Kemudahan fasilitas yang ditawarkan oleh penyedia layanan Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater, memang memikat masyarakat. Namun, risiko membayangi bisnis keuangan berbasis digital itu. Jumlah pengguna fasilitas BNPL yang mencapai 33,55 juta hingga kuartal III/2022 dengan debitur mencapai hampir 13 juta, membentuk outstanding pembiayaan sebesar Rp15,63 triliun. Dari nilai pembiayaan BNPL itu, terdapat 4,19% dalam bentuk pinjaman macet. Jumlah kredit bermasalah di BNPL memang turun dari sebelumnya yang sempat menyentuh 6,67%. Penurunan itu dipengaruhi oleh beberapa hal.

Pekan lalu, kita kembali dihebohkan dengan rencana Tesla Inc., berinvestasi di Indonesia. Tesla, produsen mobil listrik milik Elon Musk, dan Pemerintah Indonesia dikabarkan mendekati kata sepakat untuk membangun fasilitas produksi di Indonesia. Tesla berencana membangun pabrik mobil listrik dengan kapasitas produksi 1 juta unit per tahun. Fasilitas yang akan dibangun juga bakal melayani berbagai fungsi, termasuk produksi dan rantai pasok. Hubungan dengan Tesla memang dijalin pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, Presiden Joko Widodo sempat menyambangi Elon Musk langsung di markas SpaceX di Boca Chica, Texas, Amerika Serikat. Kondisi pasar Indonesia yang atraktif juga tecermin dari komitmen investasi untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari LG yang mencapai US$8,9 miliar, dan CATL senilai US$5,2 miliar. Selain itu, ada juga Foxconn yang menyiapkan modal sebanyak US$8 miliar, dan Hyundai Motor senilai US$1,5 miliar. Namun, dari sederet komitmen dan minat investasi yang telah disampaikan pemerintah selama ini, belum semua yang terealisasi. Padahal, permintaan akan kendaraan listrik akan terus meningkat.

Inovasi di layanan keuangan digital yang makin marak belakangan, memunculkan berbagai model bisnis baru. Salah satu yang tumbuh pesat yakni Buy Now Pay Later (BNPL) atau paylater. Layanan ini menjadi opsi menarik bagi masyarakat untuk melakukan pembayaran. BNPL atau paylater merupakan fasilitas pinjaman online tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar suatu transaksi di kemudian hari, baik dengan sekali bayar atau dengan cara cicilan. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan bahwa dengan mengambil lisensi sebagai multifinance, ada keuntungan yang didapat perusahaan tekfin yang menjalankan bisnis paylater. “Mereka bisa akses ke SLIK di OJK dan lebih mudah untuk bekerja sama dengan lembaga seperti biro kredit,” ujarnya kepada Bisnis. Vice President of Marketing and Communication PT Finaccel Finance Indonesia (Kredivo) Indina Andamari menyatakan paylater makin berkembang melihat fenomena kesenjangan kredit di Indonesia yang masih sangat lebar. “Alasan utamanya karena dengan jumlah penduduk yang besar, penetrasi kartu kredit masih 5%—7% dalam 20 tahun ter­akhir. Kami melihat ada peluang untuk memanfaatkan teknologi untuk memberikan akses kredit yang aman, cepat dan terjangkau,” katanya. “Kalau bunga sudah ada regulasinya, kami ikut multifinance. Kalau secure atau unsecured, memang paylater jatuhnya ke unsecured lending karena tidak ada jaminan. Sejauh ini, OJK juga suportif dengan paylater,” katanya. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) I OJK Bambang W. Budiawan menyatakan penyelenggara BNPL telah menjadi bagian dari ekosistem yang memanfaat­kan SLIK karena pemainnya merupakan bagian dari industri multifinance.

Adi Mahfudz, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, mengatakan, lesunya ekonomi global masih akan menekan industri padat karya dan modal di Indonesia. Alasannya, permintaan dari sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara di Eropa terkoreksi akibat lesunya ekonomi. Dia pun memproyeksi tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri belum akan berkurang hingga pertumbuhan negara tujuan ekspor tersebut pulih dan stabil. Salah satu industri yang terdampak penurunan permintaan dari AS dan negara-negara Eropa adalah furnitur. Selama ini, AS menyerap 51% produk furnitur yang diekspor Indonesia, sedangkan negara-negara Eropa membeli 40%. Adapun, 10% sisanya dilepas ke negara-negara di Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Australia.

