Kejar Perluasan Pasar Ekspor Nontradisional
Sepanjang 2022, kinerja ekspor RI tumbuh impresif. Tahun ini, kinerja itu perlu dijaga di tengah perlambatan ekonomi sejumlah negara mitra dagang dan gejolak harga komoditas. Salah satu upayanya adalah mengejar perluasan pasar ekspor nontradisional. BPS, Senin (16/1) merilis, total ekspor RI selama Januari-Desember 2022 mencapai 291,98 miliar USD, sedangkan total impornya 237,52 miliar USD. Hal itu membuat neraca perdagangan RI tahun lalu surplus 54,46 miliar USD. Ekspor nonmigas berkontribusi paling besar, yakni 94,51 % total ekspor sepanjang 2022. Kenaikan harga komoditas pangan dan energi,terutama batubara dan CPO, menjadi penopang utama. Tiga besar negara penyumbang surplus perdagangan RI sepanjang 2022 adalah AS, India, dan Filipina. BPS menunjukkan, ekspor Indonesia ke sejumlah negara nontradisional tumbuh signifikan. Hal itu bisa jadi modal menjaga kinerja ekspor di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global dan melambatnya perekonomian sejumlah mitra dagang utama RI tahun ini.
Kepala BPS Margo Juwono mengatakan, negara-negara pasar ekspor tradisional, seperti China, AS, India, dan Jepang, masih berkontribusi besar terhadap ekspor RI. Namun, ekspor RI ke sejumlah negara pasar ekspor nontradisional juga tumbuh impresif. Pada 2021, sebanyak 56 negara bukan pasar utama dari 240 negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia menyumbang ekspor nasional kurang dari 1 juta USD. Pada 2022, ekspor RI ke sejumlah negara tersebut meningkat cukup signifikan. Ekspor RI ke Bhutan, misalnya, naik 67,39 juta USD, sedangkan ke Botswana naik 3,72 juta USD. ”Ke depan, upaya memperluas pasar nontradisional ini diharapkan berlanjut sehingga dapat meningkatkan produksi dalam negeri sekaligus memperkuat perekonomian. Perluasan penting agar RI tak bergantung pada pasar tradisional,” kata Margo. (Yoga)
Pelaku Industri Keuangan Diminta Dukung Hilirisasi
Presiden Jokowi berharap para pelaku industri jasa keuangan mendukung hilirisasi industri. Para pelaku di sektor ini juga diajak menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menyampaikan hal itu dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1). Seusai pertemuan itu, Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Sunarso menyatakan, Presiden meminta industri jasa keuangan mendukung hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.
”Hilirisasi bagian dari point of no return, enggak bisa berhenti. Karena itu, industri perbankan berkomitmen mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian proses nilai tambah dinikmati rakyat Indonesia,” ujarnya. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kondisi perbankan bagus. Situasi pasar modal juga relatif baik. Pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11 %. ”Loan interest (bunga pinjaman)-nya juga bagus. DPK (dana pihak ketiga)-nya 9 %,” ujarnya. (Yoga)
Utang Luar Negeri Menurun
Posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir November 2022 tercatat sebesar 392,6 miliar USD. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan utang luar negeri Indonesia pada November 2022 mengalami kontraksi 5,6 % secara tahunan. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (16/1). (Yoga)
Rp 40 Miliar, Subsidi Ongkos Angkut di Kaltara
Kalimantan Utara menerima subsidi ongkos angkut pesawat perintis, baik orang maupun kargo, ke daerah terpencil sebesar Rp 40,9 miliar. Anggaran yang bersumber dari APBN itu meningkat dibandingkan alokasi tahun lalu Rp 39,9 miliar. ”Rinciannya, anggaran untuk penumpang sekitar Rp 29,1 miliar dan untuk barang sekitar Rp 11,6 miliar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara Andi Nasuha, Senin (16/1). (Yoga)
Tarif Layanan Kesehatan Naik, Beban BPJS Kian Berat
Beban yang harus ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertambah. Ini menyusul keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif layanan kesehatan di puskesmas, klinik dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Padahal, iuran masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dinaikkan. Artinya, kenaikan tarif layanan kesehatan itu sepenuhnya menjadi tanggungan BPJS Kesehatan.
