Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 50 triliun untuk THR aparatur sipil negara (ASN). Dana tersebut bakal disalurkan dalam waktu dekat. Paling cepat tiga pekan sebelum Idul Fitri. Jubir Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pemerintah sengaja mempercepat pencairan THR. “Ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa,” katanya pada Senin, 3 Maret 2025. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung capaian target pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2025.

Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menjelaskan, pemberian THR secara teori bisa menggerakkan ekonomi. Pasalnya, dengan dana tersebut, para penerima upah bisa belanja barang dan jasa lebih banyak ketimbang biasanya. Konsumsi tersebut di sisi lain bakal mendorong peningkatan aktivitas produksi pelaku usaha. “Kedua aspek tersebut memberikan efek positif ke perekonomian,” ujarnya saat dihubungi, 6 Maret 2025. Dari THR ASN, termasuk TNI dan Polri, Yusuf memperkirakan efek dorongan ke ekonominya relatif rendah. Sebab, jumlah para pekerja ini tak sampai 5 persen dari total pekerja Indonesia. (Yetede)

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan banyak perusahaan kesulitan membayar tunjangan hari raya (THR) di tengah lesunya daya beli masyarakat dan turunnya permintaan pasar ekspor ataupun domestik. Khususnya bagi perusahaan di sektor hilir produksi tekstil, seperti produsen pakaian jadi, garmen, dan alas kaki. APSyFI mencatat, selama dua tahun terakhir, sebanyak 60 perusahaan tekstil dalam negeri terguncang. Setidaknya 34 perusahaan sudah berhenti beroperasi dan tutup, sisanya melakukan efisiensi berupa pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dan relokasi.

Redma memperkirakan jumlah ini berisiko terus meningkat karena tidak semua perusahaan tekstil ketika tutup langsung melapor kepada asosiasi. “Meskipun setiap perusahaan memiliki kapasitas yang berbeda-beda, sebagian besar diperkirakan akan mengalami kesulitan, terutama jika harus membayar THR secara penuh,” tutur Redma kepada Tempo, Kamis, 6 Maret 2025. Terlebih perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan ekstrem hingga yang sudah tutup. Bisa dibayangkan bagaimana pusingnya para pengusaha memikirkan bagaimana cara membayar THR karyawannya. (Yetede)

PDI Perjuangan tak kunjung mengambil sikap tegas untuk mendukung pemerintahan Prabowo ataupun menjadi oposisi walau Prabowo sudah empat bulan menjadi presiden. Meski begitu, elite partai ini berulang kali menyampaikan bahwa sikap PDIP akan mendukung Prabowo dari luar pemerintahan. Kecenderungan sikap politik itu pernah diungkapkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani dan Said Abdullah. Namun sikap resmi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu akan diputuskan dalam kongres partai pada April mendatang. “Semua akan dipersiapkan, termasuk sikap politik terhadap pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Januari 2025.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan pemerintahan Prabowo tanpa oposisi ini menjadi salah satu gejala kemerosotan demokrasi di Indonesia. Dua gejala lain adalah makin tertutupnya ruang publik untuk mengkritik dan memprotes pemerintah serta integritas pemilu yang tergerus oleh intervensi unsur eksekutif. Usman menggambarkan sikap Prabowo terhadap demokrasi dan hak asasi manusia yang cenderung lebih sewenang-wenang. Prabowo berulang kali mengelak berbagai kritik masyarakat terhadap pemerintahannya. Misalnya, Prabowo menepis tuntutan mahasiswa lewat demonstrasi “Indonesia Gelap”. Ketua Umum Partai Gerindra itu justru optimistis Indonesia bisa menyalip sejumlah negara maju, seperti Inggris dan Jepang. (Yetede)

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Dimas Bagus Arya mencatat banyak terjadi tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi Indonesia Gelap pada Februari 2025. Misalnya, polisi menghalau rombongan mahasiswa Universitas Trisakti agar tidak mencapai monumen patung Arjuna Wijaya atau biasa disebut patung kuda di simpang Jalan M.H. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, pada pertengahan Februari lalu.

Dimas mengatakan ekspresi masyarakat merespons berbagai keputusan pemerintahan Prabowo Subianto lewat demonstrasi bertema Indonesia Gelap kerap dihadapkan pada tindakan represif aparat keamanan. Tindakan kekerasan itu dilakukan dengan berbagai cara, dari menghalau demonstran, mengancam, hingga membubarkan paksa aksi masyarakat. “Padahal hak masyarakat menyampaikan pendapat dalam ruang publik,” kata Dimas, Kamis, 6 Maret 2025. (Yetede)

Sinkronisasi kebijakan pemerintah antara pusat dan daerah hingga saat ini masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah pusat sering kali merancang kebijakan dengan pendekatan makro, sementara pemerintah daerah dihadapkan pada kondisi riil yang lebih kompleks dan spesifik. Ketidaksinkronan ini tidak hanya terlihat dalam perencanaan, tetapi juga dalam implementasi kebijakan yang kerap terhambat oleh birokrasi, regulasi yang tumpeng tindih, hingga kepentingan politik yang berbeda.