Sejumlah daerah di Indonesia mencatatkan kinerja penerimaan pajak yang ciamik sepanjang tahun lalu. Makin positifnya penerimaan pajak di daerah menjadi indikasi awal perekonomian di sejumlah daerah mulai menunjukkan pemulihan. Provinsi Sumatra Barat (Sumbar), misalnya yang menunjukkan performa penerimaan pajak cukup baik sepanjang 2022. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatra Barat dan Jambi mencatat realisasi penerimaan pajak di Sumbar sebesar Rp5,55 triliun pada 2022. Capaian itu setara dengan 114,35% dari target Rp4,85 triliun. Kepala Kanwil DJP Sumbar dan Jambi Retno Sri Sulistyani mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak di provinsi ini mengalami pertumbuhan 23,78% secara tahunan atau year-on-year (YoY). Selain itu, imbuhnya, Program Pengampunan Sukarela (PPS) dan implementasi UU HPP juga turut berperan mendorong penerimaan pajak yang optimal sepanjang 2022. Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya-upaya terbaik dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Dia berharap melalui momentum pemulihan ekonomi, dan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam rangka meningkatkan kepatuhan, serta kontribusi para pelaku ekonomi dapat meningkatkan realisasi penerimaan dan kepatuhan pajak di Kanwil DJP Sumbar-Jambi. Tak hanya Sumbar, kinerja penerimaan pajak yang moncer juga ditunjukkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III yang berhasil menghimpun pajak Rp30,3 triliun atau 108,69% dari target pada tahun lalu. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III Farid Bachtiar menyatakan, semua KPP di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III juga mencapai penerimaan di atas 100%.

Dunia tengah dalam kondisi tidak baik-baik saja tahun ini. Di hari pertama 2023, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyatakan, kontraksi ekonomi tiga kekuatan besar ekonomi dunia—AS, Tiongkok, dan Uni Eropa—bakal menyeret sepertiga ekonomi dunia masuk ke jurang resesi pada tahun ini. Pekan lalu, Bank Dunia pun memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2023 menjadi 1,7%, turun hampir setengah dari estimasi yang disusun enam bulan lalu di angka 3%. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menilai, pesan dua lembaga multilateral itu sebagai peringatan yang serius dan perlu diantisipasi. “Kalau IMF mengatakan, 'Sepertiga dunia akan resesi’, pasti (target pertumbuhan ekonomi 5,3%) akan berubah. Di dalam implementasi pasti akan ada dampaknya ke Indonesia. Seberapa besar? Kita minimalkan. Tapi, statment IMF itu serius,” tegas Wamenkeu dalam wawancara khusus dengan wartawan Investor Daily Nasori dan Triyan Pangastuti di kantornya, Kamis (12/01/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Tahun ini investor disarankan untuk rebalancing instrumen investasi dan refocusing pada saham-saham berkapitalisasi besar (big caps) yang telah terdiskon. Kalangan analis optimistis bahwa indeks harga saham gabungan (IHSG) berlari kencang mulai semester II, karena kemungkinan penurunan suku bunga The Fed dan masifnya partai politik menggelontorkan dana kampanye. Pelemahan IHSG dan fenomena net sell yang melanda Bursa Efek Indonesia  selama Januari ini hanya bersifat sementara, tergiur mencari pasar regional yang sedang murah. Pasar saham diprediksi mulai bergairah pada akhir kuartal I-2023, dengan IHSG diperkirakan menembus 7.300. Secara moderat, tahun ini indeks  bisa mencapai 7.550, tapi bisa juga 8.400 jika resesi tidak seburuk yang diekspektasikan. Sementara itu, dari sisi fundamental makro ekonomi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hal itu tercermin pada neraca dagang yang konsisten surplus, fiskal solid dengan penerimaan pajak melampaui target, serta inflasi relatif terkendali. Jadi fenomena pasar saat ini lebih dipengaruhi oleh sentimen dan psikologis, ketimbang data fundamental. (Yetede)

Festival Koeli Kontrak di Kebun Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Sabtu-Minggu (14-15/1) menjadi pengobat rindu generasi ”Jawa Deli” pada kehidupan leluhur mereka. Pertunjukan kesenian rakyat ketoprak dor, pertunjukan yang lahir dari peradaban perkebunan tembakau, berjudul ”Sang Koeli Kontrak” menjadi puncak festival itu. Puluhan ribu kuli kontrak didatangkan dengan kapal dari Jawa ke Pelabuhan Belawan, Medan, pada awal 1900-an. Dalam buku berjudul Kuli yang ditulis MH Szekely-Lulofs digambarkan, para kuli kontrak awalnya terkejut melihat hutan belantara di Tanah Deli yang akan mereka buka menjadi perkebunan tembakau. Kepala Desa Saentis Asmawito mengenang, kakeknya menjadi salah seorang dari puluhan ribu kuli kontrak yang didatangkan dari Jawa. Ia kemudian menikah di Deli dan beranak pinak di daerah itu. Menurut Asmawito, sejarah kuli kontrak selain penuh perbudakan dan penderitaan juga membawa kemakmuran dan mengangkat mereka dari kemiskinan dan utang yang melilit di kampung halaman.

