Sungguh sial nasib warga Jakarta. Saat harga sejumlah bahan kebutuhan pokok naik menjelang Lebaran, mereka masih harus menanggung kerugian akibat takaran minyak goreng yang tidak sesuai ketentuan. Hasil pantauan Polda Metro Jaya, Selasa (11/3) menunjukkan, takaran Minyakita dalam kemasan botol dari beberapa produsen tidak sesuai ukuran semestinya. Minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat itu pun di sejumlah pasar dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET). Alih-alih berisi 1 liter seperti tertera pada label kemasan, volume minyak goring tersebut hanya 750-800 mililiter. Sementara harga ecerannya Rp 16.500 sampai dengan Rp 18.000 per liter, di atas ketentuan HET yang ditetapkan sebesar Rp 15.700 per liter.

Abdul (30), salah satu pedagang, terkejut ketika didatangi polisi dari Subdirektorat Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya saat sidak ke Pasar Kemayoran, Japus, Selasa (11/3) siang. Kasubdit Industri dan Perdagangan Polda Metro Jaya, AKBP Anggi Saputra Ibrahim menyampaikan, timnya hanya ingin mengukur takaran Minyakita. Anggi membeli dua botol Minyakita kemasan 1 liter. Satu produksi Koperasi UMKM di Kudus, Jateng dan satu lagi produksi PT dari Depok, Jabar. ”Ternyata isinya hanya 800 mililiter,” ujar Anggi. Selanjutnya, Anggi dan tim menuju ke seorang distributor di Sumur Batu, Jakarta. Ia menjual 1 liter Minyakita kemasan botol dengan harga Rp 16.500.

Polisi menguji takaran dua botol Minyakita ukuran 1 liter dari toko ini. Keduanya produksi sebuah CV dari Tangerang, Banten. Uji takar menunjukkan ukuran dua botol tersebut hanya 750 mililiter dan 800 mililiter. Pada pemantauan Selasa siang itu, dari pasar dan distributor didapati tiga produsen Minyakita memasok produk tak sesuai ukuran. Hanya satu produsen yang memasok sesuai ukuran pada label. ”Kami lengkapi bukti hingga temukan tersangka,” kata Anggi. Satgas Pangan Polda Metro Jaya juga membuka nomor pengaduan di 081908192016. Warga diimbau cermat dalam berbelanja dan segera melapor jika ada kecurigaan. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong daya beli masyarakat, utamanya di periode Ramadan dan Lebaran, melalui sejumlah kebijakan strategis. Bersama para pelaku usaha, pemerintah juga menggelar sejumlah program menarik agar bisnis di sektor ritel kembali menggeliat. Untuk menaikkan daya beli masyarakat, pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), TNI, Polri, Hakim, dan pensiunan akan dicairkan pada 17 Maret 2025 atau dua minggu sebelum lebaran. Sementara, gajike-13 bagi ASN akan diberikan pada Juni 2025, bertepatan dengan awal Tahun Ajaran Baru Sekolah.

Pemerintah menegaskan bahwa perusahaan aplikator akan segera memberikan THR untuk pengemudi ojek digital, dalam bentuk Bonus Hari Raya (BHR) sebesar 20% pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Bonus Hari Raya Keagamaan diberikan perusahaan aplikasi kepada seluruh pengemudi dan kurir online yang terdaftar secara resmi pada perusahaan aplikasi. BHR Keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya IdulFitri 1446 H. Pemberian THR ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat. "Kami optimis karena adanya THR akan mendorong konsumsi masyarakat. Namun, tantangannya adalah memastikan stok barang, terutama produk impor, tetap tersedia," kata Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansjah di Jakarta. (Yetede)

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang beranggotakan empat bank BUMN bakal kembali mendapat tambahan tugas dari negara. Ke empat bank itu diminta untuk memberikan pendanaan kepada Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang akan dibentuk pemerintah. Himbara diharapkan tetap bersikap hati-hati (prudent) dan tegas dalam menjalankan tugas baru itu. Presiden Prabowo berencana membangun Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih di 70.000-80.000 desa untuk menciptakan pusat ekonomi, yang mencakup pembangunan gudang dan enam gerai yang menjual produk pertanian. Pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut akan menggunakan Dana Desa. Anggaran yang diperlukan untuk masing-masing koperasi mencapai Rp 3-5 miliar. Pemerintah telah menyediakan anggaran setiap tahun melalui alokasi Dana Desa yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan bagi Koperasi Merah Putih.

