Beban yang harus ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertambah. Ini menyusul keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif layanan kesehatan di puskesmas, klinik dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Padahal, iuran masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dinaikkan. Artinya, kenaikan tarif layanan kesehatan itu sepenuhnya menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Alhasil, BPJS Kesehatan harus menyiapkan lebih banyak dana untuk membayar klaim layanan kesehatan yang diterima para pesertanya. "Ini merupakan kali pertama adanya kenaikan tarif layanan kapitasi yang akan diterima puskesmas/klinik/dokter praktek dari BPJS Kesehatan sejak 2016," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Senin (16/1). Dalam penyesuaian tarif ini, tenaga kesehatan (nakes) akan mendapatkan kapitasi/insentif/remunerasi yang lebih baik. Sementara peserta BPJS Kesehatan juga dipastikan akan mendapatkan peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan yang lebih prima. Menkes menyatakan, penyesuaian tarif ini merupakan hasil pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu). "Kenaikan tarif pelayanan kesehatan ini berkisar 9,5%," ujar Menkes.

Realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak hingga akhir Desember 2022 mencapai Rp 280,41 triliun. Angka tersebut naik 42,99% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Neilmaldrin Noor mengatakan, realisasi restitusi pada periode laporan masih didominasi oleh restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri yang mencapai Rp 223,83 triliun. Angka ini bahkan tumbuh 69,60% year on year (yoy). Selain PPN dalam negeri, restitusi pada periode laporan juga didominasi oleh restitusi pajak penghasilan (PPh) 25/29 sebesar Rp 47,84 triliun. Namun, angka tersebut terkontraksi 11,89% yoy. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institue (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan, restitusi pajak memang terjadi setiap tahun lantaran pajak yang dibayar lebih besar dari nilai yang seharusnya terutang.

Setelah mencatatkan penurunan sejak Maret 2022, posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia per akhir November 2022 kembali naik. Bank Indonesia (BI) mencatat, ULN Indonesia akhir November tahun lalu senilai US$ 392,6 miliar, naik 0,73% dari akhir bulan sebelumnya. Namun secara tahunan, ULN Indonesia pada periode itu mengalami kontraksi 5,6% year on year (yoy). Walaupun kontraksinya tak sedalam pada akhir Oktober 2022 yang sebesar 7,6% yoy. Secara terperinci, ULN pemerintah pada November 2022 tercatat sebesar US$ 181,6 miliar, naik 1,06% dibanding akhir bulan sebelumnya dan turun 10,2% yoy. Perkembangan ULN pemerintah didorong sentimen positif kepercayaan pasar global tetap terjaga.

Tak seperti di tahun 2022, harga crude palm oil (CPO) alias minyak sawit mentah tahun ini diprediksi tak akan terlalu cemerlang. Harga CPO kembali bergerak di bawah RM 4.000 per ton dalam sepekan ini. Per Senin (16/1), harga CPO kontrak pengiriman Maret di Bursa Derivatif Malaysia meningkat 0,23% ke RM 3.850 per ton. Sebelumnya, Jumat (13/1), harga CPO ditutup di RM 3.841, harga terendah dalam tiga minggu. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, kombinasi permintaan CPO yang turun tajam dan nilai ringgit Malaysia yang menguat membuat tren harga minyak kelapa sawit melandai. "Namun, sentimen utama masih ada pada permintaan global yang lemah dan produksi yang tinggi,” ujar dia, Senin (16/1). Direktur TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuabi juga sepakat mengatakan, harga komoditas tahun 2023 tengah mengalami penurunan, termasuk CPO. Menurut dia, kenaikan harga CPO tahun lalu disebabkan pandemi Covid-19 dan adanya perang Ukraina, yang menyebabkan Rusia mengalami sanksi ekonomi. Ibrahim memperkirakan, harga CPO akan bergerak di level fundamental, yakni di RM 4.000. "Kebijakan B35 memang punya potensi menguatkan harga CPO, tetapi tak akan bertahan lama dan akan kembali di bawah RM 4000 per ton tahun ini," kata dia. Lukman pun sepakat menyebut jika realisasi B35 masih perlu pembuktian. Terlebih saat ini permintaan dari Eropa berpotensi terhenti. Dia memprediksi, harga CPO akan bergerak melemah di kisaran RM 2.800- RM 3.000 per ton di tahun ini.

