Ekspor Beras Digenjot Jepang sampai Tahun 2030
Jepang tumbuh dari masyarakat
pertanian. Jepang, terutama wilayah utara di Hokkaido hingga wilayah selatan
Ryukyu atau Okinawa, adalah produsen beras. Tahun ini, Jepang menargetkan
peningkatan ekspor berasnya hampir delapan kali lipat pada 2030. ”Kami berencana
menetapkan target 350.000 ton pada 2030, tujuan yang kemungkinan akan disetujui
kabinet bulan ini,” kata Masakazu Kawaguchi, pejabat di Kementerian Pertanian
Jepang yang bertanggung jawab atas perdagangan beras, Kamis (13/3) di Tokyo.
Nilai yang ditargetkan mencapai lebih dari 92,2 miliar yen.
Target tersebut disampaikan dalam
rapat partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), dan diharapkan dapat
mendorong peningkatan produksi padi untuk menutup kebutuhan domestik. Jepang
adalah salah satu negara produsen beras terpenting di dunia. Jepang berada di
peringkat 10 besar. Sehubungan dengan rencana strategis jangka panjang,
Pemerintah Jepang mencanangkan hasil produksi domestik memenuhi 45 % kalori
dari kebutuhan asupan harian hingga tahun 2030. Angka tersebut naik dari
besaran 38 % kalori asupan dipasok produk dalam negeri pada tahun fiskal 2022.
Rencana kerja Pemerintah Jepang
soal produksi beras direvisi tiap lima tahun dengan menyoroti perlunya meningkatkan
produktivitas dan menambah jumlah ekspor. Dipertimbangkan pula situasi geopolitik
dan menurunnya produksi di dalam negeri dapat mengganggu produksi pangan dan
pasokan di Jepang. Pemerintah Jepang mengincar peningkatan nilai ekspor produk
agrikultur dan olahan pangan dari 1,5 triliun yen pada 2024 menjadi 5 triliun yen
pada 2030. Pemerintah juga mendorong bertambahnya belanja kuliner wisatawan dalam
negeri dari 1,6 triliun yen menjadi 4,5 triliun yen pada kurun waktu sama. (Yoga)
Tunjangan untuk Guru berstatus ASN Langsung ke Rekening
Presiden Prabowo meluncurkan
mekanisme baru pembayaran tunjangan guru berstatus ASN. Tunjangan tidak lagi
dikirimkan lewat pemda, tapi langsung ke rekening setiap guru. Langkah ini
disebut sebagai terobosan untuk memangkas birokrasi dan menghilangkan inefisiensi
dalam pemerintahan. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru ASN diluncurkan di
Plaza Insan Berprestasi, Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3). Pemerintah
memutuskan mengubah cara pembayaran tunjangan, dari sebelumnya dikirimkan ke
rekening pemda sebelum dikirimkan kepada para guru, kini menjadi ditransfer
langsung ke rekening setiap guru ASN.
Dalam pidatonya, Presiden
mengapresiasi keputusan Kemendikdasmen untuk mengirimkan tunjangan guru secara
langsung ke rekening setiap guru. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari
upaya memangkas birokrasi dan mengurangi inefisiensi yang masih terjadi di
pemerintahan. ”Kita harus hilangkan budaya-budaya yang tidak benar (misalnya),
kalau bisa dibikin lama, kenapa pendek? Kalau bisa susah, kenapa dibikin gampang?
Budaya ini harus kita kikis,” ujarnya. Di bidang pendidikan, lanjut Prabowo,
pengelolaan birokrasi keuangan merupakan hal krusial. Sebab, pendidikan yang bermutu
membutuhkan dana yang cukup. (Yoga)
Transaksi Lisensi Minyakita Rp 12 Juta Per Bulan
Kemendag mengungkap modus
kecurangan Minyakita, yakni penyalahgunaan lisensi merek Minyakita, yang
ditransaksikan Rp 12 juta per bulan. Kemendag menyebutkan modus penyalahgunaan
lisensi itu dilakukan PT Artha Eka Global Asia (AEGA). Kemendag dan Polri telah
mengawasi perusahaan itu sejak awal Maret 2025, waktu tim menemukan Minyakita
tak sesuai takaran beredar di wilayah Jabodetabek. Saat Kemendag dan Polri
mengecek pabrik PT AEGA di Depok, Jabar, pada 7 Maret 2025, pabrik tersebut
telah tutup dan pindah ke Karawang, Jabar. Pada 8 Maret 2025, Mentan, Andi
Amran Sulaiman menemukan Minyakita tak sesuai takaran saat inspeksi mendadak di
Pasar Jaya Lenteng Agung, Jaksel.
