Pemerintah dengan mantap menyiapkan transisi pandemi seiring dengan terus melandainya kasus Covid-19. Pentahapan transisi pun telah disusun, tanpa mengabaikan adanya risiko kembali mewabahnya virus Corona.Presiden Joko Widodo, menyampaikan di tengah upaya penanganan pandemi pada 2022 lalu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di jalur yang positif. “Kuartal III/2022 berada di angka 5,72% dan year on year 2022, 5,3%, kalau itu tercapai sebuah prestasi yang sangat baik,” kata Kepala Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (26/1).Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk penyesuaian masa transisi. Antara lain tetap berjalannya Satgas Covid-19, vaksinasi booster kedua, hingga mengaktifkan crisis management protocol apabila memasuki masa krisis. "Dari sisi ekonomi, berakhirnya PPKM mengembalikan program sesuai dengan K/L masing-masing," katanya.

Upaya pemerintah untuk mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 tak ubahnya jauh panggang dari api. Langkah mempercepat pencapaian target melalui dukungan empat proyek strategis nasional di sektor hulu migas belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), keempat PSN hulu migas tersebut adalah Jambaran Tiung Biru, Tangguh Train 3, Indonesia Deepwater Development (IDD), dan Abadi Masela. Proyek Jambaran Tiung Biru, misalnya, yang sudah onstream sejak 20 September 2022, hingga kini baru memproduksi sekitar 75 MMSCFD dari target 190 MMSCFD. Belum optimalnya produksi akibat terganggunya fasilitas pengolahan produk turunan. Di sisi lain, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digadang-gadang dapat menahan laju penurunan produksi migas tidak dapat diaplikasikan oleh semua KKKS. Alasannya, diperlukan investasi yang cukup besar untuk menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut guna mengoptimalkan produksi sebuah lapangan migas.

Ambisi Kalimantan Timur untuk melepaskan perekonomiannya dari ketergantungan terhadap batu bara membutuhkan perubahan strategi yang signifikan. Akselerasi investasi hijau dikedepankan guna menopang transisi motor ekonomi mereka. Ikatan antara batu bara dan Provinsi Kalimantan Timur memang sulit untuk dipisahkan. Bertahun-tahun langgeng, pelan-pelan pemerintah mulai melirik green investment sebagai sebuah opsi di tengah pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Green investment atau investasi hijau adalah salah satu opsi yang dipilih dengan mempertimbangkan keberlanjutan dalam penawaran suatu proyek investasi.Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (DPMPTSP Kaltim) menegaskan, wilayah ini mengarah kepada green investment pada 2023.Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kaltim Riawati menyatakan bahwa para investor sangat concern terhadap hal tersebut, sehingga membuat para pemangku kepentingan di daerah berupaya mewujudkan hal tersebut. Selain itu, imbuhnya, ekonomi hijau dirasa mampu mendukung green investment sebagai aplikasi pembangunan berkelanjutan pada semua proses yang melibatkan atau berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.Sepanjang 2022, sudah ada beberapa proyek yang ditawarkan dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kepada para investor yang tidak berhubungan dengan batu bara.

Pertama, proyek infrastruktur Balikpapan–PPU Toll Bridge yang akan menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), serta memangkas waktu tempuh dari 2 jam menjadi 15 menit, dan jarak dari Bandara SAMS Sepinggan ke PPU. Proyek ini diperkirakan membutuhkan nilai investasi mencapai US$1,04 miliar dengan periode konsesi selama 45 tahun.Kedua, Waste ManagementBalikpapan dengan skema Kerja Sama Perjanjian Badan Usaha (KPBU), yaitu membangun pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) di area seluas 43 hektare yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Proyek ini ditawarkan dengan nilai investasi mencapai US$56 juta dengan periode konsesi selama 20 tahun ditambah 2 tahun konstruksi.Ketiga, proyek pengembangan fasilitas bongkar muat pelabuhan penajam di Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimiliki oleh Pemkab PPU dengan estimasi investasi mencapai US$14,8 miliar pada 2030 di atas lahan seluas 19 hektare.

