Investor di pasar saham Indonesia merasa kecewa dengan kinerja emiten baru yang melakukan penawaran umum saham perdana (IPO) dalam beberapa tahun terakhir. Banyak harga saham IPO yang justru turun tajam setelah tercatat di bursa, dengan 20 dari 41 emiten baru pada 2024 mengalami penurunan harga saham, lebih banyak dibandingkan dengan 2023. Minimnya transparansi dan dugaan praktik imbalan atau gratifikasi dalam proses IPO semakin mengikis kepercayaan investor, terutama investor ritel yang menjadi pihak yang paling dirugikan.

Situasi ini berisiko merusak kredibilitas pasar saham Indonesia, apalagi di awal 2025, bursa saham sempat mengalami penurunan signifikan ke bawah level 6.300, yang merupakan level terendah sejak Oktober 2021. Oleh karena itu, investor mengharapkan perlindungan lebih baik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan memperketat seleksi IPO untuk memastikan hanya perusahaan dengan fundamental yang kuat yang dapat melantai di bursa.

Kejaksaan Agung melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak dan produk kilang Pertamina-KKKS untuk periode 2018—2023 dengan memeriksa empat saksi, dua di antaranya adalah mantan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji dan Ego Syahrial. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara terhadap tersangka Yoki Firnandi Cs. Selain kedua mantan pejabat tersebut, dua saksi lainnya adalah CJ, Analyst Light Distillato Trading di PT Pertamina, dan AYM, Koordinator Pengawasan BBM BPH Migas. Kasus ini melibatkan kerjasama antara penyelenggara negara dan broker dalam pengaturan proses pengadaan impor minyak mentah dan produk kilang, yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun.

Gaji rendah membuat para pendidik dicekik kebutuhan ekonomi. Dosen tak bisa beli buku demi popok dan susu anak. Sudah sebulan, motor bebek tua milik Anggun Gunawan (40) lampunya mati, tapi tetap dipakai siang dan malam, karena itu satu-satunya kendaraan yang dipunya dosen Politeknik Negeri Media Kreatif di Jakarta tersebut. ”Itu motor keluaran tahun 1997, saya beli waktu masih kuliah di UGM tahun 2006. Masih saya pakai karena belum mampu beli yang lain,” kata Anggun, Senin (17/2). Anggun menjadi dosen politeknik sejak Januari 2021. Juni 2024, ia diangkat menjadi dosen dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Ia memperoleh gaji pokok Rp 4,4 juta dan uang makan Rp 500.000 hingga Rp 700.000 per bulan. Jumlah penghasilan itu amat mepet untuk memenuhi kebutuhannya sebagai ayah dua anak. Di awal bulan, ia harus membayar Rp 1,7 juta untuk sewa kontrakan di Jagakarsa, Jaksel. Sisanya untuk kebutuhan pokok. Tak ada anggaran sama sekali untuk membeli buku yang amat penting bagi seorang dosen. ”Kalau kita beli buku yang dibutuhkan untuk meng-update materi pembelajaran mahasiswa maka tak ada lagi uang untuk beli susu dan pampers anak,” ujarnya.

Kondisi ini berbanding terbalik saat Anggun memperoleh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan untuk kuliah S-2 di Oxford Brookes University, Inggris, pada 2019. Saat itu, ia mendapat anggaran Rp 10 juta per tahun khusus untuk membeli buku. ”Sekarang, setiap tanggal 15, gaji sudah habis. Saya harus ngutang ke teman, lalu dibayar waktu gajian bulan depan,” ucapnya. Untuk mencari penghasilan tambahan, Anggun mengajar di sekolah vokasi UI dan Universitas Terbuka (UT). Dari situ ia mendapat tambahan penghasilan Rp 1 juta per bulan. Namun, tak rutin karena tergantung masa kuliah mahasiswa (Yoga)

Fluktuasi nilai tukar rupiah yang cenderung melemah menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan berpotensi memicu kenaikan harga barang-barang domestik. Para pelaku usaha membutuhkan insentif untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, para pelaku usaha sangat menyayangkan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan mengingat rupiah sempat menyentuh level terendahnya saat pandemi Covid-19. ”Akibatnya, confidence berusaha atau berinvestasi di Indonesia turut melemah meski Indonesia masih memiliki pasar domestik yang relatif stabil. Pelemahan nilai tukar ini sangat tidak kondusif bagi pelaku usaha karena kecenderungannya dalam menciptakan cost-push inflation terhadap beban produksi,” katanya, Jumat (7/3).

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) BI, nilai tukar rupiah menembus Rp 16.575 per USD pada 28 Februari 2025. Sebelumnya, rupiah mendekati Rp 15.000 per USD pada September 2024 tapi melemah selama 2025 dan bertahan di atas Rp 16.000 per USD. Fluktuasi rupiah yang cenderung melemah menekan para pelaku usaha di sektor dengan ketergantungan tinggi terhadap impor, khususnya manufaktur. Alhasil, produktivitas dan daya saing melemah hingga ekspansi usaha di sektor formal makin terbatas mengingat beban usaha yang tidak kompetitif serta menghambat agenda hilirisasi. Pelaku usaha di sektor ekstraktif dan berorientasi ekspor, seperti pertambangan, relatif diuntungkan. Namun, keuntungan tersebut secara keseluruhan akan tetap rendah atau bahkan tidak ada karena pelemahan nilai tukar juga akan memicu kenaikan harga pasar di dalam negeri terhadap berbagai barang dan jasa. (Yoga)