Menjelang perayaan Lebaran, sebagian besar masyarakat akan memperoleh dana segar berupa tunjangan hari raya (THR). Idealnya dana itu tak hanya dihabiskan untuk konsumsi namun juga disisihkan untuk tabungan maupun investasi. Untuk kebutuhan THR, Kemenkeu mengalokasikan anggaran senilai Rp 49,4 triliun, dengan rincian Rp 17,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI dan anggota Polri; Rp 12,4 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun; dan Rp19,3 triliun untuk ASN daerah sekitar 9,4 juta orang. Bank Indonesia (BI) juga menyiapkan pasokan uang tunai sebesar Rp 180,9 triliun untuk melengkapi tradisi penukaran uang baru saat hari raya Idul Fitri 2025. Nilai ini hampir mencapai 25% dari total kebutuhan uang kartal setahun ini.

Menurut Financial Planner, Rina Dewi Lina, pemberian THR terkait tradisi yang berlaku di Indonesia dimana pada saat hari Raya, masyarakat biasanya membutuhkan dana ekstra untuk membiayai kebutuan Hari Raya mulai dari makanan, pakaian, transportasi hingga memberi dana untuk orang tua maupun kerabat. Namun, kebanyakan saat pulang ke kampung halaman saat Hari Raya, ajang silaturahmi berubah menjadi ajang pamer, adu kesuksesan. “Yang bahaya, mereka memaksakan memiliki barang yang sebenarnya diluar kemampuan, misalnya mobil baru. Akhirnya mereka berutang," katanya dalam program podcast Cuan Iki yang tayang di Channel youtube beritasatu. Padahal, pengeluaran seharusnya disesuaikan dengan besaran THR yang dia peroleh. Idealnya, besaran THR dialokasikan 60-70% untuk belanja, sisanya 30-40% untuk tabungan maupun investasi. (Yetede)

Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menilai pertumbuhan simpanan masih meningkat, meskipun besarannya jauh lebih rendah dari kredit. Imbasnya, likuiditas makin ketat dan biaya dana (cost of fund) masih mahal, sehingga perbankan tercekik. Merujuk data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), suku bunga simpanan perbankan secara industri naik di tengah peningkatan penyaluran kredit serta siklus akhir tahun. Rata-rata bunga deposito rupiah naik 7 basis points (bps) ke level 4,22%. Berdasarkan kelompok modal inti bank (KBMI), suku bunga pada KBMI 1 naik 7 bps ke level 4,43%, sedangkan KBMI 2 naik 6 bps ke level 4,06%. KBMI 3 naik 5 bps ke posisi 3,93% dan KBMI 4 naik 6 bps ke level 3,16%.

Ketua Umum Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pertumbuhan kredit perbankan pada Januari 2025 tercatat 10,27% secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 5,51%. Artinya, DPK tumbuh lebih rendah dari kredit sehingga loan to deposit ratio (LDR) meningkat. Dari data OJK, LDR perbankan nasional di akhir 2024 berada di level 89,05%. Perlambatan pertumbuhan simpanan berdampak pada ketatnya likuiditas perbankan. Pertumbuhan simpanan masih didominasi oleh simpanan korporasi yang tumbuh tinggi, sedangkan simpanan perorangan menunjukkan tren penurunan. Saat ini, rata-rata saldo pada kelompok tabungan kecil bahkan turun di bawah Rp 2 juta.

"Memang yang jadi tantangan adalah tabungan di kelompok kecil, di mana penabung di bawah Rp 100 juta turun, sedangkan penabung besar meningkat. Ini terasa pada komposisi CASA yang terkendala pertumbuhannya dan akan memengaruhi NIM dan suku bunga kredit kedepan," ucap Kartika, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi XI dengan Perbanas di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Penurunan simpanan kecil akan memengaruhi kemampuan perbankan untuk tumbuh dengan biaya murah ke depan. Sebab, suku bunga dan komposisi deposito meningkat, sehingga cost of fund perbankan terdongkrak dalam setahun terakhir. Dia menegaskan, naiknya suku bunga simpanan ini membuat biaya dana perbankan naik dan mencekik perbankan. (Yetede)

PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) menargetkan penjualan sebanyak 500 kg emas perbulan atau 6 ton per tahun dari program Bullion Bank atau Bank Emas yang baru saja diluncurkan Pemerintah Indonesia pada 26 Februari 2025. Saat ini, perseroan telah bermitra dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan PT Pegadaian untuk memasok emas batangan ke dua institusi tersebut. "Sebagai pemain di industri emas, kami siap mendukung program Bullion Bank yang diluncurkan Pemerintah. Kami targetkan kontribusi sebanyak 500 kg per bulan dari bisnis Bullion Bank ini ke penjualan Hartadinata,"kata Direktur Investor Relation PT Hartadinata, Thendra Crisnanda di Jakarta, Rabu Malam (12/3/2025).