Selasa (24/1) di Lapulu, Kecamatan Abeli, Kendari, Yusmin (30) dan Uci (27) asyik menikmati pemandangan. Mereka berfoto dengan berbagai latar dan pemandangan yang baru tuntas dibangun satu bulan terakhir. Tak terbayang di benak kedua ibu rumah tangga ini, salah satu sisi Teluk Kendari bisa menjelma seperti sekarang. Uci berkata, ”Dulu kumuh, kotor di sini. Makanya tidak pernah lagi ke sini.” Keduanya menyempatkan datang ke kawasan yang saban sore ramai dikunjungi warga ini. Mereka tahu dari unggahan rekan di media sosial.  Kawasan ini adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pappalimba Puday-Lapulu yang baru tuntas dibangun pada akhir Desember 2022 dengan luas 15 hektar dengan berbagai fasilitas untuk  berkegiatan. Melintasi Teluk Kendari, di bagian depan adalah kawasan Kota Lama, yang membentang dan berbukit. Jembatan Teluk Kendari yang menjadi ikon baru Kendari membentang di sisi kanan. Pemandangan ibu kota Sultra dan aktivitasnya pun tersaji di depan mata. Suasana RTH ini semakin ramai menjelang petang. Warga datang bersama keluarga, teman, atau pasangan. Ada yang datang ingin menikmati kawasan baru ini, berolahraga, atau sekadar ingin berfoto.

Bowo (45), duduk di tangga untuk turun ke laut. Sang anak, Bayu (3), bermain di tangga yang tertutup air laut. ”Kalau ingat dulu, itu seperti langit dan bumi. Kotor dan bau. Apalagi kalau air pasang, sampah di mana-mana,” ucap Bowo. Selama puluhan tahun, rumah dan lingkungannya dulu merupakan kawasan kumuh. Hingga kawasan ini ditata oleh pemerintah. Tepian laut diuruk untuk dijadikan kawasan baru. Lingkungan Lapulu bagaikan disulap menjadi indah seperti saat ini. Berjarak lebih dari 1 kilometer dari kawasan ini, RTH Talia telah lebih dulu terbangun. Kawasan di Jembatan Kuning yang dulu juga terkenal kumuh ini pun perlahan bersolek. Ruang terbuka terbangun dan tepian teluk ditata. Tak hanya itu, di kawasan sisi teluk lainnya, tepatnya di daerah Tipulu dan sekitar Kota Lama, tepian teluk juga mulai direvitalisasi. Anjungan baru dibangun dengan sejumlah fasilitas, mulai dari fasilitas bermain hingga kincir. Pj Wali Kota Kendari Asmawa Tosepu mengungkapkan, konsep penataan Kendari adalah memanfaatkan potensi teluk yang sangat berharga dan berbeda dari wilayah lain di Indonesia. Teluk harus dijadikan ruang bersama yang bermanfaat secara ekonomis, ekologis, dan wisata. (Yoga)

Rumah adalah kebutuhan primer. Sayangnya, tak semua orang punya rumah. Tahun 2021, terdapat 12,7 juta rumah tangga yang belum punya rumah. Tiap tahun ada tambahan 680.000 keluarga baru yang tentunya berharap punya rumah sendiri. Sebagian masih menumpang  hidup di rumah orangtua. Dua sampai tiga generasi di satu atap kini makin lazim di Indonesia, bahkan di negara maju, sebagai imbas dari pelambatan ekonomi global. Jika harus merantau, tidak ada cara lain kecuali mengontrak rumah atau apartemen. Tiap bulan atau tahun, mereka menyisihkan pendapatan untuk menyewa di properti yang tak akan mereka miliki. Tidak sedikit keluarga yang sulit menabung uang muka sebagai syarat pembelian hunian. Sungguh menyedihkan membaca reportase Kompas dari Selasa hingga Kamis (24-26/1) terkait hunian mangkrak. Impian dan perjuangan untuk bermukim di hunian sendiri akhirnya kandas.

