Sejumlah daerah di Indonesia mencatatkan kinerja penerimaan pajak yang ciamik sepanjang tahun lalu. Makin positifnya penerimaan pajak di daerah menjadi indikasi awal perekonomian di sejumlah daerah mulai menunjukkan pemulihan. Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), misalnya yang menunjukkan performa penerimaan pajak cukup baik sepanjang 2022. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatra Barat dan Jambi mencatat realisasi penerimaan pajak di Sumbar sebesar Rp5,55 triliun pada 2022. Capaian itu setara dengan 114,35% dari target Rp4,85 triliun. Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Retno Sri Sulistyani mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak di provinsi ini mengalami pertumbuhan 23,78% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Selain itu, imbuhnya, Program Pengampunan Sukarela (PPS) dan implementasi UU HPP juga turut berperan mendorong penerimaan pajak yang optimal sepanjang 2022. Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya-upaya terbaik dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Dia berharap melalui momentum pemulihan ekonomi, dan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam rangka meningkatkan kepatuhan, serta kontribusi para pelaku ekonomi dapat meningkatkan realisasi penerimaan dan kepatuhan pajak di Kanwil DJP Sumbar-Jambi. Tak hanya Sumbar, kinerja penerimaan pajak yang moncer juga ditunjukkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III yang berhasil menghimpun pajak Rp30,3 triliun atau 108,69% dari target pada tahun lalu. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Farid Bachtiar menyatakan, semua KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III juga mencapai penerimaan di atas 100%.

Dunia tengah dalam kondisi tidak baik-baik saja tahun ini. Di hari pertama 2023, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyatakan, kontraksi ekonomi tiga kekuatan besar ekonomi dunia—AS, Tiongkok, dan Uni Eropa—bakal menyeret sepertiga ekonomi dunia masuk ke jurang resesi pada tahun ini. Pekan lalu, Bank Dunia pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2023 menjadi 1,7%, turun hampir setengah dari estimasi yang disusun enam bulan lalu di angka 3%. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menilai, pesan dua lembaga multilateral itu sebagai peringatan yang serius dan perlu diantisipasi. “Kalau IMF mengatakan, 'Sepertiga dunia akan resesi’, pasti (target pertumbuhan ekonomi 5,3%) akan berubah. Di dalam implementasi pasti akan ada dampaknya ke Indonesia. Seberapa besar? Kita minimalkan. Tapi, statment IMF itu serius,” tegas Wamenkeu dalam wawancara khusus dengan wartawan Investor Daily Nasori dan Triyan Pangastuti di kantornya, Kamis (12/01/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Tahun ini investor disarankan untuk rebalancing instrumen investasi dan refocusing pada saham-saham berkapitalisasi besar (big caps) yang telah terdiskon. Kalangan analis optimistis bahwa indeks harga saham gabungan (IHSG) berlari kencang mulai semester II, karena kemungkinan penurunan suku bunga The Fed dan masifnya partai politik menggelontorkan dana kampanye. Pelemahan IHSG dan fenomena net sell yang melanda Bursa Efek Indonesia  selama Januari ini hanya bersifat sementara, tergiur mencari pasar regional yang sedang murah. Pasar saham diprediksi mulai bergairah pada akhir kuartal I-2023, dengan IHSG diperkirakan menembus 7.300. Secara moderat, tahun ini indeks  bisa mencapai 7.550, tapi bisa juga 8.400 jika resesi tidak seburuk yang diekspektasikan. Sementara itu, dari sisi fundamental makro ekonomi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hal itu tercermin pada neraca dagang yang konsisten surplus, fiskal solid dengan penerimaan pajak melampaui target, serta inflasi relatif terkendali. Jadi fenomena pasar saat ini lebih dipengaruhi oleh sentimen dan psikologis, ketimbang data fundamental. (Yetede)

