harijanto, pengurangan 1.500 pekerja di PT Adis Dimension Footwear dan 2.000 pekerja di PT Victory Ching Luh bukan terjadi pada 2025, melainkan pada 2024. Meski mengurangi pekerja, perusahaan tetap merekrut karyawan baru sesuai kebutuhan. ”Pengurangan (karyawan) terjadi pada 2024 dan sudah beres. PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh masih beroperasi. Karyawannya masih banyak,” ujar Harijanto yang juga Ketua Dewan Pembina Aprisindo. (Yoga)