Keputusan Pemerintah China mencabut semua kebijakan nihil Covid-19 dan membuka diri kembali dalam waktu singkat membawa harapan besar bagi kalangan investor dunia. Hanya saja, membuka diri terlalu cepat justru bisa memicu tekanan inflasi. Dampak pembukaan kembali China, negara berperekonomian terkuat kedua di dunia, di pasar-pasar keuangan ini sangat penting. Apalagi setelah China mengalami kerugian sampai dua digit tahun lalu karena inflasi dan suku bunga yang melonjak. Pasar negara berkembang, komoditas mata uang, minyak, perjalanan, dan perusahaan mewah Eropa disebut-sebut akan menjadi tumpuan China untuk memulihkan perekonomian. Perjalanan ini tidak akan mudah bagi China karena banyaknya persoalan yang akan dihadapi. China menghadapi lonjakan kasus Covid-19 meski dampak dari lonjakan ini pada perekonomian belum terasa. Namun, harga komoditas sudah naik. Ini menambah risiko inflasi bagi China. Untuk sementara ini, kalangan investor lebih memusatkan perhatian pada hal-hal positif sambil mengantisipasi lebih banyak langkah stimulus dari China. Selain itu, mereka berharap krisis kesehatan dan krisis ekonomi China akan mencapai puncaknya pada triwulan I-2023.

”Keputusan China membuka diri kembali terlihat cukup bagus. Ada banyak kredit dan stimulus fiskal yang dimasukkan China ke dalam sistem. Stimulus itu berhasil,” kata Edward Al Hussainy, analis suku bunga dan mata uang senior di Columbia Threadneedle, dikutip kantor berita Reuters, Jumat (13/1). Pembukaan kembali China juga menghilangkan risiko resesi. Goldman Sachs memperkirakan ekonomi zona euro tumbuh 0,6 % pada tahun ini dibandingkan perkiraan kontraksi sebelumnya. Kepala Investasi untuk Invetasi Inti di AXA Investment Managers Chris Iggo mengatakan, tingkat permintaan di China akan mengimbangi narasi di Barat bahwa permintaan konsumen dan pengeluaran bisnis melambat karena suku bunga naik. Amundi, mengatakan, pembukaan kembali China dapat menandai ”titik balik” untuk ekuitas pasar negara berkembang. Namun, dorongan dari pembukaan kembali China memunculkan kekhawatiran akan terjadinya inflasi. China merupakan importir minyak terkemuka dunia dan banyak komoditas lainnya. Harga minyak sudah naik 10 % sejak pertengahan Desember 2022 hingga 84 USD per barel. Pembukaan kembali China bisa mendorong Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga lebih lama karena inflasi euro sebagian besar didorong oleh energi. (Yoga)

Bermacam produk berbahan kulit karya mahasiswa Politeknik Akademi Teknologi Kulit Yogyakarta dipajang dalam kegiatan Leather Innofashion Expo di Gedung Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta, Gondokusuman, Yogyakarta, Jumat (13/1). Selain sebagai ajang unjuk karya, pameran ini juga untuk memperluas wawasan kewirausahaan para mahasiswa. (Yoga)

Laporan Bank Dunia, ”Global Economic Prospects”, Januari 2023, mengingatkan kian nyatanya risiko resesi ekonomi global pada tahun ini (Kompas, 12/1). Indonesia memang diprediksi masih tumbuh positif 4,8 %,tetapi bukan berarti steril dari dampak resesi atau perlambatan global. Ekonomi global diproyeksikan hanya tumbuh 1,7 %, turun dari prediksi semula 3 %. Negara maju diproyeksikan hanya tumbuh 0,5 %, dengan AS dan Uni Eropa diprediksi tumbuh 0,5 % dan nol %, China 4,3 %. Negara berkembang masih tumbuh positif, tapi menghadapi periode perlambatan yang panjang akibat beban utang dan investasi yang melemah. IMF melihat Indonesia ibarat cahaya dalam kegelapan ekonomi global di 2023. Daya tahan ekonomi Indonesia, menurut Bank Dunia, didukung fundamental makroekonomi yang sehat, reformasi structural di bidang administrasi dan perpajakan, serta laju konsumsi rumah tangga dan optimisme dunia usaha yang tetap terjaga. Yang perlu tetap diwaspadai adalah dampak pengetatan moneter di negara maju, yang bisa mengerek inflasi dan menekan ekonomi dalam negeri RI.

