JAKAR TA, ID - Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan melayangkan surat teguran kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Teguran itu terkait penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat No 561/ Kep.882-kesra/2022 tentang penyesuaian upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau  lebih pada perusahaan di Jabar. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan, pihaknya mendapatkan laporan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat bahwa di Jawa Barat terdapat SK yang dibuat  Gubernur Jawa Barat tentang pengupahan. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 yang mengatur tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Dia mengatakan, posisi Permenaker berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan SK Gubernur. (Yetede)

JAKARTA, ID – Fintech open finance, Brankas, membukukan 10 juta application programming interface (API) hit per bulan pada tahun 2022. Di tahun ini, perusahaan menargetkan jumlah mitra yang memanfaatkan solusi API tumbuh dua kali lipat. Country Manager Brankas di Indonesia Husni Fuad menyampaikan, setidaknya ada sebanyak 50 mitra demand side dan sekitar 10 institusi yang memanfaatkan solusi API dari Brankas. Jumlah itu diyakini akan terus meningkat seiring dengan besarnya potensi pasar yang ada. “Targetnya sih kalau bisnis tumbuh double. Karena potensinya besar. Hanya hambatannya adalah institusi dalam transformasi digital itu dari sisi teknologi itu sebenarnya ready, cuma mereka sedang mencari model bisnisnya akan seperti apa, itu yang sekarang sedang dicari,” kata Husni saat berkunjung ke Redaksi B Universe, di Jakarta, Rabu (18/1/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Dalam menghadapi tren pelemahan ekonomi global 2023, pemerintah menegaskan tetap optimistis dan waspada. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) fokus pada empat hal yakni inflasi, upaya menurunkan atau menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan angka stunting, dan mendorong investasi. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Indonesia mampu melalui berbagai tantangan tahun 2022 dengan sangat baik yang ditunjukkan dengan pemulihan ekonomi yang kuat, pandemi Covid-19 yang terkendali, dan kegiatan masyarakat sudah mulai pulih. Prestasi inilah yang menjadi bekal bagi Indonesia memasuk tahun 2023 dengan optimisme. Menkeu menjelaskan faktor yang dimaksud adalah inflasi tinggi karena harga komoditas, kenaikan suku bunga, dan konsekuensinya kepada pelemahan ekonomi. Untuk itu, ia menyampaikan bahwa terdapat empat hal yang menjadi fokus untuk tahun 2023. (Yetede)

JAKARTA, ID - Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) dan Majelis Wali Amanah (MWA) UPI berkomitmen untuk bersama-sama mengembangkan almamater untuk menjadikan UPI sebagai universitas kelas dunia. Karena itu, sangat penting bagi alumni untuk menjadi bagian MWA sebagai organ yang merepresentasikan seluruh pemangku kepentingan (stake holders) universitas. Komitmen tersebut mengemuka saat Ketua Umum IKA UPI Enggartiasto Lukita bertemu Ketua MWA UPI Agum Gumelar di kediamannya, Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu sore, 18 Januari 2023. Turut hadir mendampingi Enggartiasto antara lain Sekretaris Jenderal Najip Hendra SP dan sejumlah wakil ketua umum serta unsur wakil sekretaris jenderal dan wakil bendahara umum. Adapun Agum turut didampingi Sekretaris MWA UPI Tatang Muhtar.  “Hatur nuhun sudah berkenan menerima kami Pengurus Pusat IKA UPI, Pak Ketua. Ini pertemuan perdana IKA UPI dengan MWA. Ini periode ke-3,5 saya menjadi Ketua Umum IKA UPI, terpilih pada Kongres VI pada Agustus 2022. Adapun pengurus lain dilantik pada 28 Oktober 2023 di Kampus Bumi Siliwangi. Para pengurus berasal dari alumni berbagai angkatan yang juga turut memperhatikan keterwakilan fakultas, profesi, dan pertimbangan regenerasi kepengurusan. Lebih dari setengah Pengurus Pusat IKA UPI Masa Bakti 2022-2027 merupakan wajah baru dan juga fresh karena belum lama lulus dari UPI,” ungkap Enggar, sapaan Enggartiasto Lukita.(Yetede)

