Pemerintah Indonesia untuk melakukan penghiliran nikel menghadapi sejumlah tantangan yang cukup besar. Salah satu masalah yang muncul adalah kesulitan yang dihadapi oleh Jiangsu Delong Nickel Industry Co., induk perusahaan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), yang terjerat utang dan menghadapi masalah hukum, mengingat sebagian besar smelter di Indonesia beroperasi melalui kerja sama dengan perusahaan China. GNI, yang mengolah 20 juta ton bijih nikel per tahun, adalah salah satu smelter terbesar di Indonesia, namun masalah cadangan dan pasokan bijih nikel menjadi kendala. Impor bijih nikel, khususnya dari Filipina, juga mengalami peningkatan yang signifikan pada 2024, karena adanya perbedaan spesifikasi bijih nikel.

Selain itu, kebijakan pemerintah mengenai pembatasan produksi nikel dan pengelolaan cadangan mineral turut menambah ketidakpastian di kalangan pelaku industri smelter, yang khawatir akan mempengaruhi pasokan dan operasional mereka. Bisman Bachtiar, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, mengkritik kurangnya perencanaan yang matang dalam industri smelter nikel nasional, yang mengakibatkan tumbuhnya banyak smelter tanpa persiapan yang memadai, sehingga menyebabkan ketidaksehatan industri.

Untuk menghadapi masalah ini, beberapa tokoh, seperti Bisman Bachtiar dan Bhima Yudhistira, menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan smelter untuk mengevaluasi kesiapan pasokan mineral dan mengelola potensi pasokan dan harga secara lebih selektif. Meskipun demikian, pemerintah melalui Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, menegaskan bahwa moratorium pembangunan smelter nikel berbasis teknologi rotary kiln-electric furnace (RKEF) belum direncanakan. Pemerintah akan tetap mendorong penghiliran nikel dan memaksimalkan pemanfaatan produk turunan, sambil mengevaluasi kapasitas smelter yang berlebih.

Presiden Prabowo Subianto memiliki visi besar untuk mengantarkan Indonesia mencapai net zero emission sebelum 2050, yang disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil pada November 2024. Visi ini mencakup transisi energi hijau melalui berbagai program, termasuk peningkatan penggunaan biodiesel dan konversi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) menjadi energi baru terbarukan (EBT). Pemerintah Indonesia berencana untuk pensiun sejumlah PLTU fosil dalam 15 tahun mendatang dan menggantinya dengan pembangkit listrik berbasis energi hijau dengan kapasitas lebih dari 75 gigawatt.

Namun, upaya untuk mencapai transisi energi ramah lingkungan ini menghadapi tantangan besar. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa produksi batu bara Indonesia pada 2024 mencapai angka yang melampaui target, dengan sebagian besar batu bara diekspor. Fakta ini menunjukkan bahwa banyak negara, termasuk di Eropa, lebih memprioritaskan keamanan pasokan energi dibandingkan dengan upaya mengatasi perubahan iklim, bahkan mengaktifkan kembali PLTU batu bara akibat lonjakan harga energi.

Untuk memuluskan transisi energi, pemerintah Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan pada batu bara dengan menjadikannya cadangan energi strategis. Langkah ini dianggap tepat, dengan tujuan memastikan ketahanan energi nasional sambil tetap berfokus pada pengembangan energi hijau. Ke depan, keseimbangan antara menjaga kesehatan bumi dan menjamin kebutuhan energi nasional harus menjadi prioritas utama, tidak hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk seluruh dunia.

Negara dengan populasi Muslim terbesar kedua di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal dan menjadi pusat ekonomi syariah global. Meskipun konsumsi produk halal dunia diperkirakan akan terus berkembang pesat, Indonesia masih tertinggal dalam kontribusinya terhadap industri halal global, dengan ekspor produk halal yang hanya mencapai 3% dari total pasar global.

Salah satu faktor penghambatnya adalah rendahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi halal. Saat ini, hanya sekitar 3,1% dari 66 juta UMKM Indonesia yang sudah memiliki sertifikasi halal. Oleh karena itu, pemerintah melalui BPJPH telah mengeluarkan regulasi kewajiban sertifikasi halal untuk memperkuat ekosistem industri halal nasional, yang juga memberikan nilai tambah bagi produk Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, pasar halal kini berkembang pesat di sektor makanan, minuman, kosmetik, fesyen, dan farmasi, dengan semakin banyaknya konsumen yang peduli terhadap manfaat fungsional dan emosional produk halal, bukan hanya spiritual. Perubahan perilaku konsumen Muslim ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar, khususnya dengan strategi yang mengutamakan kualitas, harga kompetitif, serta inovasi produk. Ke depan, Indonesia perlu lebih fokus pada pengembangan produk halal berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas dan lebih kritis.

Aksi pembelian kembali saham (buyback) oleh emiten berpotensi semakin marak, terutama di tengah pasar modal yang sedang lesu dan harga saham yang jauh di bawah valuasi wajar. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang mengkaji kemungkinan untuk memberikan izin buyback tanpa perlu melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), yang jika disetujui, dapat menjadi solusi untuk menstabilkan pasar saham.

Beberapa emiten besar seperti PT Avia Avian Tbk. dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah merencanakan buyback saham dengan anggaran besar. Langkah ini dianggap dapat meningkatkan kepercayaan terhadap valuasi perusahaan dan meningkatkan earnings per share (EPS). Namun, meskipun buyback bisa menjadi strategi yang efektif dalam stabilisasi harga saham, terutama di pasar yang fluktuatif, tindakan ini mengandung risiko terkait transparansi dan tata kelola yang baik. Tanpa mekanisme RUPS, ada potensi ketidakadilan, seperti penguatan posisi pemegang saham mayoritas tanpa pengawasan pasar yang wajar. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu diimplementasikan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan perlindungan terhadap investor minoritas dan menjaga kepercayaan pasar.