Potensi Perencanaan Haji digali oleh Bank Emas BSI
Kehadiran bank emas (bullion bank) dalam lini bisnis PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) akan memperkuat daya saing dan ekosistem perbankan syariah di Tanah Air. Melalui investasi emas, masyarakat bisa lebih ringan dalam melakukan pelunasan biaya haji karena harga emas yang konsisten meningkat. Hadirnya layanan bank emas di BSI berpotensi meningkatkan daya saing perbankan syariah karena merupakan inovasi produk yang unik dan sejalan dengan prinsip syariah. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, dengan tren harga emas yang selalu meningkat setiap tahunnya dapat menjadi bekal masyarakat untuk merencanakan ibadah haji.
Terlebih, untuk masa tunggu haji reguler yang cukup lama. Dengan mulai menyicil emas dari sekarang di bank emas, ketika tiba waktu keberangkatan, maka tidak perlu khawatir dengan pelunasan biaya haji lantaran emas yang disimpan mengalami kenaikan harga Sebagai gambaran, pada tahun 2023 biaya haji sebesar Rp 49,8 juta, apabila disetarakan dengan emas, sekitar 55,3 gram. Pada 2024 dengan biaya haji Rp 55,6 juta, setara dengan 42,7 gram emas. Untuk tahun ini, biaya haji ditetapkan Rp 60,2 juta atau setara 37,6 gram emas, serta tahun depan biaya haji Rp 65,2 juta setara dengan 32,6 gram emas, berkurang dari tahun ke tahun, seiring kenaikan harga emas.
Hal ini menunjukkan investasi emas memberikan keuntungan bagi masyarakat. Jadi, pada saat akan pergi haji nanti, apalagi kalau sudah setor Rp 25 juta, begitu berangkat haji dilunasi dari penjualan emas yang ada dan disimpan setiap bulan secara disiplin, bisa juga untuk keperluan lain, papar Anton di Jakarta, Rabu (5/3/2025). Terlebih, emas dinilai investasi yang likuid, karena bisa dicairkan di BSI apabila membutuhkan uang tunai. Bisa dengan menjual atau dengan menggadaikan emas. Dengan potensi tersebut, Anton pun optimistis masyarakat bisa semakin tertarik untuk melakukan investasi emas. (Yetede)
Sentimen Pasar Perlu Dijaga akibat Fluktuasi Rupiah
Ketidakpastian global seiring penerapan kebijakan tarif AS, telah menyebabkan pergerakan nilai tukar rupiah cenderung berfluktuasi. Ketersediaan valuta asing di sistem keuangan domestik akan menentukan tingkat kepercayaan pasar dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis (6/3) ditutup di level Rp 16.315 per USD. Dua pekan terakhir, rupiah berfluktuasi hingga menyentuh level Rp 16.575 per USD pada perdagangan 28 Februari 2025. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Edi Susiato mengatakan, nilai tukar di pasar global bergerak sangat fluktuatif (volatil) akibat dinamika global, seperti kebijakan tarif dan arah kebijakan suku bunga AS. Hal ini turut berdampak terhadap pergerakan nilai tukar negara dengan pasar tengah bertumbuh (emerging market) Asia.
