Indonesia perlu menggenjot produk dan pasar ekspor non-tradisional. Hal ini diharapkan bisa menopang kinerja ekspor di tengah ancaman penurunan akibat perlambatan ekonomi global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor Indonesia ke sejumlah negara non-tradisional mengalami peningkatan signifikan. Pertama, ekspor Indonesia ke Bhutan pada tahun 2022 naik US$ 67,39 juta dibanding tahun sebelumnya. Komoditas yang diekspor ke negara tersebut antara lain mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya (HS 85), dan kendaraan serta bagiannya (HS 87). Kedua, ekspor Indonesia ke Botswana pada tahun 2022 naik US$ 3,72 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas yang dikirim adalah kendaraan dan bagiannya (HS 87), juga mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya (HS 87). Ketiga, ekspor Indonesia ke Chad yang pada tahun lalu naik US$ 1,4 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Komoditas utama yang dikirim adalah produk farmasi (HS 30) serta kelompok kendaraan dan bagiannya (HS 87). Kepala BPS Margo Yuwono berharap, perluasan ekspor ini terus berlanjut sehingga bisa meningkatkan produksi dalam negeri dan juga memperkuat nilai ekspor. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat lantaran ekspor juga memegang peranan terhadap produk domestik bruto (PDB).

PT XL Axiata Tbk (EXCL) berhasil menghimpun dana segar Rp 5 triliun dari penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu III alias rights issue. Dana hasil rights issue ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan emiten ini. EXCL terutama akan membayar utang perusahaan. "Karena pembayaran utang lebih awal dapat mengurangi beban biaya bunga hingga Rp 300 miliar di tahun 2023 ini," jelas Budi Pramantika Direktur dan Chief Finance Officer EXCL, Rabu (18/1). Analis Ciptadana Sekuritas Gani mengatakan, dana rights issue yang dipakai untuk mengurangi utang, akan menurunkan net debt to EBITDA EXCL menjadi 2,4 kali. Sebelumnya net debt to EBITDA EXCL mencapai 2,7 kali per September 2022.

Mulai hari ini (19/1), peminat obligasi negara ritel bisa mulai membeli saving bond ritel (SBR) seri SBR012. Penawaran SBR012 ini akan berlangsung sampai 9 Februari 2023. Kali ini pemerintah menawarkan dua seri dengan tenor berbeda. Yakni SBR012-T2 berjangka waktu dua tahun dan SBR012-T4 untuk tenor empat tahun. Pada tahap awal, SBR012-T2 memberi kupon 6,15%, yang akan berubah jika bunga acuan Bank Indonesia (BI) naik dengan spread 65 bps. Ini karena SBR menggunakan skema kupon floating with the floor, di mana kupon akan naik jika bunga acuan naik, namun tidak akan turun jika bunga turun. Sedangkan SBR012-T4 mematok kupon 6,35% dengan spread 85 bps. Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto menilai tawaran SBN ritel perdana tahun ini menarik.

Perbankan terus menggalakkan penyaluran kredit ke segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Segmen ini meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan total kredit perbankan secara nasional. Kendati begitu, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan masih belum bergerak signifikan. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit UMKM per November 2022 mencapai Rp 1.248,4 triliun atau tumbuh 18,2% secara year on year (yoy). Sedangkan kredit secara keseluruhan tercatat tumbuh 11,7% pada periode itu. Adapun total porsi kredit UMKM dari perbankan di Tanah Air terhadap total kredit perbankan baru mencapai 19,76% per November 2022. Komposisi ini tidak jauh berbeda dari posisi bulan Oktober 2022 lalu. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) yang memang fokus pada segmen ini, menargetkan proporsi kredit UMKM mencapai hingga 85% dari total kredit pada tahun 2024. Sekretaris Perusahaan BRI, Aestika Oryza Gunarto menyampaikan, BRI mendorong UMKM untuk terus tumbuh sehingga membuka dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," kata Aestika, Senin (16/1). Pada tahun 2023 BRI menargetkan pertumbuhan kredit 9%-11% yoy. Sementara itu Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi mengatakan, kredit UMKM saat ini komposisinya 11% terhadap total kreditn. Apabila mengacu pada Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial atau RPIM sebesar 63,84% atau di atas ketentuan minimum yang ditetapkan sebesar 20% di tahun 2022. "Kami mendorong pertumbuhan kredit UMKM sebesar 12%-15% di tahun ini," ujar Yuddy.