Salah satu Minyakita yang tak
sesuai takaran itu merupakan produk PT AEGA yang dijual Rp 18.000 per liter
atau di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp 15.700 per liter. PT
AEGA juga memberikan lisensi merek Minyakita miliknya kepada dua perusahaan pengepakan
minyak goreng lain di Rajeg dan Pasar Kemis, Tangerang. Mendag, Budi Santoso,
Kamis (13/3) mengatakan, pihaknya telah menyegel pabrik PT AEGA di Karawang.
Barang bukti itu berupa 32.384 botol kosong berbagai ukuran untuk mengemas
minyak goreng dan 30 unit tangki pengisian minyak goring berkapasitas 1 ton
telah diamankan.
Perusahaan pengepakan minyak
goreng itu mengurangi takaran Minyakita dari 1 liter (1.000 mililiter) menjadi 750-800
mililiter. Selain itu, PT AEGA juga memberikan lisensi merek Minyakita miliknya
kepada dua perusahaan pengepakan minyak goreng lain, yang berlokasi di Rajeg
dan Pasar Kemis, Tangerang, Banten. Kemendag juga mendapati kedua perusahaan
itu tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia
(SPPT-SNI) dan izin edar BPOM. ”Dari penyalahgunaan surat persetujuan
penggunaan merek Minyakita itu, PT AEGA mendapatkan imbal balik pembayaran
kompensasi kedua perusahaan itu, Rp 12 juta per bulan,” ujarnya. (Yoga)
Rencana Pembangunan Kilang Minyak Skala Besar untuk Kurangi Impor
Rencana pemerintah membangun
sejumlah kilang minyak dengan total kapasitas hingga 1 juta barel per hari
diharapkan dapat membantu memasok kebutuhan bahan baku nafta bagi industri petrokimia
dan sektor lainnya. Dengan hadirnya kilang minyak baru, produksi nafta dapat
dioptimalkan agar Indonesia tak lagi bergantung pada impor. Menperin, Agus
Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pembangunan kilang minyak berkapasitas besar
ini akan berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan industri, khususnya sektor
petrokimia.
Selama ini, industri petrokimia
memiliki peran krusial dalam memasok bahan baku bagi berbagai sektor industri lainnya.
”Kami sangat mendukung pembangunan refinery (kilang minyak) ini guna memperkuat
sektor hulu petrokimia dalam upaya substitusi impor. Langkah ini dapat
memberikan dampak positif, mulai dari peningkatan nilai tambah dan investasi
hingga penciptaan lapangan kerja,” ujarnya, Kamis (13/3). Menurut Agus,
pembangunan kilang minyak ini akan mengoptimalkan produksi nafta yang menjadi
bahan baku penting bagi sejumlah sektor industri.
Nafta merupakan salah satu fraksi
atau hasil olahan minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan baku bensin
maupun petrokimia. Fraksi ini dihasilkan terutama melalui proses distilasi
minyak mentah di crude distillation unit (CDU), yaitu unit pemrosesan awal di
kilang minyak yang berfungsi memisahkan minyak mentah menjadi berbagai fraksi,
seperti nafta, kerosin, dan gas oil, berdasarkan titik didihnya. Untuk
memproduksi 1 juta ton nafta per tahun, dibutuhkan sekitar 3,03 juta ton minyak
mentah. (Yoga)
Tata Kelola Pupuk Subsidi memasuki Babak Baru
Pemerintah di era Presiden
Prabowo telah menerbitkan Perpres No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk
Bersubsidi. Regulasi itu membuat petani senang, sedang distributor pupuk
subsidi ketar-ketir. Perpres yang diundangkan dan berlaku per 30 Januari 2025 itu
menyederhanakan 145 regulasi pupuk subsidi. Regulasi itu, berupa 41 UU, 23 PP,
6 perpres, dan 1 inpres. Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan Jekvy Hendra, Rabu
(12/3) menjelaskan, Perpres No 6/2025 merupakan salah satu bentuk deregulasi
dari regulasi-regulasi pupuk subsidi sebelumnya.
Perpres tersebut memuat sejumlah
pembaruan penting dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Pertama, penerima pupuk subsidi
tidak hanya petani dan lembaga masyarakat desa hutan (LMDH), tetapi juga pembudidaya
ikan. Kedua, jenis pupuk subsidi yang semula urea, NPK, dan organik, kini ditambah
SP-36 dan ZA. Ketiga, komoditas yang dapat diberi pupuk subsidi ditambah
singkong sehingga jumlahnya bertambah menjadi 10 komoditas. Keempat, verifikasi
data penerima pupuk subsidi dilakukan oleh Kementan dan Kementerian Kelautan
dan Perikanan (KKP).
