Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan MinyaKita. Dia mengaku sudah melakukan komunikasi dengan para produsen agar mengemas MinyaKita sesuai dengan takaran,yakni 1 liter/kemasan. “Kami minta pelaku usaha untuk menaati peraturan yang ada dan mengikuti peraturan yang berlaku Jangan sampai merugikan masyarakat,"kata dia, Selasa (11/3/2025). Kemendag juga terus melakukan operasi pasar dan diharapkan permasalahan tersebut dapat selesai dalam waktu dekat. Bahkan.sejauh ini langkah penyegelan sudah dilakukan di sejumlah tempat produksi MinyaKita yang bermasalah.

“Kami sudah melakukan pertama itu di Tangerang pada tanggal 24 Januari, kami sudah melakukan penyitaan. Kemudian tanggal 7 (Februari) kami mendatangi PT NNI dan melakukan penyegelan di Karawang. Kami terus melakukan operasi," kata Mendag. Hal tersebut berlaku sama untuk produsen yang kedapatan mengemas MinyaKita palsu untuk kemudian dipasarkan ke masyarakat. “Nanti kita cek, kita tutup apalagi yang palsu,"katanya. Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat tidak perlu khawatir dengan pasokan MinyaKita, karena pasokan akan lancar dan sesuai dengan ukuran yang seharusnya. Pihaknya mengingatkan kembali kepada para pelaku usaha agar tidak melakukan kecurangan sehingga merugikan masyarakat. Kita harus mematuhi aturan yang berlaku, karena pemerintah akan bersikap tegas atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan,"kata Budi. (Yetede)

Menaker, Yassierli mengatakan, per Februari 2025, total ada 11.025 karyawan Sritex Group, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Yassierli menyebut PHK tersebut terjadi di Srítex Group sejak Agustus 2024 lalu. Sritex Group menaungi empat perusahaan, yaitu PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), PT Primayuda Mandirijaya, PT Sinar Pantja Djaja, dan PT Biratex Industries. "Jumlah pekerja Sritex Group yang ter-PHK mulai Agustus (2024) sebenarnya itu sudah ada beberapa," kata Yassierli dalam rapat Komisi IX DPR RI, Selasa (11/3/2025). Pada Agustus 2024 lalu PHK telah dilakukan pada 340 pekerja, sebelum Sritex Group dinyatakan pailit. PHK ini terjadi di PT Sinar Pantja Djaja, Semarang. Pada 1 Januari 2025 kurator melakukan PHK terhadap 1.081 pekerja PT Bitratex Industries. "Kasusnya di Bitratex ini akhirnya pekerja yang minta di PHK karena mereka membutuhkan kepastian," jelas Yassierli.

Berikutnya pada 26 Februari 2025sebanyak 9.604 pekerja yang terdiri atas 8.504 orang dari PT Sritex Sukoharjo, 956 orang oleh PT Primayuda Boyolali, 40 orang dari PT Panca Jaya Semarang, dan 104 dari PT Bitratex Industries Semarang. Menaker Yassierli mengaku hingga kini pesangon dan tunjangan hari raya (THR) untuk eks karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) belum dibayar. “Pembayaran pesangon untuk eks pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group akan dilakukan usai harta asset pailit telah terjual. Yang belum adalah terkait pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), kemudian uang penggantian hak yang akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel, dan THR juga sama akan dibayar dari hasil penjualan aset boedel," kataYassierli. Untuk upah eks pekerja Sritex, kurator telah membayar upah mantan pekerja PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex hingga Februari 2025. (Yetede)

Sektor konsumer di pasar saham Indonesia tengah menghadapi tantangan akibat melemahnya daya beli masyarakat, yang tercermin dari penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan deflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada awal 2025. Meskipun demikian, sektor konsumer masih optimistis untuk bangkit, seiring dengan harapan terhadap momentum Ramadan, Lebaran, dan ekspansi beberapa perusahaan besar. Beberapa emiten konsumer, seperti ICBP, MYOR, dan CMRY, diperkirakan akan mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah yang pro-pertumbuhan, meskipun margin mereka dapat tertekan akibat kenaikan harga bahan baku.

Analis seperti Baruna Arkasatyo dan Joanne Ong dari CGS International Sekuritas Indonesia memprediksi pemulihan konsumsi akan terjadi paling cepat pada Mei 2025, setelah musim panen dan pelaksanaan program pemerintah. Di tengah kondisi pasar yang lesu, sektor konsumer tetap menunjukkan potensi melalui rencana IPO dari beberapa perusahaan, seperti PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. yang sedang dalam proses penawaran umum. Meskipun prospek daya beli menjadi tantangan utama, sektor konsumsi masih menjadi penopang utama perekonomian Indonesia, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk tetap melaksanakan IPO.

