BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa, meningkat 0,2 juta jiwa dibandingkan situasi Maret 2022. Kenaikan inflasi seiring kenaikan harga BBM dinilai memicu penambahan jumlah penduduk miskin. Guna mengerem angka kemiskinan, pemerintah dinilai perlu memastikan inflasi terkendali dan bantuan sosial tersalur tepat sasaran. Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya menyelesaikan prioritas nasional, termasuk penurunan kemiskinan ekstrem. Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (16/1) menyebutkan, dengan penambahan 0,2 juta jiwa, jumlah penduduk miskin mencapai 9,57 % total penduduk pada September 2022, meningkat dari Maret 2022 di 9,54 %.

Selain inflasi akibat kenaikan harga BBM, sejumlah hal terjadi pada triwulan III-2022, yaitu penurunan upah harian buruh tani dan PHK yang terjadi sepanjang September 2022. Selain itu, angkatan kerja yang terdampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terserap di pasar kerja. Upaya meredam dampak inflasi pada masyarakat sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk mengiringi keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni melalui program bantuan langsung tunai hingga subsidi upah. Namun, dampak kenaikan harga barang kebutuhan tak terhindarkan, termasuk bahan pangan Ekonom Center of Reformon Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, saat dihubungi, Senin, berpendapat, program penciptaan lapangan kerja juga penting. Tidak hanya menyuapi masyarakat dengan bantuan, tetapi bagaimana mendorong masyarakat mandiri dan berdikari secara ekonomi. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong program sejuta rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Meski demikian, pengembang perumahan meragukan penyediaan rumah rakyat bisa optimal jika belum ada penyesuaian harga rumah bersubsidi. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi program sejuta rumah pada tahun 2022 sebanyak 1.117.491 unit. Capaian pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebut terdiri dari 835.597 rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 281.894 rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah. Dari jumlah itu, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dibangun pengembang berjumlah 219.151 unit, sedangkan rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah yang dipasok pengembang 224.913 unit.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (DPPREI) Paulus Totok Lusida, Senin (16/1) mengemukakan, REI membangun 60 % atau 120.000 unit dari total unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang dipasok pengembang. Tahun ini pasokan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah terancam terhambat karena tidak kunjung ada penyesuaian harga rumah subsidi dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan harga bangunan, biaya operasional, dan upah pekerja bangunan dinilai membebani arus kas. ”Pengembang menunggu janji pemerintah menaikkan harga patokan rumah sederhana bersubsidi sebesar 7 5,” katanya. Jika pemerintah merealisasikan penyesuaian harga rumah sederhana bersubsidi, pengembang yang tergabung dalam REI mampu memasok 200.000 rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah 100.000 unit, tahun ini. (Yoga)

Sepanjang 2022, kinerja ekspor RI tumbuh impresif. Tahun ini, kinerja itu perlu dijaga di tengah perlambatan ekonomi sejumlah negara mitra dagang dan gejolak harga komoditas. Salah satu upayanya adalah mengejar perluasan pasar ekspor nontradisional. BPS, Senin (16/1) merilis, total ekspor RI selama Januari-Desember 2022 mencapai 291,98 miliar USD, sedangkan total impornya 237,52 miliar  USD. Hal itu membuat neraca perdagangan RI tahun lalu surplus 54,46 miliar USD. Ekspor nonmigas berkontribusi paling besar, yakni 94,51 % total ekspor sepanjang 2022. Kenaikan harga komoditas pangan dan energi,terutama batubara dan CPO, menjadi penopang utama. Tiga besar negara penyumbang surplus perdagangan RI sepanjang 2022 adalah AS, India, dan Filipina. BPS menunjukkan, ekspor Indonesia ke sejumlah negara nontradisional tumbuh signifikan. Hal itu bisa jadi modal menjaga kinerja ekspor di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan melambatnya perekonomian sejumlah mitra dagang utama RI tahun ini.

Kepala BPS Margo Juwono mengatakan, negara-negara pasar ekspor tradisional, seperti China, AS, India, dan Jepang, masih berkontribusi besar terhadap ekspor RI. Namun, ekspor RI ke sejumlah negara pasar ekspor nontradisional juga tumbuh impresif. Pada 2021, sebanyak 56 negara bukan pasar utama dari 240 negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia menyumbang ekspor nasional kurang dari 1 juta USD. Pada 2022, ekspor RI ke sejumlah negara tersebut meningkat cukup signifikan. Ekspor RI ke Bhutan, misalnya, naik 67,39 juta USD, sedangkan ke Botswana naik 3,72 juta USD. ”Ke depan, upaya memperluas pasar nontradisional ini diharapkan berlanjut sehingga dapat meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus memperkuat perekonomian. Perluasan penting agar RI tak bergantung pada pasar tradisional,” kata Margo. (Yoga)

Presiden Jokowi berharap para pelaku industri jasa keuangan mendukung hilirisasi industri. Para pelaku di sektor ini juga diajak menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menyampaikan hal itu dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1). Seusai pertemuan itu, Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Sunarso menyatakan, Presiden meminta industri jasa keuangan mendukung hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.

