Bertambahnya jumlah penduduk miskin pada September 2022 dinilai menunjukkan pemulihan ekonomi yang masih timpang. Meski ada upaya meredam dampak inflasi melalui bantuan sosial, solusi jangka panjang dibutuhkan lewat penciptaan lapangan kerja yang layak dan perbaikan upah, khususnya di sektor-sektor rural yang masih banyak terdapat kantong kemiskinan. BPS mencatat, garis kemiskinan September 2022 meningkat seiring kenaikan harga BBM dan inflasi yang mendorong biaya hidup menjadi lebih mahal. Garis kemiskinan naik 5,95 % dari Rp 505.469 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 per kapita per bulan pada September 2022, tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Garis kemiskinan di perdesaan naik lebih tinggi, yaitu 5,98 %, sementara di perkotaan meningkat 5,92 %. Seiring dengan hal itu, jumlah orang miskin di desa bertambah lebih banyak ketimbang di kota.

Tingkat kemiskinan di perkotaan naik 0,03 % poin, di perdesaan naik 0,07 % poin. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (17/1) naiknya angka kemiskinan pada September 2022 serta semakin timpangnya tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 belum terjadi secara merata. Kendati pemerintah mencoba mengompensasi kenaikan harga BBM melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), bantuan itu belum sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di area perdesaan yang umumnya lebih susah dijangkau. Menurut Faisal, solusi jangka panjang dibutuhkan untuk menurunkan angka kemiskinan lewat perbaikan lapangan kerja dan peningkatan  pendapatan masyarakat, khususnya di sektor rural, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, yang paling banyak menyerap masyarakat miskin di desa. (Yoga)

Guna memperkuat industri perbankan menghadapi berbagai ketidakpastian ekonomi tahun ini, OJK mencanangkan sejumlah strategi, antara lain, mendorong penguatan permodalan dan peningkatan efisiensi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, tahun 2023 masih akan diliputi ketidakpastian ekonomi domestik dan global, dipicu konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang belum menunjukkan akhir, inflasi dunia yang masih tinggi, dan normalisasi moneter kebijakan bank sentral yang bisa memicu arus modal keluar dari Tanah Air. ”Kami yakini perbankan tetap stabil. Namun, kami mendorong perbankan untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujar Dian pada webinar ”Tren Perbankan di Tahun 2023” yang diselenggarakan OJK Institute, di Jakarta, Selasa (17/1).

Untuk menghadapi tantangan tersebut, perbankan perlu terus memperkuat permodalan. Ia berkata, saat ini hampir seluruh perbankan bisa memenuhi permodalan inti minimal Rp 3 triliun. Permodalan diperlukan untuk meningkatkan ketahanan bank dalam menghadapi gejolak. Selain itu, perbankan perlu terus meningkatkan efisiensi dalam operasionalnya. Untuk memperkuat daya tahan perbankan, OJK memperpanjang periode relaksasi kredit yang sebelumnya berakhir 31 Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024. Sektor yang mendapatkan perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit ini adalah UMKM, sektor akomodasi, serta makanan-minuman. Selain itu, sektor industri dengan serapan tenaga kerja yang besar, seperti tekstil dan produk tekstil serta alas kaki, juga mendapat perpanjangan. (Yoga)

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/1) mengatakan, saat ini hanya ada tiga perusahaan tambang yang menghasilkan tembaga, yakni PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan PT Batutua Tembaga Raya. Konsentrat tembaga baru diolah sebagian, yaitu 1 juta ton di PT Smelting Gresik, Jatim. Dari 3  juta ton konsentrat tembaga yang dihasilkan di Indonesia per tahunnya, praktis lebih banyak konsentrat yang diekspor ketimbang yang dimurnikan di dalam negeri. Sembari memperbesar kapasitas smelter tembaga di dalam negeri, industri hilirnya perlu disiapkan. ”Seperti produk kelistrikan, alat-alat medis dan kimia, otomotif, serta keperluan militer. Jadi, banyak sekali potensi dan itu perlu dikembangkan, baik pada industri manufaktur maupun industri antaranya. Ini yang perlu dipetakan,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, semangat hilirisasi, termasuk tembaga, yang dicanangkan pemerintah harus disambut pelaku industri hingga pemerintah melalui BUMN. Dengan demikian, setelah diolah menjadi katoda, tidak perlu diekspor lagi, tetapi dimanfaatkan di dalam negeri. Apalagi, kendaraan listrik dan baterainya, yang sedang dikembangkan pemerintah, memerlukan banyak tembaga. Pjs Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia Carmelita Hartoto menambahkan, pihaknya mendukung sekaligus berharap adanya hilirisasi sumber daya alam. Hal itu perlu dibarengi pembangunan industri untuk menyerap katoda tembaga guna meningkatkan konsumsi dalam negeri dari hasil hilirisasi. Sementara itu, proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik telah mencapai 51,7 %. Pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga ini mulai beroperasi pada Mei 2024. Agar pemanfaatan megaproyek Rp 45 triliun itu optimal, industri manufaktur tembaga di dalam negeri perlu didorong. (Yoga)

Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (Hipmikindo) membuka peluang dan memfasilitasi ekspor bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan target pasar Asia Tenggara. Ketua Umum DPP Hipmikindo Syahnan Phalipi, Selasa (17/1) di Banjarmasin, Kalsel, mengatakan, pendekatan untuk ekspor ke kawasan ASEAN dengan merangkul diaspora Indonesia. (Yoga)

