Kejagung bersinergi dengan Kementerian BUMN untuk melakukan pembersihan BUMN yang bermasalah guna mewujudkan tata kelola korporasi yang baik. Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin mengatakan bahwa, salah satu langkah yang telah dilaku.kan adalah berkolaborasl dengan salah satu BUMN, yakni PT Pertamina (Persero) dalam penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018-2023". Penegakan hukum yang dilakukan dalam perkara ini merupakan bentuk sinergisitas kolaborasi antara Kejagung dan PT Pertamina membersihkan BUMN menuju Pertamina good governance dengan melakukan perbaikan tata kelola PT Pertamina," katanya di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

la mengatakan bahwa Kejagung akan menindak tegas BUMN mana pun yang melakukan kecurangan. Penindakan Ini, bukan semata-mata untuk penegakan hokum represif saja, tetapi juga memperbaiki tata kelola perusahaan agar lebih baik lagi. Ia menegaskan bahwa tidak ada intervensi pihak manapun dalam penanganan kasus ini, melainkan murni sebagai penegakan hukum dalam rangka mendukung visi Astacita pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045. Dirut PT Pertamina (Persero) Simon Alaysius Mantini mengapresiasi dan menghormati langkah penegakan hukum yang dilakukan Kejagung. Dikatakan oleh Simon, bahwa penindakan ini menjadi langkah bagi pihaknya untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih balk lagi. (Yetede)

Keinginan mudik Lebaran kerap berhadapan dengan harga tiket angkutan. Perang atau berebut tiket mudik jadi rutinitas tahunan. Ada yang rela begadang agar tak kehabisan tiket saat penawaran dibuka. Ada yang merelakan sebagian dana simpanannya digunakan untuk membeli tiket angkutan mudik. Ada yang membeli tiket angkutan tidak langsung ke kota tujuan, tetapi melalui kota-kota lain dan beragam moda transportasi demi mendapatkan harga yang lebih murah. Pilihan membeli tiket angkutan bukan hanya mempertimbangkan kenyamanan. Ada pertimbangan lain, seperti harga yang lebih terjangkau, kemudahan akses, dan waktu tempuh. Wilayah Indonesia yang membentang luas memengaruhi aksesibilitas. Ada daerah di lain pulau yang lebih nyaman dan murah dijangkau dengan kapal laut, tetapi ada juga yang sudah cukup mudah dijangkau bus.

Maka, sungguh menyenangkan jika tarif angkutan selama periode mudik dan balik Lebaran bisa diturunkan. Mengingat, masyarakat bisa membeli tiket dengan harga lebih murah dan mengalokasikan sisa dana untuk keperluan lain. Apalagi, pada periode Lebaran, biasanya pengeluaran bertambah untuk memenuhi kebutuhan mendadak dan kebutuhan rutin yang harganya meningkat. Dambaan masyarakat terpenuhi saat harga tiket pesawat pada periode Lebaran turun. Tiket pesawat domestic kelas ekonomi yang dibeli pada 1 Maret-7 April 2025 untuk perjalanan 24 Maret-7 April 2025 didiskon 13-14 %. Harga tiket pesawat bisa turun pada periode Lebaran karena biaya sejumlah komponen penunjang harga tiket bisa dikurangi. Pemerintah juga menekan harga avtur di 37 bandara di Indonesia. Adapun dari sisi layanan pada periode Lebaran, pemerintah minta bandara beroperasi 24 jam. (Yoga)

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG diyakini meningkatkan mutu SDM melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. Namun, pemerintah diminta lebih fokus pada kelompok rentan agar tak ada pemborosan anggaran. Menurut Koordinator Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (Equitas) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, Yogyakarta, Wisnu Setiadi Nugroho, Kamis (6/3), di tengah keterbatasan anggaran, program populis pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia ini lebih efektif jika diprioritaskan pada daerah dan sekolah dengan tingkat kerentanan pangan tertinggi. Program MBG sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu. ”Karena bersifat universal, anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaat meski tak butuh, program nasional ini berisiko mengalami pemborosan,” kata Wisnu.

