JAKARTA, ID – PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/ capex) Rp 3,8 triliun tahun ini. Sumber dana capex Garuda berasal dari penawaran umum terbatas saham atau rights issue yang digelar Desember 2022. Di r ektur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menegaskan, dana hasil rights issue perseroan mencapai Rp 7,79 triliun dan setelah dikurangi biaya penawaran umum menjadi Rp 7,77 triliun. Dari jumlah itu, sebesar Rp 4,5 triliun untuk belanja modal dan Rp 3,29 triliun untuk operational expenditure (opex). Dia memerinci, alokasi capex terdiri atas maintenance & restoration Rp 3,6 triliun dan pemenuhan maintenance reserve Rp 900 miliar. Adapun opex dialokasikan untuk bahan bakar Rp 1,73 triliun, biaya sewa pesawat Rp 900 miliar, biaya restrukturisasi perseroan Rp 370 miliar, dan modal kerja lainnya Rp 298,47 miliar. (Yetede)

Perjuangan para pekerja rumah tangga (PRT) untuk mendapatkan pengakuan melalui hadirnya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mulai mendapat titik terang. Presiden Jokowi memerintahkan Menkumham serta Menaker untuk segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR terkait UU ini. Rabu pagi, di Istana Merdeka, Presiden Jokowi, didampingi Menaker Ida Fauziyah, menegaskan, pemerintah berupaya keras memberikan perlindungan terhadap PRT. Perlindungan perlu diberikan mengingat PRT di Indonesia diperkirakan berjumlah 4 juta jiwa rentan kehilangan hak-hak mereka sebagai pekerja. Presiden berharap UU PPRT segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi PRT, pemberi kerja, dan penyalur kerja.

Para PRT dan Koalisi Sipil UU Perlindungan PRT (UU PPRT) menilai, pernyataan Presiden tersebut merupakan jawaban atas kebuntuan proses legislasi Rancangan UU PPRT yang sudah berjalan 19 tahun. ”Ini memang baru permulaan untuk ke babak berikutnya. Semoga pimpinan DPR mendengar dan segera membahas RUU PPRT bersama pemerintah serta segera menemukan pemahaman bersama yang bisa diterima bersama. Pengesahan UU PPRT penting karena akan menjadi warisan bagi DPR dan Presiden,” ujar Lita Anggraini, Koordinator Nasional JALA PRT, Rabu (18/1) menanggapi pernyataan Presiden di Istana Merdeka, Rabu pagi. (Yoga)

Perusahaan teknologi Microsoft bersiap memangkas lebih banyak karyawan secara global sebagai bagian mengatasi situasi ekonomi yang sulit. Bloomberg melaporkan, pemutusan hubungan kerja diumumkan di divisi teknik Microsoft, Rabu (18/1). Sky News menyebutkan, sekitar 5 % dari 220.000 pekerja Microsoft akan terkena pemangkasan atau 10.000-12.000 orang. (Yoga)

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, di Davos, Swiss, Senin (16/1) mengawali acara tahunan WEF dengan Simpul Gordian, sebuah legenda Frigia dimana Simpul Gordian merupakan beberapa simpul tali yang saling terikat erat yang susah dibuat dan tak mudah dilepas. Simpul Gordian jadi gambaran situasi dunia yang penuh ketidakpastian saat ini. Ekonomi global tengah menghadapi meningkatnya risiko perpecahan yang dipicu konflik dagang AS-China dan perang Rusia-Ukraina. Fragmentasi itu muncul dalam bentuk pembatasan perdagangan, hambatan penyebaran teknologi, pembatasan lintas sektor yang memicu berkurangnya aliran modal, dan penurunan kerja sama internasional. Dalam skenario terbatas, fragmentasi perdagangan global bisa menyebabkan 0,2 % PDB global hilang. Dalam skenario parah, dunia akan kehilangan 7 % PDB. IMF mengajak para pembuat kebijakan dan pimpinan bisnis yang menghadiri WEF memecahkan tantangan Simpul Gordian dalam konteks terkini melalui pemikiran dengan sudat pandang berbeda (out of the box), yang kreatif, tegas, dan membangun.

Meski diperkirakan tak berdampak besar, rambatan Simpul Gordian dunia akan memengaruhi perlambatan ekonomi Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terdepresiasi, inflasi tinggi, dan pasar utama ekspor melemah sehingga berujung PHK di sejumlah industri padat karya berbasis ekspor. Terbaru, pada 16 Januari 2023, BPS merilis, inflasi tinggi imbas kenaikan harga pangan dan energi menyebabkan garis kemiskinan (GK) naik dari 9,54 % penduduk pada Maret 2022 menjadi 9,57 % pada September 2022, yang menunjukkan RI punya Simpul Gordian sendiri yang perlu dipecahkan. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah dan otoritas untuk mengatasi Simpul Gordian itu, seperti menaikkan suku bunga acuan, menambah cadangan devisa melalui devisa hasil ekspor, mencari pasar ekspor baru, memberikan jaring pengaman sosial, dan melanjutkan restrukturisasi kredit di sejumlah sektor. (Yoga)

Industri perbankan nasional diperkirakan tetap tumbuh signifikan ditengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi tahun ini. OJK memproyeksikan penyaluran kredit perbankan tahun 2023 sekitar 10-12 %. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae optimistis kinerja perbankan nasional bakal positif tahun ini. ”Menurut saya, capaian penyaluran kredit perbankan tahun ini tidak berbeda jauh dengan tahun lalu, yakni di kisaran 10-12 %. Kinerja kredit tahun lalu kami nilai turut mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5-5,3 %,” tutur Dian, Rabu (18/1).

