Produsen cat terintegrasi PT Avia Avian Tbk berencana tetap agresif memenangi pasar, di antaranya memperkuat lini distribusi dan terus mengembangkan produk cat ramah lingkungan. Sepanjang 2024, kondisi ekonomi Indonesia menghadapi tantangan dengan daya beli masyarakat yang lemah. Kondisi pasar yang menantang itu diprediksi berlanjut hingga tahun ini. Head of Investor Relations PT Avia Avian Tbk Andreas Timothy Hadikrisno mengemukakan, lemahnya pasar diprediksi berlanjut hingga semester I (Januari-Juni) 2025. Namun, perseroan menargetkan mampu menaikkan volume penjualan di kisaran 4-8 % pada tahun ini serta pendapatan (marketing sales) tumbuh 6-10 % melalui sejumlah strategi.

Pada tahun 2024, Avian mencatat pertumbuhan pendapatan 6,5 % secara tahunan menjadi Rp 7,5 triliun, sejalan dengan volume penjualan yang tumbuh 5 % secara tahunan. Laba bersih emiten berkode saham AVIA, yang juga masuk emiten Kompas100, itu tercatat Rp 1,66 triliun atau naik tipis 1,22 %. Menurut Andreas, keberhasilan perseroan dalam mencapai pertumbuhan penjualan pada tahun 2024 didorong strategi berkelanjutan yang difokuskan pada upaya merebut pangsa pasar dari perusahaan-perusahaan cat lain. Strategi itu di antaranya inovasi produk, ekspansi pusat distribusi, strategi pemasaran yang terarah, peningkatan kualitas layanan kepada pelanggan, serta program loyalitas kepada konsumen.

”Kami agresif mengambil pangsa pasar dari kompetitor melalui inovasi produk dan strategi pemasaran. Kami memiliki jaringan distribusi terbesar yang merupakan advantage dalam merebut pasar,” ujar Andreas, Rabu (12/3/2025) sore. Inovasi produk digencarkan melalui produk-produk yang ramah lingkungan. Sebagian produk cattelah beralih ke ”water-based” yang memiliki keunggulan ramah lingkungan dan tidak bau. Avian menyasar sektor ritel, dengan pasar terbesarnya adalah toko bahan bangunan dan tukang cat. Upaya memperkenalkan merek agar dikenal sampai ke kalangan tukang cat hingga merebut pasar diakui membutuhkan waktu hingga belasan tahun. (Yoga)

Pemerintah harus mencegah pelebaran defisit APBN 2025 dari target, menyusul tren penurunan penerimaan pajak, belanja yang masih tinggi, serta tekornya anggaran di awal tahun. Sebab, pelebaran defisit bakal membuat pembiayaan anggaran meningkat, sehingga menambah beban APBN ke depan. Kenaikan pembiayaan anggaran sudah terlihat per Februari 2025, jumlahnya Rp 220,1 triliun atau 35,7% target dalam APBN 2025 Rp 616 triliun. Jumlah itu naik 19% dari periode sama tahun lalu Rp 185 triliun. Posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.909 triliun per Januari 2025, naik Rp 108 triliun dari Desember 2024. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada periode ini mencapai 39,6%.

Fitch Ratings, memprediksi rasio utang terhadap PDB Indonesia tahun ini bisa menembus 40% dengan defisit 2,5%. Goldman Sachs bahkan menaksir defisit APBN menyentuh 2,9% tahun 2025, nyaris menyentuh batas atas 3%, seperti tercantum dalam UU Keuangan Negara. Langkah yang bisa diambil unuk mencegah pelebaran defisit APBN, antaralain meningkatkan kepatuhan pajak, diversifikasi sumber pendapatan negara, dan menunda belanja proyek yang memboroskan APBN, seperti makan bergizi gratis (MBG). setoran modal ke Danantara, proyekIbu Kota Nusantara, dan pembentukan koperasi desa. (Yetede)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyiapkan net kebutuhan uang tunai Rp 31,6 triliun untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di rnasyarakat selama 30 hari ke depan, yaitu pada 10 Maret hingga 8 April 2025 saat Ramadan menjelang Idul-fitri 1446 H. Jumlah net kebutuhan uang tunai tersebut naik 5,9% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara mengatakan, langkah ini diharapkan dapat membantu nasabah memenuhi berbagai kebutuhan pada periode bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri mendatang, terutama pada masa pembayaran gaji dan THR ASN. Sebagian besar dari alokasi kebutuhan uang tunai tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengisian ATM Bank Mandiri yang diprediksi mencapai Rp 48,6 triliun selama periode tersebut.