Terlebih lagi, mangkraknya proyek hunian dialami oleh konsumen yang membeli properti dengan rentang harga Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Artinya, mereka yang tertipu pada umumnya adalah konsumen akhir, bukan investor. Rumah yang dibeli kebanyakan adalah rumah pertama mereka. Jumlahnya tidak sedikit. Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyatakan, aduan konsumen terkait masalah perumahan termasuk salah satu aduan tertinggi. Dari 2017 sampai awal Januari 2023, aduan perumahan mencapai 3.034 kasus. Dengan contoh kasus tadi, konsumen jelas dituntut untuk benar-benar jeli. Konsumen harus cermat dalam membeli rumah. Pembelian hunian yang belum terbangun sebisa mungkin dihindari atau dibeli dengan sangat berhati-hati. Membeli properti yang telah terbangun, atau dengan lingkungan yang terbangun, boleh jadi lebih mahal 20-30 %. Namun, lebih baik daripada kehilangan. (Yoga)

Pertumbuhan dana simpanan nasabah di perbankan atau biasa disebut dana pihak ketiga (DPK) cenderung semakin tinggi. Berdasarkan data BI, total DPK perbankan per akhir Desember 2022 mencapai Rp 7.929 triliun, tumbuh 9,01 % dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan tersebut lebih cepat dibandingkan November 2022 yang tumbuh 8,08 % secara tahunan. Kenaikan DPK tersebut dipicu tren peningkatan suku bunga simpanan, terutama deposito berjangka. Mengutip data LPS, rata-rata suku bunga simpanan meningkat sejak Agustus 2022 dan cenderung semakin cepat. Rata-rata suku bunga simpanan naik 11 basis poin menjadi 2,95 5 selama periode 20 Desember 2022-16 Januari 2023. Peningkatan suku bunga simpanan dipicu kenaikan suku bunga acuan BI. Sejak Agustus 2022 hingga Januari 2023, BI selalu menaikkan suku bunga acuan setiap bulannya, yang totalnya mencapai 225 basis poin atau 2,25 %. Ini membuat suku bunga acuan BI kini di posisi 5,75 %.

”Kenaikan bunga mendorong nasabah untuk menyimpan uangnya di perbankan,” kata ekonom, Ryan Kiryanto, Kamis (26/1). Ryan memperkirakan lonjakan DPK didorong simpanan korporasi ataupun pekerja individu dari sektor batubara dan sawit. Harga komoditas yang tinggi membuat pelaku industri sektor ini menikmati kinerja positif sehingga ada kemungkinan sebagian uangnya disimpan di bank. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, kenaikan dana simpanan perbankan dipicu peningkatan suku bunga simpanan. Kenaikan suku bunga simpanan mendorong sebagian masyarakat menyimpan uangnya di bank. Merespons kenaikan suku bunga acuan BI dan suku bunga simpanan bank, LPS pun menaikkan tingkat bunga penjaminan sebesar 25 basis poin menjadi 4 % untuk simpanan rupiah dan 2 % untuk simpanan valuta asing. Adapun bunga penjaminan simpanan rupiah di BPR juga dinaikkan menjadi 6,50 %, yang berlaku untuk periode 1 Februari 2023 sampai 31 Mei 2023, ujar Purbaya dalam jumpa pers Rapat Dewan Komisioner LPS, secara daring, Kamis. (Yoga)

Kelompok pekerja melakukan gugatan uji formil dan materi Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini ditempuh karena proses perumusannya dinilai tidak memberikan kepastian hukum. Substansi kluster ketenagakerjaan dalam peraturan itu juga dinilai tidak mendukung kerja layak. ”Kami memandang pelanggaran norma hukum dan konstitusi itu tidak boleh dibiarkan,” kata Senior Partner Integrity Law Firm Denny Indrayana, Kamis (26/1) di Jakarta. Firma hukum Integrity menjadi kuasa hokum serikat pekerja yang mengajukan gugatan terhadap Perppu tentang Cipta Kerja. Sebanyak 13 serikat pekerja mengajukan uji formil Perppu Cipta Kerja ke MK, Rabu (25/1). Serikat pekerja itu antara lain Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan  Kesehatan, serta Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan.

