JAKARTA, ID- PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menargetkan penyerahan saham dua anak usaha, PT Sumber Daya Arindo (SDA) dan Nusa Karya Arindo (NKA), kepada dua mitra strategis, yakni Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) dan LG Energy Solution (LGES), rampung semester II-2023. Ini merupakan salah satu langkah perseroan untuk menggarap proyek baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan estimasi total investasi US$ 6 miliar. Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie mengungkapkan, kepemilikan saham minoritas SDA akan diserahkan anak usaha CATL, PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co, Ltd (CBL). Adapun sebagian saham NKA akan digenggam perusahaan baterai asal Korea Selatan LGES. Antam akan mempertahankan kepemilikan mayoritas di dua perusahaan itu maksimal 51%. “Tetapi, yang jelas, sampai saat ini, perseroan masih memegang 100% kepemilikan SDA dan NKA. Pengalihan sebagian saham ke mitra strategis rencananya dilaksanakan semester II tahun ini,” ujar Faisal kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. (Yetede)

BATAM, 28 Januari 2023 – Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) berkomitmen terus meningkatkan dan memperdalam inklusi dan literasi perbankan syariah sebagai upaya mengakselerasi kemajuan industri keuangan syariah, melalui konsolidasi dan digitalisasi sehingga berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi menyampaikan komitmen dan dukungannya dalam membangun percepatan kemajuan perbankan syariah sesuai amanah Undang-undang (UU) Nomor 4 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kami optimis industri perbankan syariah akan tumbuh double digit di tahun ini, mengingat potensi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Terlebih lagi bila inklusi dan literasi makin ditingkatkan, maka industri perbankan syariah akan tumbuh positif,” ungkap Hery di selasela Seminar dan Muskernas Asbisindo yang bertema “Membangun Percepatan Kemajuan Perbankan Syariah Paska Pengesahan UU P2SK”, Sabtu (28/1), di Batam. (Yetede)

JAKARTA-Demi menekan emisi karbon pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, pemerintah membatasi kouta emisi yang dikeluarkan oleh tiap pembangkit. Regulasi pembatas tersebut  tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 tahun 2022 yang berlaku efektif tahun ini. Jika pengelola PLTU melanggar kouta yang sudah ditentukan, mereka akan mendapat sanksi berupa pengurangan kuota  emisi karbon pada tahun berikutnya. "Kalau melanggar, ya, ke depan tidak bisa begitu lagi, cekek lagi, bukan dinaikkan." ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi, M.P Dwinugroho, kepada Tempo, Jumat, 27 Januari 2023. Katagori ketiga ialah PLTU mulut tambang berkapasitas, lebih dari atau sama dengan 25-100 Megawatt (MW). PTBAE-nya Keempat, PLTU mulut tambang berkapasitas lebih dari atau sama dengan 100 MW, PTBAE-nya 1.089 ton CO2e/MWH. (Yetede)

Pemberlakuan kebijakan Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN diyakini dapat membuat Indonesia  memiliki pedoman pembangunan yang terencana dengan baik di tengah tantangan Revolusi Industri 5.0. Hanya saja, gagasan untuk memberlakukan PPHN seperti halnya GBHN perlu dirumuskan dengan cermat agar tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Selain itu, juga diperlukan pengawalan agar implementasinya tak melenceng dari tujuan utama. Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam sidang promosi doktornya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Sabtu (28/1) memaparkan disertasi bertajuk ”Peranan dan Bentuk Hukum PPHN sebagai Payung Hukum Pelaksanaan  Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas”.

Dalam paparannya, Bambang menuturkan, sejak era Reformasi tahun 1998, pembangunan di Indonesia tidak berjalan efektif karena arahnya kerap berubah setiap kali berganti pemimpin. Hal ini berbeda dari era Presiden Soekarno yang memiliki pedoman pembangunan menggunakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS). Presiden Soeharto menggunakan Tap MPR tentang GBHN sebagai pedoman arah pembangunan jangka panjang, yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun. Bambang menilai, kesinambungan dibutuhkan untuk menciptakan iklim pembangunan yang selaras dengan tuntutan zaman, khususnya menghadapi Revolusi 5.0 dan impian Indonesia Emas 2045. Ia mencontohkan, tanpa adanya PPHN sebagai hukum yang mengikat, kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bisa saja dianulir presiden selanjutnya. (Yoga)