Thendra mengatakan, produk emas yang akan dipasok ke BSI dan Pegadaian merupakan emas batangan dengan merek EmasKu yang memiliki kadar 99,99%. Pihaknya juga terus menjalin komunikasi dengan BSI dan Pegadaian untuk memastikan kelancaraan pengadaan produk emas dalam program BuIlion Bank. Thendra mengungkapkan, penjualan emas dari Bullion Bank tersebut diharapkan dapat mengontribusi peningkatan pendapatan Hartadinata. Dimana saat ini, produk emas batangan masih menjadi kontributor terbesar penjualan Hartadinata. (Yetede)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu sudah mengumpulkan PPN sebesar Rp 26,18 triliun dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Setoran pajak ini didapat dari 188 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE. "Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,9 triliun setoran tahun 2021, Rp 5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp 6,76 triliun setoran tahun 2023, Rp 8,44 triliun setoran tahun 2024 dan Rp 830,3 miliar setoran tahun 2025," jelas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu, Dwi Astuti pada Jumat (14/3/2025). Sampai Februari 2025 pemerintah telah menunjuk 211 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN.

Pada bulan Februari 2025 terdapat 10 wajib pajak PMSE dalam negeri yang dihapus dan digabungkan ke Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pusat badan dengan flagging PMSE. Sepuluh wajib pajak tersebut adalah PT Jingdong Indonesia Pertama, PT Shopee Internationa lIndonesia, PT Ecart Webportal Indonesia, PT Bukalapak.Com, PT Tokopedia, PT Global Digital Niaga, PT Dua Puluh Empat Jam Online, PT Fashion Marketplace Indonesia, PT Ocommerce Capital Indonesia dan PT Final Impian Niaga. Upaya mengumpulkan pajak digital tidak hanya dilakukan melalui PMSE tetapi juga melalui pajak kripto, pajak fintech (P2P lending) dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP). (Yetede)

OJK mencatat, premi asuransi unit linked atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) sepanjang 2024 sebesar Rp 51,8 triliun atau 28% dari total premi asuransi jiwa. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (KE PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan nilai premi unit linked tersebut mengalami pertumbuhan negatif secara tahunan (year on year/yoy). Meskipun, jika melihat performaunit linked di tahun 2024 angka ini menunjukkan trend peningkatan sepanjang tahun 2024. “Untuk tahun 2025, produk unit linked masih akan menjadi produk unggulan asuransi jiwa meski porsi unit linked sendiri telah berada pada ekuilibrium yang baru di sekitar 26-28%," jelas Ogi, Kamis (13/3/2025).

Adapun, porsi endowment, yang merupakan produk murni asuransi telah mengalami peningkatan sejak adanya rekonstruksi pada unit linked dan saat ini berada pada porsi sebesar 31% dari total premi. Kedua produk ini, baik unit linked maupun endowment, dinilai akan menjadi tulang punggung sumber premi bagi industri asuransi jiwa di masa yang akan datang. Hingga saat ini terdapat dua asuransi umum yang memasarkan produk unit linked. Premi unit linked tersebut 0,01% dari total premi asuransi umum. “Total Investasi Asuransi Januari 2025 mencapai Rp 696,78 triliun naik Rp 6,19 triliun atau 0,90% (yoy). Hasil Investasi Asuransi Jiwa pada Januari2025 sebesar Rp 1,64 triliun dengan investment yield sebesar 0,30%," ucap Ogi. Untuk asuransi umumd an reasuransi hasil investasi per Januari 2025 sebesar Rp 830 miliar dengan investment yield sebesar 0,55%. (Yetede)

Unjuk rasa menentang penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK marak di berbagai daerah. CPNS singkatan dari calon pegawai negeri sipil dan PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kedua kelompok ini, setelah diangkat secara resmi, disebut sebagai aparatur sipil negara (ASN). Penundaan pengangkatan CPNS ini menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada pemerintah. dan membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintah semakin rapuh setelah didera isu Pertamax oplosan dan Minyakita tak sesuai takaran.  Kementerian PAN RB sebelumnya menunda pengangkatan CPNS dari semula Maret 2025 menjadi 1 Oktober 2025. 

