Setelah Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dari equal-weight (EW) menjadi underweight bulan lalu, Goldman Sachs memangkas peringkat saham Indonesia dari underweight menjadi market weight. Goldman Sachs memperkirakan adanya peningkatan risiko fiskal atas sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Penurunan peringkat tersebut memberi pukulan bagi pasar saham Indonesia yang terkoreksi dalam hingga 6.270 dan mencatatkan aksi jual bersih (net sell) asing Rp 23,22 triliun sejak awal tahun 2025. Mengingat, rekomedasi keduanya biasanya menjadi rujukan investor asing dalam membenamkan investasinya.

Bloomberg, Senin (10/3/2025) juga menurunkan rekomendasi atas surat utang yang diterbitkan BUMN untuk tenor 10 sampai 20 tahun menjadi netral. Penurunan peringkat itu terjadi setelah Goldman Sachs menaikkan proyeksi defisit fiskal Indonesia dari semula 2,5% menjadi 2,9% dari PDB. Penurunan peringkat tersebut, memberi tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), yang ditutup melemah 0,57% ke level 6.598,21 pada perdagangan Senin (10/3/2025). Investor asing mencatatkan net sell Rp 843,43miliar pada perdagangan kemarin,dan Rp 23,22 triliun sejak awal tahun 2025. Hal ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi dan kondisi pasar keuangan domestik.

“Penurunan peringkat pasar saham Indonesia oleh MSCI dan GoldmanSachs dari overweight menjadi marketweight mencerminkan kekhawatiran investor global terhadap daya tarik pasar domestik,"kata Pendiri Stocknow.id Hendra Wardana, Senin (10/3/2025). Faktor utama yang menjadi pertimbangan adalah ketidakpastian ekonomí global, dampak perang dagang AS-China, serta perlambatan konsumsi dalam negeri yang terlihat dari penurunan penjualan kendaraan bermotor. Tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan suku bunga global juga menambah beban ekonomi domestik. Ketidak-pastian kebijakan dalam negeri dan volatilitas pasar membuat investor lebih berhati-hati. Untuk mengembalikan kepercayaan asing terhadap pasar saham Indonesia, regulator dan pemerintah perlu mengambil langkah konkret. (Yetede)

Emiten bank-bank pelat merah berpotensi kembali menghadapi risiko, setelah sebelumnya kemunculan Danantara memicu reaksi negatif para pelaku pasar. Kali ini, risiko baru datang dari inisiatif pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih yang mencakup 70.000-80.000 desa di seluruh Indonesia. Pasalnya, pemerintah telah menugaskan bank Himbara seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank MandiriTbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) untuk memberi pembiayaan awal kepada koperasi desa Merah Putih sebesar Rp 3-5 miliar per desa.

Desa akan melunasi pinjaman Bank Himbara tersebut dalam waktu tiga sampai lima tahun, yang dananya bersumber dari alokasi dana desa tahunan. Analis Samuel Sekuritas, Prasetya Gunadi dan Brandon Boedhiman dalam riset yang dipublikasi menilai, pinjaman tersebut telah menimbulkan kekhawatiran dikalangan investor. Sebab, pinjaman yang mencapai Rp 400 triliun atau US$24,5 miliar itu berpotensi berdampak. Keduanya merasa, kekhawatiran para pelaku pasar cukup beralasan karena menunjukkan adanya campur tangan politik dalam operasional bank-bank BUMN.

"Penerapan tata kelola yang kuat, akuntabilitas, dan transparansi bagi parapemegang saham akan menjadi faktor krusial bagi Danantara untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor ke depan," tulis kedua analis. Dirut BBRI, Sunarso menjelaskan, pembiayaan awal koperasi sebesar Rp 5 miliar yang berasal dari Himbara, karena dana desa tidak cukup untuk langsung membiayai Rp 5 miliar. “Makanya, itu?lah yang diharapkan nanti, disampaikan bahwa kemudian dibiayai oleh Himbara. Tapi aman, wong sumber pelunasannya dari dana desa," ucap Sunarso di Kementerian BUMN, Senin (10/3/2025). (Yetede)