Himbara terlebih dahulu akan memberikan pendanaan kepada koperasi tersebut. Program ini dinilai memberikan manfaat langsung khususnya dalam meningkatkan taraf hidup dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, mayoritas penduduk miskin berada di desa, dengan jumlah 13,01 juta jiwa dari total jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 24,06 juta jiwa. Selain itu, data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT) tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 75.753 desa di Indonesia, sebanyak 7.154 masuk dalam kategori desa tertinggal dan 4.850desa masuk kategori desa sangattertinggal. (Yetede)

PT Bank MuamalatIndonesia Tbk mencatat volume pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) syariah iB Hijrah Baitullah tumbuh lebih dari tiga kali lipat secara tahunan (year on year/yoy) pada akhir 2024. Lonjakan pertumbuhan tersebut disebabkan kebutuhan perumahan di Indonesia yang masih sangat tinggi menjadi pendorong pencapaian tersebut. Direktur Bank Muamalat, Karno melalui keterangan tertulisnya menyatakan, peningkatan volume pembiayaan atau booking KPR iB Hijrah Baitullah tersebut sejalan dengan melonjaknya number of account (NoA) yang mencapai lebih dari lima kali lipat pada periode yang sama.

"Untuk menggenjot pembiayaan KPR syariah, Bank Muamalat menawarkan program KPR iB Hijrah Baitullah dengan hadiah porsi pendaftaran haji atau paket umrah tanpa diundi. Ada juga opsi hadiah lain seperti wakaf masjid, wisata halal, dan logam mulia," imbuh Karno, Selasa (11/3/2025). Bank Muamalat menawarkan skema angsuran ringan dengan tenor hingga 25 tahun melalui produk pembiayaan perumahan. Nasabah dapat memilih skema angsu?ran berjenjang (step-up) atau tetap(fixed) sepanjang tenor.

Karno menjelaskan, margin pembiayaan KPR mulai dari 5,88% per tahun selama dua tahun untuk skema step up. Tersedia pula single margin setara mulai 9,25% fixed selama 10 tahun KPR iB Hijrah Baitullah menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Tujuan pembiayaan menyesuaikan kebutuhan nasabah seperti untuk pembelian rumah, takeover, top up maupun refinancing. "Harga rumah yang kami biayai umum-nya berkisar Rp 300 juta hingga Rp 5 miliar. Rata-rata harga rumah yang diminati nasabah Bank Muamalat sekitar Rp 850juta,"sambung Karno. (Yetede)

Penyidik KPK menggeledah sejumlah tempat di Bandung, Jabar, pada Senin, 10 Maret 2025. Salah satunya rumah mantan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil di Jalan Gunung Kencana, Ciumbuleuit, Bandung, berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi proyek pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau Bank BJB. Surat perintah penyidikan atas dugaan korupsi Bank BJB itu terbit KPK pada 27 Februari 2025. Penyidik telah menetapkan lima tersangka. Namun KPK masih merahasiakan nama-nama mereka. "Ada penyelenggara negara, ada pula dari pihak swasta," kata juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, Senin, 10 Maret 2025. Ihwal pemanggilan terhadap Ridwan Kamil, kata Tessa, penyidik belum membuat keputusan.

Namun secara umum penyidik bisa memanggil siapa saja yang dianggap memiliki keterangan untuk mengungkap perkara yang sedang ditangani. Ridwan membenarkan soal kedatangan penyidik KPK di rumahnya. Dia mengatakan tim KPK datang dengan menunjukkan surat resmi. “Selaku warga negara yang baik, saya sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional," ujarnya melalui keterangan tertulis. Dugaan penyelewengan anggaran di Bank BJB itu pernah ditulis majalah Tempo pada 22 September 2024 dengan judul "Siapa Terlibat Korupsi Anggaran Iklan Bank BJB".