Perlambatan ekonomi China harus diantisipasi sebab China mitra dagang utama Indonesia. Peringkat utang yang membaik atau stabil, yang diberikan berbagai lembaga pemeringkat, juga menjadi modal tersendiri bagi Indonesia dalam mengakses pendanaan internasional dan menghadapi ketidakpastian global. Namun, harus tetap hati-hati mengingat suku bunga global masih tinggi. Pengelolaan fiskal yang prudent dan berhati-hati tak boleh kendur. Bank Dunia mengingatkan meningkatnya risiko utang semua negara berkembang. Dalam satu dekade terakhir, utang meningkat dua kali lipat lebih menjadi 9 triliun USD per akhir 2021. Sekitar 60 % negara termiskin mengalami gagal bayar utang atau terancam gagal bayar utang. Indonesia sendiri berada di peringkat ke-34 dari 50 negara berkembang dari sisi kerentanan utang, menurut Bloomberg, CMA, dan IMF. Angka utang luar negeri dan rasio utang Indonesia terhadap PDB terus membaik sejak Maret 2022. Struktur utang juga sehat, dengan 87,1 5 berupa utang jangka panjang. (Yoga)

Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) menyebutkan, populasi dunia telah melewati 8 miliar orang per 15 November 2022 dan mencapai 9,7 miliar orang pada 2050. Selama 25 tahun terakhir, populasi di bumi telah meningkat sepertiga atau 2,1 miliar orang. Populasi di Indonesia, 275 juta orang per semester I-2022 menurut BPS akan meningkat menjadi 288 juta orang pada 2050. Seiring bertambahnya populasi, kebutuhan dan penyediaan pangan dan energi setiap negara, termasuk Indonesia, akan meningkat. Tanpa diimbangi peningkatan produksi, pertarungan pangan dan energi bakal terjadi. Kondisi itu dikhawatirkan sejumlah kalangan tatkala Pemerintah Indonesia akan meningkatkan mandatori biodiesel dari B30 ke B35, pencampuran 35 % produk turunan minyak sawit, metil ester asam lemak (fatty acid methyl esters/FAME), dengan solar akan dimulai 1 Februari 2023. Dengan mandatori B35 itu, kebutuhan biodiesel tahun ini sebesar 13,14 juta kiloliter (4,640 juta ton), naik dari tahun lalu di 11 juta kiloliter (3,89 juta ton). Untuk memenuhi produksi biodiesel sebanyak itu, dibutuhkan CPO 13,15 juta kiloliter (4,643 juta ton).

Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Jumat (13/1) mengatakan, sepanjang 2019-2022, produksi CPO dan minyak inti sawit (PKO) stagnan, sekitar 51 juta ton, sedang konsumsi di dalam negeri terus meningkat dari 17,35 juta ton pada 2020 menjadi 19,5 juta ton pada 2022. Sementara ekspornya relatif stagnan di kisaran 33,5 juta ton-34 juta ton akibat dampak pandemi Covid-19 dan larangan ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya tahun lalu. ”Ke depan, permintaan domestik dan ekspor diperkirakan meningkat seiring pemulihan ekonomi, serta bertambahnya jumlah penduduk Indonesia dan dunia. Jika produksi minyak sawit masih stagnan, persaingan mendapatkan bahan baku untuk pangan dan energi berpotensi terjadi,” kata Eddy. Peneliti Bidang Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, berpendapat senada, ”Ditambah penerapan program B35 pada tahun ini, pertarungan pangan versus energi masih belum head to head. Produksinya masih mencukupi kebutuhan pangan dan energi, baik untuk pasar domestic maupun ekspor. Namun, jika tidak dibarengi peningkatan produksi, ke depan pertarungan pangan versus energy pasti bakal terjadi,” karena itu peningkatan produksi CPO dan PKO diperlukan untuk menjaga keseimbangan kebutuhan pangan dan energi. Salah satunya dengan meningkatkan program peremajaan sawit rakyat. (Yoga)