”Kalau beberapa hari kemarin pergerakan nilai tukar, khususnya emerging market Asia menguat terhadap USD, hari ini beberapa mata uang emerging market Asia melemah terhadap USD,” katanya, Kamis (6/3). Menyikapi kondisi tersebut, hal terpenting yang harus dilakukan ialah menjaga tingkat kepercayaan pasar, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan (supply-demand) valuta asing (valas). Oleh sebab itu, BI akan tetap memastikan keseimbangan tersebut melalui triple intervention. Ketiga intervensi tersebut dilakukan baik di pasar spot, pasar domestic non-deliverable forward (DNDF), maupun dengan membeli surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder. (Yoga)
Bersinerginya Kejagung-KemenBUMN untuk Membersihkan BUMN Bermasalah
Kejagung bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk melakukan pembersihan BUMN yang bermasalah guna mewujudkan tata kelola korporasi yang baik. Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan bahwa, salah satu langkah yang telah dilaku.kan adalah berkolaborasl dengan salah satu BUMN, yakni PT Pertamina (Persero) dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023". Penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergisitas kolaborasi antara Kejagung dan PT Pertamina membersihkan BUMN menuju Pertamina good governance dengan melakukan perbaikan tata kelola PT Pertamina," katanya di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
la mengatakan bahwa Kejagung akan menindak tegas BUMN mana pun yang melakukan kecurangan. Penindakan Ini, bukan semata-mata untuk penegakan hokum represif saja, tetapi juga memperbaiki tata kelola perusahaan agar lebih baik lagi. Ia menegaskan bahwa tidak ada intervensi pihak manapun dalam penanganan kasus ini, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung visi Astacita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Alaysius Mantini mengapresiasi dan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Dikatakan oleh Simon, bahwa penindakan ini menjadi langkah bagi pihaknya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih balk lagi. (Yetede)
Pilihan Mudik dengan Adanya Diskon Harga Tiket Pesawat
Keinginan mudik Lebaran kerap berhadapan dengan harga tiket angkutan. Perang atau berebut tiket mudik jadi rutinitas tahunan. Ada yang rela begadang agar tak kehabisan tiket saat penawaran dibuka. Ada yang merelakan sebagian dana simpanannya digunakan untuk membeli tiket angkutan mudik. Ada yang membeli tiket angkutan tidak langsung ke kota tujuan, tetapi melalui kota-kota lain dan beragam moda transportasi demi mendapatkan harga yang lebih murah. Pilihan membeli tiket angkutan bukan hanya mempertimbangkan kenyamanan. Ada pertimbangan lain, seperti harga yang lebih terjangkau, kemudahan akses, dan waktu tempuh. Wilayah Indonesia yang membentang luas memengaruhi aksesibilitas. Ada daerah di lain pulau yang lebih nyaman dan murah dijangkau dengan kapal laut, tetapi ada juga yang sudah cukup mudah dijangkau bus.
Maka, sungguh menyenangkan jika tarif angkutan selama periode mudik dan balik Lebaran bisa diturunkan. Mengingat, masyarakat bisa membeli tiket dengan harga lebih murah dan mengalokasikan sisa dana untuk keperluan lain. Apalagi, pada periode Lebaran, biasanya pengeluaran bertambah untuk memenuhi kebutuhan mendadak dan kebutuhan rutin yang harganya meningkat. Dambaan masyarakat terpenuhi saat harga tiket pesawat pada periode Lebaran turun. Tiket pesawat domestic kelas ekonomi yang dibeli pada 1 Maret-7 April 2025 untuk perjalanan 24 Maret-7 April 2025 didiskon 13-14 %. Harga tiket pesawat bisa turun pada periode Lebaran karena biaya sejumlah komponen penunjang harga tiket bisa dikurangi. Pemerintah juga menekan harga avtur di 37 bandara di Indonesia. Adapun dari sisi layanan pada periode Lebaran, pemerintah minta bandara beroperasi 24 jam. (Yoga)
MBG Disarankan Fokus pada Kelompok Rentan Untuk Mencegah Pemborosan Anggaran
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diyakini meningkatkan mutu SDM melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Namun, pemerintah diminta lebih fokus pada kelompok rentan agar tak ada pemborosan anggaran. Menurut Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (Equitas) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, Yogyakarta, Wisnu Setiadi Nugroho, Kamis (6/3), di tengah keterbatasan anggaran, program populis pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia ini lebih efektif jika diprioritaskan pada daerah dan sekolah dengan tingkat kerentanan pangan tertinggi. Program MBG sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu. ”Karena bersifat universal, anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaat meski tak butuh, program nasional ini berisiko mengalami pemborosan,” kata Wisnu.
