Penurunan penerimaan pajak yang tajam pada awal tahun 2025 memicu kekhawatiran tentang pelebaran defisit APBN 2025. Pada Januari-Februari 2025, pendapatan negara tercatat Rp316,9 triliun, turun 20,8% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penerimaan pajak yang anjlok 30,2%. Hal ini berkontribusi pada defisit APBN sebesar Rp31,2 triliun per Februari, berbalik dengan surplus yang tercatat pada tahun sebelumnya. Beberapa analis, termasuk Satria Sambijantoro dari Bahana Sekuritas dan Ajib Hamdani dari Apindo, memprediksi defisit fiskal tahun ini bisa lebih besar dari yang direncanakan dalam APBN, bahkan mencapai 2,6%-2,8% dari PDB, akibat dampak dari lemahnya penerimaan pajak dan penurunan harga komoditas.

Beberapa indikator makroekonomi pada awal tahun 2025 menunjukkan perekonomian Indonesia tengah menghadapi tekanan, baik dari eksternal maupun domestik. Terjadinya deflasi, tertekannya nilai tukar rupiah, amblasnya pasar saham, serta anomali penerimaan APBN menjadi alarm bagi pemerintah untuk bertindak. BPS mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,09 % secara tahunan. Sementara, nilaitukar rupiah menurut Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) awal tahun berada di kisaran Rp 16.200-Rp 16.500 per USD, menyentuh Rp 16.575 pada 28 Februari 2025, terlemah sejak lima tahun terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal tahun sebesar 7.163 dan pada akhir Februari 2025 anjlok ke 6.300. Angka ini menjadi level terendah sejak 2021.

Indikator lainnya, Kemenkeu melaporkan pendapatan negara per Februari 2025 adalah Rp 316,9 triliun atau terealisasi 10,5 % dari target APBN 2025. Pada periode yang sama tahun lalu penerimaan mencapai 14,29 % dari target. Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, total penerimaan negara tahun ini turun 20,85 % secara tahunan. Turunnya pendapatan negara pada awal tahun disebabkan oleh penerimaan pajak yang lebih rendah, khususnya setoran pajak. Penerimaan pajak pada Februari 2025 ialah Rp 187,8 triliun atau terealisasi 8,6 % dari target APBN 2025, anjlok 30,19 % dibanding penerimaan pajak tahun lalu, yakni Rp 269,02 triliun atau 13,53 % dari target APBN 2024.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia. Mohammad Faisal berpendapat, berbagai indikator tersebut mengindikasikan kondisi perekonomian yang memburuk. Terlepas permasalahan tersebut juga merupakan warisan dari rezim sebelumnya, kebijakan pemerintah saat ini justru tidak tepat dan berpotensi menimbulkan permasalahan baru. ”Misalnya, pelemahan kelas menengah yang sudah terjadi sebelum 2024. Ketika pemerintahan Prabowo masuk, ini di-handle dengan kebijakan yang tidak tepat sehingga masalah yang ada tidak selesai, tetapi muncul permasalahan- permasalahan baru, mulai dari fiskal, belanja yang melebihi kapasitas, ditambah penerimaan yang anjlok,” katanya, Kamis (13/3). (Yoga)

Komisi III DPR meminta Mahkamah Agung memperhatikan kesejahteraan ratusan hakim ad hoc yang hak keuangannya belum naik selama kurun waktu 12 tahun. Para hakim ad hoc tersebut tidak merasakan kenaikan gaji pokok dan tunjangan seperti yang dinikmati para hakim karier sejak Oktober 2024, seusai aksi cuti bersama yang dilakukan secara masif.  ”Saya tahu beban dan tanggung jawab mereka (para hakim ad hoc). Mereka juga menghadapi hal yang sama dengan hakim-hakim karier. Kita sadar bahwa hakim ad hoc atau hakim nonkarier itu juga mandat reformasi, salah satu mandat reformasi dalam konteks pembaruan peradilan. Mudah-mudahan Pak SekMA (Sekretaris MA) dan Pak Dirjen Badan Peradilan Umum MA bisa memberi perhatian kepada hakim-hakim ad hoc yang hari ini sangat memprihatinkan,” ujar anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil, dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan SekMA, Sugiyanto dan Dirjen Badilum MA, Bambang Myanto, Kamis (13/3).

Selama ini, hak keuangan para hakim ad hoc di Indonesia didasarkan pada Perpres No 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Mengacu perpres tersebut, besaran tunjangan bagi hakim ad hoc tipikor tingkat pertama Rp 20,5 juta, hakim ad hoc tipikor tingkat banding Rp 25 juta, dan hakim ad hoc tingkat kasasi senilai Rp 40 juta. Besaran tunjangan hakim ad hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama Rp 17,5 juta dan tingkat banding Rp 32,5 juta. Hakim ad hoc pada Pengadilan Perikanan Rp 17,5 juta. Besaran tunjangan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh para hakim ad hoc karena masih harus dipotong pajak. Tunjangan bersih yang diterima hakim ad hoc tipikor pada pengadilan tingkat pertama, misalnya, menerima penghasilan bersih senilai Rp 18,6 juta. Lain halnya denganpara hakim karier yang sudah menerima penyesuaian gaji pokok dan tunjangan sejak tahun lalu. (Yoga)

Jepang tumbuh dari masyarakat pertanian. Jepang, terutama wilayah utara di Hokkaido hingga wilayah selatan Ryukyu atau Okinawa, adalah produsen beras. Tahun ini, Jepang menargetkan peningkatan ekspor berasnya hampir delapan kali lipat pada 2030. ”Kami berencana menetapkan target 350.000 ton pada 2030, tujuan yang kemungkinan akan disetujui kabinet bulan ini,” kata Masakazu Kawaguchi, pejabat di Kementerian Pertanian Jepang yang bertanggung jawab atas perdagangan beras, Kamis (13/3) di Tokyo. Nilai yang ditargetkan mencapai lebih dari 92,2 miliar yen.

Target tersebut disampaikan dalam rapat partai berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), dan diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi padi untuk menutup kebutuhan domestik. Jepang adalah salah satu negara produsen beras terpenting di dunia. Jepang berada di peringkat 10 besar. Sehubungan dengan rencana strategis jangka panjang, Pemerintah Jepang mencanangkan hasil produksi domestik memenuhi 45 % kalori dari kebutuhan asupan harian hingga tahun 2030. Angka tersebut naik dari besaran 38 % kalori asupan dipasok produk dalam negeri pada tahun fiskal 2022.

Rencana kerja Pemerintah Jepang soal produksi beras direvisi tiap lima tahun dengan menyoroti perlunya meningkatkan produktivitas dan menambah jumlah ekspor. Dipertimbangkan pula situasi geopolitik dan menurunnya produksi di dalam negeri dapat mengganggu produksi pangan dan pasokan di Jepang. Pemerintah Jepang mengincar peningkatan nilai ekspor produk agrikultur dan olahan pangan dari 1,5 triliun yen pada 2024 menjadi 5 triliun yen pada 2030. Pemerintah juga mendorong bertambahnya belanja kuliner wisatawan dalam negeri dari 1,6 triliun yen menjadi 4,5 triliun yen pada kurun waktu sama. (Yoga)