Alhasil, BPJS Kesehatan harus menyiapkan lebih banyak dana untuk membayar klaim layanan kesehatan yang diterima para pesertanya.
"Ini merupakan kali pertama adanya kenaikan tarif layanan kapitasi yang akan diterima puskesmas/klinik/dokter praktek dari BPJS Kesehatan sejak 2016," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Senin (16/1).
Dalam penyesuaian tarif ini, tenaga kesehatan (nakes) akan mendapatkan kapitasi/insentif/remunerasi yang lebih baik. Sementara peserta BPJS Kesehatan juga dipastikan akan mendapatkan peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan yang lebih prima.
Menkes menyatakan, penyesuaian tarif ini merupakan hasil pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu). "Kenaikan tarif pelayanan kesehatan ini berkisar 9,5%," ujar Menkes.
Restitusi Pajak Makin Meningkat
Realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak hingga akhir Desember 2022 mencapai Rp 280,41 triliun. Angka tersebut naik 42,99% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, realisasi restitusi pada periode laporan masih didominasi oleh restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri yang mencapai Rp 223,83 triliun. Angka ini bahkan tumbuh 69,60% year on year (yoy).
Selain PPN dalam negeri, restitusi pada periode laporan juga didominasi oleh restitusi pajak penghasilan (PPh) 25/29 sebesar Rp 47,84 triliun. Namun, angka tersebut terkontraksi 11,89% yoy.
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institue (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, restitusi pajak memang terjadi setiap tahun lantaran pajak yang dibayar lebih besar dari nilai yang seharusnya terutang.
ULN Indonesia November 2022 Naik Jadi US$ 392 M
Setelah mencatatkan penurunan sejak Maret 2022, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir November 2022 kembali naik. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN Indonesia akhir November tahun lalu senilai US$ 392,6 miliar, naik 0,73% dari akhir bulan sebelumnya.
Namun secara tahunan, ULN Indonesia pada periode itu mengalami kontraksi 5,6%
year on year
(yoy). Walaupun kontraksinya tak sedalam pada akhir Oktober 2022 yang sebesar 7,6% yoy. Secara terperinci, ULN pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar US$ 181,6 miliar, naik 1,06% dibanding akhir bulan sebelumnya dan turun 10,2% yoy. Perkembangan ULN pemerintah didorong sentimen positif kepercayaan pasar global tetap terjaga.
Permintaan Turun, Awal Harga CPO Turun ke Bawah RM 3.000
Tak seperti di tahun 2022, harga crude palm oil (CPO) alias minyak sawit mentah tahun ini diprediksi tak akan terlalu cemerlang. Harga CPO kembali bergerak di bawah RM 4.000 per ton dalam sepekan ini.
Per Senin (16/1), harga CPO kontrak pengiriman Maret di Bursa Derivatif Malaysia meningkat 0,23% ke RM 3.850 per ton. Sebelumnya, Jumat (13/1), harga CPO ditutup di RM 3.841, harga terendah dalam tiga minggu.
Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, kombinasi permintaan CPO yang turun tajam dan nilai ringgit Malaysia yang menguat membuat tren harga minyak kelapa sawit melandai. "Namun, sentimen utama masih ada pada permintaan global yang lemah dan produksi yang tinggi,” ujar dia, Senin (16/1).
Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuabi juga sepakat mengatakan, harga komoditas tahun 2023 tengah mengalami penurunan, termasuk CPO. Menurut dia, kenaikan harga CPO tahun lalu disebabkan pandemi Covid-19 dan adanya perang Ukraina, yang menyebabkan Rusia mengalami sanksi ekonomi.