Menurut Liza Camelia Suryanata dari Kiwoom Sekuritas, konsumsi tetap menjadi sektor yang penting meskipun kondisi ekonomi sedang sulit, dan hal ini memberikan keyakinan bahwa sektor konsumer dapat tetap menarik minat pasar meskipun pasar saham secara keseluruhan sedang tertekan.

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil mengungkap praktik penipuan terkait produk MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran yang tercantum pada kemasannya. Brigjen Pol Helfi Assegaf, sebagai Kepala Dittipideksus Bareskrim, menjelaskan bahwa modus yang digunakan oleh tersangka AWI adalah membeli minyak curah dari PT ISJ di Bekasi dengan harga Rp18.100 per kilogram, kemudian mengemasnya dengan menggunakan mesin, namun takarannya tidak sesuai. Botol atau pouch yang seharusnya berisi 1 liter, ternyata hanya terisi sekitar 850 ml hingga 920 ml.

Praktik ini berlangsung sejak Februari 2025 dan dijalankan oleh tersangka yang ditunjuk oleh PT Aya Rasa Nabati (ARN) dan PT MSI. Kapasitas produksi gudang minyak tersebut mencapai 400-800 karton minyak kemasan botol atau pouch. Tindakan ini menyalahi aturan dan dapat merugikan konsumen yang membeli produk dengan harapan takaran sesuai label.

Kemampuan berbelanja menjelang Lebaran berkurang karena daya beli warga yang rendah. Padahal, tingkat konsumsi warga di momen itu lebih tinggi daripada periode waktu biasa. Harapan adanya geliat ekonomi yang bergairah bisa meleset. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas mengolah Data Bulanan Survei Konsumen BI tahun 2020-2024. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata proporsi belanja warga menjelang Lebaran semakin kecil dibanding proporsi belanja konsumsi tahun sebelumnya. Tahun 2020 dan 2021, proporsi belanja menjelang Lebaran masing-masing 0,3 % poin, tetapi pada 2022 turun menjadi 0,1 % poin. Pada 2023 sama dengan rata-rata proporsi belanja tahun itu atau 0 poin.

Pada 2024 turun lagi lebih tajam, hingga minus 0,4 % poin. Proporsi belanja menjelang Lebaran 2024 tersebut terendah dalam lima tahun terakhir. Penurunan konsumsi pada momen Lebaran juga terlihat dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam struktur produk domestik bruto (PDB). Selama 2021-2024, konsumsi rumah tangga periode Lebaran, yang ada di triwulan II, tumbuh melambat. Pada 2021, konsumsi rumah tangga pada periode yang sama tumbuh 5,96 %, pada 2024, melambat menjadi 4,93 %. Sep (29), warga Jatim, juga berencana mengurangi konsumsi Lebaran tahun ini. Ayah satu anak ini belum lama kehilangan pekerjaan.

Kontrak Sep sebagai konsultan individu instansi pemerintahan di Jatim tidak diperpanjang per 1 Februari 2025. Sebelumnya, Sep mendapat gaji Rp 5 juta per bulan, untuk ditabung Rp 500.000, kebutuhan susu formula balitanya Rp 1,6 juta, dan sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Kini, Sep harus menghemat pengeluarannya, termasuk konsumsi menjelang Lebaran, karena tabungan yang tersisa hanya mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga bulan ini. Untuk menyambung hidup, Sep berusaha mencari pekerjaan baru, termasuk mendaftar sebagai pengojek aplikasi. ”Saya bingung. Biasanya kalau Lebaran saya beli parsel untuk dibagikan ke keluarga terdekat. Mungkin saat ini berhenti dulu. Konsumsinya untuk keluarga, untuk orang lain nanti dulu,” ujar Sep, Selasa (18/2). (Yoga)

Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan penetapan nomor induk pegawai (NIP) bagi 1,2 juta calon ASN (CASN) hasil seleksi 2024 rampung sebelum mereka diangkat. BKN juga akan terus bergerak untuk memastikan SK pengangkatan CASN benar-benar diterbitkan. ”Target ini penting dilaksanakan agar memberi kepastian bagi semua pihak terkait,” ujar Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Senin (10/3). BKN menargetkan penetapan NIP bagi CASN hasil seleksi tahun 2024 rampung sebelum jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil(CPNS) ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Penetapan NIP bagi CPNS dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2025, sedangkan untuk calon PPPK pada 30 November 2025. Pemerintah telah memutuskan untuk mengangkat CPNS dan calon PPPK secara serentak. CPNS yang dijadwalkan diangkat pada 22 Februari hingga 23 Maret 2025 mundur menjadi 1 Oktober 2025. Begitu pula calon PPPK yang semula dijadwalkan diangkat pada Februari 2025 untuk tahap 1 dan Juli 2025 untuk tahap 2 diubah menjadi 1 Maret 2026. Pemerintah mengklaim keputusan itu telah sesuai dengan kesimpulan rapat antara pemerintah dan Komisi II DPR, 5 Maret 2025. Namun, Komisi II DPR membantah hal tersebut. (Yoga)

Dipecat dari pekerjaan membuat hidup jadi redup. Ada keluarga yang kehilangan rumah idaman, bahkan ada pula rumah tangga yang kandas karena tekanan ekonomi kian mencekik. Tembok rumah milik Iyus (40), di Bogor, Jabar, kertas dindingnya mengelupas. Perabotan tinggal kursi tamu. Rumput liar pun tumbuh di taman yang tadinya tertata rapi. Rumah dua lantai itu baru saja laku. Mobil yang tadinya disimpan di garasi sudah lebih dulu dijual. Semua terpaksa dilakukan ayah dua anak itu untuk bertahan setelah terkena PHK pada Mei 2024. ”Mau gimana lagi? Tak peduli kita kena PHK, kehidupan terus berjalan,” kata Iyus di rumahnya, Senin (17/2). Pekerjaan terakhir Iyus adalah IT (teknologi informasi) project manager di sebuah perusahaan rintisan di bidang lokapasar. Lima tahun bekerja, Ia mendapat gaji dua digit per bulan.

Iyus punya kerja sampingan di bidang IT juga dengan penghasilan belasan juta rupiah. Istri Iyus juga punya usaha kue rumahan dengan keuntungan Rp 5 juta per bulan. Dengan total pemasukan puluhan juta per bulan, Iyus merasa mampu membeli rumah kedua dengan cicilan Rp 17 juta per bulan. Iia juga ada tanggungan cicilan rumah pertama Rp 12 juta per bulan dan mobil Rp 5 juta per bulan. Tak dinyana, pada Mei 2024, perusahaannya mengubah model bisnis, dari berdagang secara daring kini berubah total menjadi toko konvensional. Akibatnya, 90 persen personel IT dipangkas, termasuk Iyus. Prioritas Iyus, dapur harus ngebul dan anak-anak harus tetap sekolah, membuat Ia menjual mobil dan rumah ke 2 nya

Alia (36), ibu satu anak, tengah menjalani proses perceraian. Pertikaian dengan suami yang meruncing kala kondisi ekonomi kian mencekik menjadi penyebab utama mereka berpisah. ”Dia (suami) udah enggak bantuin, malah nge-judge aku bermalas-malasan. Aku juga enggak mau jadi kayak gini, aku belum pernah nganggur selama ini seumur hidup aku,” tuturnya, Kamis (13/2). Alia tinggal di rumah kontrakan bersama anak semata wayangnya di Jaksel. Anak perempuannya yang sebelumnya bersekolah di PAUD, terpaksa berhenti sementara. ”Terpaksa berhenti sekolah karena biayanya mahal, Rp 4 juta per bulan. Untungnya dia masih kecil. Nanti kalau sudah usia TK harus sekolah lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Alia bekerja sebagai business development manager di sebuah perusahaan marketing technology. Saat itu gajinya mencapai belasan juta rupiah per bulan. Namun, baru empat bulan bekerja, ia sudah terkena PHK pada Oktober 2024. Sembari mencari pekerjaan baru, Alia membuka jasa sebagai empathic listener untuk membantu orang yang butuh didengarkan dan konsultan animal behaviour untuk membantu para pemilik hewan lebih memahami peliharaan mereka. Selain itu, ia juga menekuni pekerjaan lepas sebagai kontributor kecerdasan buatan (AI), orang yang melatih soal AI agar menjadi lebih kreatif. ”Dibanding waktu masih punya kerja tetap, sih, pendapatan jauh banget. Sekarang cuma Rp 3 juta sampai Rp 5 juta. Pas-pasan banget, yang penting bisa hidup, cukup makan dan minum,” ungkapnya. (Yoga)