JAKARTA-Sebagai lulusan Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, dinamika industri properti dan konstruksi ibarat  hafalan luar kepala untuk Robin Yovianto. Bagi Robin, pengembangan infrastruktur di Indonesia selalu  dihantui risiko  Kecepatan pengerjaan proyek infrastruktur kerap tak terprediksi meski sudah direncanakan sematang mungkin oleh pengembangnya. Pemberitaan soal proyek pemerintah ataupun swasta yang tak sesuai dengan  tenggat pun menjadi lazim. Masalah yang biasanya ketahuan belakangan ini beragam, dari pembengkakan biaya atau overbudget, pemanfaatan lahan yang tak optimal, hubungan kontraktor dan pemilik proyek yang serba tidak transparan, estimasi target yang lemah, hingga alur kerja lamban karena cara konvensional. "Setidaknya sembilan dari setiap 10 proyek terkena masalah-masalah itu," tuturnya kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

Guna mengembalikan inflasi inti ke dalam sasaran 2-4 % pada semester I-2023, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 %. Tekanan inflasi yang sempat tinggi akibat kenaikan harga BBM dan barang impor kini semakin mereda. Kenaikan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reverse Repo Rate tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada Kamis (19/1). Ini  kenaikan keenam berturut-turut sejak Agustus 2022 dengan total kenaikan 225 basis poin sehingga posisi suku bunga acuan saat ini 5,75 %. ”Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini merupakan langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers, Kamis (19/1), di Jakarta.

Perry mengatakan, kenaikan suku bunga acuan ini memadai untuk memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 2-4 % pada semester I-2023 dan inflasi umum ke sasaran 2-4 % pada semester II-2023. Berdasarkan data BPS, inflasi umum pada akhir Desember 2022 mencapai 5,51 % secara tahunan. Adapun inflasi inti mencapai 3,36 %. Inflasi umum sepanjang tahun 2022 berada di atas sasaran BI, sedang inflasi inti cenderung bias ke atas dari sasarannya 2-4 %. Sejak BI mulai menaikkan suku bunga acuan, tekanan inflasi terus mereda, bahkan menurun lebih cepat dari yang diprediksi. Pada September 2022, konsensus pasar memperkirakan inflasi umum pada akhir 2022 bisa mencapai 6,5 %. Ternyata realisasinya lebih rendah, yakni 5,51 %. Realisasi inflasi inti sebesar 3,36 % pada akhir 2022 juga lebih rendah dari konsensus pasar pada September 2022 di 4,61 %. (Yoga)

Target produksi minyak dan gas siap jual, yang disebut lifting, seret sepanjang 2022. Hal itu berarti hilangnya kesempatan menikmati kenaikan harga migas dunia. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, di Jakarta, Rabu (18/1) menginformasikan seretnya lifting. Untuk minyak bumi, besaran lifting sepanjang 2022 sebesar 612.300 barel per hari atau 87,1 % target. Lifting juga seret untuk gas bumi sepanjang 2022, yakni 5.347 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 92,2 % target.Lifting gas bumi ini juga  di bawah capaian 2021 di 5.505 MMSCFD. Seretnya lifting migas bukan hal baru. Anggota Komisi VII DPR, Yulian Gunhar, pada 6 Desember 2022, menyampaikan informasi lifting yang seret tiga tahun terakhir. ”Pada 2020, lifting minyak 707.000 barel per hari. Pada 2021 mencapai 680.000 barel per hari, dan sampai September 2022 baru mencapai 610.100 barel per hari,” kata Gunhar. Tahun 2022, lifting  seret di tengah naiknya investasi migas.

Ini bisa dimaklumi karena ada  proses waktu sejak investasi diteken hingga produksi bisa dilakukan. Lifting seret, atau investasi  terlambat, juga sering terdengar puluhan tahun ini, terlihat dari penurunan produksi disebabkan force majeure (hal tak terduga) sebagai penyebab, yakni pada masa pandemi Covid-19. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto pada 18 Januari 2022 menyebutkan, pada 2021 kegiatan pengeboran sumur terhalang pandemi Covid-19, khususnya varian Omicron, yang menghalangi kegiatan di hulu migas. Pekerja tidak bisa bekerja penuh waktu ketika itu. Selebihnya ada alasan klasik, sumur menua, pipa-pipa korosif, hingga pengadaan alat-alat pengeboran yang tidak gampang. Juga ada masalah medan pengeboran yang berat, seperti kedalaman pengeboran berbiaya mahal, sehingga membutuhkan insentif. Ada masalah pembebasan lahan, pengembangan pemipaan untuk penyaluran, hingga masalah perundang-undangan. (Yoga)