Kasus penyakit kulit berbenjol atau lumpy skin diseases/LSD ditemukan pada ternak sapi di Sumsel. Penyakit itu diperkirakan berasal dari provinsi tetangga. Vaksinasi mulai dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Kadis Peternakan dan Ketahanan Pangan Sumsel Ruzuan Efendi, di Palembang, Sabtu (28/1) mengatakan, sudah ditemukan 50 kasus LSD di Sumsel, seperti di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. ”Namun, beberapa di antaranya sudah dinyatakan sembuh,” ucapnya. Ternak diperkirakan tertular dari sapi dari beberapa daerah di luar Sumsel. Menurut Ruzuan, kasus LSD sudah ditemukan terlebih dulu di Jambi dan Riau. Karena itu, lanjut Ruzuan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk benar-benar mengawasi distribusi hewan ternak yang masuk ataupun yang keluar dari Sumsel agar penyebaran penyakit tidak meluas. Sampai saat ini pihaknya juga telah menerima vaksin 4.000 dosis yang langsung disalurkan ke daerah-daerah yang sudah ada kasus LSD.

Mengutip informasi dari laman situs internet Balai Besar Veteriner Wates, DI Yogyakarta, LSD merupakan penyakit kulit infeksius yang disebabkan oleh lumpy skin disease virus. Virus ini umumnya menyerang sapi dan kerbau. LSD dapat menyebabkan abortus, penurunan produksi susu sapi perah, infertilitas, dan demam berkepanjangan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus penyakit ternak terus menerpa Sumsel. Menurut Ruzuan, penyakit LSD yang ada di Sumsel belum memengaruhi populasi sapi. Populasi sapi di Sumsel 305.000 ekor. Untuk memenuhi kebutuhan daging, setidaknya dibutuhkan 700.000 ekor per tahun. Dari 125.000 ton kebutuhan daging sapi per tahun, hanya 80.000 ton yang diproduksi sendiri di Sumsel, sisanya dipasok daerah lain.Anggota Asosiasi Peternak dan Penjual Hewan Kurban Sumsel, Idil Fitriansyah berharap, pemerintah langsung mengambil tindakan agar penyakit LSD tidak lagi merebak dengan memperkuat vaksinasi. ”Kalau kami berjuang sendiri, tentu kami tidak mampu. Kami butuh bantuan vaksin dari pemerintah,” ujar Idil. (Yoga)

Kekuatan mata uang dollar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang dunia belakangan melemah. Ini tercermin dari penurunan indeks dollar AS yang mencapai posisi terendah dalam enam bulan terakhir. Sepekan terakhir, indeks dollar AS masih melanjutkan pelemahan. Kemarin, Jumat (27/1), indeks yang mengukur kekuatan dollar AS terhadap enam mata uang utama dunia ini berada di posisi 101,92, turun 0,21% dari awal pekan sebelumnya. Analis Global Kapital Investama Alwi Assegaf mengatakan, sejumlah data ekonomi AS sebenarnya tercatat melebihi ekspektasi pasar, seperti data pesanan barang tahan lama, penjualan, rumah, dan data ketenagakerjaan AS. Menurut Alwi, pasar sebenarnya tinggal menunggu validasi dari bank sentral AS, The Fed. Pasar belum mengapresiasi data-data tersebut karena masih ada kekhawatiran terjadinya resesi. Alwi memaparkan, penurunan indeks dollar AS juga disebabkan adanya sinyal pelemahan sektor jasa maupun manufaktur. Sehingga, ekspektasi pasar terhadap agresivitas kenaikan suku bunga The Fed menjadi turun.

