Meskipun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghadapi tantangan besar terkait dengan program-program pemerintah yang mengarah pada pembiayaan berbagai sektor, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, mereka tetap optimistis dalam mendukung program-program tersebut. Pemerintah, melalui arahan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mendorong Himbara untuk turut berpartisipasi dalam mendanai program-program tersebut, meskipun potensi risiko terhadap kualitas aset dan likuiditas bank BUMN bisa meningkat. Bank-bank seperti BRI dan BTN menunjukkan kesiapan untuk mendukung program tersebut, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan jaminan dari dana desa.

Keputusan pemerintah untuk melibatkan Himbara dalam program-program besar ini diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank BUMN, meskipun ada keyakinan bahwa pembiayaan ini akan didukung oleh dana yang aman, seperti dana desa. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo dan Menteri Tito Karnavian memiliki peran penting dalam mendorong kolaborasi antara bank-bank BUMN dan sektor koperasi pedesaan demi mendukung ekonomi rakyat, meskipun dengan mempertimbangkan risiko yang ada.

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pendirian koperasi Merah Putih di desa-desa dengan target sebanyak 70.000 hingga 80.000 unit di seluruh Indonesia. Koperasi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian lokal, dengan berbagai fasilitas seperti gerai sembako, apotek desa, dan unit usaha simpan pinjam. Dalam implementasinya, program ini akan melibatkan perubahan dalam penggunaan dana desa, dengan fokus pada pendirian koperasi yang memerlukan anggaran sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per desa.

Untuk mendukung pendanaan koperasi ini, pemerintah berencana melibatkan bank-bank BUMN yang akan memberikan pembiayaan, dengan angsuran dilakukan secara bertahap oleh setiap desa. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, karena risiko pembiayaan koperasi yang sangat besar—sekitar Rp400 triliun untuk 80.000 koperasi—dapat meningkatkan beban kredit dan menurunkan kualitas aset bank BUMN. Selain itu, sejarah masalah kredit bermasalah, seperti yang terjadi pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat pandemi COVID-19, menambah kekhawatiran terhadap potensi kegagalan pembiayaan koperasi Merah Putih ini.

Meskipun bertujuan untuk memajukan ekonomi perdesaan, program ini perlu dipikirkan dengan matang agar tidak menambah tekanan pada bank-bank pelat merah dan menghindari risiko moral hazard, di mana pengelolaan koperasi yang lemah bisa menyebabkan penyalahgunaan dana dan gagal bayar.

Para pengusaha smelter nikel di Indonesia sedang berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar China, yang saat ini menyerap 80% hingga 90% dari konsumsi nikel Indonesia. Untuk itu, mereka sedang mencari pasar alternatif di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Asia lainnya. Djoko Widayatno, Dewan Penasihat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), menekankan pentingnya diversifikasi pasar dan pemenuhan standar keberlanjutan internasional, seperti praktik pertambangan ramah lingkungan dan produk rendah karbon, agar produk nikel Indonesia diterima di pasar global.

Selain itu, kerja sama dengan perusahaan global di industri baterai dan kendaraan listrik juga dianggap penting untuk stabilitas permintaan nikel olahan. APNI juga mendorong pemerintah untuk mendukung pengembangan ekosistem penghiliran yang terintegrasi dengan industri dalam negeri, seperti manufaktur baterai dan baja tahan karat.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Haykal Hubeis, menambahkan bahwa stimulus dari pemerintah sangat penting untuk menarik investor dan memperkuat daya saing industri nikel di dalam negeri. Pemberian kepastian pasokan bahan baku, jaminan hukum, regulasi jangka panjang, dan infrastruktur logistik yang andal menjadi faktor penting dalam menarik investasi di sektor penghiliran nikel.

Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel menghadapi kendala dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, karena belum tersedia anggaran yang cukup. Menurut Yulianto Sudrajat, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dari total 24 daerah yang akan menggelar PSU, dua daerah tersebut—Pasaman dan Boven Digoel—belum memiliki anggaran yang memadai. Pasaman kekurangan dana sekitar Rp12,1 miliar, dengan hanya tersisa Rp1,2 miliar dari anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sementara kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp13,4 miliar. Sedangkan Boven Digoel kekurangan dana sebesar Rp30,1 miliar, dengan sisa NPHD yang juga hanya Rp1,2 miliar dan kebutuhan anggaran mencapai Rp31,3 miliar. Keadaan ini menunggu respons dari pemerintah daerah setempat untuk mencukupi kekurangan anggaran tersebut agar PSU dapat dilaksanakan sesuai jadwal.