Bupati Serdang Bedagai periode 2013-2021, Soekirman, merupakan generasi ke-4 kuli kontrak. Kakek buyutnya berasal dari Purworejo, Jateng. Soekirman berhasil menjadi tokoh masyarakat karena pendidikan. Ia menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian USU. Ia menjadi konsultan pertanian organik hingga terpilih menjadi Wakil Bupati Serdang Bedagai pada 2005 dan menjadi bupati sejak 2013. Persaudaraan generasi kuli kontrak juga sangat kuat sampai muncul istilah ”Sedulur Tunggal Sekapal”. Falsafah itu menggambarkan bahwa mereka adalah saudara satu kapal yang membawa dari Jawa hingga Tanah Deli, berbulan-bulan, sehidup semati. Agus Susilo dan Ayub, salah satu penggagas Festival Koeli Kontrak, menyebut, festival itu jadi ziarah pada kehidupan kuli kontrak generasi awal. Festival merekonstruksi ulang metamorfosis kuli kontrak hingga ada yang menjadi bupati, rektor, dan pengusaha, (Yoga)

Ekstensifikasi pajak hendaknya mempertimbangkan banyak hal. Jangan sampai mendung perekonomian menjadi semakin gelap bagi sektor tertentu. Indonesia, di bawah gelayut mendung yang sama, juga merasakan dan mengalami kenaikanharga pangan serta harga minyak bumi dan alokasi belanja negara untuk kebutuhan di luar kebiasaan dalam rangka menghadapi pandemi. Namun, Indonesia mendapatkan pula berbagai hal baik, antara lain harga komoditas yang meningkat serta transformasi digital di berbagai sektor. Ekstensifikasi pajak adalah usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor dari luar, berupa memperluas atau menambah jumlah wajib pajak.

DJP Kemenkeu mempunyai bekal untuk ekstensifikasi pajak, di antaranya dari data pengintegrasian nomor induk kependudukan dengan nomor pokok wajib pajak. Bekal lain yang sedang disiapkan ialah mengoptimalkan pungutan pajak digital melibatkan lokapasar di dalam negeri sebagai pemungut pajak. Keterlibatan platform perdagangan elektronik di dalam negeri sebagai pemungut PPN atas transaksi barang dan jasa digital ini berdasarkan PP No 44 Tahun 2022, peraturan turunan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Upaya ekstensifikasi pajak demi mengejar target penerimaan perpajakan Rp 2.021,2 triliun tahun ini, hendaknya tidak berdampak meruntuhkan atau menekan kinerja sektor lain. Apalagi, ekstensifikasi itu dilakukan di bawah mendung perekonomian yang masih kelabu. (Yoga)

Selama 2022, terdapat 241 laporan tenaga kesehatan di sejumlah daerah yang belum menerima insentif penanganan pandemi Covid-19. Salah satu alasan keterlambatan pembayaran tersebut ialah mulai tahun 2022 insentif dibebankan kepada APBD. Demikian laporan yang dihimpun LaporCovid-19 yang disampaikan secara daring, Minggu (15/1) di Jakarta. Laporan tersebut berasal dari 18 provinsi. Provinsi dengan laporan terbanyak adalah Jabar (18), Jatim (14), DKI Jakarta (10), dan Jateng (4). Provinsi lainnya yang masuk dalam laporan, antara lain, Sumut, Bali, Lampung, Sumbar, dan Sulut. Laporan paling banyak dari rumah sakit swasta (43), rumah sakit milik pemerintah kota (12), rumah sakit milik pemprov (9), dan rumah sakit milik pemerintah pusat (8). Ada juga laporan dari puskesmas dan rumah sakit lapangan. ”Kendala penyaluran insentif paling banyak adalah insentif terhenti. Ada yang sudah dibayar di 2021,tetapi belum dibayar di 2022 walau sudah didata nama (tenaga kesehatan) sampai rekeningnya,” kata Koordinator Advokasi LaporCovid-19 Siswo Mulyartono.

Kendala pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) adalah perubahan kebijakan. Pada 2021 insentif nakes ditanggung pemerintah pusat. Pada 2022 insentif nakes di rumah sakit milik pemda dibebankan ke APBD. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, insentif nakes dibebankan ke APBD dan menjadi tanggung jawab daerah. ”Sudah ada permenkes tentang ini yang jadi kewajiban daerah,” katanya melalui pesan singkat. Kadis Kesehatan Kota Semarang M Abdul Hakam menyebutkan, pembayaran insentif tenaga kesehatan adalah kewajiban Kemenkes. Selama ini, dinas kesehatan di kabupaten/kota hanya bertugas memverifikasi dan memvalidasi data nakes. ”Penyaluran dana insentif dilakukan langsung ke rekening tenaga kesehatan,” katanya. Wiwik Dwi Pristiati dari Humas RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang mengatakan, pihak rumah sakit tidak pernah mendapatkan transfer dana insentif nakes baik dari Kemenkes maupun dinas kesehatan. (Yoga)