Pemerintah siap memangkas anggaran insentif perpajakan tahun ini. Keputusan ini dilakukan sejalan dengan optimisme ekonomi yang akan pulih. Apalagi, pasca pencabutan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat mobilitas masyarakat longgar dan bisa menggerakkan roda ekonomi domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kondisi dunia usaha saat ini sudah mulai pulih. Alhasil, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah mulai awal pandemi hingga tahun lalu akan dikurangi. Meski demikian, pemerintah tetap akan mendukung dan membuat kebijakan demi tercapainya realisasi investasi yang ditargetkan Rp 1.400 triliun tahun ini. Dukungan yang dimaksud, bisa melalui fasilitas tax allowance maupun tax holiday, mulai dari sektor pionir hiliriasi hingga manufaktur. Namun, bukan insentif baru, melainkan fasilitas yang telah diberikan sejak lama sebelum pandemi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) hanya sebesar Rp 7,89 triliun. Angka itu jauh lebih rendah dibanding subsidi pajak 2022 yang sebesar Rp 12,69 triliun.

Faktor musiman memperlambat laju inflasi di awal tahun. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2023 naik 0,39% secara bulanan atau month on month (mom), lebih rendah daripada inflasi bulanan di Desember yang tercatat 0,66%. Proyeksi itu berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan BI hingga pekan keempat Januari 2023. Dari hasil survei, komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah dan cabai rawit yang masing-masing sebesar 0,06%, cabai merah dan beras masing-masing sebesar 0,05%, rokok kretek filter sebesar 0,04%, dan emas perhiasan 0,03%.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) senilai Rp 20,23 triliun sampai dengan akhir tahun lalu. Nilai kontrak baru itu sudah mencakup proyek Ibu Kota Negara (IKN). Ermy Puspa Yunita, SVP Corporate Secretary Waskita Karya membeberkan, total kontrak baru di sepanjang 2022, antara lain, bersumber dari proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sumber kontrak baru lainnya berasal dari proyek pembangunan terminal kendaraan pelabuhan Patimban paket 5 di Subang, Jawa Barat dan pembangunan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko SKPT Morotai. Menurut Ermy, keberhasilan Waskita meraup kontrak baru didukung beberapa faktor. "Antara lain, peningkatan value engineering, pengembangan teknologi dan digitalisasi, serta key account khusus pada proyek IKN dengan hadirnya tim adhoc," terang Ermy dalam keterangannya, Jumat (27/1).

Dana simpanan nasabah di industri perbankan makin menggemuk, menandakan efektivitas dari kebijakan suku bunga bank sentral yang sasarannya adalah meredam tingkat inflasi. Namun, sejalan dengan itu, industri perbankan menghadapi tantangan peningkatan biaya dana atau cost of fund. Perbankan menghadapi tekanan cost of fund ganda, yakni baik dari kenaikan suku bunga maupun saldo dana pihak ketiga (DPK). Kondisi ini berbeda dibandingkan dengan periode awal pandemi. Kala itu, saldo DPK perbankan tumbuh pesat, tetapi di saat yang sama suku bunga turun drastis. Data Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menunjukkan nilai simpanan masyarakat di bank mencapai Rp8.030 triliun per Desember 2022, naik 8,7% secara tahunan (year-on-year/ YoY). Sementara itu, jumlah rekening meroket 31,6% YoY menjadi 508,54 juta. Dalam kondisi ini, perbankan mesti mengatur strategi guna tetap mampu menjaga loyalitas nasabah penabung, sembari mempertahankan daya saing suku bunga kredit agar kompetitif. Taruhannya tidak lain yakni margin keuntungan yang bisa tergerus. 

Perbankan dituntut oleh pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan kredit tetap tinggi, meskipun suku bunga meningkat. Hal ini tidak terlepas dari faktor kondisi aktual perekonomian yang kini ditandai oleh stagflasi, yakni kenaikan inflasi di tengah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, bank sentral terpaksa menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi dan menjaga nilai tukar. Namun, di sisi lain, mempertahankan pertumbuhan kredit justru menjadi krusial dalam upaya mendorong laju ekonomi. Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rudi As Aturridha mengatakan dalam menjaga kinerja bisnis serta likuiditas di tengah tren suku bunga acuan BI yang tinggi, Bank Mandiri mengeksekusi strategi pendanaan. “Bank Mandiri juga akan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain opsi intrumen yang tersedia, timing yang tepat, serta kondisi pasar,” ungkap Rudi.