”Penetapan daftar penerima pupuk
subsidi di daerah juga sudah tidak memerlukan lagi SK bupati dan gubernur. Cukup dengan SK dinas
pertanian setempat,” ujarnya dalam webinar ”Sosialisasi Tata Kelola Pupuk Subsidi”
yang digelar Sinta TV di Jakarta. Rantai distribusi pupuk subsidi juga
diperpendek. BUMN pupuk, pupuk subsidi langsung disalurkan kepada pelaku usaha
distribusi, lalu ke titik serah, terdiri dari pengecer, gabungan kelompok tani
(gapoktan), kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), dan koperasi. (Yoga)
Avian Fokus Merebut Pasar dengan Menyasar Ritel
Produsen cat terintegrasi PT Avia
Avian Tbk berencana tetap agresif memenangi pasar, di antaranya memperkuat lini
distribusi dan terus mengembangkan produk cat ramah lingkungan. Sepanjang 2024,
kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan dengan daya beli masyarakat yang
lemah. Kondisi pasar yang menantang itu diprediksi berlanjut hingga tahun ini. Head
of Investor Relations PT Avia Avian Tbk Andreas Timothy Hadikrisno
mengemukakan, lemahnya pasar diprediksi berlanjut hingga semester I
(Januari-Juni) 2025. Namun, perseroan menargetkan mampu menaikkan volume
penjualan di kisaran 4-8 % pada tahun ini serta pendapatan (marketing sales)
tumbuh 6-10 % melalui sejumlah strategi.
Pada tahun 2024, Avian mencatat
pertumbuhan pendapatan 6,5 % secara tahunan menjadi Rp 7,5 triliun, sejalan dengan
volume penjualan yang tumbuh 5 % secara tahunan. Laba bersih emiten berkode
saham AVIA, yang juga masuk emiten Kompas100, itu tercatat Rp 1,66 triliun atau
naik tipis 1,22 %. Menurut Andreas, keberhasilan perseroan dalam mencapai
pertumbuhan penjualan pada tahun 2024 didorong strategi berkelanjutan yang difokuskan
pada upaya merebut pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan cat lain. Strategi itu
di antaranya inovasi produk, ekspansi pusat distribusi, strategi pemasaran yang
terarah, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, serta program loyalitas
kepada konsumen.
”Kami agresif mengambil pangsa
pasar dari kompetitor melalui inovasi produk dan strategi pemasaran. Kami memiliki
jaringan distribusi terbesar yang merupakan advantage dalam merebut pasar,”
ujar Andreas, Rabu (12/3/2025) sore. Inovasi produk digencarkan melalui
produk-produk yang ramah lingkungan. Sebagian produk cattelah beralih ke
”water-based” yang memiliki keunggulan ramah lingkungan dan tidak bau. Avian
menyasar sektor ritel, dengan pasar terbesarnya adalah toko bahan bangunan dan
tukang cat. Upaya memperkenalkan merek agar dikenal sampai ke kalangan tukang
cat hingga merebut pasar diakui membutuhkan waktu hingga belasan tahun. (Yoga)
Pemerintah harus mencegah pelebaran defisit APBN 2025
Pemerintah harus mencegah pelebaran defisit APBN 2025 dari target, menyusul tren penurunan penerimaan pajak, belanja yang masih tinggi, serta tekornya anggaran di awal tahun. Sebab, pelebaran defisit bakal membuat pembiayaan anggaran meningkat, sehingga menambah beban APBN ke depan. Kenaikan pembiayaan anggaran sudah terlihat per Februari 2025, jumlahnya Rp 220,1 triliun atau 35,7% target dalam APBN 2025 Rp 616 triliun. Jumlah itu naik 19% dari periode sama tahun lalu Rp 185 triliun. Posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.909 triliun per Januari 2025, naik Rp 108 triliun dari Desember 2024. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada periode ini mencapai 39,6%.