Festival Koeli Kontrak di Kebun Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Sabtu-Minggu (14-15/1) menjadi pengobat rindu generasi ”Jawa Deli” pada kehidupan leluhur mereka. Pertunjukan kesenian rakyat ketoprak dor, pertunjukan yang lahir dari peradaban perkebunan tembakau, berjudul ”Sang Koeli Kontrak” menjadi puncak festival itu. Puluhan ribu kuli kontrak didatangkan dengan kapal dari Jawa ke Pelabuhan Belawan, Medan, pada awal 1900-an. Dalam buku berjudul Kuli yang ditulis MH Szekely-Lulofs digambarkan, para kuli kontrak awalnya terkejut melihat hutan belantara di Tanah Deli yang akan mereka buka menjadi perkebunan tembakau. Kepala Desa Saentis Asmawito mengenang, kakeknya menjadi salah seorang dari puluhan ribu kuli kontrak yang didatangkan dari Jawa. Ia kemudian menikah di Deli dan beranak pinak di daerah itu. Menurut Asmawito, sejarah kuli kontrak selain penuh perbudakan dan penderitaan juga membawa kemakmuran dan mengangkat mereka dari kemiskinan dan utang yang melilit di kampung halaman.

Bupati Serdang Bedagai periode 2013-2021, Soekirman, merupakan generasi ke-4 kuli kontrak. Kakek buyutnya berasal dari Purworejo, Jateng. Soekirman berhasil menjadi tokoh masyarakat karena pendidikan. Ia menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian USU. Ia menjadi konsultan pertanian organik hingga terpilih menjadi Wakil Bupati Serdang Bedagai pada 2005 dan menjadi bupati sejak 2013. Persaudaraan generasi kuli kontrak juga sangat kuat sampai muncul istilah ”Sedulur Tunggal Sekapal”. Falsafah itu menggambarkan bahwa mereka adalah saudara satu kapal yang membawa dari Jawa hingga Tanah Deli, berbulan-bulan, sehidup semati. Agus Susilo dan Ayub, salah satu penggagas Festival Koeli Kontrak, menyebut, festival itu jadi ziarah pada kehidupan kuli kontrak generasi awal. Festival merekonstruksi ulang metamorfosis kuli kontrak hingga ada yang menjadi bupati, rektor, dan pengusaha, (Yoga)

Ekstensifikasi pajak hendaknya mempertimbangkan banyak hal. Jangan sampai mendung perekonomian menjadi semakin gelap bagi sektor tertentu. Indonesia, di bawah gelayut mendung yang sama, juga merasakan dan mengalami kenaikanharga pangan serta harga minyak bumi dan alokasi belanja negara untuk kebutuhan di luar kebiasaan dalam rangka menghadapi pandemi. Namun, Indonesia mendapatkan pula berbagai hal baik, antara lain harga komoditas yang meningkat serta transformasi digital di berbagai sektor. Ekstensifikasi pajak adalah usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor dari luar, berupa memperluas atau menambah jumlah wajib pajak.

DJP Kemenkeu mempunyai bekal untuk ekstensifikasi pajak, di antaranya dari data pengintegrasian nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak. Bekal lain yang sedang disiapkan ialah mengoptimalkan pungutan pajak digital melibatkan lokapasar di dalam negeri sebagai pemungut pajak. Keterlibatan platform perdagangan elektronik di dalam negeri sebagai pemungut PPN atas transaksi barang dan jasa digital ini berdasarkan PP No 44 Tahun 2022, peraturan turunan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Upaya ekstensifikasi pajak demi mengejar target penerimaan perpajakan Rp 2.021,2 triliun tahun ini, hendaknya tidak berdampak meruntuhkan atau menekan kinerja sektor lain. Apalagi, ekstensifikasi itu dilakukan di bawah mendung perekonomian yang masih kelabu. (Yoga)

Selama 2022, terdapat 241 laporan tenaga kesehatan di sejumlah daerah yang belum menerima insentif penanganan pandemi Covid-19. Salah satu alasan keterlambatan pembayaran tersebut ialah mulai tahun 2022 insentif dibebankan kepada APBD. Demikian laporan yang dihimpun LaporCovid-19 yang disampaikan secara daring, Minggu (15/1) di Jakarta. Laporan tersebut berasal dari 18 provinsi. Provinsi dengan laporan terbanyak adalah Jabar (18), Jatim (14), DKI Jakarta (10), dan Jateng (4). Provinsi lainnya yang masuk dalam laporan, antara lain, Sumut, Bali, Lampung, Sumbar, dan Sulut. Laporan paling banyak dari rumah sakit swasta (43), rumah sakit milik pemerintah kota (12), rumah sakit milik pemprov (9), dan rumah sakit milik pemerintah pusat (8). Ada juga laporan dari puskesmas dan rumah sakit lapangan. ”Kendala penyaluran insentif paling banyak adalah insentif terhenti. Ada yang sudah dibayar di 2021,tetapi belum dibayar di 2022 walau sudah didata nama (tenaga kesehatan) sampai rekeningnya,” kata Koordinator Advokasi LaporCovid-19 Siswo Mulyartono.