”Hilirisasi bagian dari point of no return, enggak bisa berhenti. Karena itu, industri perbankan berkomitmen mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian proses nilai tambah dinikmati rakyat Indonesia,” ujarnya. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kondisi perbankan bagus. Situasi pasar modal juga relatif baik. Pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11 %. ”Loan interest (bunga pinjaman)-nya juga bagus. DPK (dana pihak ketiga)-nya 9 %,” ujarnya. (Yoga)

Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar USD. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi 5,6 % secara tahunan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (16/1). (Yoga)

Kalimantan Utara menerima subsidi ongkos angkut pesawat perintis, baik orang maupun kargo, ke daerah terpencil sebesar Rp 40,9 miliar. Anggaran yang bersumber dari APBN itu meningkat dibandingkan alokasi tahun lalu Rp 39,9 miliar. ”Rinciannya, anggaran untuk penumpang sekitar Rp 29,1 miliar dan untuk barang sekitar Rp 11,6 miliar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara Andi Nasuha, Senin (16/1). (Yoga)

Beban yang harus ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertambah. Ini menyusul keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif layanan kesehatan di puskesmas, klinik dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Padahal, iuran masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dinaikkan. Artinya, kenaikan tarif layanan kesehatan itu sepenuhnya menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Alhasil, BPJS Kesehatan harus menyiapkan lebih banyak dana untuk membayar klaim layanan kesehatan yang diterima para pesertanya. "Ini merupakan kali pertama adanya kenaikan tarif layanan kapitasi yang akan diterima puskesmas/klinik/dokter praktek dari BPJS Kesehatan sejak 2016," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Senin (16/1). Dalam penyesuaian tarif ini, tenaga kesehatan (nakes) akan mendapatkan kapitasi/insentif/remunerasi yang lebih baik. Sementara peserta BPJS Kesehatan juga dipastikan akan mendapatkan peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan yang lebih prima. Menkes menyatakan, penyesuaian tarif ini merupakan hasil pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu). "Kenaikan tarif pelayanan kesehatan ini berkisar 9,5%," ujar Menkes.

Realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak hingga akhir Desember 2022 mencapai Rp 280,41 triliun. Angka tersebut naik 42,99% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, realisasi restitusi pada periode laporan masih didominasi oleh restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri yang mencapai Rp 223,83 triliun. Angka ini bahkan tumbuh 69,60% year on year (yoy). Selain PPN dalam negeri, restitusi pada periode laporan juga didominasi oleh restitusi pajak penghasilan (PPh) 25/29 sebesar Rp 47,84 triliun. Namun, angka tersebut terkontraksi 11,89% yoy. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institue (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, restitusi pajak memang terjadi setiap tahun lantaran pajak yang dibayar lebih besar dari nilai yang seharusnya terutang.

Setelah mencatatkan penurunan sejak Maret 2022, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir November 2022 kembali naik. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN Indonesia akhir November tahun lalu senilai US$ 392,6 miliar, naik 0,73% dari akhir bulan sebelumnya. Namun secara tahunan, ULN Indonesia pada periode itu mengalami kontraksi 5,6% year on year (yoy). Walaupun kontraksinya tak sedalam pada akhir Oktober 2022 yang sebesar 7,6% yoy. Secara terperinci, ULN pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar US$ 181,6 miliar, naik 1,06% dibanding akhir bulan sebelumnya dan turun 10,2% yoy. Perkembangan ULN pemerintah didorong sentimen positif kepercayaan pasar global tetap terjaga.

Tak seperti di tahun 2022, harga crude palm oil (CPO) alias minyak sawit mentah tahun ini diprediksi tak akan terlalu cemerlang. Harga CPO kembali bergerak di bawah RM 4.000 per ton dalam sepekan ini. Per Senin (16/1), harga CPO kontrak pengiriman Maret di Bursa Derivatif Malaysia meningkat 0,23% ke RM 3.850 per ton. Sebelumnya, Jumat (13/1), harga CPO ditutup di RM 3.841, harga terendah dalam tiga minggu. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, kombinasi permintaan CPO yang turun tajam dan nilai ringgit Malaysia yang menguat membuat tren harga minyak kelapa sawit melandai. "Namun, sentimen utama masih ada pada permintaan global yang lemah dan produksi yang tinggi,” ujar dia, Senin (16/1). Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuabi juga sepakat mengatakan, harga komoditas tahun 2023 tengah mengalami penurunan, termasuk CPO. Menurut dia, kenaikan harga CPO tahun lalu disebabkan pandemi Covid-19 dan adanya perang Ukraina, yang menyebabkan Rusia mengalami sanksi ekonomi. Ibrahim memperkirakan, harga CPO akan bergerak di level fundamental, yakni di RM 4.000. "Kebijakan B35 memang punya potensi menguatkan harga CPO, tetapi tak akan bertahan lama dan akan kembali di bawah RM 4000 per ton tahun ini," kata dia. Lukman pun sepakat menyebut jika realisasi B35 masih perlu pembuktian. Terlebih saat ini permintaan dari Eropa berpotensi terhenti. Dia memprediksi, harga CPO akan bergerak melemah di kisaran RM 2.800- RM 3.000 per ton di tahun ini.