"Guna mendukung penyaluran uang tunai ke masyarakat, kami juga telah mengoptimalisasi pengisian 12.905 unit ATM/CRM (ATM setortarik) Bank Mandiri yang terhubung dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima dan Visa/Plus diseluruh Indonesia sejak awal bulan ini hingga saat libur Lebaran," katanya, Kamis (13/3/2025). Selain mesin ATM, Bank Mandiri juga mengoptimalkan channel-channel pembayaran online untuk membantu nasabah bertransaksi dengan cepat, antara lain dengan 264.000 mesin EDC dan aplikasi Livin' by Mandiri. (Yetede)

Paper.id, penyedia solusi invoicing dan pembayaran business to business (B2B), mengahdirkan ragam solusi digital yang ditujukan untuk segmen UMKM, diantaranya, untuk mengotomatisasi proses bisnis UMKM, termasuk e-invoicing, pembayaran digital, serta pencatatan transaksi real time. "Kami ingin pelaku UMKM lebih sadar bahwa mengelola keuangan bisnis tidak harus rumit. Melalui kampanye #SolusiPebisnisCerdas hadir untuk mendorong UMKM beradaptasi dengan digitalisasi dan mengelola bisnis lebih cerdas,"kata Chief Business Officer Paper.id Anthony Huang, Kamis (13/3/2025). Anthony menjelaskan, salah satu langkah cerdas yang bisa diterapkan adalah dengan memanfaatkan invoice otomatis dan pembayaran digital fleksibel untuk memastikan arus kas tetap lancar.

"Dengan Paper.id, proses menerbitkan invoice bermaterai, menerima maupun melakukan pembayaran bisa lebih cepat, transparan dan dapat membantu mereka memiliki kesempatan akses pembiayaan bisnis untuk menjamin pertumbuhan bisnis," ungkap Anthony. Pencatatan transaksi ini, tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka akses pernbiayaan lebih luas. Dengan solusi kartu kredit Paper.id, pelaku usaha juaga dapat memperpanjang tempo pembayaran hingga 60 hari, mengoptimalkan modal kerja, dan meningkatkan fleksibilitas keuangan. "Saat ini, lebih dari 600.000 pemilik usaha telah menggunakan Paper.id untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbesar peluang untuk mengembangkan usaha, dan siap menghadapi tantangan bisnis di era digital," jelas Anthony. (Yetede)

Kemenkeu nengucurkan anggaran sebesar Rp 13,6 triliun untuk menjalankan program diskon tarif listrik hingga 50% selama Januari sampai Februari 2025. Berdasarkan estimasi sementara, total anggaran yang diperlukan adalah Rp 13,6 triliun,"kata Wakil Menkeu, Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Bila dirinci, pada Januari 2025 diskon tarif listrik diberikan terhadap 71 juta pelanggan. Lalu pada Februari2025 tercatat ada 64,8 juta pelanggan menerima subsidi tarif listrik. Rumah tangga yang menerima subsidi tarif listrik adalah rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA), 900VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA. diberikan diskon listrik atas kelompok pelanggan yang sampai dengan daya 2.200VA,"imbuh Suahasil.