Laporan tersebut memuat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bernomor 20/LHP/XVII.BDG/03/2024 yang terbit 6 Maret 2024. BPK menemukan indikasi kebocoran dana promosi iklan itu. Indikasi tersebut, terlihat dari tagihan yang diterima Bank BJB untuk belanja iklan yang mencapai Rp 37,9 miliar. Padahal biaya riil yang dibayarkan kepada media penampung iklan hanya Rp 9,7 miliar. Menurut laporan hasil pemeriksaan BPK yang diterbitkan pada 6 Maret 2024, dalam proyek pemasangan iklan, Bank BJB menggandeng enam agensi sebagai perantara dengan perusahaan media. (Yetede)

Satgas Damai Cartenz mengungkap jaringan pembuat dan penyuplai senjata api ke Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), yang terdiri atas dua mantan anggota Kodam XVIII/Kasuari bernama Yuni Enumbi dan Eko Sugiyono. Keduanya dipecat dari TNI karena terlibat penyelundupan senjata ke TPNPB-OPM pada 2022. Yuni Enumbi, yang berpangkat prajurit dua sebelum dipecat, ditangkap di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Kamis, 6 Maret 2025. Eko menyusul ditangkap di Manokwari, Papua Barat, tiga hari kemudian. Yuni berperan sebagai penyandang dana dan penyuplai senjata ke TPNPB-OPM pimpinan Lerimayu Telenggen di Distrik Puncak Jaya, Papua. Sedangkan Eko menjadi penghubung antara Yuni dan para perakit senjata api di Kabupaten Bojonegoro, Jatim.

Satgas Damai Cartenz, unit pasukan gabungan POLRI dan TNI yang menumpas TPNPB-OPM di Papua, bersama Polda Papua dan Polda Jatim juga mengungkap jaringan pembuat senjata api di Bojonegoro, yang terdiri atas Teguh Priyono, M. Kamaluddin, Pujiono, M. Herianto, dan Adi Pamungkas, sebagai pemasok peralatan dan bahan, pembuat, distributor, hingga penyimpan senjata api dan amunisi. "Tersangka baru ini terungkap berdasarkan hasil pengembangan terhadap penangkapan Yuni Enumbi," kata Kapolda Papua, Irjen Patrige Rudolf Renwarin, melalui tim humas Satgas Damai Cartenz, Selasa, 11 Maret 2025.

Saat menangkap Yuni, Satgas Damai Cartenz juga menyita enam senjata api, 882 amunisi, dan uang sebesar Rp 369 juta. Dua senjata api di antaranya berupa senjata laras panjang jenis SS1, yang dibuat di Bojonegoro. Empat pucuk lain berupa pistol jenis G2. Patrige Rudolf mengatakan Yuni, yang tercatat sebagai anggota panitia pemilihan distrik di Yambi, Kabupaten Puncak Jaya, dalam pilkada 2024, mengakui membeli senjata api tersebut seharga Rp 1,3 miliar dari luar Papua. Senjata api tersebut akan diserahkan kepada kelompok bersenjata di Puncak Jaya. (Yetede)

Pemerintah meyakini Indonesia mampu tidak impor beras hingga tahun depan. Syaratnya, produktivitas tanaman padi terjaga dan cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog memadai. Karena itu, pemerintah mendorong dua hal agar syarat itu terpenuhi, yakni pupuk bersubsidi tersedia tepat waktu serta Bulog dapat menyerap minimal 2 juta ton dari potensi surplus 3,59 juta ton setara beras di Januari-April 2025. Menurut Menko Pangan Zullkifli Hasan, merujuk proyeksi BPS, produksi beras nasional Januari-April 2025 mencapai 13,95 juta ton, rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir atau sejak Janruari-April 2019. Sementara, konsumsi beras sekitar 2,6 juta ton per bulan atau 10,4 juta ton di Januari-April 2025. Artinya, Indonesia akan surplus 3 juta ton setara beras di Januari-April 2025.

Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) menyebut, angka surplus beras di Januari-April tahun ini akan mencapai 3,59 juta ton. "Ini kabar gembira. Kalau tahun ini Bulog bisa menyerap dari 3,5 juta ton setara beras itu enggak usah semua, 2 juta ton saja, maka tahun ini kita pastikan stok beras kita aman. Kita tidak perlu impor lagi sampai tahun depan,"ungkap Menko Zulkifli. Salah satu pendukung terwujudnya surplus beras itu adalah pupuk bersubsidi yang terdistribusi dengan baik. Tersedianya pupuk sebelum waktu tanam akan mempengaruhi produktivitas pertanian. Karena itu, selain mendorong Bulog menyerap minimal 2 juta ton surplus beras di Januari-April2025, pemerintah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Bersubsidi agar RI benar-benar tidak impor beras lagi hingga 2026. (Yetede)

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan MinyaKita. Dia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para produsen agar mengemas MinyaKita sesuai dengan takaran,yakni 1 liter/kemasan. “Kami minta pelaku usaha untuk menaati peraturan yang ada dan mengikuti peraturan yang berlaku Jangan sampai merugikan masyarakat,"kata dia, Selasa (11/3/2025). Kemendag juga terus melakukan operasi pasar dan diharapkan permasalahan tersebut dapat selesai dalam waktu dekat. Bahkan.sejauh ini langkah penyegelan sudah dilakukan di sejumlah tempat produksi MinyaKita yang bermasalah.