Pengangkatan ini diprotes karena molornya pengangkatan berarti membuat CPNS menganggur untuk waktu yang lama. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto ihwal polemik penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. "Sudah dilaporkan ke presiden," kata Rini kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 10 Maret 2025. Rini mengatakan Presiden Prabowo akan turun tangan. Salah satunya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) mengenai pengangkatan CPNS tersebut. "Sudah dilaporkan nanti akan ada instruksi presiden ya," ujar dia. (Yetede)

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) pada akhir tahun lalu mencatatkan total aset sebesar Rp 408,61 triliunnaik 12,4% (yoy) dari Rp 363,52 triliun. Tahun ini perseroan mengincar aset lebih tinggi lagi. “Tahun ini targetnya (aset) Rp 500 triliun, nambah dari Desember 2024 itu Rp 409 triliun," tutur Dirut BSI, Hery Gunardi pada acara Santunan 4.444 Anak Yatim di Jakarta, Jumat (14/3/2025). Target tersebut sangat mungkin dicapai perseroan tahun ini, terlebih cadangan perseroan banyak, seperti cadangan emas yang mencapai 17,5 ton. BSI juga mengincar menjadi banknomor tiga terbesar di Indonesia dan nomor lima secara pangsa pasar (market cap) global. Untuk mencapai target tersebut, perseroan memiliki group story yang bisa diceritakan untuk mendukung pertumbuhan.

Secara profit hingga akhir 2024, BSI sudah menjadi bank nomor lima terbesar di Indonesia. Sedangkan secara kapitalisasi pasar sudah menjadi bank syariah terbesar nomor sembilan di dunia. Di sisi portofolio pembiayaan, segmen konsumer dan ritel sebesar 70%, serta segmen wholesale (korporasi dan komersial) sebesar 30%. "Komposisi ini akan kami pertahankan dan mungkin nanti akan kami geser 65% dan 35%. “Kami harus tumbuh di segmen segmen yang memang memberikan profitability yang optimal," urai Hery. Misalnya, BSI yang menggarap ekosistem haji, sebab potensi tabungan haji masih sangat besar yang bisa digarap. Di Indonesia, masyarakat yang eligible haji sebanyak 22 jutaorang "Yang punya rekening tabungan haji baru 5 juta, artinya ada 17 juta growth opportunity kami. (Yetede)

Perum Bulog berhasil mencapai angka serapan gabah/beras dari petani dalam negeri sebesar 300 ribu ton setara beras menjelang puncak musim panen raya yang diperkirakam berlangung April tahun ini. Capaian tersebut menunjukkan BUMN itu siap menghadapi panen raya 2025 dan bentuk komitmen Bulog dalam mendukung program swasembada pangan yang tencantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Ketua Dewan Pengawas Perum Bulo,g Sudaryono mengungkapkan, surplus produkai beras diperkirakan mencapai 2,8-3,5 juta ton hingga April 2025. Dengan surplus tersebut para petani diharapkan dapat menanam 2-3 kali dalam setahun, sehingga dapat menciptakan ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan.

"Senelah panen kali ini, saya harap para petani bisa kembali menanam lagi. Jadi, dalam setahun bisa menanam hingga 2-3 kali," kata Sudaryono yang juga Wamentan, di Istana Kepresidenan, beberapa hari lalu. Bullog selaku BUMN yang diamanatkan melakukan penyerapan gabuh/beras dari petani dalam negeri sebagai cadangan pangan pemerintah (CPP) memakin gencar melakukan penyerapan darl petani. Sebagai bugian dari upaya tersebut, Bulog bekersa sama dengan berbagai pihak termasuk Dinas Pertanian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, TNI, Polri, kelompok tani, dan penggilingan padi untuk memastikan proses penyerapan dapat berjalan dengan baik. Bulog juga terus memastikan pasokan pangan dalam negeri tetap stabil dan mencukupi kebutahan masyarakat, terutama dalam menghadapi panen raya yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi petan.  (Yetede)

Masih ada banyak tantangan untuk mencapai kesetaraan gender, sektor swasta di Indonesia memiliki peran penting dalam mempercepat perubahan ini. Berdasarkan laporan Kesenjangan Gender Global 2024, diperkirakan diperlukan waktu minimal 134 tahun untuk mencapai kesetaraan gender. Namun, studi-studi yang dilakukan, termasuk oleh McKinsey dan Grant Thornton, menunjukkan bahwa perusahaan yang melibatkan perempuan dalam posisi manajemen senior cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, lebih inovatif, dan lebih unggul dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, meskipun beberapa perusahaan telah menyadari pentingnya keberagaman gender, masih ada kendala dalam memberikan ruang yang cukup bagi perempuan di posisi eksekutif. Hal ini berdampak pada potensi kinerja perusahaan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, langkah konkret yang perlu diambil oleh perusahaan adalah menetapkan target ambisius untuk kesetaraan gender dalam jajaran kepemimpinan mereka dan memastikan setidaknya 30% dari jajaran tersebut terdiri dari perempuan.

Selain itu, perusahaan perlu menyelaraskan strategi keberagaman dengan ekspektasi investor dan memperkuat komitmen untuk kesetaraan gender. Dukungan dari investor, regulator, dan pembuat kebijakan juga sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mempercepat aksi untuk kesetaraan gender, perusahaan di Indonesia dapat bersaing secara global dan meraih keuntungan yang lebih besar, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.