Sejumlah bank menekan rasio kredit berisiko atau pembiayaan yang masuk pantauan di 2022 lalu. Alhasil, loan at risk (LaR) di bank-bank tersebut menurun. LaR PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), misalnya, turun cukup signifikan dari 27% di 2021 menjadi di kisaran 23% pada 2022. Direktur Risk Management Bank BTN Setiyo Wibowo menyatakan, dampaknya bagi bank khususnya dampak pada perbaikan yield dan net interest margin (NIM). Perbaikan proses perkreditan telah berjalan dengan baik dan akan terus diperbaiki dengan teknologi digital. Di samping itu, tutur Setiyo, program restrukturisasi Covid-19 yang terus berkurang hingga bisa meningkatkan asset sales. Portfolio kredit berkualitas rendah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) juga menurun 12,63% menjadi Rp 116 triliun per November 2022 dari posisi Desember 2021 Rp 147 triliun atau 17,75%. Artinya, ada perbaikan sekitar Rp 31 triliun. SVP Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan berpendapat, prediksi resesi global akan berdampak pada kenaikan LAR perbankan. "Walau kenaikan tidak signifikan. Karena ekonomi kita sebenarnya masih terus mengalami pertumbuhan, mungkin kenaikan 1%-2% untuk LAR di 2023," kata Trioksa.

Belum tuntas tekanan akibat geopolitik yang disulut oleh perang Rusia-Ukraina, dunia kini menghadapi ancaman geoekonomi yang berisiko mendekatkan seluruh negara pada jurang resesi.Perubahan arah menuju ketegangan geoekonomi ditandai dengan dijadikannya sumber daya unggulan sebuah negara sebagai senjata untuk menekan yurisdiksi lain. Pergeseran ini pun menjadi isu besar yang akan dibahas dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 16—20 Januari 2023. Aroma geoekonomi ditandai dengan penggunaan komoditas energi sebagai senjata untuk mempertahankan sikap politik, di antaranya Rusia dan Amerika Serikat (AS) yang terus meningkatkan aksi saling ancam embargo. Sinyal geoekonomi itu pun makin meningkatkan risiko ketidakpastian ekonomi dunia pada tahun ini, yang mengacu pada laporan Global Risks Report 2023 terbitan WEF, akan menghadai krisis biaya hidup dalam 2 tahun ke depan. Memuncaknya risiko resesi itu juga tergambar dalam survei kepala ekonom dari berbagai negara yang berkumpul di Davos jelang WEF 2023. Dalam laporan itu, dua pertiga dari seluruh ekonomi meyakini resesi terjadi pada tahun ini. Indonesia pun tak luput dari ancaman itu. Laporan WEF mencatat ada lima kendala yang bisa meningkatkan risiko resesi di Indonesia, yakni krisis utang, dampak konflik antarnegara, kenaikan inflasi yang berlanjut, ketimpangan digital, dan dampak Pemilu 2024 yang menyulut polarisasi masyarakat. Akan tetapi, Presiden Joko Widodo, optimistis Indonesia mampu berkelit dari imbas ketidakpastian global mengingat berbagai indikator ekonomi sejauh ini cukup positif. Mulai dari inflasi, perdagangan, hingga investasi. Kepala Negara melihat ada banyak capaian positif pada ekonomi nasional tahun lalu, kendati dihadapkan pada sejumlah kegentingan global.

