Jumlah pendaftar cek kesehatan gratis (CKG) di tingkat nasional sedikit melebihi 300.000 pendaftar. Padahal, tahun ini ditargetkan 100 juta penduduk menjalani cek kesehatan gratis. Berbagai upaya diperlukan untuk mendorong cakupan itu, termasuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan yang bertugas. Data Kemenkes per 4 Maret 2025 menunjukkan jumlah pendaftar program CKG, 320.964 orang. Kelompok umur terbanyak usia dewasa 40-59 tahun (111.160 orang), usia 30-39 tahun (86.900 orang), usia 18-29 tahun (58.214 orang), dan lansia (35.555 orang). Daerah dengan pendaftar terbanyak adalah Jateng (73.945 orang), Jatim (48.622 orang), Jabar (38.095 orang), Sumut (19.554 orang), dan Jakarta (19.323 orang).

Daerah dengan pendaftar terendah ialah Papua Pegunungan (14 orang), Papua Barat Daya (147 orang), Papua Tengah (158 orang), Papua Selatan (422 orang), dan Papua (586 orang). Cakupan peserta yang mendaftar program CKG cukup rendah jika melihat target 100 juta penduduk memanfaatkan program itu tahun ini. Dengan target itu, artinya, rata-rata 8,3 juta orang per bulan tercakup dalam program CKG. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Rabu (5/3) menuturkan, tantangan program CKG antara lain keterbatasan waktu dari warga. Selain itu, warga enggan memeriksakan kesehatan karena takut dengan hasilnya.

”Sebenarnya sudah 70 % dari yang mendaftar datang untuk pemeriksaan. Kendala lainnya juga ada provinsi yang 50 % puskesmasnya belum membuka layanan PKG (pemeriksaan kesehatan gratis) setiap hari,” tuturnya. Untuk mendorong cakupan pemeriksaan, menurut Nadia, sosialisasi akan lebih masif melalui berbagai media. Banyak warga sudah mengetahui program CKG, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendaftar dan bagaimana cara mendapatkan skrining kesehatan gratis ini. ”Perlu edukasi pentingnya mengetahui kesehatan lebih awal untuk mencegah munculnya penyakit atau mengurangi keparahan,” ucapnya. (Yoga)

Wahana Blue Ghost (Hantu Biru) mendarat di Bulan, Minggu (2/3). Ini bukti menguatnya peran swasta dalam inovasi teknologi luar angkasa. Peluncuran Blue Ghost memakai roket Falcon 9 milik SpaceX dari Bandar Antariksa Kennedy di Florida, AS, pada 15 Januari 2025, mengangkut 10 instrumen riset milik NASA untuk mendapat data ilmiah mengenai lingkungan di Bulan (Kompas, 6/3/2025). Blue Ghost buatan Firefly Aerospace merupakan wahana swasta kedua yang berhasil mendarat di Bulan. Sebelumnya, wahana Odysseus milik Intuitive Machines mendarat di lereng kawah di Bulan pada Februari 2024, tetapi terguling sehingga alat sainsnya cepat rusak.

Firefly Aerospace dan Intuitive Machines, dikutip dari situs NASA, adalah bagian dari 14 perusahaan lain yang dilibatkan dalam program Layanan Komersial Muatan Bulan (CLPS) NASA. Guna mendukung misi antariksa tersebut, NASA menganggarkan Rp 42,8 triliun hingga tahun 2028. Pola perlombaan eksplorasi antariksa berubah, dari persaingan antar negara menjadi antar perusahaan swasta. Setelah tercipta industri peluncuran roket dan pembuatan wahana ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS), industri kargo ke Bulan berbuah hasil. Dalam pengembangan industri antariksa AS, NASA meneliti teknologi berisiko tinggi yang sulit dikembangkan swasta. Saat teknologi yang dikembangkan layak dikomersialisasi, maka terjadi transfer teknologi. Perusahaan swasta mendanai dan memasarkan produk teknologi itu.

Semua perusahaan penyedia teknologi bagi NASA bebas mengembangkan pasar dan jejaring industri. Hal ini menciptakan ekonomi inovasi dan lapangan kerja, menjaga keberlanjutan sumber daya pengembangan teknologi antariksa, serta meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, pelibatan perusahaan swasta dalam mengeksplorasi antariksa menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga mengurangi biaya eksplorasi antariksa. Efisiensi biaya akan tercapai lantaran tiap peserta program berlomba membuat teknologi paling andal dengan biaya termurah. Meski investasi tak selalu membuahkan hasil, sistem kompetisi terbuka yang dibangun akan mendorong partisipasi semua kelompok masyarakat dan munculnya inovasi secara masif. (Yoga)

Kemenaker menyatakan akan membentuk tim untuk mengawal peluang eks karyawan Sritex Group dipekerjakan kembali. Komitmen ini menyusul kabar kurator yang akan mencarikan investor baru untuk Sritex Group. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal juga membuka peluang bagi eks karyawan Sritex untuk dipekerjakan. ”Apa yang disampaikan kurator Sritex Group pada Senin (3/3) sudah jelas, yaitu akan ada beberapa investor, yang akan mengambil alih aset dan memiliki peluang mempekerjakan kembali mantan karyawan. Kami akan mendukung penuh dengan membentuk tim untuk mengawal hal itu,” ujar Menaker, Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (5/3).

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, mengatakan, BPJPH membuka peluang kerja bagi para karyawan Sritex yang mengalami PHK. Mereka bisa menjadi pendamping proses produk halal (P3H). Setiap P3H yang mendapatkan satu pelaku usaha dan mendampingi hingga proses sertifikasi tuntas akan mendapatkan uang jasa Rp 150.000. Jika dalam sehari mendapatkan 2 pelaku usaha, potensi penghasilan mereka dalam sebulan bisa mencapai Rp 9 juta. ”Kami  sudah menemui perwakilan Sritex untuk menyampaikan hal itu kemarin malam (Senin, 3/3). Kami juga berharap Pemprov Jateng dapat menjembataninya,” ujarnya dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendagri secara hibrida di Jakarta, Selasa (4/3). (Yoga)

Sebanyak 265 pelaku usaha swasta kecil hingga besar siap berinvestasi indukan sapi perah dan pedaging, untuk menekan defisit susu segar dan daging sapi yang semakin besar lantaran program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ketua Kelompok Pengolahan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Kementan, Boethdy Angkasa, Rabu (5/3) mengatakan, 178 pelaku usaha telah berkomitmen mengimpor 1,054 juta indukan sapi perah. Selain itu, terdapat 87 pelaku usaha yang siap mengimpor 862.035 indukan sapi pedaging. Mereka terdiri dari para pelaku usaha perseorangan dan kemitraan, serta gabungan koperasi. Mereka bakal mengimpor sapi perah dan indukan sapi pedaging antara dari Brasil, Meksiko, Selandia Baru, dan Australia.

”Beberapa di antara mereka juga berencana membangun peternakan sapi perah dan pedaging,” ujarnya dalam webinar ”Generasi Emas Dimulai dari Meja Makan” yang digelar Sinar Tani TV di Jakarta. Selain itu, ada juga perusahaan asal Vietnam yang telah menjajaki investasi peternakan sapi perah dan industri pengolahan susu. Mereka telah menyurvei lokasi investasi di Sulsel dan Kalsel. Kementan berharap investasi perusahaan itu dapat terealisasi tahun ini. Investasi sapi diperlukan untuk menekan defisit neraca produksi-konsumsi susu segar dan daging sapi secara bertahap hingga lima tahun ke depan. Apalagi dengan mulai berjalannya program MBG, kebutuhan kedua komoditas itu semakin besar. (Yoga)

Di tengah maraknya isu PHK di berbagai sektor industri nasional, Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 atau AMRO memproyeksi permintaan domestik Indonesia sepanjang tahun ini tetap akan stabil. Ini turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi tetap di level 5 % pada 2025. Lead Economist AMRO, Sumio Ishikawa, Rabu (5/3) menyebut, stabilnya permintaan domestik serta implementasi program prioritas pemerintah akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di angka 5 % sepanjang 2025. ”Koordinasi kebijakan tetap menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ditengah lingkungan eksternal yang penuh tantangan,” tulis Ishikawa. Di luar periode pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia satu dekade terakhir atau di periode 2014-2024 stagnan di 5 %.

