Istilah konglomerat kembali menjadi pembicaraan hari-hari ini setelah Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah taipan Tanah Air di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 6 Maret 2025. Langkah Prabowo itu mengingatkan akan kebijakan politik koncoisme Presiden ke-2 RI Soeharto yang merangkul erat para konglomerat. Di era Orde Baru, konglomerat menguasai ekonomi Indonesia karena dekat dengan keluarga Cendana, julukan keluarga Seoharto sampai dasawarsa 1980-an. Bisnis-bisnis mereka merajalela seiiring penguasa politik memanfaatkan para pengusaha untuk dijadikan mesin uang, dengan imbalan diberi fasilitas dan kemudahan berbisnis.

Konglomerat adalah sekelompok perusahaan atau individu yang memiliki bisnis beragam dan luas, seringkali fokus pada industri tertentu, berpengaruh besar dalam ekonomi karena ukuran dan jangkauan bisnisnya. Konglomerat dapat memiliki pengaruh politik, tetapi tidak selalu memiliki kontrol langsung atas kekuasaan politik. Sedang oligarki adalah sekelompok orang atau keluarga yang memiliki kontrol langsung atas kekuasaan politik dan ekonomi suatu negara. Acap kali memiliki bisnis yang luas dan beragam, tetapi pengaruh mereka lebih besar dalam bidang politik. Oligarki umumnya dapat memiliki kontrol atas media, keuangan, dan sumber daya alam, serta memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan publik

Kesamaan konglomerat dan oligarki yaitu; 1. Pengaruh ekonomi yang besar, baik melalui bisnis yang luas dan beragam maupun melalui kontrol atas sumber daya alam dan keuangan. 2. Kekuatan politik yang signifikan, baik melalui kontrol langsung atas kekuasaan politik (oligarki) maupun melalui pengaruh tidak langsung (konglomerat). 3. Jaringan yang luas dan kompleks, baik dalam bidang bisnis, politik, maupun sosial. 4. Akses ke sumber daya yang luas, baik dalam bidang keuangan, sumber daya alam, maupun teknologi. 5. Pengaruh terhadap kebijakan publik baik melalui kontrol langsung atas kekuasaan politik maupun melalui pengaruh tidak langsung. (Yetede)

Maskapai penerbangan asal Singapura Calypte Holding Pte. Ltd., melalui anak usahanya PT Indonesia Airlines Group (INA), telah resmi mengantongi izin untuk mengudara per 7 Maret 2025. Menurut Chief Executive Officer Indonesia Airlines dan Executive Chairman Calypte Holding Pte. Ltd. Iskandar, maskapai ini akan menjadi maskapai penerbangan komersial pertama di Indonesia yang hanya melayani rute penerbangan internasional.  "Berdasarkan perencanaan bisnis dan hasil studi kelayakan yang telah disusun, Indonesia Airlines hanya akan berfokus pada penerbangan internasional," kata Iskandar melalui laman Linkedin Indonesian Airlines, Minggu, 9 Maret 2025.

Pada tahap awal, maskapai penerbangan INA akan menerjunkan 20 armada yang hanya berbasis di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten. Penerbangan yang hanya berfokus untuk perjalanan internasional ini memiliki 48 kota tujuan di 30 negara. Iskandar menyebut akan menyediakan layanan paling lengkap yang akan memudahkan perjalanan konsumen. "Maskapai penerbangan komersial pertama di Indonesia ini memiliki konsep end to end service dan hanya akan melayani rute penerbangan internasional dalam lima tahun pertama,” kata Iskandar. (Yetede)

Investor di pasar saham Indonesia merasa kecewa dengan kinerja emiten baru yang melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) dalam beberapa tahun terakhir. Banyak harga saham IPO yang justru turun tajam setelah tercatat di bursa, dengan 20 dari 41 emiten baru pada 2024 mengalami penurunan harga saham, lebih banyak dibandingkan dengan 2023. Minimnya transparansi dan dugaan praktik imbalan atau gratifikasi dalam proses IPO semakin mengikis kepercayaan investor, terutama investor ritel yang menjadi pihak yang paling dirugikan.

Situasi ini berisiko merusak kredibilitas pasar saham Indonesia, apalagi di awal 2025, bursa saham sempat mengalami penurunan signifikan ke bawah level 6.300, yang merupakan level terendah sejak Oktober 2021. Oleh karena itu, investor mengharapkan perlindungan lebih baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan memperketat seleksi IPO untuk memastikan hanya perusahaan dengan fundamental yang kuat yang dapat melantai di bursa.

Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina-KKKS untuk periode 2018—2023 dengan memeriksa empat saksi, dua di antaranya adalah mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji dan Ego Syahrial. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara terhadap tersangka Yoki Firnandi Cs. Selain kedua mantan pejabat tersebut, dua saksi lainnya adalah CJ, Analyst Light Distillato Trading di PT Pertamina, dan AYM, Koordinator Pengawasan BBM BPH Migas. Kasus ini melibatkan kerjasama antara penyelenggara negara dan broker dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun.