Harapan Baru di Himbara
Meskipun Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menghadapi tantangan besar terkait dengan program-program pemerintah yang mengarah pada pembiayaan berbagai sektor, termasuk Koperasi Desa Merah Putih, mereka tetap optimistis dalam mendukung program-program tersebut. Pemerintah, melalui arahan dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, mendorong Himbara untuk turut berpartisipasi dalam mendanai program-program tersebut, meskipun potensi risiko terhadap kualitas aset dan likuiditas bank BUMN bisa meningkat. Bank-bank seperti BRI dan BTN menunjukkan kesiapan untuk mendukung program tersebut, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan jaminan dari dana desa.
Keputusan pemerintah untuk melibatkan Himbara dalam program-program besar ini diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank BUMN, meskipun ada keyakinan bahwa pembiayaan ini akan didukung oleh dana yang aman, seperti dana desa. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo dan Menteri Tito Karnavian memiliki peran penting dalam mendorong kolaborasi antara bank-bank BUMN dan sektor koperasi pedesaan demi mendukung ekonomi rakyat, meskipun dengan mempertimbangkan risiko yang ada.
Bank BUMN: Mesin Ekonomi atau Beban Negara?
Presiden Prabowo Subianto mengusulkan pendirian koperasi Merah Putih di desa-desa dengan target sebanyak 70.000 hingga 80.000 unit di seluruh Indonesia. Koperasi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan pusat kegiatan ekonomi berbasis pertanian lokal, dengan berbagai fasilitas seperti gerai sembako, apotek desa, dan unit usaha simpan pinjam. Dalam implementasinya, program ini akan melibatkan perubahan dalam penggunaan dana desa, dengan fokus pada pendirian koperasi yang memerlukan anggaran sekitar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar per desa.
Untuk mendukung pendanaan koperasi ini, pemerintah berencana melibatkan bank-bank BUMN yang akan memberikan pembiayaan, dengan angsuran dilakukan secara bertahap oleh setiap desa. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor, karena risiko pembiayaan koperasi yang sangat besar—sekitar Rp400 triliun untuk 80.000 koperasi—dapat meningkatkan beban kredit dan menurunkan kualitas aset bank BUMN. Selain itu, sejarah masalah kredit bermasalah, seperti yang terjadi pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) saat pandemi COVID-19, menambah kekhawatiran terhadap potensi kegagalan pembiayaan koperasi Merah Putih ini.
Meskipun bertujuan untuk memajukan ekonomi perdesaan, program ini perlu dipikirkan dengan matang agar tidak menambah tekanan pada bank-bank pelat merah dan menghindari risiko moral hazard, di mana pengelolaan koperasi yang lemah bisa menyebabkan penyalahgunaan dana dan gagal bayar.
Pengusaha Diversifikasi, China Tak Lagi Dominan
Para pengusaha smelter nikel di Indonesia sedang berupaya mengurangi ketergantungan pada pasar China, yang saat ini menyerap 80% hingga 90% dari konsumsi nikel Indonesia. Untuk itu, mereka sedang mencari pasar alternatif di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Asia lainnya. Djoko Widayatno, Dewan Penasihat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), menekankan pentingnya diversifikasi pasar dan pemenuhan standar keberlanjutan internasional, seperti praktik pertambangan ramah lingkungan dan produk rendah karbon, agar produk nikel Indonesia diterima di pasar global.
Selain itu, kerja sama dengan perusahaan global di industri baterai dan kendaraan listrik juga dianggap penting untuk stabilitas permintaan nikel olahan. APNI juga mendorong pemerintah untuk mendukung pengembangan ekosistem penghiliran yang terintegrasi dengan industri dalam negeri, seperti manufaktur baterai dan baja tahan karat.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), Haykal Hubeis, menambahkan bahwa stimulus dari pemerintah sangat penting untuk menarik investor dan memperkuat daya saing industri nikel di dalam negeri. Pemberian kepastian pasokan bahan baku, jaminan hukum, regulasi jangka panjang, dan infrastruktur logistik yang andal menjadi faktor penting dalam menarik investasi di sektor penghiliran nikel.
Dua Kabupaten Krisis Anggaran, Apa Solusinya?
Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Boven Digoel menghadapi kendala dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024, karena belum tersedia anggaran yang cukup. Menurut Yulianto Sudrajat, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dari total 24 daerah yang akan menggelar PSU, dua daerah tersebut—Pasaman dan Boven Digoel—belum memiliki anggaran yang memadai. Pasaman kekurangan dana sekitar Rp12,1 miliar, dengan hanya tersisa Rp1,2 miliar dari anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sementara kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp13,4 miliar. Sedangkan Boven Digoel kekurangan dana sebesar Rp30,1 miliar, dengan sisa NPHD yang juga hanya Rp1,2 miliar dan kebutuhan anggaran mencapai Rp31,3 miliar. Keadaan ini menunggu respons dari pemerintah daerah setempat untuk mencukupi kekurangan anggaran tersebut agar PSU dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
Ditjen Pajak Koreksi Struktur Tarif PPN
Astra International Hadapi Tantangan, tetapi Tetap Prospektif di 2025
Dividen Bank Berpotensi Hasilkan Yield Jumbo
Kurang Bertajinya Ekonomi Lebaran
Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur, pelemahan daya beli masyarakat, harga komoditas rendah, serta suku bunga acuan yang masih tinggi diprediksi membuat ekonomi Lebaran 2025 kurang bertaji. Insentif yang diberikan pemerintah seperti diskon tiket pesawat diyakini tak cukup untuk memacu geliat ekonomi Lebaran, karena tekanan ke konsumsi rumah tangga masih cukup besar. Ini membuat demand side ekonomi lemah. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 diprediksi berkisar 4,7-5%, melambat dibanding kuartal I dan II 2024 sebesar 5,1% dan 5,05%.