Ekonomi Indonesia sepanjang 2024 tumbuh 5,03 %, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi 2023 yang sebesar 5,05 %. AMRO menyampaikan, prospek pertumbuhan jangka pendek Indonesia, seperti ekonomi pasar berkembang lainnya, mungkin menghadapi risiko dan tantangan dari kebijakan ekonomi Pemerintah AS. Risiko tersebut disusul dengan potensi meningkatnya tensi perdagangan global seiring ketidakpastian pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, seperti AS, China, dan Eropa. Menghadapi tantangan di atas, lanjut Ishikawa, Pemerintah Indonesia telah mengambil sikap fiskal ekspansif, dengan memperlebar defisit anggaran menjadi 2,3 % dari produk domestik bruto (PDB) pada 2024 untuk mendorong perekonomian dan mempercepat proyek infrastruktur.

Pada 2025, defisit anggaran mungkin akan meningkat lebih lanjut karena pemerintah memperkenalkan program-program prioritas baru, seperti program Makan Bergizi Gratis, memberikan subsidi tambahan kepada rumah tangga berpendapatan rendah, dan menerapkan tarif PPN yang lebih tinggi sebesar 12 % hanya untuk barang-barang mewah. Catatan AMRO tersebut belum memasukkan rentetan penghentian operasi pabrik industri padat karya yang berimbas pada ”badai” PHK yang terjadi tahun ini sebagai risiko yang akan memicu perlambatan konsumsi dan pelemahan permintaan domestik. (Yoga)

Masyarakat kelas menengah Indonesia tiada henti diterpa ujian. Kenaikan harga kebutuhan pokok dalam beberapa waktu terakhir mengakibatkan daya beli melemah. Tidak berhenti itu, badai PHK pun kian marak terjadi belakangan. Kemenaker mencatat, jumlah pekerja yang terkena PHK selama 2024 mencapai 80.000 orang, meningkat dibanding tahun 2023 yang sebanyak 60.000 orang. Gelombang PHK berlanjut pada awal 2025 seiring pailitnya Sritex Group dan perusahaan tekstil lain. Tak hanya kehilangan mata pencarian, kenaikan harga kebutuhan pokok pun turut menekan kelas menengah. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), rata-rata penghasilan bersih masyarakat hanya meningkat 15 % selama 2017-2023, sedang Indeks Harga Konsumen naik lebih tinggi, yakni 18,5 %.

Sulitnya perekonomian yang dihadapi kelas menengah juga terekam dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS. Populasi kelas menengah Indonesia pada 2023 turun 8,5 juta orang menjadi 52 juta orang dibanding lima tahun sebelumnya. Alhasil, konsumsi rumah tangga sebagai penopang perekonomian tumbuh di bawah 5 % dalam dua tahun terakhir. Dalam kondisi tersebut, urusan perut tetap harus dipenuhi. Tidak heran jika sebagian masyarakat memanfaatkan berbagai aplikasi pinjaman instan guna menyambung hidup. Platform seperti buy now pay later (BNPL) dan pinjaman daring menjadi solusi cepat ketika layanan perbankan mensyaratkan administrasi yang cenderung sukar.

Kondisi itu tampak dari meningkatnya penyaluran kredit oleh BNPL dan pinjaman daring. Berdasar data OJK, penyaluran kredit BNPL per Januari 2025 tercatat sebesar Rp 26,69 triliun atau tumbuh 44,19 % secara tahunan, yang terdiri dari BNPL perusahaan pembiayaan Rp 7,12 triliun dan BNPL perbankan Rp 22,57 triliun. Sementara, saldo pembiayaan oleh industri pinjaman daring alias fintech peer to peer lending per Januari 2025 tercatat Rp 78,5 triliun atau tumbuh 29,94 % secara tahunan, lebih tinggi disbanding Desember 2024 yang tumbuh 29,14 % secara tahunan. Peningkatan tersebut juga terjadi pada kredit rumah tangga oleh perbankan. Per Desember 2024, kredit rumah tangga perbankan tercatat Rp 1.836 triliun atau tumbuh 10,38 % secara tahunan, lebih tinggi dibanding periode 2023 yang tumbuh 9,17 % secara tahunan.

