Penguatan Rupiah Dongkrak Pasar Saham
JAKARTA, ID – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 4% sepanjang 2023 menjadi Rp 15 ribu, dibandingkan bulan lalu Rp 15.700, didorong derasnya aliran dana asing ke pasar surat berharga negara (SBN). Hal ini mampu mendongkrak pasar saham domestik dalam beberapa hari terakhir. Kemarin, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia melesat 1,1% ke level 6.767, melanjutkan tren positif sejak perdagangan Jumat pekan lalu. Nilai transaksi saham mencapai Rp 12,8 triliun, di atas rata-rata sepanjang 2023 sebesar Rp 10,58 triliun, berdasarkan data BEI. Indeks saham-saham unggulan, seperti LQ45, IDX 30, dan IDX 80, berkibar, dengan kenaikan 1,81%, 1,9%, dan 1,64%. Adapun dua indeks sektoral mencetak kinerja impresif, yakni material dasar dan teknologi masing-masing 0,3% dan 1,94%. Kedua indeks sektoral itu mencetak pertumbuhan tertinggi sepanjang 2023, terdiri atas material dasar sebesar 4,3% dan teknologi 4%. (Yetede)
APBN Berperan Krusial, Rasio Gini Menurun
JAKARTA, ID – Rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia turun sebesar 0,003 poin menjadi 0,381 poin pada September 2022. Sementara itu, APBN berperan krusial menjaga angka kemiskinan di Indonesia, sehingga hanya naik tipis baik di perkotaan maupun perdesaan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio menjelaskan, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia (rasio gini) pada September 2022 sebesar 0,381, menurun 0,003 poin dari Maret 2022 (0,384). Penurunan rasio gini dipengaruhi oleh penurunan ketimpangan di perkotaan dan perdesaan, yang masing-masing menurun tipis 0,001 dari posisi Maret 2022. “Upaya pemerintah untuk mendorong inklusivitas pertumbuhan ekonomi terlihat dari penurunan ketimpangan baik di perkotaan maupun perdesaan. Bahkan, ketimpangan di perdesaan juga terus menunjukkan perbaikan dibandingkan level prapandemi,” jelas Febrio dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (17/1/2023). (Yetede)
Sumbang 55% Ekspor Nonmigas, 5 Pasar Utama Perlu Diamankan
JAKARTA, ID – Menyerap 55,012% ekspor nonmigas, lima pasar utama Indonesia —Tiongkok, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Malaysia— perlu mendapat perhatian khusus pemerintah di samping memperluas pasar baru. Selama 2022, total ekspor nonmigas ke lima negara ini mencapai US$ 151,8 miliar atau 55,02% terhadap total ekspor nonmigas Indonesia 2022 yang mencapai US$ 275,96 miliar. Peluang peningkatan ekspor nonmigas masih terbuka lebar, terutama Tiongkok, seiring kebijakan Negeri Tirai Bambu tersebut mencabut lockdown. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Tiongkok masih meraup surplus pada perdagangan dengan Indonesia. Pada tahun 2022, ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok sebesar US$ 63,55 miliar, sedang impor nonmigas mencapai US$ 67,16 miliar. Dengan demikian, surplus perdagangan RRT dengan RI sebesar US$ 3,61 miliar. Tidak jauh beda dengan surplus neraca perdagangan nonmigas Indonesia Desember 2022 sebesar US$ 5,61 miliar. Kalangan pengamat memperkirakan, selepas lockdown, kegiatan ekonomi Tiongkok yang melambat selama pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi signifikan. (Yetede)
OJK Tuntut Perbankan Lebih Efisien
JAKARTA, ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai struktur perbankan saat ini belum efisien, sehingga masyarakat masih dibebankan suku bunga yang tinggi. Oleh karena itu, selain memiliki modal dan pencadangan yang kuat, perbankan dituntut lebih efisien, agar bisa memberikan layanan yang murah kepada nasabah dan berdaya saing. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, di samping tantangan global dan tantangan domestik, pihaknya meyakini perbankan Indonesia ke depan bisa berjalan dengan stabil didukung dengan berbagai kebijakan yang diberikan sebagai upaya menghadapi tantangan tersebut. Arah kebijakan yang dilakukan OJK bukan semata-mata persoalan dampak ekonomi global dan domestik, tapi juga melakukan berbagai upaya di berbagai bidang. “Struktur pasar perbankan kita belum efisien. Ada upaya tertentu untuk perbaikan efisiensi struktur pasar bank kita,” ujar Dian dalam webinar OJK Institute Tren Perbankan di 2023, Selasa (17/1/2023). (Yetede)
Beban Petani Terasa Hingga Pasar
