Restrukturisasi Melandai, Risiko Kredit Ikut Turun
Sejumlah bank menekan rasio kredit berisiko atau pembiayaan yang masuk pantauan di 2022 lalu. Alhasil, loan at risk (LaR) di bank-bank tersebut menurun.
LaR PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), misalnya, turun cukup signifikan dari 27% di 2021 menjadi di kisaran 23% pada 2022.
Direktur Risk Management Bank BTN Setiyo Wibowo menyatakan, dampaknya bagi bank khususnya dampak pada perbaikan yield dan net interest margin (NIM).
Perbaikan proses perkreditan telah berjalan dengan baik dan akan terus diperbaiki dengan teknologi digital. Di samping itu, tutur Setiyo, program restrukturisasi Covid-19 yang terus berkurang hingga bisa meningkatkan asset sales.
Portfolio kredit berkualitas rendah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga menurun 12,63% menjadi Rp 116 triliun per November 2022 dari posisi Desember 2021 Rp 147 triliun atau 17,75%. Artinya, ada perbaikan sekitar Rp 31 triliun.
SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat, prediksi resesi global akan berdampak pada kenaikan LAR perbankan. "Walau kenaikan tidak signifikan. Karena ekonomi kita sebenarnya masih terus mengalami pertumbuhan, mungkin kenaikan 1%-2% untuk LAR di 2023," kata Trioksa.
Menghindari Efek Geoekonomi
Belum tuntas tekanan akibat geopolitik yang disulut oleh perang Rusia-Ukraina, dunia kini menghadapi ancaman geoekonomi yang berisiko mendekatkan seluruh negara pada jurang resesi.Perubahan arah menuju ketegangan geoekonomi ditandai dengan dijadikannya sumber daya unggulan sebuah negara sebagai senjata untuk menekan yurisdiksi lain. Pergeseran ini pun menjadi isu besar yang akan dibahas dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 16—20 Januari 2023. Aroma geoekonomi ditandai dengan penggunaan komoditas energi sebagai senjata untuk mempertahankan sikap politik, di antaranya Rusia dan Amerika Serikat (AS) yang terus meningkatkan aksi saling ancam embargo.
Sinyal geoekonomi itu pun makin meningkatkan risiko ketidakpastian ekonomi dunia pada tahun ini, yang mengacu pada laporan Global Risks Report 2023 terbitan WEF, akan menghadai krisis biaya hidup dalam 2 tahun ke depan. Memuncaknya risiko resesi itu juga tergambar dalam survei kepala ekonom dari berbagai negara yang berkumpul di Davos jelang WEF 2023. Dalam laporan itu, dua pertiga dari seluruh ekonomi meyakini resesi terjadi pada tahun ini. Indonesia pun tak luput dari ancaman itu. Laporan WEF mencatat ada lima kendala yang bisa meningkatkan risiko resesi di Indonesia, yakni krisis utang, dampak konflik antarnegara, kenaikan inflasi yang berlanjut, ketimpangan digital, dan dampak Pemilu 2024 yang menyulut polarisasi masyarakat.
Akan tetapi, Presiden Joko Widodo, optimistis Indonesia mampu berkelit dari imbas ketidakpastian global mengingat berbagai indikator ekonomi sejauh ini cukup positif. Mulai dari inflasi, perdagangan, hingga investasi. Kepala Negara melihat ada banyak capaian positif pada ekonomi nasional tahun lalu, kendati dihadapkan pada sejumlah kegentingan global.
Pengawasan Market Conduct Perkuat Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen jasa keuangan memasuki era baru dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menegaskan salah satu tujuan OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 21/2011 tentang OJK. Amanat UU itu dijalankan sebagai prioritas utama oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tidak sampai disitu, OJK terus melakukan penguatan perlindungan konsumen dengan menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penguatan perlindungan konsumen pada POJK 6 ditunjukkan dalam lima prinsip dasar yaitu pertama, peningkatan literasi keuangan melalui program edukasi keuangan. Pondasi terbaik melindungi konsumen adalah peningkatan literasi keuangan masyarakat. Kedua, transparansi informasi. Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan konsumen didorong untuk saling menyampaikan informasi jelas dan benar ketika akan melakukan perjanjian atau transaksi di sektor jasa keuangan sehingga konsumen dapat memahami manfaat, risiko dan biaya dari produk yang dibeli. Ketiga, perlakuan adil dan perilaku bisnis bertanggung jawab. OJK juga mendorong PUJK untuk memperlakukan konsumen jasa keuangan dengan adil. Keempat adalah prinsip perlindungan aset, privasi dan perlindungan data konsumen. Usaha di sektor jasa keuangan merupakan bisnis kepercayaan, sehingga perlindungan aset, privasi dan perlindungan data konsumen juga sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kelima, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan PUJK didorong agar dilakukan secara cepat dan tepat untuk semakin melindungi konsumen.