Sebagaimana diberitakan Kompas.id, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana seusai rapat bersama Presiden Prabowo di Jakarta, Senin (24/2), mengatakan, saat ini melayani lebih dari 2 juta penerima di 38 provinsi. Program yang dimulai 6 Januari 2025 pada tiga bulan pertama menargetkan melayani 3 juta penerima. Dengan anggaran tahun 2025 senilai Rp 71 triliun sampai April, MBG akan melayani 3 juta penerima. Lalu, April sampai Agustus 6 juta penerima, Agustus sampai September 15 juta penerima, serta Desember ditargetkan 17,5 juta penerima. Karena banyak laporan anak-anak ingin segera mendapatkan program ini, Presiden Prabowo meminta BGN mempercepat distribusi MBG. Jika tahun depan percepatan dimulai, kata Dadan, perlu alokasi Rp 28 triliun per bulan. Wisnu menilai program MBG dapat memberikan manfaat signifikan jika dijalankan tepat sasaran karena berpotensi meningkatkan kualitas SDM melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak. (Yoga)

Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk 2.000 lowongan kerja akan dibuka mulai Jumat (7/3). Program ini tidak hanya fokus pada perekrutan talenta terbaik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di seluruh BUMN. Sekitar 2.000 lowongan kerja itu dibuka untuk lulusan jenjang SMA/SMK, D-3, S-1/D-4, dan S-2. Lowongan terbuka di 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya di sejumlah sektor, seperti jasa keuangan, infrastruktur, telekomunikasi dan media, energi, minyak dan gas, serta kesehatan. Lowongan tersebut terbuka untuk beberapa bidang, antara lain operasional, engineering, pemasaran, keuangan, digitalisasi, dan teknologi informasi. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, program perekrutan bersama ini tidak hanya berfokus pada perekrutan talenta terbaik.

Perekrutan kali ini juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di seluruh BUMN. ”Program ini tak hanya mencari kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi, tetapi juga yang memiliki integritas dan nilai moral yang baik,” ujar Erick, Kamis (6/3). Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 tidak hanya terbuka bagi lulusan baru dan profesional berpengalaman. Program ini turut memberikan perhatian khusus bagi para talenta dengan disabilitas dari ujung barat hingga timur Indonesia untuk mendapatkan kesempatan lebih luas dalam meniti karier di berbagai sektor BUMN. Pelaksanaan Rekrutmen Bersama BUMN 2024 merupakan kerja sama Kementerian BUMN dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI).

Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 dapat dilakukan secara daring dan seleksi administrasi melalui platform resmi: https://rekrutmen-bersama2025.fhcibumn.id. Lewat platform ini, peserta dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai posisi yang tersedia, prosedur pendaftaran, serta tahapan seleksi melalui situs resmi RBB 2025. Pada tahap awal, calon peserta rekrutmen perlu mempelajari terlebih dahulu ketersediaan lowongan serta menyiapkan persyaratan dokumen yang seluruh informasinya tersedia dalam situs tersebut. Informasi resmi mengenai Rekrutmen Bersama BUMN 2025 hanya dapat diperoleh melalui situs web resmi FHCI di www.fhcibumn.com dan akun Instagram Kementerian BUMN di @kementerianbumn dan FHCI di @fhci.bumn. (Yoga)

Risiko dari dampak perubahan iklim mengganggu perekonomian, terutama para pengusaha ultramikro serta UMKM. Besarnya risiko membuat Amartha, lembaga keuangan digital, menciptakan ekosistem bisnis berkelanjutan dari akar rumput. Presdir dan Chief Risk & Sustainability Officer (CRSO) Amartha, Aria Widyanto, Kamis (6/3) mengungkapkan, selama ini masyarakat di pedesaan menjadi korban dalam bisnis dan perubahan iklim. Untuk itu, mereka ambil bagian dalam bisnis berkelanjutan untuk memitigasi risiko dampak perubahan iklim. Risiko itu dimulai dari potensi penurunan hasil produksi, fenomena cuaca ekstrem, hingga ancaman keamanan pangan. Untuk itu, masyarakat akar rumput perlu dibekali informasi mengenai risiko perubahan iklim, serta kemampuan membangun ketahanan dan beradaptasi.