Perlindungan konsumen jasa keuangan memasuki era baru dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menegaskan salah satu tujuan OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 21/2011 tentang OJK. Amanat UU itu dijalankan sebagai prioritas utama oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tidak sampai disitu, OJK terus melakukan penguatan perlindungan konsumen dengan menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penguatan perlindungan konsumen pada POJK 6 ditunjukkan dalam lima prinsip dasar yaitu pertama, peningkatan literasi keuangan melalui program edukasi keuangan. Pondasi terbaik melindungi konsumen adalah peningkatan literasi keuangan masyarakat. Kedua, transparansi informasi. Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan konsumen didorong untuk saling menyampaikan informasi jelas dan benar ketika akan melakukan perjanjian atau transaksi di sektor jasa keuangan sehingga konsumen dapat memahami manfaat, risiko dan biaya dari produk yang dibeli. Ketiga, perlakuan adil dan perilaku bisnis bertanggung jawab. OJK juga mendorong PUJK untuk memperlakukan konsumen jasa keuangan dengan adil. Keempat adalah prinsip perlindungan aset, privasi dan perlindungan data konsumen. Usaha di sektor jasa keuangan merupakan bisnis kepercayaan, sehingga perlindungan aset, privasi dan perlindungan data konsumen juga sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kelima, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan PUJK didorong agar dilakukan secara cepat dan tepat untuk semakin melindungi konsumen.

PT Pelindo Terminal Petikemas menargetkan arus peti kemas di seluruh pelabuhan milik induk usaha PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sepanjang tahun ini naik tipis 3,3% menjadi 11,53 juta twenty foot equivalent unit. Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) Widyaswendra memaparkan jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan capaian perusahaan sepanjang 2022 sebanyak 11,16 juta twenty foot equivalent units (TEUs). Adapun, arus peti kemas pada 2021 tercatat sebanyak 11,04 juta TEUs. “Prediksi kami pada 2022 akan ada kenaikan sekitar 5%—7% dari 2021. Namun, realisasinya naik sekitar 1,08%. Untuk tahun ini target kami kurang lebih sebanyak 11,53 juta TEUs,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (16/1). Sejumlah terminal peti kemas akan dipoles untuk meningkatkan produktivitas yang diharapkan dapat mengurangi waktu singgah kapal (port stay). Terminal peti kemas dimaksud meliputi TPK Jayapura, TPK Pantoloan, TPK Kupang, TPK Tarakan, TPK Kendari, dan TPK Bitung.

JAKARTA, ID – Ekosistem baterai electric vehicle (EV) di Indonesia belum terbentuk. Dari enam tahapan pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai, baru smelter produk tambang yang sudah siap. Sedang yang lain, masih dalam tahap pembangunan, bahkan perencanaan. Pemerintah perlu segera memberikan insentif menarik guna mempercepat pembentukan ekosistem baterai EV. Untuk mempercepat pengambangan ekosistem baterai EV kata Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, pemerintah perlu memberikan insentif yang tepat. Insentif mobil listrik yang sedang dirancang pemerintah ini tidak sekadar mensyaratkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertentu. “Insentif harus efektif guna memperkuat ekosistem mobil listrk di dalam negeri, dengan sasaran menyerap hasil smelter perusahaan tambang yang sudah menelan investasi besar (seperti milik Freeport Indonesia yang mencapai US$ 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun —Red),” katanya kepada Investor Daily, Senin (16/01/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID— Kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah selama masa pandemi, 2020 hingga 2021, ikut mendongkrak jumlah investor di pasar modal. Namun, jumlah pemodal yang didominasi investor ritel membuat pasar pasar saham kurang stabil, diwarnai volatilitas yang cukup tinggi. Mulai tahun ini, pasar saham akan lebih stabil karena investor institusi akan lebih berperan. Lonjakan pemodal selama pandemi dipicu oleh penurunan suku bunga di berbagai negara. Untuk mengangkat daya beli masyarakat, bank sentral memangkas suku bunga dan pemerintah memberikan dana perlindungan sosial. Suku bunga rendah dan pembatasan kegiatan masyarakat selama pandemi mendorong investor individu ke pasar saham dan kripto. Namun, ketika suku bunga sudah menanjak tinggi, pemodal besar mengalihkan investasi portofolio ke obligasi, termasuk obligasi negara. (Yetede)