Denny mengatakan, pihak nya memberikan advokasi dalam perkara itu karena melihat ada masalah kepastian hokum dan konstitusi yang dilanggar pemerintah. Ia menambahkan, sebelum mengajukan uji formil Perppu No 2/2022, firma hukum Integrity telah menyampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Selain 13 serikat pekerja tersebut, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) juga telah mendaftarkan permohonan uji formil sekaligus uji materi Perppu No 2/2022 ke MK, Rabu (11/1). Sekretaris Jenderal Federasi Logam, Mesin, dan Elektronik (F-Lomenik) afiliasi KSBSI Eduard Parsaulian Marpaung mengatakan, perumusan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan dari sisi serikat pekerja. Lalu, pemerintah malah mengeluarkan Perppu No 2/2022, ini merupakan tindakan yang otoriter. (Yoga)

Cedera dunia diperkirakan semakin dalam tahun ini dan mulai menggerogoti sisi sosial-ekonomi masyarakat. Indonesia diperkirakan dapat bertahan di tengah cedera dunia tersebut. Dalam laporan tentang Situasi dan Prospek Ekonomi Dunia 2023 yang dipublikasikan pada Rabu (25/1) Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memperkirakan ekonomi dunia tahun ini tumbuh 1,9 %, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi 2022 sebesar 3 %. Tingkat inflasi dunia diperkirakan mereda tahun ini meskipun angka dan risikonya masih tinggi. UNCTAD memproyeksikan inflasi dunia sepanjang 2022 mencapai 9 % dan pada 2023 sebesar 6,5 %. Proyeksi ekonomi makro itu mempertimbangkan serangkaian guncangan yang parah dan saling memperkuat pada 2022 yang imbasnya akan merambat pada tahun ini, yaitu pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, perubahan iklim, inflasi tinggi akibat krisis pangan dan energi, serta pengetatan suku bunga acuan dan peningkatan utang.

”Ini bukan waktunya untuk berpikir jangka pendek dan menghemat fiskal secara spontan. Jika dilakukan justru akan semakin memperburuk ketimpangan dan membuat SDGs semakin jauh dari jangkauan,” kata Sekjen PBB Antonio Guterres. Kendati begitu, Indonesia diperkirakan dapat bertahan menghadapi imbas krisis ekonomi global pada tahun ini. UNCTAD memperkirakan, ekonomi Indonesia akan tumbuh melambat menjadi 5 % pada 2023 setelah tumbuh 5,3 % pada 2022. Tingkat inflasi Indonesia pada 2023 diperkirakan 5,5 %. Tingkat inflasi itu akan kembali pada kisaran target bank sentral pada 2024. Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri(Persero)Tbk Dendi Ramdani menuturkan, kinerja ekspor Indonesia tahun ini masih tertopang harga komoditas yang relative tinggi dan perbaikan permintaan di China. Namun, agar tidak hanya dinikmati segelintir orang, pemerintah perlu memastikan agar buah dari ekspor itu dapat memberikan trickle down effect (tetesan ekonomi) yang optimal ke masyarakat bawah. (Yoga)

Pemerintah mewajibkan pengusaha besar untuk menggandeng pelaku UMKM lokal dalam rantai pasoknya untuk meningkatkan efek pengganda dari investasi terhadap ekonomi daerah. Kemitraan substantif itu diharapkan dapat mendorong UMKM untuk naik kelas dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Investasi, sejak pertama diterapkan pada April 2021 sampai 2022, nilai kontrak kemitraan investor besar dengan UMKM lokal mencapai Rp 22,6 triliun dengan total 1.178 kesepakatan.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Yuliot mengatakan, dengan mewajibkan investor besar bekerja sama dengan UMKM lokal, efek pengganda dari investasi yang masuk terhadap roda ekonomi daerah bisa lebih maksimal. Dengan demikian, investasi tidak hanya menguntungkan korporasi besar yang menanamkan modal serta mitra usahanya di ibu kota seperti praktik yang selama ini berlaku, tetapi juga menguntungkan pelaku usaha kecil di daerah tujuan investasi. ”Dampaknya, sepanjang 2022, UMKM mendapat tambahan omzet Rp 4,5 triliun dari investasi yang masuk. Selain menjadi modal untuk bertumbuh dan ekspansi, kerja sama itu juga membukakan pasar yang pasti bagi UMKM,” kata Yuliot, Kamis (26/1).  (Yoga)

Badan Pengusahaan Batam merespons persoalan air bersih di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat, instalasi pengelolaan air di Waduk Duriangkang dan Waduk Mukakuning akan dibangun. Instalasi itu mampu menghasilkan air baku hingga 750 liter per detik. Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait, Kamis (26/1) berjanji meningkatkan pelayanan. (Yoga)