Amartha menilai, perempuan jadi kelompok paling terdampak, tetapi berpotensi memperbaiki situasi ekonomi keluarga. Dari laporan usaha Amartha volume kedua, perusahaan yang dibangun 15 tahun lalu itu sudah menyalurkan lebih dari Rp 6 triliun ke satu juta wirausaha perempuan di lebih dari 35.000 desa di Jawa, Sulawesi, dan Sumatera sampai 2024. Kini Amartha sudah hadir di 50.000 desa di seluruh Indonesia. Amartha mencatat, setidaknya 67.272 nasabah atau yang mereka sebut ibu mitra Amartha telah berkembang dari usaha mikro ke usaha kecil yang bahkan saat itu terdampak Covid-19. Tahun ini, lebih dari 2,6 juta nasabah percaya pada Amartha.

Aria menjelaskan, untuk mengatur keuangan para ibu mitra, Amartha memiliki 9.000 pendamping di desa-desa guna membantu ibu mitra mengatur keuangan. Para pendamping telah mengikuti Amartha Academy, di mana ada kurikulum khusus pengelolaan keuangan. Dengan demikian, pinjaman yang mereka terima bisa digunakan untuk kepentingan usaha. Amartha juga memulai bisnis berkelanjutan, salah satunya dengan memfasilitasi ibu mitra mengumpulkan minyak jelantah yang dibeli PT Green Energi Utama (GEU). Minyak jelantah diolah menjadi bioavtur untuk bahan bakar pesawat. Amartha juga membantu para petani menjaga lahan produksi dengan membuat koridor satwa agar produksi tidak terganggu. (Yoga)

Sejumlah perusahaan terdaftar atau emiten aktif terpantau mengumumkan aksi buyback saham di triwulan awal 2025 ini. Salah satunya, produsen produk protein hewani, PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), yang pada Rabu (5/3) mengumumkan akan meminta kesepakatan investor untuk buyback saham pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) 10 April 2025. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah mandat buyback yang akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham adalah maksimum 2 % dari seluruh saham publik dengan maksimum dana sebesar Rp 470 miliar. Perseroan melakukan buyback untuk meningkatkan return on equity (ROE).

ROE adalah penghitungan pembagian laba bersih setelah pajak dengan ekuitas pemegang saham. Semakin tinggi nilai ROE berarti perusahaan efisien dalam menghasilkan profit. Saat ini, ROE Japfa positif di angka 19,51 %. ”Rencana buyback dinilai akan memberi fleksibilitas lebih besar bagi perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham,” kata manajemen dalam keterangannya. Produsen cat dekoratif, PT Avia Avian Tbk (AVIA), juga mengumumkan akan melakukan aksi buyback saham pada 28 Februari 2025. Dengan dana kas internal senilai Rp 1 triliun, perseroan berencana membeli 1,42 miliar lembar saham yang beredar di publik atau 2,3 % dari total 61 miliar saham yang disetor perusahaan.

Adapun waktu pembelian direncanakan dilakukan sejak RUPSLB yang direncanakan pada 10 April 2025. Manajemen AVIA mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan dalam rangka menjaga kewajaran dan stabilitas harga saham, yang dinilai tidak mencerminkan kondisi dan fundamental perseroan. Sejak awal tahun 2025, harga saham AVIA hingga perdagangan sesi pertama, Kamis (6/3), telah terkoreksi 4 % dari Rp 412 menjadi Rp 396 per saham. Sementara, dalam laporan keuangannya, perusahaan milik konglomerat Hermanto Tanoko ini mampu mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 1,35 % menjadi Rp 1,66 triliun sepanjang 2024. Dengan keuntungan tersebut, laba per saham AVIA senilai Rp 27,16 per saham. (Yoga)

PT Garam, BUMN yang bergerak di bidang produksi garam, berencana menghidupkan kembali industri garam rakyat di dua wilayah Sumbar. Pemprov Sumbar mendukung penuh rencana ini karena kawasan pesisir Sumbar punya potensi besar untuk menghasilkan garam. Ada dua lokasi yang menjadi sasaran awal dari PT Garam, yaitu Muaro Sakai Inderapura di Kabupaten Pesisir Selatan dan Air Bangis di Kabupaten Pasaman Barat. PT Garam berencana mendampingi industri garam rakyat di dua daerah tersebut. Untuk tahap awal, PT Garam akan melakukan survei teknis dulu ke lapangan. Belum ada proyeksi berapa produksi garam di dua kawasan itu. Di Indonesia, total kebutuhan garam mencapai 5 juta ton, sekitar 50 % masih impor.