Negara yang berkapasitas memproduksi gula pangan cenderung melebarkan sayap untuk menghasilkan bahan bakar nabati atau BBN berbasis bioetanol. Indonesia pun tak mau ketinggalan. Bedanya, negara lain sudah mampu mengekspor gula pangannya, sedang Indonesia masih mengimpor. Contoh negara eksportir gula adalah Brasil dan India. Brasil memiliki kebijakan lentur (flexing policy) yang membuat negara itu dapat mengatur proporsi produksi bioetanol dan gula pangan berdasar pergerakan harga kedua komoditas itu di pasar internasional. Adapun India dalam dokumen Peta Jalan Pencampuran Bioetanol di India 2020-2025 yang diterbitkan Juni 2021 menyebutkan adanya skema insentif harga untuk mendorong penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar. Dirut PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani melihat peluang mengembangkan BBN berbasis bioetanol berdasarkan efisiensinya.

”Berdasarkan penelitian kami, produktivitas bioetanol (dari tebu) bisa mencapai 6-7 kiloliter per hektar atau lebih efisien dari produksi biodiesel,” katanya saat berkunjung ke kantor harian Kompas, Jakarta, Selasa (10/1). Rencana memproduksi bioetanol butuh perluasan lahan tebu. Ghani optimistis pemerintah dapat memberi jaminan penyediaan lahan untuk pengembangan bioetanol melalui rancangan perpres yang tengah digodok. Sekretaris Eksekutif Asosiasi Gula Indonesia Dwi Purnomo menyambut positif rancangan kebijakan tersebut. Dia menilai kebijakan itu perlu ditopang peta jalan yang melibatkan pelaku tebu/gula nasional dan kementerian/lembaga terkait. Kementerian ESDM menyiapkan rencana implementasi bioetanol E5 atau pencampuran etanol 5 % dan bensin 95 % mulai tahun ini. (Yoga)

Pemakaian bahan bakar nabati, baik bioetanol dari jagung dan tebu maupun biodiesel dari minyak kelapa sawit dan kedelai, telah meningkatkan pasokan energi sekaligus mengurangi dampak lingkungan dari bahan bakar fosil. Namun, tren yang berkembang itu beberapa kali dituding turut mendongkrak harga pangan. Penggunaan tanaman untuk energi mengundang perdebatan yang belum usai: prioritas untuk pangan atau bahan bakar? Ketika krisis pangan melanda dunia pada 2007-2008, pertumbuhan biofuel dinilai turut berkontribusi pada kenaikan harga pangan. Dewan Gandum Internasional melaporkan pertumbuhan 32 % penggunaan sereal untuk menghasilkan biofuel secara keseluruhan pada 2007-2008. Sebanyak 95 juta ton dari 100 juta ton jagung yang diperdagangkan dipakai untuk bahan bakar.

Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI) memperkirakan, permintaan etanol yang meningkat menyebabkan kenaikan harga pangan 30 % selama 2000-2007. Wakil Direktur Institut Ekonomi di Akademi Ilmu Sosial China Ling Zhu, dalam artikel ”Where Food and Energy Compete” di laman PBB, menyebut, total produksi pangan dunia pada 2000-2007 yang lebih rendah dari permintaan global menyebabkan turunnya stok pangan.  Di dalam negeri, situasi itu tecermin pada gejolak minyak goreng awal tahun lalu. Selain harga naik, minyak goring beringsut dari rak pedagang, sementara antrean pembeli minyak goreng bersubsidi makin panjang. Situasi itu terjadi di negeri penghasil minyak sawit terbesar di dunia! Ironi ini membuka lagi diskusi tentang urgensi pengembangan biodiesel. Perbalahan (perbantahan) tentang prioritas pangan atau energi bakal terus terjadi. (Yoga)