"Selama Januari-Februari 2025, saat pemerintah mnemberikan diskon tarif listrik, turut memberikan dampak kepada komponen inflasi harga diatur pemerintah (administered price). Berdasarkan data BPS, komponen administered price mengalami deflasi secara bulanan 7,38% dan tahunan sebesar 6,41% pada Januari 2025. Sedangkan pada Februari 2025 komponen administered price mengalami deflasi 2,65% secara bulanan dan 9,02% secara tahunan." Jadi kalau harga listrik turun, dia nanti menyumbang ke inflasi administered price yang juga turun. Ini disebut inflasi administered price turun akibat kebijakan pemerintah," tutur Suahasil. (Yetede)

Banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya hampir saban tahun menunjukkan kegagalan pemerintah mengatasi akar masalah bencana ini. Tak sungguh-sungguh belajar dari peristiwa sebelumnya, pemerintah cenderung sporadis dan berpikir jangka pendek dalam menanganinya. Setelah air surut, masalah dianggap selesai sampai banjir datang lagi. Air besar yang merendam Jakarta, Bekasi, dan kawasan sekitarnya kemarin makin menunjukkan bahwa ulah manusia berperan besar bagi terjadinya banjir. Pelanggaran tata ruang di hulu hingga hilir menjadi biang kerok bencana ini.

Alam memang menurunkan hujan, tapi hujan tak akan menjelma menjadi air bah jika hulu sungai berfungsi sebagai daerah resapan. Di hilir, banjir tak akan terjadi jika manusia tak menyerobot daerah aliran sungai (DAS). Sudah semestinya pemerintah menata ulang kawasan hulu sungai di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kawasan hutan yang menjadi hulu DAS Ciliwung, Kali Bekasi, dan Cisadane itu telah beralih menjadi tempat wisata, perumahan, dan perkebunan. Sepanjang 2017-2023, deforestasi ataupun kerusakan hutan alam di ketiga daerah aliran sungai itu mencapai 2.300 hektare.

Akibat sebagian besar kawasan sudah tertutupi bangunan atau beralih fungsi, wilayah ini gagal menjadi daerah resapan air. Menurut data Kementerian Kehutanan pada 2022, luas DAS Kali Bekasi yang telah tertutupi bangunan, mencapai 42 persen. Lahan hutan di DAS Kali Bekasi hanya tersisa 1.700 hektare, kurang dari 2 persen dari total luas wilayah DAS yang sekitar 147 ribu hektare. Idealnya, luas wilayah hutan sekurang-kurangnya 30 persen dari luas DAS. Bukannya mempertahankan luas minimal tersebut, pemerintah justru mencabut ketentuan dalam Undang-Undang Kehutanan itu dengan Undang-Undang Cipta Kerja. (Yetede)

Penunjukan Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet menjadi kontroversial karena pemerintah dan DPR masih membahas perubahan UU No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Revisi UU TNI itu baru mengusulkan perluasan tentara di jabatan-jabatan sipil. “Sudah seharusnya Teddy pensiun dini karena penunjukannya sebagai Sekretaris Kabinet melanggar UU TNI,” ujar Ketua Centra Initiative, lembaga yang berfokus pada kajian pertahanan, Al Araf, Kamis, 13 Maret 2025. Koalisi masyarakat sipil sejak awal mengkritik keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Sebab, pengangkatan Teddy dilakukan dengan mengubah aturan untuk posisi tersebut.

Perpres No 55 Tahun 2020 menyebutkan Sekretariat Kabinet berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Namun, melalui Perpres Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet disebutkan menjadi bagian dari Sekretariat Militer Presiden. Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang TNI mengatur prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan di sepuluh kantor. Kesepuluh kantor itu membidangi koordinator politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, ketahanan nasional, pertahanan nasional, search and rescue nasional, narkotik nasional, serta Mahkamah Agung. (Yetede)

Kasus kelangkaan dan kenaikan harga MinyaKita kembali mencuat pada awal 2025. Setelah berbagai video yang mengungkap praktik kecurangan pengemasan Minyakita muncul di media sosial, sejumlah kementerian dan lembaga menyelidiki dugaan kecurangan oleh produsen serta distributor. Alih-alih menjadi alternatif minyak goreng kemasan yang terjangkau, MinyaKita justru dijual tak sesuai aturan Kementerian Perdagangan. Pada Sabtu, 8 Maret 2025, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menginspeksi Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Ia menemukan MinyaKita kemasan 1 liter yang hanya berisi 750-800 mililiter. Pemerintah menemukan kasus pengurangan volume dalam kemasan MinyaKita oleh sejumlah perusahaan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman tak menampik pemerintah kecolongan dalam mengawasi produk MinyaKita di pasaran. Ekonom menyarankan perbaikan tata kelola MinyaKita dengan pengawasan distribusi yang lebih ketat, transparansi harga, dan subsidi, serta verifikasi kualitas dan kuantitas produk. (Yetede)