Musim hujan berkepanjangan akibat fenomena cuaca La Nina sepanjang tahun lalu menambah beban bagi Muhammad Sukron. Petani padi asal Bogor itu harus mengeluarkan biaya lebih untuk memproduksi gabah kering lantaran harus menyewa gudang penghangat. Pasalnya, di wilayahnya, matahari hanya muncul sekitar pukul 07.00 hingga 13.00 WIB. Selepas itu, cuaca cenderung berawan dan tak jarang hujan. "Kalau cuaca panas, saya bisa menjemur gabah basah hasil panen di lapangan," ujar Sukron kepada Tempo selepas menyetor karung gabah ke sebuah penggilingan di Bogor, kemarin. Beban Sukron bukan hanya untuk sewa gudang. Pengeluaran dia dan para petani lain kian bengkak akibat kenaikan harga pupuk, bibit, upah buruh, hingga sewa kerbau atau traktor untuk membajak sawah. Kenaikan biaya produksi tersebut, menurun Sukron, terjadi berangsur-angsur sejak beberapa bulan lalu. (Yetede)
Masih Terancam Inflasi Pangan
JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta para pejabat pemerintah terus memantau harga barang dan jasa di lapangan, terutama komoditas pangan. Pasalnya, Jokowi menilai ancaman kenaikan inflasi masih belum mereda. Ia mengingatkan para pejabat untuk mendeteksi permasalahan sedini mungkin dengan lebih teliti menghitung kenaikan harga. Sebab, menurut dia, perhitungan yang salah dapat menyebabkan inflasi. "Jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta di lapangan," ujarnya dalam rapat koordinasi nasional kepala daerah dan forum koordinasi pimpinan daerah, Selasa, 17 Januari lalu. Salah satu komoditas pangan yang disoroti Presiden adalah beras. Sebab saat ini, ada 79 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Selain beras, ia menyebutkan beberapa komoditas yang harganya meningkat, seperti telur, (naik di 82 daerah), dan daging ayam ras (di 75 daerah). (Yetede)
LIGA SEPAK BOLA Pemain Sambung Hidup dengan ”Tarkam”, Klub Rugi Miliaran
Penghentian Liga 2 dan Liga 3 berdampak negatif yang luas terhadap pemain dan klub. Akibat ketiadaan kompetisi, pemain harus menyambung hidup bermain di kompetisi antarkampung atau ”tarkam” dan klub menderita kerugian materiil hingga miliaran rupiah karena sudah mengontrak pemain, pelatih, dan tenaga pendukung. Gelandang klub Liga 2 PSKC Cimahi, Syahroni, Senin (16/1) mengatakan, setelah PSSI mengumumkan penghentian Liga 2 dan Liga 3 pada Kamis (12/1), ada pemain yang tetap menerima gaji dari klub dan ada yang tidak lagi digaji karena timnya telah dibubarkan. Pemain yang tak lagi menerima gaji mesti menyambung hidup dengan segala cara.
Sebagian pemain fokus menjalani usaha sampingan yang sudah lama dirintisnya. Selebihnya, paling banyak pemain yang menyambung hidup dengan bermain tarkam. Namun, pertandingan tarkam tidak ada setiap saat dan pemain harus berpindah-pindah daerah. ”Jadi, bermain tarkam juga tak pasti bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Ini benar-benar berpengaruh ke mental pemain,” ujar Syahroni, anggota Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI). Menpora Zainudin Amali berkomitmen mencari jalan keluar agar dua kompetisi itu bisa dilanjutkan. Zainudin akan berkomunikasi dengan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi, ujarnya seusai beraudiensi dengan perwakilan klub Liga 2 dan anggota APPI di Kemenpora, Jakarta, Senin. (Yoga)
Kembalinya Kebijakan Industri
Perkembangan terkini perekonomian global begitu dinamis sekaligus menantang. Berita baik datang dari AS saat inflasi Desember surut menuju 6,5 % dari 7,1 % pada November dan 9,1 % pada Juni 2022. Penurunan inflasi membuat kenaikan suku bunga bank sentral AS atau The Fed tak seagresif sebelumnya. Meski begitu, prospek perekonomian global lebih suram ketimbang perkiraan sebelumnya. Laporan terkini World Economic Prospect terbitan Bank Dunia edisi Januari 2023 memperkirakan perekonomian global hanya akan tumbuh 1,7 % tahun ini. Ekonomi AS dan Uni Eropa akan tumbuh 0,5 %, Jepang 0 %, dan China 4,3 %. Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8 %. Tampaknya, meski resesi global lebih ringan, dampaknya akan lebih luas dan bisa jadi lebih lama. Kinerja ekonomi kita meyakinkan, tetapi tidak sepenuhnya kebal dari pengaruh krisis global, apalagi jika resesi berlangsung lama. Perlambatan ekonomi disertai inflasi tinggi, kenaikan suku bunga, risiko geopolitik, dan tantangan perubahan iklim telah mengubah lanskap perekonomian global.