PT PLN (Persero) memastikan kelancaran perjalanan pemudik kendaraan elektrik pada momen Idulfitri 1446 Hijriah, dengan menghadirkan 1.000 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di jalur mudik Trans Jawa-Sumatra, tersebar di 615 lokasi strategis dan dilengkapi personel siaga 24 jam nonstop. Pada lebaran 2025 ini, pemudik yang menggunakan kendaraan elektrik diproyeksi mencapai 21.570 unit, meningkat 500% dibanding tahun lalu, di 4.314 kendaraan elektrik. Direktur Retail dan Niaga PLN, Edi Srimulyanti menyampaikan, keberadaan SPKLU diberbagai titik menjadi focus utama perseroan di momen Ramadan hingga Idulfitri 1446H, mengingat semakin meningkatnya jumlah pengguna kendaraan elektrik.

"Sebagai tulang punggung ketenagalistrikan nasional, PLN siap mendukung penuh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik menggunakan kendaraan elektrik. Kami telah melakukan asesmen menyeluruh dan memetakan titik-titik strategis untuk memastikan pemudik dapat dengan mudah mengakses SPKLU selama perjalanan," kata Edi, Senin (10/2/2025). "Guna memastikan para pemudik nyaman dalam melakukan pengisian daya, PLN juga menyiagakan 12 unit SPKLU mobile yang tersebar di jalur Trans Ja-wa-Sumatra. Dukungan teknologi juga dihadirkan melalui aplikasi PLN Mobile, yang dilengkapi fitur Electric Vehicle Digital Services (EVDS) untuk membantu pengguna menemukan lokasi SPKLU terdekat. (Yetede)

Proyek gasifikasi batu bara yang lama tak terdengar kembali mencuat. Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal mendorong pengolahan batu bara menjadi gas dimethyl ether (DME) berlanjut. Cara yang akan dipakai Bahlil adalah mendukung pendanaan proyek konversi benda padat batu bara menjadi gas. "Salah satu pemodalnya adalah Danantara," ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 3 Maret 2025. Menurut Bahlil, konversi batu bara menjadi gas itu merupakan salah satu bentuk penghiliran sumber daya alam. Kali ini, ia mengklaim, akan memakai pendekatan berbeda, yakni mengandalkan sumber daya dalam negeri tanpa ketergantungan pada investor asing.

Bahlil menyebutkan proyek DME akan dikembangkan secara paralel di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa mengatakan produksi DME dengan bahan baku batu bara tidak layak secara ekonomi. Pada studi kelayakan pengelolaan batu bara menjadi DME yang dirancang PT Bukit Asam Tbk bersama perusahaan AS, Air Products and Chemicals, Inc. yang memulai kerja sama sejak 2019 itu menargetkan produksi DME sebanyak 1,4 juta ton, yang hasilnya bakal diserap PT Pertamina untuk mengganti sebagian kebutuhan elpiji domestik.  

Ongkos produksi mengubah batu bara menjadi gas terlalu tinggi sehingga harganya mahal. Saat itu perusahaan menargetkan bisa menghasilkan DME dengan harga US$ 400 per ton, lebih rendah dari elpiji yang harganya berada di kisaran US$ 500 per ton. Untuk membuat DME yang harganya bersaing dengan elpiji, perusahaan harus bisa mendapatkan harga batu bara di US$ 15-20 per ton. Sementara, rata-rata biaya produksi batu bara Bukit Asam, US$ 45 per ton. Ditambah estimasi margin sebesar 15%, ongkos bahan bakunya saja sudah US$ 55 per ton, hampir tiga kali lipat dari angka ideal. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk Koperasi Desa Merah Putih di desa-desa seluruh Indonesia. Pemerintahan Prabowo menargetkan hingga 70.000 Kopdes Merah Putih akan diluncurkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membeberkan sejumlah alasan Prabowo mengeluarkan inisiatif tersebut. Prabowo, kata Tito, berharap Kopdes Merah Putih akan mampu mewujudkan ketahanan pangan hingga memotong rantai distribusi dari desa. Tito menyampaikan Kopdes Merah Putih bisa menyediakan lumbung pangan atau gudang bahan pokok yang dikelola secara lebih modern di desa-desa.