ARUS KONTAINER 2023 : Pelindo Targetkan Kenaikan 3,3%
PT Pelindo Terminal Petikemas menargetkan arus peti kemas di seluruh pelabuhan milik induk usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sepanjang tahun ini naik tipis 3,3% menjadi 11,53 juta twenty foot equivalent unit. Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) Widyaswendra memaparkan jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian perusahaan sepanjang 2022 sebanyak 11,16 juta twenty foot equivalent units (TEUs). Adapun, arus peti kemas pada 2021 tercatat sebanyak 11,04 juta TEUs. “Prediksi kami pada 2022 akan ada kenaikan sekitar 5%—7% dari 2021. Namun, realisasinya naik sekitar 1,08%. Untuk tahun ini target kami kurang lebih sebanyak 11,53 juta TEUs,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (16/1). Sejumlah terminal peti kemas akan dipoles untuk meningkatkan produktivitas yang diharapkan dapat mengurangi waktu singgah kapal (port stay). Terminal peti kemas dimaksud meliputi TPK Jayapura, TPK Pantoloan, TPK Kupang, TPK Tarakan, TPK Kendari, dan TPK Bitung.
Ekositem EV Baterai Membutuhkan Insentif
JAKARTA, ID – Ekosistem baterai electric vehicle (EV) di Indonesia belum terbentuk. Dari enam tahapan pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai, baru smelter produk tambang yang sudah siap. Sedang yang lain, masih dalam tahap pembangunan, bahkan perencanaan. Pemerintah perlu segera memberikan insentif menarik guna mempercepat pembentukan ekosistem baterai EV. Untuk mempercepat pengambangan ekosistem baterai EV kata Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, pemerintah perlu memberikan insentif yang tepat. Insentif mobil listrik yang sedang dirancang pemerintah ini tidak sekadar mensyaratkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertentu. “Insentif harus efektif guna memperkuat ekosistem mobil listrk di dalam negeri, dengan sasaran menyerap hasil smelter perusahaan tambang yang sudah menelan investasi besar (seperti milik Freeport Indonesia yang mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun —Red),” katanya kepada Investor Daily, Senin (16/01/2023). (Yetede)
Investor Makin Rasional, Bursa Lebih Stabil
JAKARTA, ID— Kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah selama masa pandemi, 2020 hingga 2021, ikut mendongkrak jumlah investor di pasar modal. Namun, jumlah pemodal yang didominasi investor ritel membuat pasar pasar saham kurang stabil, diwarnai volatilitas yang cukup tinggi. Mulai tahun ini, pasar saham akan lebih stabil karena investor institusi akan lebih berperan. Lonjakan pemodal selama pandemi dipicu oleh penurunan suku bunga di berbagai negara. Untuk mengangkat daya beli masyarakat, bank sentral memangkas suku bunga dan pemerintah memberikan dana perlindungan sosial. Suku bunga rendah dan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi mendorong investor individu ke pasar saham dan kripto. Namun, ketika suku bunga sudah menanjak tinggi, pemodal besar mengalihkan investasi portofolio ke obligasi, termasuk obligasi negara. (Yetede)
Antam Finalisasi Proyek Baterai EV US$ 6 Miliar
JAKARTA, ID-PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) atau Antam tengah memfinalisasi kesepakatan investasi pengembangkan industri baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co Ltd (CBL), anak usaha CATL, dan LG Energy Solution (LGES) senilai US$ 6 miliar atau setara Rp 90 triliun. Kesepakatan proyek ini ditargetkan diteken tahun ini. Direktur pegambangan Usaha Antam Dolok Robert Silaban menjelaskan, kerja sama antara Antam,CBL dan LGES fokus pada sisi hulu (upstream) dari industri baterai EV. Sampai sekarang, conditional shares purchase agreement (CSPA) kerja sama ini segera rampung. Sebab, kata dia, masih ada beberapa kondisi dalam transaksi yang harus dinilai, terutama menyangkut reserved atau cadangan nikel yang kadarnya perlu dinaikkan. Hal ini yang Antam negosiasikan dengan CBL dan LGES. Dia menambahkan, semua pihak sudah sepakat untuk menjalin kerja sama, yakni di sisi hulu baterai EV. Di sisi lain, ada complement date atau long stop date yang terus dikejar. Sebab, investasi ini bergantung pada Tiongkok, sehingga perlu mendapatkan persetujuan dari Overseas Direct Invesment (ODI). (Yetede)