Konteks ini membuat urgensi dan relevansi kebijakan industri meningkat lagi. Pada Agustus 2022, parlemen AS menyetujui Inflation Reduction Act 433 miliar USD usulan Presiden Joe Biden. Inti regulasi ini adalah menurunkan defisit fiskal serta inflasi melalui investasi di bidang energi terbarukan dan kesehatan. Konkretnya, pemerintah akan menyubsidi perusahaan di kedua sektor. Targetnya, biaya energi dan kesehatan turun. Pandemi yang diikuti resesi telah menjadi ladang subur kembalinya kebijakan industri. Pertengahan tahun lalu AS mengesahkan CHIPS Act senilai 280 miliar USD guna menyubsidi produsen semikonduktor agar bisa membatasi dominasi semikonduktor China. Kecenderungan serupa terjadi di Indonesia. UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) sudah mengatur kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Implementasinya terganjal banyak hal, mulai dari kesiapan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, kalkulasi untung-rugi jangka pendek, hingga resistensi komunitas internasional. Pemerintah konsisten melarang ekspor bahan mentah lainnya, seperti tembaga, timah, bauksit, dan bijih besi, pada Juni 2023 sesuai amanat UU. (Yoga)
Angka Kemiskinan Naik, Imbas Kenaikan Harga BBM
BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa, meningkat 0,2 juta jiwa dibandingkan situasi Maret 2022. Kenaikan inflasi seiring kenaikan harga BBM dinilai memicu penambahan jumlah penduduk miskin. Guna mengerem angka kemiskinan, pemerintah dinilai perlu memastikan inflasi terkendali dan bantuan sosial tersalur tepat sasaran. Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya menyelesaikan prioritas nasional, termasuk penurunan kemiskinan ekstrem. Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (16/1) menyebutkan, dengan penambahan 0,2 juta jiwa, jumlah penduduk miskin mencapai 9,57 % total penduduk pada September 2022, meningkat dari Maret 2022 di 9,54 %.
Selain inflasi akibat kenaikan harga BBM, sejumlah hal terjadi pada triwulan III-2022, yaitu penurunan upah harian buruh tani dan PHK yang terjadi sepanjang September 2022. Selain itu, angkatan kerja yang terdampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terserap di pasar kerja. Upaya meredam dampak inflasi pada masyarakat sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk mengiringi keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni melalui program bantuan langsung tunai hingga subsidi upah. Namun, dampak kenaikan harga barang kebutuhan tak terhindarkan, termasuk bahan pangan Ekonom Center of Reformon Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, saat dihubungi, Senin, berpendapat, program penciptaan lapangan kerja juga penting. Tidak hanya menyuapi masyarakat dengan bantuan, tetapi bagaimana mendorong masyarakat mandiri dan berdikari secara ekonomi. (Yoga)
Program Sejuta Rumah Berpotensi Terhambat
Pemerintah terus mendorong program sejuta rumah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat. Meski demikian, pengembang perumahan meragukan penyediaan rumah rakyat bisa optimal jika belum ada penyesuaian harga rumah bersubsidi. Berdasarkan data Kementerian PUPR, realisasi program sejuta rumah pada tahun 2022 sebanyak 1.117.491 unit. Capaian pembangunan perumahan untuk masyarakat tersebut terdiri dari 835.597 rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan 281.894 rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah. Dari jumlah itu, perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dibangun pengembang berjumlah 219.151 unit, sedangkan rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah yang dipasok pengembang 224.913 unit.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (DPPREI) Paulus Totok Lusida, Senin (16/1) mengemukakan, REI membangun 60 % atau 120.000 unit dari total unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang dipasok pengembang. Tahun ini pasokan rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah terancam terhambat karena tidak kunjung ada penyesuaian harga rumah subsidi dalam tiga tahun terakhir. Kenaikan harga bangunan, biaya operasional, dan upah pekerja bangunan dinilai membebani arus kas. ”Pengembang menunggu janji pemerintah menaikkan harga patokan rumah sederhana bersubsidi sebesar 7 5,” katanya. Jika pemerintah merealisasikan penyesuaian harga rumah sederhana bersubsidi, pengembang yang tergabung dalam REI mampu memasok 200.000 rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sedangkan rumah untuk non-masyarakat berpenghasilan rendah 100.000 unit, tahun ini. (Yoga)