"Presiden mengharapkan bahwa setiap desa memiliki ketahanan pangan masing-masing," kata Tito seusai rapat di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta pada Selasa, 11 Maret 2025. Nantinya, kata dia, lumbung atau gudang yang dikelola Kopdes Merah Putih akan menjadi tempat penyimpanan bahan baku. Stok tersebut, ucap Tito, bakal dibeli koperasi dari para petani. Tito menyampaikan Kopdes Merah Putih juga bakal mempersingkat rantai distribusi dari petani ke konsumen di wilayah-wilayah lain. Selama ini, kata Tito, distribusi hasil tani kerap diperantarai oleh tengkulak, rentenir, hingga praktik ijon yang membuat petani tidak menikmati keseluruhan nilai ekonomi panen mereka. (Yetede)

Bantuan langsung tunai BBM (BLT BBM) adalah bantuan sosial (bansos) yang bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga secara global. Program tersebut menjadi langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang berbasis pada komoditas agar menjadi lebih terarah. Nominal BLT BBM 2025 sebesar Rp 300.000. Pencairannya akan dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk, seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Manfaat BLT BBM bisa juga diambil di kantor pos terdekat. Pemeriksaan status penerima bansos dapat dilakukan secara daring (online) melalui situs resmi dan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Langkah-langkah untuk memantau status penerima bansos BLT BBM: 1. Via Situs Cek Bansos. Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. Tentukan wilayah penerima manfaat yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Isi nama lengkap bansos sesuai dengan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Masukkan kombinasi huruf dan angka acak yang muncul di layar. Klik tombol Cari Data. Setelah itu, basis data akan menampilkan nama penerima, usia, jenis bansos yang diterima, hingga periode pencairan. 2. Via Aplikasi Cek Bansos. Pasang aplikasi Cek Bansos yang hanya tersedia untuk ponsel bersistem operasi Android di Google Play Store.

Tekan Buat Akun Baru. Isi nomor kartu keluarga (KK), nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap dan alamat sesuai e-KTP, serta nomor ponsel dan alamat surel (email) aktif. Buat kata sandi. Unggah foto e-KTP dan swafoto (selfie) sambil memegang e-KTP. Ketuk Buat Akun Baru. Tunggu proses verifikasi dan validasi data. Pengguna akan menerima nama akun (username) yang dikirimkan ke alamat surel yang telah didaftarkan, agar bisa mengakses aplikasi Cek Bansos. Setelah itu, masukkan username dan kata sandi pada aplikasi Cek Bansos. Tekan opsi pencarian, lalu ketikkan data penerima manfaat. Kemudian, basis data akan menampilkan informasi terkait penerima, periode penyaluran, dan jenis bansos.

Skema Penyaluran BLT BBM 2025 akan menggunakan sistem government financial technology (GFT) guna memastikan bantuan sampai ke tangan penerima yang tepat. Sistem itu dibekali dengan fitur kode QR atau kode bar untuk memantau penggunaan dana. Dalam skema baru BLT BBM, setiap penerima bantuan diwajibkan mempunyai rekening bank aktif. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses transfer dana dan mengurangi potensi penyalahgunaan. Selain itu, manfaat bansos hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, seperti sembako sesuai dengan tujuan program.  (Yetede)

Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat sebanyak 27 persen desa di Indonesia menghadapi masalah lingkungan yang serius. Hal itu disebabkan oleh praktik ekonomi dan bisnis yang kerap kali mengekploitasi alam dan mengabaikan keberlangsungan hidup masyarakat lokal. "23 ribuan desa itu mengalami masalah yang serius, dalam hal keterkaitannya dengan ekonomi dan kegiatan bisnis," kata Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, saat merilis hasil penelitian Membangun Ekonomi Restoratif Di Desa di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Maret 2025. Media menjelaskan, 14,88 persen wilayah di Indonesia berbatasan dengan laut, dan lebih dari 24,11 persen berada di kawasan hutan.