Fitch Ratings, memprediksi rasio utang terhadap PDB Indonesia tahun ini bisa menembus 40% dengan defisit 2,5%. Goldman Sachs bahkan menaksir defisit APBN menyentuh 2,9% tahun 2025, nyaris menyentuh batas atas 3%, seperti tercantum dalam UU Keuangan Negara. Langkah yang bisa diambil unuk mencegah pelebaran defisit APBN, antaralain meningkatkan kepatuhan pajak, diversifikasi sumber pendapatan negara, dan menunda belanja proyek yang memboroskan APBN, seperti makan bergizi gratis (MBG). setoran modal ke Danantara, proyekIbu Kota Nusantara, dan pembentukan koperasi desa. (Yetede)
Uang Tunai 31,6 Triliun Disiapkan Bank Mandiri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyiapkan net kebutuhan uang tunai Rp 31,6 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di rnasyarakat selama 30 hari ke depan, yaitu pada 10 Maret hingga 8 April 2025 saat Ramadan menjelang Idul-fitri 1446 H. Jumlah net kebutuhan uang tunai tersebut naik 5,9% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara mengatakan, langkah ini diharapkan dapat membantu nasabah memenuhi berbagai kebutuhan pada periode bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri mendatang, terutama pada masa pembayaran gaji dan THR ASN. Sebagian besar dari alokasi kebutuhan uang tunai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian ATM Bank Mandiri yang diprediksi mencapai Rp 48,6 triliun selama periode tersebut.
"Guna mendukung penyaluran uang tunai ke masyarakat, kami juga telah mengoptimalisasi pengisian 12.905 unit ATM/CRM (ATM setortarik) Bank Mandiri yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus diseluruh Indonesia sejak awal bulan ini hingga saat libur Lebaran," katanya, Kamis (13/3/2025). Selain mesin ATM, Bank Mandiri juga mengoptimalkan channel-channel pembayaran online untuk membantu nasabah bertransaksi dengan cepat, antara lain dengan 264.000 mesin EDC dan aplikasi Livin' by Mandiri. (Yetede)
Solusi Digital Untuk UMKM dari Papper.id
Paper.id, penyedia solusi invoicing dan pembayaran business to business (B2B), mengahdirkan ragam solusi digital yang ditujukan untuk segmen UMKM, diantaranya, untuk mengotomatisasi proses bisnis UMKM, termasuk e-invoicing, pembayaran digital, serta pencatatan transaksi real time. "Kami ingin pelaku UMKM lebih sadar bahwa mengelola keuangan bisnis tidak harus rumit. Melalui kampanye #SolusiPebisnisCerdas hadir untuk mendorong UMKM beradaptasi dengan digitalisasi dan mengelola bisnis lebih cerdas,"kata Chief Business Officer Paper.id Anthony Huang, Kamis (13/3/2025). Anthony menjelaskan, salah satu langkah cerdas yang bisa diterapkan adalah dengan memanfaatkan invoice otomatis dan pembayaran digital fleksibel untuk memastikan arus kas tetap lancar.
"Dengan Paper.id, proses menerbitkan invoice bermaterai, menerima maupun melakukan pembayaran bisa lebih cepat, transparan dan dapat membantu mereka memiliki kesempatan akses pembiayaan bisnis untuk menjamin pertumbuhan bisnis," ungkap Anthony. Pencatatan transaksi ini, tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka akses pernbiayaan lebih luas. Dengan solusi kartu kredit Paper.id, pelaku usaha juaga dapat memperpanjang tempo pembayaran hingga 60 hari, mengoptimalkan modal kerja, dan meningkatkan fleksibilitas keuangan. "Saat ini, lebih dari 600.000 pemilik usaha telah menggunakan Paper.id untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar peluang untuk mengembangkan usaha, dan siap menghadapi tantangan bisnis di era digital," jelas Anthony. (Yetede)
Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 13,6 Triliun untuk Diskon Tarif Listrik
Kemenkeu nengucurkan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun untuk menjalankan program diskon tarif listrik hingga 50% selama Januari sampai Februari 2025. Berdasarkan estimasi sementara, total anggaran yang diperlukan adalah Rp 13,6 triliun,"kata Wakil Menkeu, Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Bila dirinci, pada Januari 2025 diskon tarif listrik diberikan terhadap 71 juta pelanggan. Lalu pada Februari2025 tercatat ada 64,8 juta pelanggan menerima subsidi tarif listrik. Rumah tangga yang menerima subsidi tarif listrik adalah rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA), 900VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. diberikan diskon listrik atas kelompok pelanggan yang sampai dengan daya 2.200VA,"imbuh Suahasil.
"Selama Januari-Februari 2025, saat pemerintah mnemberikan diskon tarif listrik, turut memberikan dampak kepada komponen inflasi harga diatur pemerintah (administered price). Berdasarkan data BPS, komponen administered price mengalami deflasi secara bulanan 7,38% dan tahunan sebesar 6,41% pada Januari 2025. Sedangkan pada Februari 2025 komponen administered price mengalami deflasi 2,65% secara bulanan dan 9,02% secara tahunan." Jadi kalau harga listrik turun, dia nanti menyumbang ke inflasi administered price yang juga turun. Ini disebut inflasi administered price turun akibat kebijakan pemerintah," tutur Suahasil. (Yetede)