Capaian produksi hulu minyak dan gas bumi pada 2022 yang belum sesuai harapan perlu direspons dengan sejumlah perbaikan, seperti terkait data dan perizinan. Berdasarkan laporan kinerja SKK Migas, realisasi produksi siap jual (lifting) tahun 2022 sebanyak 612.300 barel per hari atau 87,1 % target APBN 2022, lebih rendah dibandingkan realisasi pada 2021 sebesar 660.300 barel per hari. Adapun realisasi salur gas bumi 2022 sebanyak 5.347 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) atau 92,2 % target serta di bawah capaian 2021 sebesar 5.505 MMSCFD. Sementara itu, rasio pemulihan cadangan (reserve replacement ratio/RRR) pada 2022 mencapai 156 %, biaya produksi yang dipulihkan (cost recovery) sebesar 7,8 miliar USD, penerimaan negara 18,19 miliar USD, dan investasi 12,3 miliar USD. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, Kamis (19/1) mengatakan, secara alamiah, penurunan produksi wajar jika belum ditemukan sumur-sumur baru. Investasi 12,3 miliar USD pada 2022 masih didominasi kategori produksi sebanyak 8 miliar USD. Sementara eksplorasi 0,8 miliar USD, pengembangan 2,7 miliar USD, dan administrasi 0,87 miliar USD.

”Kuncinya pada eksplorasi. (Di hulu migas) Menanam itu pada eksplorasi. Kalau tidak pernah menanam, maka tak pernah memanen. Sementara porsi yang digunakan untuk menanam kecil. Memang sudah ada peningkatan (naik dari 0,6 miliar USD pada 2021), seharusnya ditingkatkan lagi,” kata Komaidi. Upaya peningkatan investasi pada eksplorasi, imbuhnya, bisa dilakukan dengan meminimalkan risiko, seperti perbaikan data dan kemudahan perizinan oleh pemerintah. ”Perlu diusahakan agar risikonya lebih terpetakan sehingga (investor) yang menanam investasi lebih percaya diri,” lanjutnya. Staf pengajar dan Ketua Jurusan Teknik Perminyakan UPN Veteran Yogyakarta, Topan Herianto, berpendapat, diperlukan sinkronisasi antara perencanaan dan operasi. Evaluasi komprehensif juga diperlukan. Ia pun menilai, kurangnya eksplorasi pada cekungan yang prospektif juga memberi pengaruh langsung. ”Pengendalian biaya, evaluasi keberhasilan, dan evaluasi kegagalan perlu terus dilakukan. Kegiatan eksplorasi juga harus masif agar cadangan tidak habis. Fleksibilitas bagi hasil antara gross split atau cost recovery mungkin menjadi peluang, tetapi penetapan revisi UU Migas saatini masih berlarut,” ujar Topan. (Yoga)

Pada 2008 lalu, di tengah krisis finansial global, terungkap skandal penipuan skema ponzi terbesar yang pernah tercatat dunia. Adalah Bernard Lawrance Madoff, otak kejahatan penipuan yang dilakukannya lebih dari 20 tahun dengan nilai kerugian 65 miliar USD. Bahkan, Madoff pernah menjadi Direktur Nasdaq, bursa efek di New York. Madoff mendirikan perusahaan sekuritas. Namun, sebagian besar dana investor dikelola secara ilegal dan tidak pernah dilaporkan ke Security Exchange Commission (SEC) yang merupakan pengawas pasar modal di AS. Karena sifatnya yang ilegal, Madoff menciptakan akses pengelolaan dana investasi inieksklusif hanya untuk kalangan elite tertentu. Prestasi Madoff membawakan para investor imbal hasil yang stabil tanpa pernah mengalami kerugian sedikit pun itu jadi pemasaran dari mulut ke mulut (word of mouth) di lingkungan investor kakap. Menurut mereka, rahasianya cukup berinvestasi di Madoff. Dengan cepat, bisnis ilegal Madoff itu pun langsung menggurita. Cara yang dilakukan Madoff adalah menjalankan penipuan skema ponzi atau money game. Madoff menjanjikan imbal hasil kepada investor dengan membelanjakan uang pada asset atau instrumen investasi. Namun, sebetulnya Madoff tidak pernah benar-benar membelanjakan uangnya atau berinvestasi.