Kendala pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) adalah perubahan kebijakan. Pada 2021 insentif nakes ditanggung pemerintah pusat. Pada 2022 insentif nakes di rumah sakit milik pemda dibebankan ke APBD. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, insentif nakes dibebankan ke APBD dan menjadi tanggung jawab daerah. ”Sudah ada permenkes tentang ini yang jadi kewajiban daerah,” katanya melalui pesan singkat. Kadis Kesehatan Kota Semarang M Abdul Hakam menyebutkan, pembayaran insentif tenaga kesehatan adalah kewajiban Kemenkes. Selama ini, dinas kesehatan di kabupaten/kota hanya bertugas memverifikasi dan memvalidasi data nakes. ”Penyaluran dana insentif dilakukan langsung ke rekening tenaga kesehatan,” katanya. Wiwik Dwi Pristiati dari Humas RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang mengatakan, pihak rumah sakit tidak pernah mendapatkan transfer dana insentif nakes baik dari Kemenkes maupun dinas kesehatan. (Yoga)

Pemerintah kini tengah menyederhanakan aturan peremajaan agar produktivitas kebun kelapa sawit dapat didongkrak. Permentan No 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit menyatakan peremajaan kelapa sawit dilakukan pada lahan dengan tanaman yang usianya lebih dari 25 tahun. Lahan yang diremajakan dalam program ini maksimal empat hektar per pekebun. Sekjen Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bertujuan meningkatkan produktivitas kelapa sawit sekaligus menjaga keseimbangan pangan dan energi. Namun, pelaksanaan PSR masih sangat lambat karena banyak kriteria dan standar yang cukup rumit untuk dipenuhi petani, di antaranya penentuan koordinat kebun petani, pembuatan surat pernyataan bahwa kebun tidak di areal gambut dan kawasan hutan lindung, serta verifikasi atas data itu.

Selama ini, banyak petani yang tidak memiliki kapasitas menentukan koordinat kebun berdasarkan citra satelit. ”Hal itu menyebabkan proses pendataan hingga verifikasi sangat panjang. Memakan waktu setengah tahun. Proses panjang itu membuat bibit sawit telanjur tua. Padahal, bibit sawit yang baik idealnya ditanam pada usia 11 bulan,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu (15/1). Menurut Darto, untuk lebih mempercepat proses, pemerintah perlu memiliki rencana strategis PSR. Misalnya, Kementan menyiapkan data petani sawit mandiri beserta koordinat kebun sehingga langsung bisa diverifikasi KLHK. ”Petani yang memiliki kebun di kawasan gambut dan hutan lindung jelas tidak perlu diproses, sedangkan yang sudah sesuai persyaratan langsung segera diproses PSR-nya,” katanya. (Yoga)

Jenis investasi yang paling memberikan imbal hasil tinggi adalah investasi pengetahuan dan keterampilan dalam berinvestasi. Banyak investor yang lupa bahwa berbagai pengetahuan merupakan salah satu jenis investasi juga. Tidak sedikit investor yang beranggapan bahwa berinvestasi hanya memerlukan modal berbentuk uang, tidak perlu berinvestasi berupa pengetahuan. Padahal, investasi  uang tanpa investasi pengetahuan sangat berisiko tinggi. Contohnya, membeli saham hanya karena ikut teman saja. Tanpa paham apakah saham itu memiliki fundamental yang baik, seperti bisnis yang berkembang, atau tanpa paham apakah saham tersebut sedang berada pada tren naik. Akibatnya, salah membeli saham dapat berakibat kehilangan modal. Pengetahuan ini didapatkan dari berbagai macam sumber, seperti kelas-kelas investasi berbayar atau komunitas.