Kemendag menarik peredaran MinyaKita dari pasar setelah menemukan penyelewengan isi minyak goreng bersubsidi tersebut. Kementerian dan polisi menemukan MinyaKita ukuran 1 liter hanya berisi 750-800 mililiter. Mendag Budi Santoso mengatakan kementeriannya tengah memburu pelaku penyunatan volume MinyaKita. Salah satunya perusahaan pengemas yang berlokasi di Karawang, Jabar. Kemarin, 13 Maret 2025, pemerintah menyegel perusahaan tersebut. Pada Januari 2025, pemerintah menemukan modus yang sama. Pelakunya beroperasi di Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten. Pemerintah telah menyegel pabrik perusahaan tersebut. "Perusahaan sudah kami tutup, sudah tidak beroperasi, dan sekarang dalam proses di Kepolisian RI," ujar Budi kemarin.

Selain mengurangi volume minyak, ada banyak kecurangan dalam proses produksi hingga distribusi MinyaKita. Menteri Budi menyebutkan setidaknya ada 66 perusahaan yang terindikasi mencuangi kemasan dan harga jual minyak ini. Modusnya antara lain menjual MinyaKita secara paketan dengan produk lain. Penjualan paket menyalahi Surat Edaran No 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat Selain itu, ada perusahaan yang tak memiliki perizinan lengkap serta menjual MinyaKita lebih mahal dari harga eceran tertinggi (HET). Budi memastikan kebutuhan masyarakat tetap bisa terpenuhi dan tak terpengaruh penarikan MinyaKita. "Masyarakat tidak perlu panik," kata dia.  (Yetede)

Pemerintah perlu mendorong kebijakan dan program yang bisa meningkatkan mobilitas masyarakat melalui aktivitas mudik Hari Raya Idulfitri 2025.Pasalnya, hanya dengan peningkatan mobilitaslah kucuran tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun ini yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp 100 triliun, akan memiliki daya ungkit lebih maksimalke pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal I-2025. Dengan mobilitas masyarakat yang tinggi saat Lebaran nanti, THR bisa menjadi stimulus positif untuk sektor ritel, makanan dan minumam (mamin), pariwisata domestik, hingga UMKM yang menggantungkan harapan pada tingginya perputaran uang selama musim liburan. Apalagi momentum Lebaran tahun ini diperkirakan beriringan dengan Hari Raya Nyepi dan libur akhirpekan.

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat berpendapat, perlu ada langkah-langkah tambahan yang nyata dari pemerintah untukmeningkatkandaya beli masyarakat, salah satunya dengan mendukung kegiatan atau mobilitas masyarakat. Ia mengusulkan penggratisan tarif tol dan subsidi BBM. “Kenapa jalan tol tidak digratiskan atau diberikan diskon penuh selama masa mudik?” kata Achmad, Rabu (12/03/2025). Padahal, tarif tol menjadi salah satu komponen besar dalam ongkos mudik. Masyarakat yang mudik menggunakan kendaraan pribadi, terutama dari kalangan menengah ke bawah yang tidak mendapat fasilitas mudik gratis, sangat tinggi.

Dari Jakarta ke Surabaya, biaya tol yang antara Rp 800.000 hingga Rp 1 juta, belum termasuk bensin dan kebutuhan lain. “Jika tol digratiskan, dampaknya langsung terhadap dayabeli masyarakat, terutama untuk keperluan Lebaran, akan sangat signifikan," tandas dia. Dia juga berpandangan, pemerintah perlu memberikan subsidi BBM bagi pemudik, terutama angkutan umum seperti bus. Padahal, harga tiket bus sering melambung tinggi saat mudik. Subsidi langsung atau pembebasan sebagian pajak dan bea bisa membantu menurunkan hargatiket bus dan kereta api, sehingga mudik menjadi lebih terjangkau bagi semua kalangan. (Yetede)