Terkait perencanaan pembangunan, salah satu persoalan utama dalam sinkronisasi kebijakan adalah masih kuatnya pendekatan dari atas ke bawah (top down). Persoalan yang telah berlangsung hingga beberapa periode pemerintahan ini harus segera dicarikan jalan penyelesaian karena berdampak cukup besar terhadap perekonomian. Ketika kebijakan tidak selaras, efektivitas program-program prioritas dan strategis menjadi terganggu, bahkan berpotensi menciptakan masalah baru yang merugikan masyarakat.  Untuk itu pemda harus lebih proaktif memberikan usulan, sementara pemerintah pusat harus lebih adaptif dalam menyikapinya. (Yetede)

Pengendalian banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) membutuhkan dukungan konkret pemda. Tanpa sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, pengendalian banjir tidak akan maksimal. Sebagai contoh, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebenarnya sudah menginisiasi proyek tanggul dan normalisasi Sungai. Namun, proyek ini kerap terkendala masalah administratif, terutama dalam hal pembebasan lahan yang melibatkan pemda. Oleh sebab itu, Menteri PU Dody Hanggodo meminta pemda lebih berperan aktif dalam mengatasi banjir. Alasannya, keberhasilan pengendalian banjir di Jabodetabeksangat bergantung pada pergerakan instrumen di pemda. “Infrastruktur pengendali banjir pasti kita bangun dan kelola. Tapi, tanpa kesiapan lahan dari Pemda, proyekini tidak bisa berjalan maksimal,” ujar Dody di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Dalam kunjungannya ke infrastruktur pengendali banjir di Bendung Bekasi dan Sodetan Ciliwung, dia menyoroti, keterlambatan proyek tanggul dan normalisasi.Hingga saat ini, pembangunan tanggul di Kali Bekasi baru mencapai 13,8 km dari total kebutuhan 33 km. Normalisasi Sungai Ciliwung juga baru terealisasi17 km dari target 33 km. Menurut Dody, banyak titik genangan di permukiman terjadi, karena air masuk melalui area yang belum bertanggul. Ini menunjukkan percepatan proyek ini sangat diperlukan. Selain lahan, masalah sampah jugamenjadi perhatian serius Menteri PU. Diamengingatkan, meskipun infrastruktursudah dibangun, jika sungai dan saluran air terus dipenuhi sampah, sistem pengendalian banjir tidak akan optimal. (Yetede)

Di tengah tren penurunan harga komoditas ekspor andalan, sektor perdagangan Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari perang dagang yang dipicu kebijakan tarif AS, serbuan produk-produk impor, hingga kenaikan harga sejumlah bahan pangan, terutama Minyakita. Di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS menaikkan tarif impor sejumlah produk asal China, Kanada, dan Meksiko. Meskipun belum menyasar Indonesia, pemerintah perlu memitigasi dampak tak langsung perang dagang itu. Salah satunya, potensi banjir impor, dari China yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Impor tekstil dan produk tekstil (TPT) dari negara tersebut menjadi salah satu penyebab banyak industri TPT nasional bertumbangan. Harga Minyakita melambung jauh di atas HET tak kunjung turun, sejak Juni 2024. Mendag Budi Santoso menjawab tantangan sektor perdagangan tersebut, di Jakarta, Kamis (6/3).

Sejumlah lembaga dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 stabil, 2,7-3,3 %. Namun, pertumbuhan itu masih melambat seiring berlanjutnya pengetatan kebijakan moneter dan disrupsi akibat ketegangan geopolitik. Dari sisi perdagangan, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memprediksi terjadinya pemulihan pertumbuhan perdagangan barang dari 2,7 % pada 2024 menjadi 3 % pada 2025. Kinerja ekspor Indonesia memang melambat seiring penurunan harga komoditas global. Namun, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus selama 57 bulan beruntun sejak Mei 2020 hingga Januari 2025. Sepanjang 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar 31,04 miliar AS. Surplus dagang terbesar Indonesia adalah dengan India dan AS, masing-masing 14,67 miliar USD dan 14,34 miliar USD.

Kedua negara itu bakal menjadi tantangan terbesar kinerja perdagangan Indonesia. AS telah menaikkan tarif impor produk-produk asal China, Kanada, dan Meksiko. Kami akan memitigasinya. Adapun India telah beberapa kali memproteksi perdagangan dan menaikkan tarif impor sejumlah komoditas demi kepentingan dalam negeri. Pertama, diplomasi perdagangan dengan AS dan India perlu diperkuat, yakni dengan saling memberikan akses dagang. Agar akses pasar utama ekspor kita tetap terbuka, kita juga perlu memberikan akses pasar pada kedua negara tersebut. Kedua, kami berupaya memperkuat pasar-pasar ekspor nontradisional. Sejumlah negara di Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan Asia Selatan kami sasar. Namun, secara khusus, kami ingin meningkatkan kerja sama dengan Uni Eropa melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA). (Yoga)