Pada 2024, Ramadandan Lebaran jatuh pada akhir kuartal I dan awal kuartal II. Ekonomi kuartal I tahun lalu juga terkerek belanja pemerintah dan partai politik seiring adanya pemilu. Pemerintah dinilai perlu menambah insentif untuk memaksimalkan potensi ekonomi Lebaran. Dengan begini, pertumbuhan ekonomi optimal dapat dicapai. Sebab, memasuki kuartal II hingga kuartal III, tak adalagi sentimen yang bisa mendongkrak ekonomi. Baru pada pengujung tahun ada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang biasanya mendongkrak konsumsi rumah tangga.
Selama ini, konsumsi rumah tangga berperan sentral dalam ekonomi Indonesia karena menyumbang produk domestik bruto (PDB) 50% lebih. Kelompok pengeluaran lainnya seperti ekspor, investasi, dan belanja pemerintah belum bisa menggantikan peran konsumsi rumah tangga. Harapan muncul dari rencana pemberian bonus ke para driver ojek online (ojol). Namun itupun dirasa tak cukup. Pemerintah harus memikirkan tambahan insentif untuk masyarakat agar Lebaran 2025 lebih bertaji, dengan misalnya pemberian bansos, potongan tarif listrik, operasi pasar dan lain-lain untuk mendongkrak belanja rumah tangga selama Ramadhan. (Yetede)
Goldman Sachs Mengingatkan akan Adanya Peningkatan Risiko Fiskal
Setelah Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dari equal-weight (EW) menjadi underweight bulan lalu, Goldman Sachs memangkas peringkat saham Indonesia dari underweight menjadi market weight. Goldman Sachs memperkirakan adanya peningkatan risiko fiskal atas sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Penurunan peringkat tersebut memberi pukulan bagi pasar saham Indonesia yang terkoreksi dalam hingga 6.270 dan mencatatkan aksi jual bersih (net sell) asing Rp 23,22 triliun sejak awal tahun 2025. Mengingat, rekomedasi keduanya biasanya menjadi rujukan investor asing dalam membenamkan investasinya.
Bloomberg, Senin (10/3/2025) juga menurunkan rekomendasi atas surat utang yang diterbitkan BUMN untuk tenor 10 sampai 20 tahun menjadi netral. Penurunan peringkat itu terjadi setelah Goldman Sachs menaikkan proyeksi defisit fiskal Indonesia dari semula 2,5% menjadi 2,9% dari PDB. Penurunan peringkat tersebut, memberi tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang ditutup melemah 0,57% ke level 6.598,21 pada perdagangan Senin (10/3/2025). Investor asing mencatatkan net sell Rp 843,43miliar pada perdagangan kemarin,dan Rp 23,22 triliun sejak awal tahun 2025. Hal ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar keuangan domestik.
“Penurunan peringkat pasar saham Indonesia oleh MSCI dan GoldmanSachs dari overweight menjadi marketweight mencerminkan kekhawatiran investor global terhadap daya tarik pasar domestik,"kata Pendiri Stocknow.id Hendra Wardana, Senin (10/3/2025). Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah ketidakpastian ekonomí global, dampak perang dagang AS-China, serta perlambatan konsumsi dalam negeri yang terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor. Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan suku bunga global juga menambah beban ekonomi domestik. Ketidak-pastian kebijakan dalam negeri dan volatilitas pasar membuat investor lebih berhati-hati. Untuk mengembalikan kepercayaan asing terhadap pasar saham Indonesia, regulator dan pemerintah perlu mengambil langkah konkret. (Yetede)
Emiten bank-bank pelat merah berpotensi menghadapi risiko
Emiten bank-bank pelat merah berpotensi kembali menghadapi risiko, setelah sebelumnya kemunculan Danantara memicu reaksi negatif para pelaku pasar. Kali ini, risiko baru datang dari inisiatif pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang mencakup 70.000-80.000 desa di seluruh Indonesia. Pasalnya, pemerintah telah menugaskan bank Himbara seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank MandiriTbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk memberi pembiayaan awal kepada koperasi desa Merah Putih sebesar Rp 3-5 miliar per desa.
Desa akan melunasi pinjaman Bank Himbara tersebut dalam waktu tiga sampai lima tahun, yang dananya bersumber dari alokasi dana desa tahunan. Analis Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman dalam riset yang dipublikasi menilai, pinjaman tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan investor. Sebab, pinjaman yang mencapai Rp 400 triliun atau US$24,5 miliar itu berpotensi berdampak. Keduanya merasa, kekhawatiran para pelaku pasar cukup beralasan karena menunjukkan adanya campur tangan politik dalam operasional bank-bank BUMN.
"Penerapan tata kelola yang kuat, akuntabilitas, dan transparansi bagi parapemegang saham akan menjadi faktor krusial bagi Danantara untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor ke depan," tulis kedua analis. Dirut BBRI, Sunarso menjelaskan, pembiayaan awal koperasi sebesar Rp 5 miliar yang berasal dari Himbara, karena dana desa tidak cukup untuk langsung membiayai Rp 5 miliar. “Makanya, itu?lah yang diharapkan nanti, disampaikan bahwa kemudian dibiayai oleh Himbara. Tapi aman, wong sumber pelunasannya dari dana desa," ucap Sunarso di Kementerian BUMN, Senin (10/3/2025). (Yetede)