Surplus Neraca Perdagangan Perkuat Kurs Rupiah
JAKARTA, ID – Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin (16/1/2023) sore ditutup naik tajam didukung oleh surplus neraca perdagangan pada Desember 2022 dan revisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) oleh pemerintah. Rupiah ditutup menguat 104 poin atau 0,68% ke posisi Rp 15.045 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Jumat (13/1/2023) Rp 15.149 per dolar AS. “Surplus perdagangan bisa menambah suplai dolar AS di Tanah Air, apalagi ditambah dengan revisi kebijakan DHE,” kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra di Jakarta, Senin (16/1/2023) seperti dilansir Antara. Sementara itu, derdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Desember 2022 mengalami surplus US$ 3,89 miliar terutama berasal dari sektor nonmigas sebesar US$ 5,61 miliar, namun tereduksi oleh defisit sektor migas senilai US$ 1,72 miliar. (Yetede)
Sunarso: Himbara Tumbuh Agresif Tapi Hati-Hati di 2022
JAKARTA, ID – Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sampai dengan akhir 2022 mengaku memperoleh kinerja yang tumbuh positif cenderung agresif. Namun, kinerja agresif tersebut tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga kualitas aset terjaga baik. Ketua Himbara Sunarso mengatakan, saat berdialog dengan Presiden Joko Widodo, pihaknya bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan lainnya memberikan masukan sekaligus laporan yang dilakukan industri pada 2022. “Alhamdulillah dari sisi perbankan, terutama saya sebagai Ketua Himbara menyampaikan walaupun laporan keuangan belum diterbitkan, tapi Insya Allah tahun 2022 Himbara bisa melampauinya dengan sangat baik. Kinerja kami solid, terutama kami masih bisa tumbuh agresif tapi hati-hati,” ujar Sunarso di Istana Merdeka secara virtual, Senin (16/1/2023). Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) ini juga mengungkapkan bahwa kehati-hatian yang dilakukan terbukti dari kualitas aset yang dapat dikelola jauh membaik. Menurut dia, hal tersebut tak lepas dari kebijakan OJK juga, termasuk kebijakan memperpanjang masa relaksasi untuk menentukan aktiva produktif yang memang dibutuhkan. (Yetede)
Neraca Perdagangan 2022 Surplus US$ 54,46 Miliar
JAKARTA, ID — Meski sektor migas defisit US$ 24,39 miliar, neraca perdagangan Indonesia 2022 surplus US$ 54,46 miliar. Kontribusi terbesar surplus negara perdagangan adalah sektor nonmigas yang surplus US$ 78,85 miliar. Neraca perdagangan Indonesia Desember 2022 surplus US$ 3,89 miliar. Surplus perdagangan nonmigas sebesar US$ 5,61 miliar tergerus oleh defisit perdagangan sektor migas, US$ 1,72 miliar. Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan, laju ekspor secara kumulatif Indonesia Januari–Desember 2022 mencapai US$ 291,98 miliar, meningkat 26,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ekspor yang tinggi ditopang oleh ekspor nonmigas senilai US$ 275,96 miliar atau meningkat 25,80% (yoy), sedangkan untuk ekspor migas tercatat US$ 16,02 miliar atau meningkat 30,82% (yoy). “Jika dilihat dari sharenya ekspor nonmigas sepanjang Januari-Desember 2022 terbesar berasal dari bahan bakar mineral dengan total US$ 54,98 miliar, atau 19,92% dari total pangsa ekspor,” tutur Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono di Jakarta, Senin (16/1/2023). (Yetede)