Ibrahim memperkirakan, harga CPO akan bergerak di level fundamental, yakni di RM 4.000. "Kebijakan B35 memang punya potensi menguatkan harga CPO, tetapi tak akan bertahan lama dan akan kembali di bawah RM 4000 per ton tahun ini," kata dia.
Lukman pun sepakat menyebut jika realisasi B35 masih perlu pembuktian. Terlebih saat ini permintaan dari Eropa berpotensi terhenti. Dia memprediksi, harga CPO akan bergerak melemah di kisaran RM 2.800- RM 3.000 per ton di tahun ini.
Restrukturisasi Melandai, Risiko Kredit Ikut Turun
Sejumlah bank menekan rasio kredit berisiko atau pembiayaan yang masuk pantauan di 2022 lalu. Alhasil, loan at risk (LaR) di bank-bank tersebut menurun.
LaR PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), misalnya, turun cukup signifikan dari 27% di 2021 menjadi di kisaran 23% pada 2022.
Direktur Risk Management Bank BTN Setiyo Wibowo menyatakan, dampaknya bagi bank khususnya dampak pada perbaikan yield dan net interest margin (NIM).
Perbaikan proses perkreditan telah berjalan dengan baik dan akan terus diperbaiki dengan teknologi digital. Di samping itu, tutur Setiyo, program restrukturisasi Covid-19 yang terus berkurang hingga bisa meningkatkan asset sales.
Portfolio kredit berkualitas rendah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga menurun 12,63% menjadi Rp 116 triliun per November 2022 dari posisi Desember 2021 Rp 147 triliun atau 17,75%. Artinya, ada perbaikan sekitar Rp 31 triliun.
SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat, prediksi resesi global akan berdampak pada kenaikan LAR perbankan. "Walau kenaikan tidak signifikan. Karena ekonomi kita sebenarnya masih terus mengalami pertumbuhan, mungkin kenaikan 1%-2% untuk LAR di 2023," kata Trioksa.
Menghindari Efek Geoekonomi
Belum tuntas tekanan akibat geopolitik yang disulut oleh perang Rusia-Ukraina, dunia kini menghadapi ancaman geoekonomi yang berisiko mendekatkan seluruh negara pada jurang resesi.Perubahan arah menuju ketegangan geoekonomi ditandai dengan dijadikannya sumber daya unggulan sebuah negara sebagai senjata untuk menekan yurisdiksi lain. Pergeseran ini pun menjadi isu besar yang akan dibahas dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 16—20 Januari 2023. Aroma geoekonomi ditandai dengan penggunaan komoditas energi sebagai senjata untuk mempertahankan sikap politik, di antaranya Rusia dan Amerika Serikat (AS) yang terus meningkatkan aksi saling ancam embargo.
Sinyal geoekonomi itu pun makin meningkatkan risiko ketidakpastian ekonomi dunia pada tahun ini, yang mengacu pada laporan Global Risks Report 2023 terbitan WEF, akan menghadai krisis biaya hidup dalam 2 tahun ke depan. Memuncaknya risiko resesi itu juga tergambar dalam survei kepala ekonom dari berbagai negara yang berkumpul di Davos jelang WEF 2023. Dalam laporan itu, dua pertiga dari seluruh ekonomi meyakini resesi terjadi pada tahun ini. Indonesia pun tak luput dari ancaman itu. Laporan WEF mencatat ada lima kendala yang bisa meningkatkan risiko resesi di Indonesia, yakni krisis utang, dampak konflik antarnegara, kenaikan inflasi yang berlanjut, ketimpangan digital, dan dampak Pemilu 2024 yang menyulut polarisasi masyarakat.
Akan tetapi, Presiden Joko Widodo, optimistis Indonesia mampu berkelit dari imbas ketidakpastian global mengingat berbagai indikator ekonomi sejauh ini cukup positif. Mulai dari inflasi, perdagangan, hingga investasi. Kepala Negara melihat ada banyak capaian positif pada ekonomi nasional tahun lalu, kendati dihadapkan pada sejumlah kegentingan global.