PT Adhi Commuter Properti Tbk akan meluncurkan proyek pengembangan apartemen di Cikunir 2, yaitu LRT City Cikunir. Hunian berkonsep kawasan berorientasi transit (TOD) itu terkoneksi dengan Stasiun LRT Cikunir. Dirut Adhi Commuter Properti Rizkan Firman, Jumat (13/1) mengatakan, apartemen berbasis TOD kian diminati. Sepanjang 2022, perseroan mencatat pendapatan prapenjualan Rp 1,25 triliun. (Yoga)

Dua badan usaha milik daerah (BUMD) menjadi pelaksana pekerjaan perapian dan penataan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT). Namun, kinerja kedua BUMD tersebut dinilai belum maksimal sehingga akan dievaluasi. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menegaskan hal tersebut, Jumat (13/1). Untuk pekerjaan merapikan dan penataan SJUT itu, DKI menunjuk dan menugaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PD Sarana Jaya. (Yoga)

Peringkat utang Indonesia yang sejauh ini masih dalam penilaian stabil menjadi modal baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah perlu tetap proporsional dalam menerbitkan surat utang untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan fiskal serta menekan risiko peningkatan rasio utang dan beban bunga utang pada 2023. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional masih mempertahankan peringkat utang Indonesia di level stabil, seperti Fitch yang memberikan peringkat BBB (investment grade) pada 14 Desember 2022. Hal itu didorong oleh prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih baik dalam jangka menengah dan rasio utang pemerintah yang tetap dalam batas aman. Pada 27April 2022, Standard and Poor’s (S&P) juga meningkatkan proyeksi utang Indonesia menjadi stabil dari sebelumnya negatif dan mempertahankan peringkat Indonesia di level BBB.

Hal ini didasarkan pada prospek pertumbuhan ekonomi yang solid dan konsolidasi kebijakan fiskal yang bertahap dilakukan oleh pemerintah. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, Kamis (12/1) mengatakan, peringkat utang yang masih terjaga menjadi modal yang baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global tahun ini. Hal itu akan mendorong kepercayaan investor terhadap profil kredit Indonesia dan pasar surat utang pemerintah. ”Peringkat yang baik ini akan berdampak terhadap potensi imbal hasil (yield) yang ditawarkan pemerintah nantinya. Semakin tinggi peringkat utang kita, imbal hasil yang ditawarkan pemerintah pun bisa lebih kompetitif,” katanya saat dihubungi. Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menambahkan, profil utang Indonesia yang stabil mencerminkan kondisi fiskal yang masih cukup akuntabel. Dengan peringkat utang yang baik dan risiko yang terkendali, Indonesia bisa memiliki suku bunga pinjaman lebih rendah. (Yoga)

Pemerintah merencanakan pengurangan pejabat struktural dan tenaga administrasi demi penyederhanaan birokrasi. Menpan dan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah menyempurnakan aturan mengenai penilaian kinerja untuk menyederhanakan birokrasi. ”Aturannya sudah selesai, tinggal tunggu nomor untuk diundangkan,” ujar Azwar Anas seusai mengikuti rapat Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang dipimpin Wapres Ma’ruf Amin, Kamis (12/1) di Istana Wapres, Jakarta.

Penyederhanaan birokrasi ini dinilai penting karena ASN tenaga administrasi kini mencapai 1,1 juta orang. Penyederhanaan salah satunya dilakukan dengan mengalihkan pejabat structural dan tenaga administrasi menjadi pegawai fungsional. Selain itu juga dengan mengoptimalkan digitalisasi dalam pelayanan publik. Dengan digitalisasi, jumlah tenaga administrasi yang diperlukan berkurang 30 % dalam lima tahun. Kendati demikian, Azwar Anas menegaskan, tidak ada pensiun dini dalam pengurangan tenaga administrasi ini. Pemerintah akan memberikan pendidikan serta pelatihan meningkatkan keterampilan dan kapasitas sehingga lahir pegawai fungsional yang mumpuni. (Yoga)