Pandemi Covid-19 dan gonjang-ganjing perekonomian global rupanya tidak menutup geliat industri hulu minyak dan gas bumi Indonesia. Salah satu buktinya adalah penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sepanjang tahun lalu yang mencapai US$18,19 miliar atau 183% dari target US$ 9,95 miliar.Pada tahun ini pun setoran sektor hulu migas diharapkan mencapai US$ 15,88 miliar. Kendati demikian, sejumlah kalangan mewanti-wanti agar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyiapkan antisipasi seiring kian masifnya transisi dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT). Apalagi, kontribusi sektor hulu migas ke penerimaan negara dinilai masih penting.Lembaga tersebut juga diharapkan terus mengawal progres dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), lantaran selama ini realisasi investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kerap lebih rendah ketimbang komitmen yang disampaikan.Galagat itu dapat dilihat dari realisasi investasi hulu migas yang tak tembus taget. Sepanjang 2022, realisasi investasi hulu migas hanya US$12,3 miliar, lebih rendah dari target US$ 13,2 miliar. SKK Migas mematok target investasi hulu migas tahun ini mencapai US$15,5 miliar. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, target realisasi investasi hulu migas pada tahun ini naik sekitar 26%, di atas rata-rata komitmen investasi di sektor tersebut pada tingkat global yang sebesar 6,5%. Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara menyampaikan, aktivitas eksplorasi kini terus meningkat setelah sempat jeblok pada 2020 karena imbas pandemi Covid-19.Optimisme realisasi investasi juga berimplikasi pada kenaikan target lifting migas yang dipatok 660.000 barel per hari untuk minyak, dan 6.160 MMSCFD untuk gas bumi. Kesemuanya pun lebih tinggi dari raihan pada tahun lalu.

Aksi penggalangan dana investor ritel perdana 2023 dimulai pada hari ini, melalui penawaran instrumen Surat Berharga Negara (SBN) ritel yakni seri SBR012 dengan nilai pembelian maksimal Rp10 miliar. Berdasarkan laman resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementrian Keuangan, Rabu (18/1), penawaran instrumen SBN ritel kali ini terdiri dari dua seri. Pertama, savings bond ritel (SBR) seri SBR012 tenor 2 tahun atau SBR012-T2 dengan kupon 6,15% per tahun. Kedua, SBR012 tenor 4 tahun atau SBR012-T4 dengan kupon 6,35% per tahun. Pemerintah menetapkan pembelian maksimal Rp5 miliar untuk SBR012-T2, dan Rp10 miliar untuk SBR012-T4. Kedua instrumen tersebut ditawarkan hingga 9 Februari 2023. Target penawaran SBR0012 T2 dan SBR0012 T4 senilai Rp10 triliun. “Target total Rp10 triliun,” kata Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kementerian Keuangan Deni Ridwan, kepada Bisnis, Rabu (18/1). Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto, menilai masyarakat usia muda akan lebih nyaman berinvestasi di SBR012-T2. Dengan membeli SBR012 tenor 2 tahun, dana investor hanya bisa dicairkan pada tahun pertama kepemilikan yakni 11 Maret 2024. Lalu, pencairan saat jatuh tempo pada tahun berikutnya yakni 10 Februari 2025.