Semua mengalami kerusakkan yang parah akibat kegiatan bisnis yang tidak memperhatikan alam. Bahkan, 56 persen dari total desa yang ada di Indonesia tidak meiliki sumber mata air yang layak dan terjadi kekeringan. "Masyarakat terancam kehidupannya dalam beberapa tahun yang akan datang," kata Media, seandainya kondisi tersebut tidak segera diatasi. Padahal, lanjut Media, lebih dari 23 ribu desa memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi ekonomi restoratif. Ekonomi restoratif merupakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya memikirkan bagaimana caranya menghasilkan sesuatu dari alam, tetapi juga memulihkan kerusakan ekosistem yang ditimbulkan. (Yetede)

Proporsi tabungan yang kian menipis membuat warganet menempuh frugal living alias hidup hemat. Mereka berharap dapat menekan pengeluaran yang bersifat konsumtif agar ada uang yang mengalir ke pundi-pundi tabungan. Keinginan menabung menempati posisi teratas alasan warganet menjalani hidup hemat, sebesar 29,8 %. Di posisi kedua, warganet hidup hemat lantaran hendak coba-coba (12,6 %). Selanjutnya situasi ekonomi (10,6 %), ingin bebas dari utang dan mencapai stabilitas keuangan (10,6 %), serta demi ketenangan dan keseimbangan hidup (9,3 %). Sejumlah alasan itu mengemuka dari data Monitoring Media Litbang Kompas terhadap 151 konten media sosial X, Tiktok, Instagram, dan Youtube sepanjang Januari hingga pertengahan Februari 2025. Konten yang dikaji memuat frasa frugal living.

Hidup hemat demi mengisi tabungan yang mengemuka di warganet sejalan dengan temuan Tim Jurnalisme Data Harian Kompas. Proporsi tabungan masyarakat dua tahun terakhir cenderung menurun, tampak dari posisi proporsi tabungan per Januari 2025 sebesar 15,3 % dari total pengeluaran menurut Survei Konsumen BI, yang lebih kecil dibanding pada Desember 2024 atau pada Januari 2024 yang sebesar 15,5 % dan 16,2 %. Adapun per Januari 2023, proporsinya 16,7 %. Posisi tabungan pada akhir 2022 sekitar Rp 2.422 triliun atau tumbuh 7 % dibanding tahun sebelumnya. Nilai itu tumbuh 2,7 % di tahun 2023 dan 6,7 % pada 2024 menjadi Rp 2.854 triliun. Meski demikian, pertumbuhan deposito cenderung melambat.

Posisi deposito per akhir 2022 senilai Rp 2.645 triliun atau naik 2,3 % dibanding tahun sebelumnya. Sempat meningkat 5,3 % pada 2023, deposito di bank umum tumbuh melambat 2,5 % di 2024 menjadi Rp 2.854 triliun. Upaya meningkatkan tabungan dengan hidup hemat dilakoni Maskel (26) perawat RS swasta di Tangerang, Banten. Setahun terakhir, ia mengurangi pengeluaran makanan dan pakaian untuk mengumpulkan uang untuk biaya pernikahan yang akan berlangsung tahun ini. Dalam sebulan, pengeluaran makanan Maskel Rp 800.000. Ia berhemat dengan memasak sendiri makan pagi dan malamnya. Ada pun makan siang, ia mendapatkannya dari rumah sakit. Ia dan pasangan bahkan bertekad untuk tidak jajan di luar saat akhir pekan dan memilih makan dari hasil masakan sendiri. (Yoga)

Pengeluaran warga menurun di tengah gaji yang pas-pasan. Sejalan dengan itu, daya beli warga makin tertekan. Kondisi ini menjadi alarm perekonomian nasional yang bergantung pada konsumsi warga. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, selama 15 tahun terakhir atau sepanjang 2010-2024, pertumbuhan rata-rata gaji warga cenderung melambat. Ini merupakan analisis data rata-rata upah atau gaji bersih buruh/karyawan yang tercatat di BPS. Pada 2010, pertumbuhan rata-rata gaji warga sebesar 6,7 % per tahun. Namun, pada 2024, pertumbuhan gaji hanya menyentuh 2,8 % per tahun. Sementara dua tahun sebelumnya di angka 12,2 % per tahun (2022) dan 3,5 % per tahun (2023). Dalam 15 tahun itu, terjadi pelambatan sebanyak delapan kali, yaitu pada 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, dan 2024.