Pengetahuan dapat pula dari sumber lain yang tidak berbayar, seperti media sosial, tetapi biasanya materi yang disampaikan tidak rinci seperti pada kelas berbayar. Memilih kelas investasi pun harus berhati-hati dengan mempertimbangkan banyak hal, seperti jumlah peserta yang sudah pernah mengikuti dan isi materinya. Untuk awal, investor ini dapat memulai dengan mengikuti kelas daring yang biasanya lebih murah. Beberapa komunitas menawarkan berbagai kelas on demand dengan biaya hanya Rp 100.000-an. Seiring pertambahan alokasi dana modal dan pertambahan strategi, tentu keterampilan yang diperlukan juga bertambah. Barulah investor tersebut merambah ke kelas lainnya. Investasi pengetahuan tidak hanya bermanfaat dalam hal berinvestasi saja, tetapi juga membentuk disiplin dan kemauan keras. (Yoga)

Pemerintah sedang gencar memburu pajak orang-orang kaya untuk mendongkrak penerimaan pajak. Ada Rp 4 triliun-Rp 5 triliun tambahan pemasukan yang berpotensi dikantongi dari kelompok terkaya itu. Celah penghindaran pajak perlu diantisipasi agar langkah ini berdampak signifikan pada penerimaan. Salah satu strategi menggenjot pemasukan pajak dari orang kaya adalah melalui menerapkan lapisan tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) baru untuk wajib pajak (WP) berpenghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun. Mulai tahun 2022, golongan superkaya alias crazy rich dikenai tarif PPh OP sebesar 35 % dari sebelumnya 30 %. Seiring itu, tarif pajak masyarakat menengah-bawah diringankan melalui menaikkan batas lapisan terbawah penghasilan kena pajak dari Rp 50 juta menjadi Rp 60 juta per tahun. Artinya, masyarakat dengan penghasilan tahunan Rp 50 juta-Rp 60 juta tidak lagi dikenai tarif PPh sebesar 15 % seperti dulu, tetapi 5 persen.

Strategi lain adalah menjadikan natura dan kenikmatan (imbalan barang dan fasilitas diluar uang) yang diterima karyawan bergaji tinggi sebagai obyek pajak penghasilan. Ini direncanakan berlaku mulai semester II tahun ini atau Juli 2023. Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo, Minggu (15/1) mengatakan, pemberlakuan tarif pajak progresif itu bertujuan memenuhi prinsip keadilan dalam perpajakan, yakni semakin besar penghasilan seseorang, ia akan dikenai tarif pajak lebih tinggi. Jumlah WP berpenghasilan di atas Rp 5 miliar yang tercatat di DJP Kemenkeu sebanyak 1.119 orang. Dengan jumlah tersebut, tambahan penerimaan pajak akibat berlakunya lapisan tarif 35 % adalah Rp 4 triliun-Rp 5 triliun. Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo mengatakan, ”Nanti akan kita lihat setelah SPT tahunan disampaikan, termasuk sebenarnya ada berapa banyak orang superkaya yang masuk golongan 35 % itu”. (Yoga)

Kinerja industri manufaktur diperkirakan bakal menggeliat kuat pada triwulan pertama tahun ini. Selain musim panen pertanian dan perkebunan, pertumbuhan industri manufaktur juga ditopang adanya bulan Ramadhan yang akan meningkatkan permintaan masyarakat. Berdasarkan Prompt Manufacturing Index (PMI) yang dirilis BI, kinerja industri manufaktur atau pengolahan pada triwulan I-2023 berada di level 53,3 %, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya, di 50,06 %. Indeks di atas 50 % menunjukkan sinyal ekspansi dunia usaha, sedangkan angka dibawah 50 % menunjukkan kontraksi. Dalam keterangannya akhir pekan lalu, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, seluruh subsektor industri pengolahan diperkirakan berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi terjadi pada subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki.

Perkiraan ekspansi dunia usaha juga tertuang dalam Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dirilis BI. Peningkatan kegiatan usaha diperkirakan terjadi pada sektor primer dan sekunder, antara lain sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan sejalan dengan masuknya musim panen yang dimulai pada Maret 2023. ”Sementara itu, peningkatan sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industry pengolahan sejalan dengan mulai meningkatnya permintaan yang didukung kapasitas penyimpanan dan ketersediaan sarana produksi,” ujar Erwin. Wakil Ketua Kadin Indonesia Shinta Kamdani juga memperkirakan kinerja dunia usaha pada triwulan pertama tahun ini lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. (Yoga)