Antrean investor dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus mengular, menyusul keijakan obral insentif yang ditawarkan pemerintah. Antusias yang cukup tinggi itu terlihat dari berbagai negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam gelaran World Economic Forum (WEF) 2023 di Davos, Swiss. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, mengatakan calon investor berhitung dengan cermat terkait dengan banyak aspek dari prospek investasi di IKN, termasuk jenis insentif yang bisa diakses. Insentif itu, lanjutnya, bakal dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang kini tinggal menunggu penandatanganan Presiden Joko Widodo. “Sebagian masih menunggu PP insentif yang akan segera keluar, targetnya minggu depan. sudah di meja Presiden,” katanya di sela-sela WEF 2023, Selasa (17/1). Tax holiday misalnya, yang bisa dimanfaatkan tanpa adanya batasan nilai investasi. Padahal, dalam ketentuan yang selama ini berlaku tax holiday dapat dimanfaatkan dengan nilai investasi minimal Rp500 miliar. Pun dengan super tax deduction, yang diberikan lebih besar dibandingkan dengan yang berlaku secara reguler.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan peningkatan nilai investasi hulu migas pada 2023. Realisasi produksi migas pada 2022 yang melesat dari target  tidak menyurutkan optimisme tersebut. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan bahwa investasi US$ 15,5 miliar pada 2023. "Kami melihat rencana kerja KKKS (Kontraktor kontrak kerja) meningkat tajam," ujar Dwi, kemarin, 18 Januari 2023. Salah satu indikatornya adalah kenaikan aktivitas pengeboran pada 2022 yang sebanyak 991 sumur pengembangan. Jumlah bertambah dari aktivitas pengeboran pada 2022 yang sebanyak 760 sumur. Selain itu, menurut Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas, Benny Lubiantara, bakal ada pengeboran sumur ekplorasi sebanyak 57 sumur pada 2023. (Yetede)

JAKARTA, ID - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengungkapkan investasi migas di Indonesia pada 2022 mencapai US$ 12,3 miliar atau naik 13% dibandingkan 2021. Nilai investasi ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan investasi global yang hanya sebesar 5%. Pada tahun ini target investasi di sektor hulu migas naik dibandingkan 2022 kemarin yakni sebesar US$ 15,5 miliar. Kepala SKK Migas Dwi Soejipto mengatakan capaian Investasi 2022 juga telah melampaui investasi hulu migas sebelum pandemi Covid-19 di tahun 2019 yang tercatat sebesar US$ 11,7 miliar. Realisasi investasi hulu migas pada 2022 merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir sejak 2016 menunjukkan upaya meningkatkan iklim investasi sektor hulu migas telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan daya saing yang signifikan. Hal ini tentu tidak bisa lepas dari dukungan yang diberikan oleh Pemerintah, baik dalam bentuk insentif maupun kemudahan-kemudahan lainnya. (Yetede)

JAKARTA, ID – Impor rokok elektrik—yang biasa disebut vape—perlu segera dilarang karena lebih banyak berdampak negatif. Di samping membunuh petani tembakau dan industri rokok di dalam negeri, vape justru jauh lebih merusak kesehatan dibanding rokok tembakau. Pemerintah diminta untuk tidak ragu-ragu melarang impor maupun peredaran vape di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan itu tetap harus didasarkan pada kajian yang mendalam dan menyeluruh terkait manfaat dan mudarat yang ditimbulkan vape dari sisi sosial, kesehatan, maupun ekonomi, termasuk keuangan negara. Tapi, yang sudah terlihat di depan mata, vape lebih banyak mudarat. Sebagian besar vape yang luas beredar di Tanah Air adalah produk impor. “Melarang rokok tembakau akan mengganggu ekonomi rakyat karena ada banyak multiplier effect-nya, mulai petani tembakau, pekerja pabrik rokok, distributor, hingga pedagang rokok. Tapi, rokok elektrik lebih banyak impor,” ujar anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay kepada Investor Daily, Rabu (18/01/2023). (Yetede)