Imbal hasil investor A sebetulnya merupakan uang yang berhasil dihimpun Madoff dari investor B sehingga seakan-akan investor A mendapatkan imbal hasil, begitu seterusnya. Madoff hanya memutar uang antar-investor saja, maka disebut money game. Lantas sebagian uang itu pula yang digelapkan dan dinikmati oleh Madoff. Skema penipuan ini diciptakan oleh Charles Ponzi pada periode 1920-an. Karena aksi penipuannya itu sangat terkenal, namanya pun diabadikan menjadi skema penipuan ini. Semuanya runtuh pada 2008. Krisis finansial global memicu para investor menarik dananya secara besar-besaran, termasuk dana yang dikelola Madoff secara ilegal. Madoff pun mengalami gagal bayar. Menurut penyelidikan, total dana kelolaan bisnis ilegal Madoff mencapai 65 miliar USD, skandal penipuan ponzi dengan nilai terbesar yang pernah terjadi di dunia. Madoff pun mengaku bersalah. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 150 tahun kepadanya. Pada April 2021, Madoff meninggal dalam usia 84 tahun. Praktik penipuan miliaran USD ini terjadi karena keserakahan. Para investor kakap, yang sejatinya sudah kaya dan sangat paham literasi keuangan, dibutakan keuntungan yang berlipat tetapi tidak kritis atau mempertanyakan metode apa yang dilaksanakan Madoff. (Yoga)

Harga kedelai dunia terus naik sejak awal tahun ini sehingga membuat harga kedelai impor di dalam negeri tetap tinggi. Pemerintah belum memutuskan kelanjutan program subsidi kedelai impor, baik besaran maupun mekanisme penyalurannya. Trading Economics mencatat, kedelai berjangka diperda- gangkan 15,23 USD per gantang pada Kamis (19/1). Dengan satu gantang setara 27,2 kg dan kurs Jisdor Rp 15.113 per USD, harga kedelai berjangka itu Rp 8.462 per kg. Harga tersebut naik 2,94 % secara bulanan dan 6,84 % secara tahunan. Tren kenaikan harga itu dipicu perkiraan penurunan produksi kedelai di AS, Argentina, dan Brasil serta peningkatan permintaan dari China. Hal itu juga disebabkan kekhawatiran pasar terhadap hambatan ekspor biji-bijian akibat perang Rusia-Ukraina. Di dalam negeri, harga rata-rata nasional kedelai impor berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan kebutuhan Pokok Kemendag, per 18 Januari 2023, sebesar Rp 15.200 per kg. Harga itu naik 0,66 % dari awal tahun. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kamis, mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kelanjutan program penggantian selisih harga kedelai impor bagi produsen tempe/tahu.

Usulan itu akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kemenko Bidang Perekonomian. ”Dalam rakortas nanti, besaran dan mekanisme subsidi juga akan dibahas dan ditentukan. Kita lihat nanti kemungkinan yang lebih sederhana, tetapi tetap tertata dan terkelola dengan baik,” kata Arief ketika dihubungi dari Jakarta. Tahun lalu, pemerintah meyubsidi selisih harga kedelai impor Rp 1.000 per kg. Subsidi diberikan kepada produsen tempe/tahu anggota koperasi melalui Bulog. Pada tahun ini, Mendag Zulkifli Hasan usul agar subsidi diberikan langsung kepada importir. Untuk menstabilkan harga kedelai, pemerintah juga me- nugaskan Bulog mengimpor 350.000 ton kedelai. Dari jumlah itu, Bulog baru merealisasikan impor kedelai 56.000 ton dari AS melalui importir swasta. Kedelai impor itu akan dijual kepada produsen tempe/tahu Rp 12.000 per kg atau sesuai dengan harga acuan penjualan (HAP). Ketentuan soal harga itu diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No 11/2022 tentang HAP di Tingkat Konsumen untuk Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi. Selain impor, Badan Pangan Nasional bersama Kementan dan pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. (Yoga)