Sebagaimana diberitakan Kompas.id, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana seusai rapat bersama Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (24/2), mengatakan, saat ini melayani lebih dari 2 juta penerima di 38 provinsi. Program yang dimulai 6 Januari 2025 pada tiga bulan pertama menargetkan melayani 3 juta penerima. Dengan anggaran tahun 2025 senilai Rp 71 triliun sampai April, MBG akan melayani 3 juta penerima. Lalu, April sampai Agustus 6 juta penerima, Agustus sampai September 15 juta penerima, serta Desember ditargetkan 17,5 juta penerima. Karena banyak laporan anak-anak ingin segera mendapatkan program ini, Presiden Prabowo meminta BGN mempercepat distribusi MBG. Jika tahun depan percepatan dimulai, kata Dadan, perlu alokasi Rp 28 triliun per bulan. Wisnu menilai program MBG dapat memberikan manfaat signifikan jika dijalankan tepat sasaran karena berpotensi meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. (Yoga)
2.000 Lowongan Kerja di Perusahaan BUMN
Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk 2.000 lowongan kerja akan dibuka mulai Jumat (7/3). Program ini tidak hanya fokus pada perekrutan talenta terbaik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di seluruh BUMN. Sekitar 2.000 lowongan kerja itu dibuka untuk lulusan jenjang SMA/SMK, D-3, S-1/D-4, dan S-2. Lowongan terbuka di 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya di sejumlah sektor, seperti jasa keuangan, infrastruktur, telekomunikasi dan media, energi, minyak dan gas, serta kesehatan. Lowongan tersebut terbuka untuk beberapa bidang, antara lain operasional, engineering, pemasaran, keuangan, digitalisasi, dan teknologi informasi. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, program perekrutan bersama ini tidak hanya berfokus pada perekrutan talenta terbaik.
Perekrutan kali ini juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di seluruh BUMN. ”Program ini tak hanya mencari kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi, tetapi juga yang memiliki integritas dan nilai moral yang baik,” ujar Erick, Kamis (6/3). Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 tidak hanya terbuka bagi lulusan baru dan profesional berpengalaman. Program ini turut memberikan perhatian khusus bagi para talenta dengan disabilitas dari ujung barat hingga timur Indonesia untuk mendapatkan kesempatan lebih luas dalam meniti karier di berbagai sektor BUMN. Pelaksanaan Rekrutmen Bersama BUMN 2024 merupakan kerja sama Kementerian BUMN dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI).
Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 dapat dilakukan secara daring dan seleksi administrasi melalui platform resmi: https://rekrutmen-bersama2025.fhcibumn.id. Lewat platform ini, peserta dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai posisi yang tersedia, prosedur pendaftaran, serta tahapan seleksi melalui situs resmi RBB 2025. Pada tahap awal, calon peserta rekrutmen perlu mempelajari terlebih dahulu ketersediaan lowongan serta menyiapkan persyaratan dokumen yang seluruh informasinya tersedia dalam situs tersebut. Informasi resmi mengenai Rekrutmen Bersama BUMN 2025 hanya dapat diperoleh melalui situs web resmi FHCI di www.fhcibumn.com dan akun Instagram Kementerian BUMN di @kementerianbumn dan FHCI di @fhci.bumn. (Yoga)
Pemberdayaan Akar Rumput melalui Amartha
Risiko dari dampak perubahan iklim mengganggu perekonomian, terutama para pengusaha ultramikro serta UMKM. Besarnya risiko membuat Amartha, lembaga keuangan digital, menciptakan ekosistem bisnis berkelanjutan dari akar rumput. Presdir dan Chief Risk & Sustainability Officer (CRSO) Amartha, Aria Widyanto, Kamis (6/3) mengungkapkan, selama ini masyarakat di pedesaan menjadi korban dalam bisnis dan perubahan iklim. Untuk itu, mereka ambil bagian dalam bisnis berkelanjutan untuk memitigasi risiko dampak perubahan iklim. Risiko itu dimulai dari potensi penurunan hasil produksi, fenomena cuaca ekstrem, hingga ancaman keamanan pangan. Untuk itu, masyarakat akar rumput perlu dibekali informasi mengenai risiko perubahan iklim, serta kemampuan membangun ketahanan dan beradaptasi.