Direktur Eksekutif Information Communication Technology (ICT) Institute Heru Sutadi berpendapat, kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian masyarakat terpaksa memenuhi kebutuhannya melalui pinjaman instan. Namun, di balik kemudahannya, terdapat risiko yang harus dipahami. Meski pengajuannya lebih mudah daripada kredit perbankan, bunga kredit yang ditawarkan jauh lebih tinggi. Suku bunga kredit pinjaman daring, per hari 0,3 % atau sebulan 9 % dan setahun 108 %. Besaran suku bunga kredit tersebut berpotensi menjadi beban dan berujung pada gagal bayar. Alih-alih mengandalkan pinjaman, kebutuhan tersebut sebaiknya dipenuhi dengan menggunakan penghasilan rutin. Jangan sampai terbelenggu pinjaman yang mengakibatkan gagal bayar. (Yoga)

Di tengah belum adanya kepastian anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di 24 daerah, dipastikan PSU digelar hari Sabtu karena merupakan hari libur. Tanggal pelaksanaan disesuaikan tenggat yang ditetapkan MK. Sejumlah KPU daerah mulai mempersiapkannya. Anggota KPU Kabupaten Serang, Banten, Septia Abdi Gama, Rabu (5/3) menyampaikan, KPU RI sudah mengusulkan PSU Pilkada Kabupaten Serang digelar pada 19 April, bertepatan pada Sabtu, yang dipilih sebagai hari PSU karena merupakan hari libur sehingga pemerintah tidak perlu lagi menetapkan hari yang diliburkan untuk pencoblosan ulang.

Hari Sabtu juga dipilih dengan harapan partisipasi publik tetap tinggi. ”Hari Sabtu kan libur, sehingga tidak perlu diliburkan di daerah-daerah yang melaksanakan PSU. Tujuannya agar partisipasi pemilih tidak turun. Tanggal 19 April, karena mendekati tenggat dari MK, yakni 60 hari,” kata Septia, Rabu. KPU Kabupaten Serang menargetkan partisipasi pemilih dalam PSU minimal sama dengan partisipasi saat pemungutan suara Pilkada 2024 pada 27 November 2024. Saat itu, pemilih yang memberikan suaranya di Pilkada Kabupaten Serang mencapai 73,66 %. Pada Senin (3/3), Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan, pencoblosan di hari Sabtu untuk mengurangi hambatan logistik dan administratif yang mungkin terjadi jika PSU dilaksanakan pada hari kerja.

Selain itu, Sabtu merupakan hari libur sehingga diharapkan partisipasi pemilih tetap tinggi. KPU RI juga menetapkan PSU diselenggarakan mulai 22 Maret hingga 9 Agustus, tergantung tenggat yang diberikan MK. Soal anggaran PSU, sebelumnya Kemendagri memastikan bahwa penyediaan anggaran itu akan didukung APBN. Berdasarkan data Kemendagri, ada 16 daerah yang menyatakan tidak sanggup menyediakan dana penyelenggaraan PSU, di antaranya Provinsi Papua, Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Kabupaten Buru. Sementara itu, ada delapan daerah yang sanggup menggelar PSU, di antaranya Kabupaten Bungo dan Kabupaten Bangka Barat. (Yoga)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi Bibit Siklon Tropis 98S yang terpantau berada di Samudra Hindia barat Bengkulu. Berdasarkan analisis data BMKG Rabu malam, 5 Maret 2025, pukul 19.00 WIB, pusat sirkulasi sistem ini terletak pada koordinat 5.9°LS dan 92.1°BT dengan kecepatan angin maksimum 15 knot atau 28 km/jam serta tekanan minimum 1006 hPa.

