Pemerintah Indonesia menggelar operasi pasar pangan murah serentak selama Ramadan 2025 untuk menstabilkan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN, perusahaan swasta, asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait, yang menjual enam komoditas pangan penting di bawah harga acuan atau Harga Eceran Tertinggi (HET). Namun, terdapat beberapa catatan penting terkait kebijakan ini:

1. Pengakuan Pemerintah atas Ketidakmampuan Pengendalian Harga: Pemerintah mengakui bahwa pengendalian harga pangan selama ini belum efektif, mengingat fluktuasi harga yang tinggi pada beberapa komoditas pangan.

2. Masalah Efektivitas Subsidi: Operasi pasar dengan harga yang lebih murah pada dasarnya berfungsi sebagai subsidi, tetapi distribusinya tidak dibatasi, sehingga tidak hanya warga miskin yang bisa mendapatkannya, namun juga warga kaya dan pedagang. Hal ini mengurangi efektivitas subsidi dalam membantu mereka yang benar-benar membutuhkan.

3. Keterbatasan Akses: Walaupun titik operasi pasar tersebar luas, tidak semua masyarakat dapat mengaksesnya, terutama mereka yang tinggal jauh dari titik tersebut. Hal ini membuat distribusi tidak merata dan dapat mempengaruhi dampak dari kebijakan tersebut.

Jaksa Agung ST Burhanuddin, menegaskan bahwa kualitas BBM Pertamax yang dipasarkan oleh PT Pertamina saat ini tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh lembaga tersebut. Kasus hukum yang sedang diselidiki berhubungan dengan bensin yang dipasarkan antara 2018 hingga 2023, dan bukan dengan Pertamax yang beredar pada tahun 2024-2025. Burhanuddin memastikan bahwa kualitas bensin Pertamax yang dijual saat ini sudah sesuai dengan spesifikasi dan standar yang berlaku, serta tidak ada kaitannya dengan masalah hukum yang sedang diselidiki. Selain itu, bensin yang bermasalah pada periode 2018-2023 sudah tidak dipasarkan lagi, mengingat BBM merupakan barang habis pakai dan stok lama tidak tersedia lagi pada 2024.