Guru Besar Tetap Ilmu Biologi Kedokteran Fakultas Kedokteran UI, Asmarinah di Jakarta, Selasa (17/1) menyampaikan, riset kedokteran presisi di Indonesia amat penting. Dengan berbagai suku dan etnis, varian genetik yang dimiliki bisa sangat beragam. ”Data genetik di Indonesia sangat ditunggu, dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain sebagai sumber ilmu pengetahuan, data itu bisa digunakan untuk basis pengembangan terapi yang lebih baik,” ujarnya. Dalam kedokteran presisi, terapi yang diberikan kepada seseorang tak hanya efektif dan efisien, tetapi juga menghindari efek samping. Dengan mengetahui faktor genetik seseorang, risiko penyakit serta respons pada obat bisa diketahui dengan baik. Jadi, terapi yang tak diperlukan bisa diketahui. Meski potensinya amat besar, lanjut Asmarinah, pengembangan dan penelitian terkait dengan kedokteran presisi membutuhkan upaya jangka panjang. Oleh sebab itu, keberlanjutan pengembangan kedokteran presisi jadi amat penting. Melalui inisiatif Biomedical and Genome Science Initiative (BGSi), pemerintah menyadari perkembangan kedokteran presisi diperlukan untuk layanan kesehatan masyarakat di masa depan. Hal itu juga jadi bentuk antisipasi dalam perkembangan kesehatan masyarakat.

”Yang terpenting dari inisiatif itu adalah implementasinya. Pengembangannya tak cukup hanya menyediakan alatnya, tetapi juga menyediakan sumber daya manusia. Selain itu, alat sequencing (pengurutan genom) membutuhkan reagen yang harganya mahal,” kata Asmarinah. Kerja sama sejumlah pihak pun diperlukan untuk mendukung pengembangan kedokteran presisi. Pemerintah diharapkan bisa memiliki kejelasan regulasi dalam integrasi layanan kesehatan berbasis genomik yang juga terkait dengan kedokteran presisi. Dengan demikian, pengumpulan data genomik pada masyarakat Indonesia terintegrasi dan tidak tumpang tindih. Menurut Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalusia, pengembangan BGSi membutuhkan kerja sama dari semua pihak terkait, seperti klinisi dan tenaga kesehatan, universitas, peneliti, perusahaan rintisan (start up), dan pelaku industri. ”BGSi sebagai katalisator kerja sama mendukung keterlibatan semua pihak. Kerja sama yang dibentuk BGSi bersifat inklusif, bukan eksklusif. BGSi akan melibatkan sumber daya manusia terbaik di Indonesia maupun diaspora,” ucapnya. Dalam pendanaannya, pemerintah menyiapkan anggaran melalui APBN. Selain itu, hibah dan kerja sama dengan sejumlah pihak donor, baik dalam maupun luar negeri, diperoleh untuk mendukung inisiatif tersebut. (Yoga)

Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 23,9 triliun untuk penyiapan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Terkait hal ini, pemerintah diingatkan menimbang sungguh-sungguh agar jangan ada program lebih penting yang dikorbankan untuk anggaran IKN. Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (17/1/2023), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan, program kerja Kementerian PUPR pada 2023, di antaranya untuk mendukung pembangunan IKN. Merujuk materi paparan Kementerian PUPR yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut, disiapkan untuk dukungan IKN Rp 10,38 triliun yang diambil dari anggaran di bidang Cipta Karya yang totalnya Rp 25,03 triliun. Selain itu, disiapkan Rp 1,12 triliun untuk IKN yang diambil dari anggaran di bidang sumber daya air yang totalnya Rp 41,95 triliun.

Menkeu Sri Mulyani, seusai sidang kabinet paripurna terkait evaluasi APBN 2022 serta Rencana Program dan Anggaran Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1), menyampaikan, pemerintah menyiapkan belanja untuk IKN sebesar Rp 23,9 triliun, dengan Rp 21 triliun diantaranya untuk infrastruktur. ”Belanja di dalam rangka IKN Rp 23,9 triliun, terutama untuk infrastrukturnya sebesar Rp 21 triliun,” kata Menkeu. Target prioritas 2023 di bidang Cipta Karya, antara lain pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum, termasuk instalasi pengolahan air dan jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum Sepaku di Kaltim demi mendukung IKN. Juga pembangunan instalasi pengolahan air limbah serta tempat pengolahan sampah terpadu untuk mendukung IKN. Berikutnya adalah pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan penataan Sumbu Kebangsaan.  (Yoga)

Bertambahnya jumlah penduduk miskin pada September 2022 dinilai menunjukkan pemulihan ekonomi yang masih timpang. Meski ada upaya meredam dampak inflasi melalui bantuan sosial, solusi jangka panjang dibutuhkan lewat penciptaan lapangan kerja yang layak dan perbaikan upah, khususnya di sektor-sektor rural yang masih banyak terdapat kantong kemiskinan. BPS mencatat, garis kemiskinan September 2022 meningkat seiring kenaikan harga BBM dan inflasi yang mendorong biaya hidup menjadi lebih mahal. Garis kemiskinan naik 5,95 % dari Rp 505.469 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 per kapita per bulan pada September 2022, tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Garis kemiskinan di perdesaan naik lebih tinggi, yaitu 5,98 %, sementara di perkotaan meningkat 5,92 %. Seiring dengan hal itu, jumlah orang miskin di desa bertambah lebih banyak ketimbang di kota.