“Kami sudah melakukan pertama itu di Tangerang pada tanggal 24 Januari, kami sudah melakukan penyitaan. Kemudian tanggal 7 (Februari) kami mendatangi PT NNI dan melakukan penyegelan di Karawang. Kami terus melakukan operasi," kata Mendag. Hal tersebut berlaku sama untuk produsen yang kedapatan mengemas MinyaKita palsu untuk kemudian dipasarkan ke masyarakat. “Nanti kita cek, kita tutup apalagi yang palsu,"katanya. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan MinyaKita, karena pasokan akan lancar dan sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Pihaknya mengingatkan kembali kepada para pelaku usaha agar tidak melakukan kecurangan sehingga merugikan masyarakat. Kita harus mematuhi aturan yang berlaku, karena pemerintah akan bersikap tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan,"kata Budi. (Yetede)

Menaker, Yassierli mengatakan, per Februari 2025, total ada 11.025 karyawan Sritex Group, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Yassierli menyebut PHK tersebut terjadi di Srítex Group sejak Agustus 2024 lalu. Sritex Group menaungi empat perusahaan, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Primayuda Mandirijaya, PT Sinar Pantja Djaja, dan PT Biratex Industries. "Jumlah pekerja Sritex Group yang ter-PHK mulai Agustus (2024) sebenarnya itu sudah ada beberapa," kata Yassierli dalam rapat Komisi IX DPR RI, Selasa (11/3/2025). Pada Agustus 2024 lalu PHK telah dilakukan pada 340 pekerja, sebelum Sritex Group dinyatakan pailit. PHK ini terjadi di PT Sinar Pantja Djaja, Semarang. Pada 1 Januari 2025 kurator melakukan PHK terhadap 1.081 pekerja PT Bitratex Industries. "Kasusnya di Bitratex ini akhirnya pekerja yang minta di PHK karena mereka membutuhkan kepastian," jelas Yassierli.

Berikutnya pada 26 Februari 2025sebanyak 9.604 pekerja yang terdiri atas 8.504 orang dari PT Sritex Sukoharjo, 956 orang oleh PT Primayuda Boyolali, 40 orang dari PT Panca Jaya Semarang, dan 104 dari PT Bitratex Industries Semarang. Menaker Yassierli mengaku hingga kini pesangon dan tunjangan hari raya (THR) untuk eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) belum dibayar. “Pembayaran pesangon untuk eks pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group akan dilakukan usai harta asset pailit telah terjual. Yang belum adalah terkait pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), kemudian uang penggantian hak yang akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel, dan THR juga sama akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel," kataYassierli. Untuk upah eks pekerja Sritex, kurator telah membayar upah mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex hingga Februari 2025. (Yetede)

Sektor konsumer di pasar saham Indonesia tengah menghadapi tantangan akibat melemahnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan deflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada awal 2025. Meskipun demikian, sektor konsumer masih optimistis untuk bangkit, seiring dengan harapan terhadap momentum Ramadan, Lebaran, dan ekspansi beberapa perusahaan besar. Beberapa emiten konsumer, seperti ICBP, MYOR, dan CMRY, diperkirakan akan mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah yang pro-pertumbuhan, meskipun margin mereka dapat tertekan akibat kenaikan harga bahan baku.

Analis seperti Baruna Arkasatyo dan Joanne Ong dari CGS International Sekuritas Indonesia memprediksi pemulihan konsumsi akan terjadi paling cepat pada Mei 2025, setelah musim panen dan pelaksanaan program pemerintah. Di tengah kondisi pasar yang lesu, sektor konsumer tetap menunjukkan potensi melalui rencana IPO dari beberapa perusahaan, seperti PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. yang sedang dalam proses penawaran umum. Meskipun prospek daya beli menjadi tantangan utama, sektor konsumsi masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk tetap melaksanakan IPO.

Menurut Liza Camelia Suryanata dari Kiwoom Sekuritas, konsumsi tetap menjadi sektor yang penting meskipun kondisi ekonomi sedang sulit, dan hal ini memberikan keyakinan bahwa sektor konsumer dapat tetap menarik minat pasar meskipun pasar saham secara keseluruhan sedang tertekan.