BMKG menyebutkan bahwa potensi Bibit Siklon Tropis 98S untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 jam ke depan masih rendah. Namun, dalam 48 hingga 72 jam ke depan, peluang meningkat menjadi sedang hingga tinggi. "Bibit Siklon Tropis 98S bergerak ke arah barat-barat daya menjauhi wilayah Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangan tertulis. (Yetede)

Perubahan iklim telah menyebabkan pergeseran pola musim hujan dan kemarau di Indonesia. Bahaya cuaca ekstrem meningkat. Hujan deras yang memicu bencana banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya awal pekan ini membuktikan kekhawatiran Erma Yulihastin. Setahun lalu, dalam orasi pengukuhan dirinya sebagai profesor riset bidang klimatologi dan perubahan iklim BRIN, Erma menegaskan bahwa kenaikan suhu bumi yang sekarang melampaui 1,6 derajat Celsius, di atas level masa pra-Revolusi Industri, telah meningkatkan intensitas dan keparahan cuaca ekstrem di Indonesia. Rabu lalu, dalam siaran langsung di akun Instagram miliknya, Erma mengingatkan bahwa pola musim hujan dan kemarau, kini berubah. "Ada pergeseran, durasi maupun sifatnya,” ujar Erma, Rabu, 5 Maret 2025

Erma mengatakan pengkajian terhadap indikasi terjadinya perubahan hujan diurnal atau berulang secara harian menjadi kunci penting untuk memahami pola cuaca ekstrem selama dekade terakhir di Indonesia. Pada dasarnya, pola hujan diurnal di Tanah Air mengikuti pola umum hujan di darat yang dipengaruhi oleh angin darat-laut dan gelombang gravitasi, sehingga fase kejadian hujan adalah sore hari di atas darat dan pagi hari di atas laut. Dia menilai peningkatan curah hujan sejak dasarian ketiga atau sepuluh hari terakhir Februari mencerminkan dinamika musim yang makin tidak teratur akibat perubahan iklim. Selama ini, Januari sering disebut sebagai masa puncak musim hujan. "Hal itu kurang relevan dengan kondisi perubahan iklim yang terjadi saat ini,” kata Erma. (Yetede)

Harga pangan dari kelompok hortikultura, seperti aneka cabai dan bawang merah, berpotensi naik apabila cuaca ekstrem berupa intensitas hujan tinggi terus terjadi hingga menimbulkan banjir dan tanah longsor. Ditambah lagi, pada Ramadan-Lebaran, biasanya terjadi peningkatan permintaan kebutuhan oleh masyarakat. Karenanya, pemerintah harus memperkuat ketersediaan cadangan pangan dan menjaga agar harga tidak melonjak terlalu tajam. Harga pangan, seperti beras, saat ini relatif stabil, karena adanya panen raya. Sementara pangan kelompok hortikultura memiliki karakteristik tumbuh di dataran tinggi, relatif mudah terserang organisme pengganggu tanaman (OPT) atau hama penyakit, mudah rusak, dan lainnya. Dengan intensitas hujan tinggi, makin memperparah kondisi yang dihadapi pangan jenis tersebut. Dampaknya, ketika terjadi cuaca ekstrem, harga pangan dari kelompok hortikultura bisa makin terkerek.

Mengutip data BMKG, berdasar analisis peringatan dini cuaca ekstrem, tren puncak hujan terjadi pada dasarian ke-2 Maret 2024. Puncaknya di 10 hari ke 2, mulai tanggal 11-20 Maret. Curah hujan tertinggi mencapai 300 mm dalam 10 hari. Nailul, Rabu (05/03/2025) mengatakan, situasi itu akan menaikkan biaya transportasi yang diturunkan ke harga barang. Ketersediaan barang di beberapa daerah akan terganggu. Dengan pasokan terbatas (karena gagal panendan barang susah didapat) serta biaya transportasi meningkat maka harga kebutuhan pokok akan meningkat. Maka, penting bagi pemerintah segera menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakatyang terdampak agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

“Pemerintah juga harus sedia stok dengan jumlah yang cukup. Beras di kantong-kantong Perum Bulog harus diperbanyak jelang Lebaran agar masyarakat bisa mendistribusikan pendapatannya di beberapa hari," papar dia. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengatakan momentum Puasa seperti saat ini, permintaan pangan biasanya naik 20-30%. "Suplai tentu harus benar-benar dijaga. Kalau suplai terlalu ketat, harga bisa meningkat," katanya. Dalam rangka mengamankan ketersediaan dan harga pangan saat cuaca ekstrem, pemerintah perlu melakukan langkah komprehensif. (Yetede)