Menurut Dian, kinerja perbankan kini telah pulih dan bahkan melampaui pencapaian sebelum pandemi Covid-19. Pertumbuhan kredit perbankan nasional per November 2022 mencapai 11,16 % secara tahunan (year on year/yoy). Adapun dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,78 %. ”Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) net turun menjadi 0,75 % dan pinjaman bermasalah (LAR) turun menjadi 15,12 %,” kata Dian. (Yoga)

Fokus pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2023 adalah meningkatkan kemampuan hingga memberikan keterampilan baru yang dibutuhkan oleh angkatan kerja usia produktif. Oleh karena itu, penerima manfaat program bisa berasal dari warga yang sedang mencari kerja, sudah bekerja, dan terkena dampak PHK. Program seperti ini perlu diimbangi dengan upaya pemerintah memperbaiki permintaan lapangan kerja. ”Kami tidak menjanjikan jaminan, seperti jaminan peserta bisa langsung terserap industri (pasar kerja) ataupun berwirausaha. Program ini menyiapkan suplai angkatan kerja,” ujar Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kurniasih Suditomo, Rabu (18/1) di Jakarta. Program Kartu Prakerja perlu dilihat sebagai upaya pemerintah memberikan ”beasiswa” pelatihan keterampilan dan keahlian kerja bagi angkatan kerja usia produktif 18-64 tahun.

Bagi siswa/mahasiswa tidak diperbolehkan ikut serta. Begitu pula dengan ASN, TNI, dan Polri juga dilarang. Lantaran pendekatannya adalah ”beasiswa” pelatihan, Kurniasih menjelaskan bahwa satu nomor induk kependudukan angkatan kerja usia produktif hanya boleh sekali berkesempatan menjadi penerima manfaat. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri berpendapat, isu ketenagakerjaan semestinya dilihat dari sisi permintaan dan suplai tenaga kerja. Kedua hal ini perlu berjalan seimbang. Sayangnya, pemerintah sering kali cenderung focus memperbaiki dari sisi suplai tenaga kerja. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna, mengatakan, pelaksanaan program Kartu Prakerja perlu bersinergi dengan perusahaan/industri untuk memastikan agar program berjalan efektif, terutama untuk membantu mengatasi pengangguran. Harapannya adalah agar penerima manfaat Kartu Prakerja dapat mudah terserap ke pasar kerja. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan mencatat, jumlah investor di pasar modal mencapai 10,3 juta single investor identification (SID) hingga akhir 2022 atau tumbuh 37,53 % dari 2021. ”Bank-bank yang merupakan agen penjual reksa dana terus menjual produk reksa dana, seperti untuk nasabah wealth management,” kata Direktur Investasi Schroders Investment Management Indonesia Irwanti, Rabu (18/1). (Yoga)

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo mengemukakan, pembiayaan perumahan bersubsidi bagi masyarakat sektor informal disalurkan lewat kredit pemilikan rumah dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). ”Akan ada 50.000 unit dari total alokasi FLPP tahun ini yang sebanyak 220.000 unit,” katanya, Rabu (18/1). (Yoga)

Warga Tangerang Selatan di kawasan Ciputat dan Pamulang mengeluhkan retribusi sampah yang mahal. Rini (40), warga Kedaung, Ciputat, Rabu (18/1) mengaku berat harus membayar retribusi sampah Rp 20.000 per bulan. Kadis Lingkungan Hidup Tangsel Wahyunoto Lukman menyatakan, sesuai Perda No 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah, retribusi berkisar Rp 5.000-Rp 10.000 per bulan, tergantung berat sampah yang dibuang. (Yoga)

Maju pantang mundur! Bertekad melakukan hilirisasi, pemerintah menambah deretan komoditas yang akan diolah di dalam negeri. Lewat delapan sektor prioritas, ada 21 komoditas yang akan dihilirisasi. Kekalahan gugatan di WTO atas larangan ekspor nikel tak menyurutkan rencana pemerintah untuk memperluas hilirisasi. Meski belum melakukan penyetopan ekspor secara rinci, pemerintah menyebut berdasarkan peta jalan alias roadmap kebijakan hilirisasi delapan sektor prioritas akan menciptakan peluang investasi US$ 545,3 miliar atau Rp 8.200 triliun (kurs Rp 15.200 per US$) hingga 2035. Perinciannya: dari sektor mineral dan batubara atau minerba akan mendatang dengan peluang investasi US$ 427,1 miliar. Adapun dari minyak dan gas bumi US$ 67,6 miliar, perkebunan, kelautan, perikanan, dan perhutanan US$ 50,6 miliar. "Bila komoditas ini dihilirisasi, ini berdampak pada penerimaan negara dan peningkatan neraca perdagangan," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers secara online di Davos, Swiss, Selasa (17/1).