Amartha menilai, perempuan jadi kelompok paling terdampak, tetapi berpotensi memperbaiki situasi ekonomi keluarga. Dari laporan usaha Amartha volume kedua, perusahaan yang dibangun 15 tahun lalu itu sudah menyalurkan lebih dari Rp 6 triliun ke satu juta wirausaha perempuan di lebih dari 35.000 desa di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera sampai 2024. Kini Amartha sudah hadir di 50.000 desa di seluruh Indonesia. Amartha mencatat, setidaknya 67.272 nasabah atau yang mereka sebut ibu mitra Amartha telah berkembang dari usaha mikro ke usaha kecil yang bahkan saat itu terdampak Covid-19. Tahun ini, lebih dari 2,6 juta nasabah percaya pada Amartha.
Aria menjelaskan, untuk mengatur keuangan para ibu mitra, Amartha memiliki 9.000 pendamping di desa-desa guna membantu ibu mitra mengatur keuangan. Para pendamping telah mengikuti Amartha Academy, di mana ada kurikulum khusus pengelolaan keuangan. Dengan demikian, pinjaman yang mereka terima bisa digunakan untuk kepentingan usaha. Amartha juga memulai bisnis berkelanjutan, salah satunya dengan memfasilitasi ibu mitra mengumpulkan minyak jelantah yang dibeli PT Green Energi Utama (GEU). Minyak jelantah diolah menjadi bioavtur untuk bahan bakar pesawat. Amartha juga membantu para petani menjaga lahan produksi dengan membuat koridor satwa agar produksi tidak terganggu. (Yoga)
Sejumlah Emiten Ramai-ramai ”Buyback” Saham
Sejumlah perusahaan terdaftar atau emiten aktif terpantau mengumumkan aksi buyback saham di triwulan awal 2025 ini. Salah satunya, produsen produk protein hewani, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), yang pada Rabu (5/3) mengumumkan akan meminta kesepakatan investor untuk buyback saham pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) 10 April 2025. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah mandat buyback yang akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham adalah maksimum 2 % dari seluruh saham publik dengan maksimum dana sebesar Rp 470 miliar. Perseroan melakukan buyback untuk meningkatkan return on equity (ROE).
ROE adalah penghitungan pembagian laba bersih setelah pajak dengan ekuitas pemegang saham. Semakin tinggi nilai ROE berarti perusahaan efisien dalam menghasilkan profit. Saat ini, ROE Japfa positif di angka 19,51 %. ”Rencana buyback dinilai akan memberi fleksibilitas lebih besar bagi perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham,” kata manajemen dalam keterangannya. Produsen cat dekoratif, PT Avia Avian Tbk (AVIA), juga mengumumkan akan melakukan aksi buyback saham pada 28 Februari 2025. Dengan dana kas internal senilai Rp 1 triliun, perseroan berencana membeli 1,42 miliar lembar saham yang beredar di publik atau 2,3 % dari total 61 miliar saham yang disetor perusahaan.
Adapun waktu pembelian direncanakan dilakukan sejak RUPSLB yang direncanakan pada 10 April 2025. Manajemen AVIA mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kewajaran dan stabilitas harga saham, yang dinilai tidak mencerminkan kondisi dan fundamental perseroan. Sejak awal tahun 2025, harga saham AVIA hingga perdagangan sesi pertama, Kamis (6/3), telah terkoreksi 4 % dari Rp 412 menjadi Rp 396 per saham. Sementara, dalam laporan keuangannya, perusahaan milik konglomerat Hermanto Tanoko ini mampu mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 1,35 % menjadi Rp 1,66 triliun sepanjang 2024. Dengan keuntungan tersebut, laba per saham AVIA senilai Rp 27,16 per saham. (Yoga)
Dihidupkannya Lagi Industri Garam Rakyat di Pesisir Sumbar
PT Garam, BUMN yang bergerak di bidang produksi garam, berencana menghidupkan kembali industri garam rakyat di dua wilayah Sumbar. Pemprov Sumbar mendukung penuh rencana ini karena kawasan pesisir Sumbar punya potensi besar untuk menghasilkan garam. Ada dua lokasi yang menjadi sasaran awal dari PT Garam, yaitu Muaro Sakai Inderapura di Kabupaten Pesisir Selatan dan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat. PT Garam berencana mendampingi industri garam rakyat di dua daerah tersebut. Untuk tahap awal, PT Garam akan melakukan survei teknis dulu ke lapangan. Belum ada proyeksi berapa produksi garam di dua kawasan itu. Di Indonesia, total kebutuhan garam mencapai 5 juta ton, sekitar 50 % masih impor.