Pemerintah sedang merevisi tarif penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pungutan hasil perikanan pascaproduksi yang baru diberlakukan awal tahun ini. Penarikan pungutan hasil perikanan tersebut memberi kesempatan kepada pelaku usaha kapal perikanan melaporkan sendiri tangkapan ikannya. Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ukon Ahmad Furqon mengatakan, mulai Januari 2023, pemerintah memberlakukan penarikan PNBP pungutan hasil perikanan (PHP) pascaproduksi bagi kapal penangkap ikan yang memperoleh izin dari pemerintah pusat. Penarikan PNBP pungutan hasil perikanan pascaproduksi itu sejalan dengan pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur. Pengaturan PNBP pungutan hasil perikanan pascaproduksi tertuang dalam PP No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang Berlaku pada KKP. Meski PNBP pascaproduksi itu baru mulai diterapkan tahun ini, pemerintah tengah merevisi tariff pungutan tersebut sebagai respons atas keluhan sejumlah pelaku usaha terhadap indeks tarif pungutan yang dinilai memberatkan. ”Proses revisi sedang berjalan, tetapi karena levelnya adalah peraturan pemerintah, maka pembahasan butuh waktu,” ujarnya dalam Bincang Bahari ”Pengaturan PNBP Pascaproduksi”, di Jakarta, Kamis (19/1). Ukon menambahkan, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota memberi kesempatan pelaku usaha kapal penangkap ikan menghitung sendiri tangkapan ikan sebagai dasar penetapan tarif PNBP pascaproduksi.

Di samping itu, metode pungutan PNBP juga dapat dilakukan oleh aparat KKP. Penghitungan sendiri hasil produksi oleh pelaku usaha dilakukan secara manual dengan metode penimbangan ikan ataupun pengukuran palka. Hasil penghitungan lalu dimasukkan ke aplikasi penangkapan ikan terukur (e-PIT). Dari pendataan volume tangkapan, pelaku usaha akan mendapat hitungan tarif PNBP pungutan hasil perikanan yang wajib dibayarkan sebagai persyaratan untuk izin melaut berikutnya. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jateng Riswanto berharap penerapan PNBP pascaproduksi melalui e-PIT tidak menyandera kapal perikanan untuk berangkat melaut jika pungutan PNBP belum bisa dibayar pemilik kapal. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, Bandung, Yudi Nurul Ihsan menambahkan, peralihan PNBP praproduksi menjadi pascaproduksi diharapkan mampu memotivasi nelayan untuk lebih giat melaut. Indonesia memiliki potensi ikan melimpah, tetapi masih banyak problem dalam tata kelola dan tata niaga. Robani, pemilik kapal ikan di Karangsong, Indramayu, Jabar, berpendapat, harga acuan ikan yang ditetapkan pemerintah sebagai instrumen penghitungan PNBP dikhawatirkan tidak sesuai kondisi riil. Saatini, nelayan dihadapkan pada kualitas ikan yang belum memadai. Sebanyak 30-40 % tangkapan berkualitas buruk dengan harga jual di bawah standar. (Yoga)

Surutnya Sungai Mahakam di bagian hulu menaikkan harga kebutuhan pokok di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalitim. Harga beras 25 kilogram mencapai Rp  800.000 dan isi ulang elpiji 12 kilogram Rp 500.000. Wakil Bupati Mahakam Ulu Yohanes Avun, Kamis (19/1) mengatakan, barang-barang menjadi mahal karena distribusi sulit akibat sungai yang surut. Pembangunan jalan mendesak dilakukan. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan membangun dua fasilitas desalinasi air laut untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Pulau Bintan. Pelayanan air bersih di sana baru menjangkau 48 persen warga. Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kamis (19/1) mengatakan, Perumda Air Minum Tirta Kepri telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Tirta Bintan Perkasa untuk membangunnya. (Yoga)

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menyisir aset yang dianggap berkaitan dengan kasus PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri. Salah satu yang menjadi objek sitaan adalah saham yang terkait kedua kasus ini. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengungkapkan, pihaknya telah banyak melakukan penyitaan, baik itu aset Asabri maupun Jiwasraya. Penyitaan sejak kasus ini di proses penyidikan hingga eksekusi pengadilan. Kejaksaan Agung kini tercatat sebagai pemilik saham beredar di bursa. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 17 Januari 2023 memperlihatkan, setidaknya ada 23 emiten saham jadi milik Kejagung. Total nilai saham berdasarkan harga per 19 Januari sekitar Rp 4,25 triliun. Ada enam properti yang dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV. Nilai limit dari enam properti tersebut mencapai Rp 652,1 miliar. Dari objek yang dilelang, ada satu objek yang terjual yaitu Apartemen Pakubuwono Residence Tower Baswood dengan harga sebesar Rp 9,85 miliar.