”Di sana (Pesisir Selatan dan Pasaman Barat) sebelumnya sudah ada pengolahan garam rakyat, tetapi sekarang mati. Bekas-bekasnya dan orang-orangnya masih ada. Itu mau dihidupkan kembali,” kata Kadis Perindustrian dan Perdagangan Sumbar Novrial, Kamis (6/3). Sejauh ini, Sumbar belum memproduksi garam sendiri. Kebutuhan garam provinsi di kawasan pantai barat Pulau Sumatera ini masih dipasok dari luar provinsi. Sebelumnya, Dirut PT Garam, Abraham Mose dan jajaran berkunjung ke kantor Gubernur Sumbar, Rabu (5/3) bertemu Gubernur Sumbar, Mahyeldi dan jajaran. Dalam pertemuan itu, Abraham menyebut, Sumbar bersama Aceh sedang diproyeksikan sebagai kluster produksi garam nasional di wilayah Sumatera, untuk menekan biaya produksi dan memenuhi kebutuhan nasional. (Yoga)

Mendung di Kelurahan Jetis, Sukoharjo, Jateng, Senin (3/3) serupa batin ribuan karyawan yang datang ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang datang untuk mengumpulkan berkas persyaratan pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) di stan BPJS Ketenagakerjaan. Lesu mengiringi langkah sebagian dari mereka, tertatih menapaki masa depan. Loso (51), warga Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, mantan pekerja yang kini berteman muram memegang erat kertas-kertas yang tergulung berisi fotokopi KTP, KK, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu karyawan. Semua bakal dikumpulkannya sebagai syarat pencairan JKP dan JHT. Loso adalah satu dari 12.000 karyawan Sritex Group yang terkena PHK.

”Pusing saya. Bingung bagaimana bayar listrik, air, makan keluarga, biaya kuliah anak,” kata Loso sebagai tulang punggung keluarga dengan dua anaknya tengah kuliah di salah satu universitas negeri di Surakarta. Sejumlah pelaku usaha di sekitar pabrik yang selama ini melayani karyawan Sritex juga terancam kehilangan pendapatan. Usaha mereka berpotensi mati seiring kepergian pelanggan akibat kena PHK. Maryanto (44), pemilik usaha penitipan sepeda motor di depan Sritex, sudah merasakan kelesuan itu sejak Sritex tutup, Sabtu (1/3). Dulu, Maryanto bisa mendapat Rp 240.000 per hari. Setelah PHK, ia paling banyak mengantongi Rp 90.000 per hari, karena masih ada karyawan yang datang mengurus berkas. Setelah selesai semua tidak ada lagi yang ke pabrik. Usahanya akan mati juga.

Semi (69), pedagang makanan kaki lima yang sehari-hari berjualan di depan pabrik, juga sedih membayangkan nasibnya yang akan kehilangan pelanggan. Sejumlah tempat indekos di sekitar Sritex juga sepi. Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Lukman Hakim, menilai, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan menangani dampak ekonomi akibat PHK karyawan Sritex. Selain memastikan hak-hak karyawan yang terkena PHK dibayarkan, pemda perlu menangani para pelaku usaha di sekitar pabrik yang juga terdampak secara ekonomi. Prahara Sritex bukan tidak mungkin dialami perusahaan tekstil lain. Karena itu, perlu upaya keras pemerintah supaya perusahaan tekstil yang pekerjanya mencapai ribuan orang bisa terus bertahan. (Yoga)

Jumlah pendaftar cek kesehatan gratis (CKG) di tingkat nasional sedikit melebihi 300.000 pendaftar. Padahal, tahun ini ditargetkan 100 juta penduduk menjalani cek kesehatan gratis. Berbagai upaya diperlukan untuk mendorong cakupan itu, termasuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan yang bertugas. Data Kemenkes per 4 Maret 2025 menunjukkan jumlah pendaftar program CKG, 320.964 orang. Kelompok umur terbanyak usia dewasa 40-59 tahun (111.160 orang), usia 30-39 tahun (86.900 orang), usia 18-29 tahun (58.214 orang), dan lansia (35.555 orang). Daerah dengan pendaftar terbanyak adalah Jateng (73.945 orang), Jatim (48.622 orang), Jabar (38.095 orang), Sumut (19.554 orang), dan Jakarta (19.323 orang).