Tingkat kemiskinan di perkotaan naik 0,03 % poin, di perdesaan naik 0,07 % poin. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (17/1) naiknya angka kemiskinan pada September 2022 serta semakin timpangnya tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 belum terjadi secara merata. Kendati pemerintah mencoba mengompensasi kenaikan harga BBM melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), bantuan itu belum sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di area perdesaan yang umumnya lebih susah dijangkau. Menurut Faisal, solusi jangka panjang dibutuhkan untuk menurunkan angka kemiskinan lewat perbaikan lapangan kerja dan peningkatan  pendapatan masyarakat, khususnya di sektor rural, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, yang paling banyak menyerap masyarakat miskin di desa. (Yoga)

Guna memperkuat industri perbankan menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi tahun ini, OJK mencanangkan sejumlah strategi, antara lain, mendorong penguatan permodalan dan peningkatan efisiensi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tahun 2023 masih akan diliputi ketidakpastian ekonomi domestik dan global, dipicu konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum menunjukkan akhir, inflasi dunia yang masih tinggi, dan normalisasi moneter kebijakan bank sentral yang bisa memicu arus modal keluar dari Tanah Air. ”Kami yakini perbankan tetap stabil. Namun, kami mendorong perbankan untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujar Dian pada webinar ”Tren Perbankan di Tahun 2023” yang diselenggarakan OJK Institute, di Jakarta, Selasa (17/1).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, perbankan perlu terus memperkuat permodalan. Ia berkata, saat ini hampir seluruh perbankan bisa memenuhi permodalan inti minimal Rp 3 triliun. Permodalan diperlukan untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi gejolak. Selain itu, perbankan perlu terus meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya. Untuk memperkuat daya tahan perbankan, OJK memperpanjang periode relaksasi kredit yang sebelumnya berakhir 31 Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024. Sektor yang mendapatkan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini adalah UMKM, sektor akomodasi, serta makanan-minuman. Selain itu, sektor industri dengan serapan tenaga kerja yang besar, seperti tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, juga mendapat perpanjangan. (Yoga)

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/1) mengatakan, saat ini hanya ada tiga perusahaan tambang yang menghasilkan tembaga, yakni PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan PT Batutua Tembaga Raya. Konsentrat tembaga baru diolah sebagian, yaitu 1 juta ton di PT Smelting Gresik, Jatim. Dari 3  juta ton konsentrat tembaga yang dihasilkan di Indonesia per tahunnya, praktis lebih banyak konsentrat yang diekspor ketimbang yang dimurnikan di dalam negeri. Sembari memperbesar kapasitas smelter tembaga di dalam negeri, industri hilirnya perlu disiapkan. ”Seperti produk kelistrikan, alat-alat medis dan kimia, otomotif, serta keperluan militer. Jadi, banyak sekali potensi dan itu perlu dikembangkan, baik pada industri manufaktur maupun industri antaranya. Ini yang perlu dipetakan,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, semangat hilirisasi, termasuk tembaga, yang dicanangkan pemerintah harus disambut pelaku industri hingga pemerintah melalui BUMN. Dengan demikian, setelah diolah menjadi katoda, tidak perlu diekspor lagi, tetapi dimanfaatkan di dalam negeri. Apalagi, kendaraan listrik dan baterainya, yang sedang dikembangkan pemerintah, memerlukan banyak tembaga. Pjs Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia Carmelita Hartoto menambahkan, pihaknya mendukung sekaligus berharap adanya hilirisasi sumber daya alam. Hal itu perlu dibarengi pembangunan industri untuk menyerap katoda tembaga guna meningkatkan konsumsi dalam negeri dari hasil hilirisasi. Sementara itu, proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik telah mencapai 51,7 %. Pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga ini mulai beroperasi pada Mei 2024. Agar pemanfaatan megaproyek Rp 45 triliun itu optimal, industri manufaktur tembaga di dalam negeri perlu didorong. (Yoga)

Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) membuka peluang dan memfasilitasi ekspor bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan target pasar Asia Tenggara. Ketua Umum DPP Hipmikindo Syahnan Phalipi, Selasa (17/1) di Banjarmasin, Kalsel, mengatakan, pendekatan untuk ekspor ke kawasan ASEAN dengan merangkul diaspora Indonesia. (Yoga)