Sejalan dengan menurunnya pertumbuhan gaji, pertumbuhan pengeluaran warga juga melambat di rentang waktu yang sama. Periode 2010-2014, pengeluaran rata-rata tumbuh 12,6 % per tahun. Di periode 2015-2019 pengeluaran tumbuh melambat menjadi 8,5 % per tahun dan di periode 2020-2024 makin melambat menjadi 5,2 % per tahun. Warga pun berhemat untuk menyiasati naiknya kebutuhan hidup di tengah keterbatasan gaji. Edwin (31), guru SD swasta di Jakbar, menekan pengeluaran harian, maksimal Rp 25.000 per hari, karena gajinya hanya Rp 3,3 juta per bulan, jauh di bawah UMP Jakarta 2025 sebesar Rp 5,39 juta per bulan. Ia juga tidak melihat peluang mendapat kenaikan gaji dalam waktu dekat.

Adaptasi hidup dengan berhemat juga dilakukan 32 % responden dalam Survei Kepemimpinan Nasional Kompas pada 4-10 Januari 2025. Dari semua responden yang memilih berhemat, sebanyak 25 % dari kalangan kelas bawah dan menengah bawah. Langkah penghematan dilakukan karena 60,8 % responden tidak mempunyai tabungan dan hidup pas-pasan dengan gaji yang ada. Sebanyak 47 % warga yang hidup tanpa tabungan berasal dari masyarakat bawah dan menengah bawah. Seiring dengan pertumbuhan gaji yang melambat, warga lebih memprioritaskan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan makan harian. Analisis Kompas, pertumbuhan pengeluaran makanan periode 2020-2024 lebih kuat, yakni 5,6 % per tahun dibandingkan pengeluaran bukan makanan sebesar 4,9 % per tahun. (Yoga)

Pekan lalu, selama dua hari berturut-turut, Presiden Prabowo bertemu para pengusaha terkemuka nasional di Istana Kepresidenan Jakarta, membahas berbagai isu strategis, termasuk perkembangan ekonomi global, kebijakan nasional, dan program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan dan energi, serta BPI Danantara. Pertemuan disebutkan sebagai langkah konkret membangun komunikasi erat dan memperkuat kolaborasi pemerintah-swasta, guna memastikan stabilitas ekonomi nasional, dan menarik investasi yang bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan keterlibatan para taipan, berbagai program strategis diharap bisa berjalan lebih cepat dan efektif.

Tercatat ada 77 proyek strategis nasional di era Prabowo, meliputi 29 proyek baru dan 48 proyek lanjutan (carry over) yang perlu dukungan anggaran masif dan kerja sama dengan swasta. Tak sedikit program itu mengundang pro-kontra. Sebut saja, MBG dan Danantara, karena pembiayaannya harus mengorbankan anggaran sektor lain, termasuk pendidikan dan layanan publik. MBG juga dipertanyakan di sejumlah daerah. Ada kabar anak-anak Papua lebih membutuhkan pendidikan gratis daripada MBG. Tergerusnya kepercayaan akibat kontradiksi kebijakan, berbagai pernyataan kontroversial para pemimpin negeri, korupsi masif di birokrasi dan BUMN, membuat setiap langkah direspons secara kritis oleh publik dan tak jarang menghadapi penolakan.

Sejarah pembangunan ekonomi Indonesia, hampir sejak merdeka, melibatkan partisipasi swasta. Namun, sejarah pembangunan ekonomi Indonesia juga mencatat kentalnya jejak kroni kapitalisme di dalamnya. Tak sedikit dari para pengusaha yang sebelumnya banyak mendapat privilese dari pemerintah ini bermasalah di masa lalu, seperti kasus BLBI, pagar laut, dan berbagai kasus hukum lain. Publik berharap kerja sama pemerintah-swasta tetap didasarkan pada kriteria yang transparan, bukan lagi privilese dan kongkalikong seperti di masa lalu. Jangan sampai proyek-proyek masif yang sebelumnya sudah menimbulkan banyak polemik hanya menjadi proyek bagi-bagi kue. (Yoga)