”Di sana (Pesisir Selatan dan Pasaman Barat) sebelumnya sudah ada pengolahan garam rakyat, tetapi sekarang mati. Bekas-bekasnya dan orang-orangnya masih ada. Itu mau dihidupkan kembali,” kata Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sumbar Novrial, Kamis (6/3). Sejauh ini, Sumbar belum memproduksi garam sendiri. Kebutuhan garam provinsi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera ini masih dipasok dari luar provinsi. Sebelumnya, Dirut PT Garam, Abraham Mose dan jajaran berkunjung ke kantor Gubernur Sumbar, Rabu (5/3) bertemu Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan jajaran. Dalam pertemuan itu, Abraham menyebut, Sumbar bersama Aceh sedang diproyeksikan sebagai kluster produksi garam nasional di wilayah Sumatera, untuk menekan biaya produksi dan memenuhi kebutuhan nasional. (Yoga)
Pekerjaan Melayang, Pelanggan Pun Hilang, karena PHK Sritex
Mendung di Kelurahan Jetis, Sukoharjo, Jateng, Senin (3/3) serupa batin ribuan karyawan yang datang ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang datang untuk mengumpulkan berkas persyaratan pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) di stan BPJS Ketenagakerjaan. Lesu mengiringi langkah sebagian dari mereka, tertatih menapaki masa depan. Loso (51), warga Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, mantan pekerja yang kini berteman muram memegang erat kertas-kertas yang tergulung berisi fotokopi KTP, KK, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu karyawan. Semua bakal dikumpulkannya sebagai syarat pencairan JKP dan JHT. Loso adalah satu dari 12.000 karyawan Sritex Group yang terkena PHK.
”Pusing saya. Bingung bagaimana bayar listrik, air, makan keluarga, biaya kuliah anak,” kata Loso sebagai tulang punggung keluarga dengan dua anaknya tengah kuliah di salah satu universitas negeri di Surakarta. Sejumlah pelaku usaha di sekitar pabrik yang selama ini melayani karyawan Sritex juga terancam kehilangan pendapatan. Usaha mereka berpotensi mati seiring kepergian pelanggan akibat kena PHK. Maryanto (44), pemilik usaha penitipan sepeda motor di depan Sritex, sudah merasakan kelesuan itu sejak Sritex tutup, Sabtu (1/3). Dulu, Maryanto bisa mendapat Rp 240.000 per hari. Setelah PHK, ia paling banyak mengantongi Rp 90.000 per hari, karena masih ada karyawan yang datang mengurus berkas. Setelah selesai semua tidak ada lagi yang ke pabrik. Usahanya akan mati juga.
Semi (69), pedagang makanan kaki lima yang sehari-hari berjualan di depan pabrik, juga sedih membayangkan nasibnya yang akan kehilangan pelanggan. Sejumlah tempat indekos di sekitar Sritex juga sepi. Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Lukman Hakim, menilai, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan menangani dampak ekonomi akibat PHK karyawan Sritex. Selain memastikan hak-hak karyawan yang terkena PHK dibayarkan, pemda perlu menangani para pelaku usaha di sekitar pabrik yang juga terdampak secara ekonomi. Prahara Sritex bukan tidak mungkin dialami perusahaan tekstil lain. Karena itu, perlu upaya keras pemerintah supaya perusahaan tekstil yang pekerjanya mencapai ribuan orang bisa terus bertahan. (Yoga)