Daerah dengan pendaftar terendah ialah Papua Pegunungan (14 orang), Papua Barat Daya (147 orang), Papua Tengah (158 orang), Papua Selatan (422 orang), dan Papua (586 orang). Cakupan peserta yang mendaftar program CKG cukup rendah jika melihat target 100 juta penduduk memanfaatkan program itu tahun ini. Dengan target itu, artinya, rata-rata 8,3 juta orang per bulan tercakup dalam program CKG. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, di Jakarta, Rabu (5/3) menuturkan, tantangan program CKG antara lain keterbatasan waktu dari warga. Selain itu, warga enggan memeriksakan kesehatan karena takut dengan hasilnya.

”Sebenarnya sudah 70 % dari yang mendaftar datang untuk pemeriksaan. Kendala lainnya juga ada provinsi yang 50 % puskesmasnya belum membuka layanan PKG (pemeriksaan kesehatan gratis) setiap hari,” tuturnya. Untuk mendorong cakupan pemeriksaan, menurut Nadia, sosialisasi akan lebih masif melalui berbagai media. Banyak warga sudah mengetahui program CKG, tetapi tidak tahu bagaimana cara mendaftar dan bagaimana cara mendapatkan skrining kesehatan gratis ini. ”Perlu edukasi pentingnya mengetahui kesehatan lebih awal untuk mencegah munculnya penyakit atau mengurangi keparahan,” ucapnya. (Yoga)

Wahana Blue Ghost (Hantu Biru) mendarat di Bulan, Minggu (2/3). Ini bukti menguatnya peran swasta dalam inovasi teknologi luar angkasa. Peluncuran Blue Ghost memakai roket Falcon 9 milik SpaceX dari Bandar Antariksa Kennedy di Florida, AS, pada 15 Januari 2025, mengangkut 10 instrumen riset milik NASA untuk mendapat data ilmiah mengenai lingkungan di Bulan (Kompas, 6/3/2025). Blue Ghost buatan Firefly Aerospace merupakan wahana swasta kedua yang berhasil mendarat di Bulan. Sebelumnya, wahana Odysseus milik Intuitive Machines mendarat di lereng kawah di Bulan pada Februari 2024, tetapi terguling sehingga alat sainsnya cepat rusak.

Firefly Aerospace dan Intuitive Machines, dikutip dari situs NASA, adalah bagian dari 14 perusahaan lain yang dilibatkan dalam program Layanan Komersial Muatan Bulan (CLPS) NASA. Guna mendukung misi antariksa tersebut, NASA menganggarkan Rp 42,8 triliun hingga tahun 2028. Pola perlombaan eksplorasi antariksa berubah, dari persaingan antar negara menjadi antar perusahaan swasta. Setelah tercipta industri peluncuran roket dan pembuatan wahana ke Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS), industri kargo ke Bulan berbuah hasil. Dalam pengembangan industri antariksa AS, NASA meneliti teknologi berisiko tinggi yang sulit dikembangkan swasta. Saat teknologi yang dikembangkan layak dikomersialisasi, maka terjadi transfer teknologi. Perusahaan swasta mendanai dan memasarkan produk teknologi itu.

Semua perusahaan penyedia teknologi bagi NASA bebas mengembangkan pasar dan jejaring industri. Hal ini menciptakan ekonomi inovasi dan lapangan kerja, menjaga keberlanjutan sumber daya pengembangan teknologi antariksa, serta meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, pelibatan perusahaan swasta dalam mengeksplorasi antariksa menciptakan persaingan usaha yang sehat sehingga mengurangi biaya eksplorasi antariksa. Efisiensi biaya akan tercapai lantaran tiap peserta program berlomba membuat teknologi paling andal dengan biaya termurah. Meski investasi tak selalu membuahkan hasil, sistem kompetisi terbuka yang dibangun akan mendorong partisipasi semua kelompok masyarakat dan munculnya inovasi secara masif. (Yoga)