Dalam acara ”Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)”, Selasa (17/1) Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan masalah kepemimpinan dan bagaimana menyalurkan APBD secara tepat  sasaran. Menurut dia, peran APBD dan pemerintah daerah sangat penting dalam mengendalikan inflasi. Tahun lalu pihaknya  memberikan insentif kepada 36 daerah yang dianggap berhasil mengendalikan inflasi. (Yoga)

Pemerintah Kota Tangerang, Banten, memberikan diskon hingga 70 % untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan serta 25 % untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kebijakan itu berlaku mulai 16 Januari hingga 31 Maret 2023. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Selasa (17/1) mengatakan, ini upaya menekan laju inflasi dan salah satu program dalam rangka Hari Jadi Ke-30 Kota Tangerang. (Yoga)

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) September lalu membuat inflasi 2022 naik menjadi 5,51%. Dampaknya terhadap inflasi memang tidak sebesar kenaikan harga BBM sebelumnya. Rupanya, produsen yang masih menahan harga jual barang turut berperan terhadap laju inflasi 2022 yang masih tergolong rendah. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, hal itu terindikasi dari kenaikan biaya produksi di tingkat produsen yang mencapai 10,8% pada kuartal III-2022. Sementara inflasi indeks harga konsumen (IHK) masih bisa ditekan di bawah 6% yoy. Menurutnya, produsen melakukan langkah tersebut karena beberapa pertimbangan. Salah satunya khawatir akan terjadinya penurunan omzet jika harga jual naik. Sebab, tidak semua konsumen siap dengan penyesuaian harga.

Moncernya setoran pajak korporasi berupa pajak penghasilan (PPh) badan tahun lalu, bisa jadi tidak berlanjut pada tahun ini. Penyebabnya, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) diprediksi kembali berlanjut di tahun ini. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, kontribusi penerimaan PPh badan 2022 sebesar 19,9% dari realisasi total penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.716,8 triliun. Artinya, realisasi setoran PPh badan tahun lalu mencapai Rp 341,64 triliun, tumbuh 71,72% year on year (yoy). Bahkan, pertumbuhannya jauh lebih tinggi dibanding 2021 yang hanya 25,58% yoy. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kondisi tersebut menggambarkan korporasi mulai bangkit dan bahkan menyumbangkan penerimaan pajak lebih besar. Hal ini sejalan dengan pemulihan ekonomi domestik. Kondisi itu berpotensi kembali berlanjut tahun ini menyusul perlambatan ekonomi hingga ancaman resesi global. Sektor-sektor yang berorientasi ekspor pasti terdampak, sehingga dapat memicu gelombang PHK lanjutan di tahun ini. Pengamat Pajak Center for Indoensia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, gelombang PHK akan berdampak negatif terhadap setoran PPh badan. Sebaliknya, PPh 21 bisa jadi meningkat karena pemotongan pajak atas pembayaran pesangon. Di sisi lain, Fajry melihat, dampak positif PHK terhadap PPh 21, hanya terjadi beberapa bulan saja. Tapi secara keseluruhan dalam setahun, PHK akan berdampak negatif terhadap setoran PPh 21. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mengatakan, peningkatkan penerimaan PPh badan tidak hanya dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga kenaikan harga komoditas.

Langkah PT Indika Energy Tbk (INDY) menjalin kerjasama distribusi sepeda motor listrik dengan Damon Motors dinilai bakal mengerek kinerja emiten batubara ini. Pasalnya, Damon Motors merupakan salah satu produsen kendaraan listrik atau electrical vehicle (EV) terbesar di Kanada. Pada 12 Januari lalu, Damon Motors mengumumkan telah menjalin kemitraan dengan INDY. Emiten ini akan menjadi distributor sepeda motor listrik Damon di pasar Indonesia. "Kami meyakini kemitraan ini akan mempercepat strategi kami masuk ke pasar kendaraan listrik," ungkap Azis Armand, Vice President Director dan CEO Group Indika Energy. Analis Henan Putihrai Sekuritas Ezaridho Ibunatama menilai, upaya INDY memperbesar diversifikasi bisnis ke segmen non batubara bakal berdampak positif bagi kinerja. Terlebih, pemerintah terus mengembangkan industri EV di Tanah Air. Sepeda motor listrik tersebut merupakan produk generasi pertama INDY. "INDY juga membentuk usaha patungan lain di bisnis EV dengan menggandeng Foxconn untuk memproduksi bus listrik," kata Ezar, kemarin.

Pemerintah terus mempercepat pembangunan ibukota negara (IKN) Nusantara. Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (17/1), Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyebutkan, hingga kini ada 40 kegiatan konstruksi pembangunan infrastruktur di IKN yang sudah terkontrak, dengan nilai mencapai Rp 25,98 triliun, Geliat pembangunan proyek IKN tersebut tentu menjadi angin segar bagi emiten konstruksi. Terutama bagi BUMN konstruksi yang diproyeksi paling banyak dapat porsi proyek. Salah satunya PT Adhi Karya Tbk (ADHI). Farid Budiyanto, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, mengatakan, perolehan kontrak baru ADHI di tahun ini ditargetkan tumbuh 15%-20%, termasuk kontrak IKN. Hingga saat ini ADHI sudah mengerjakan beberapa proyek IKN. Di antaranya proyek gedung dan infrastruktur dengan total kontrak Rp 2,6 triliun. Selain ADHI, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) juga akan gencar memburu proyek-proyek IKN. SVP Corporate Secretary Waskita Karya Novianto Ari Nugroho mengatakan, emiten ini telah memenangkan tender proyek IKN sebesar Rp 4,16 triliun.