Maskapai penerbangan nasional mulai memperbesar penerbangan rute internasional setelah kebijakan pelonggaran zero Covid-19 di China. Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan bahwa pasar penerbangan China merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2019, jumlah turis dari China mencapai sebesar 2 juta. Dengan pembukaan penerbangan dari dan ke China, dia menilai maskapai nasional bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk memulihkan bisnis penerbangan nasional dari krisis. Dia memaparkan ada sejumlah kota di Indonesia yang selama ini banyak membuka penerbangan ke China, seperti Jakarta, Denpasar, dan Manado. Setelah pembukaan penerbangan ke China, Denon menilai maskapai perlu mengantisipasi ketersediaan pesawat dan jumlah kru, serta perizinan baik dari Pemerintah Indonesia maupun China. Senada, Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto juga menilai pembukaan perbatasan penerbangan dari dan ke China membantu pemulihan penerbangan antarnegara. Selama ini, papar Bayu, pasar China bagi maskapai nasional berkisar 20%--30% dari total pendapatan. Untuk penerbangan internasional maskapai porsinya bisa mencapai 40%-- 50%. Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro optimistis pasar penerbangan internasional akan meningkat pada 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan pelonggaran pembatasan perjalanan internasional yang dilakukan negara-negara di dunia, seperti China, Jepang, dan lainnya.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia meminta revisi Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan mendorong perkembangan pariwisata berkelanjutan. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan bahwa urgensi revisi undang-undang (UU)itu adalah agar menyesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata yang terus berkembang. Selain itu, menurutnya, beleid dalam UU baru harus bisa mendukung inovasi sektor pariwisata. Selain itu, Hariyadi menilai regulasi baru perlu memasukkan pasal khusus yang membahas terkait dengan pariwisata berkelanjutan. “Adanya perkembangan digitalisasi yang sangat mengubah dari pola usaha di pariwisata dan juga perilaku konsumen yang juga berubah. Ini sangat diperlukan reamandemen dari UU No. 10/2009,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Kepariwisataan dengan akademisi di Jakarta, Selasa (24/1). Selain itu, Hariyadi juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam pelaksanaan UU No. 10/2009. Salah satunya adalah pasal yang mengatur jenis usaha pariwisata, sertifikasi usaha, badan promosi pariwisata, tentang gabungan industri pariwisata, serta sumber pendanaan badan promosi pariwisata dan gabungan industri pariwisata.

Pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia memasuki babak baru. Kemarin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) ke Komisi VII DPR. Pemerintah dan DPR menargetkan, pembahasan RUU EBET bisa tuntas dan disahkan tahun ini. "Di samping untuk menurunkan emisi, RUU EBET juga mendukung pembangunan green industry dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Arifin Tasrif, Menteri ESDM, kemarin. Adapun sebanyak 49 pasal diubah, 13 pasal baru, serta 3 pasal dihapus. Dari 49 pasal itu, ada 23 pasal yang berubah secara substantif dan 26 pasal perubahan tidak substantif. Sebagian kalangan menyoroti beberapa poin di RUU EBET yang dinilai belum mencerminkan keseriusan dan totalitas pemerintah dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan. Salah satu poin yang disorot adalah mengenai harga jual energi baru dan energi terbarukan. Selain itu, skema power wheeling juga dihapus dari RUU EBET. Sebagai catatan, skema power wheeling adalah skema yang membolehkan perusahaan pembangkit listrik swasta menjual langsung listrik ke konsumen, termasuk dengan menggunakan jaringan PLN. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, di satu sisi ketentuan itu bisa mendorong kepastian harga. Sebab, pemerintah menjadi fasilitator jika terjadi deadlock kesepakatan harga jual beli energi terbarukan. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa menyoroti perihal level playing field di antara pemain terkait poin harga jual EBET. Di draf RUU ini, pemerintah menetapkan mekanisme penetapan harga jual antara energi baru (nuklir) dan energi terbarukan (matahari, panas bumi dan lain-lain) tak berbeda.

Janji Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk bisa mencapai target investasi tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun tercapai. Kementerian Investasi/BKPM mencatat, realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun, atau 100,61% dari yang ditargetkan pemerintah. Realisasi investasi tersebut, menurut Bahlil, tumbuh 34% dibandingkan tahun 2021. "Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar," ujar Bahlil dalam konferensi pers BKPM, Selasa (24/1). Namun, jika dilihat secara sektor, industri jasa dalam beberapa tahun terakhir masih mendominasi realisasi investasi di dalam negeri. Untuk tahun ini jumlahnya mencapai Rp 494,9 triliun atau 41% dari realisasi investasi. Yang termasuk investasi di sektor jasa adalah transporasi, gudang, telekomunikasi, perumahan, perkantoran hingga kawasan industri. Sedangkan investasi untuk sektor industri pengolahan pada tahun lalu jumlahnya paling besar, yakni mencapai Rp 497,7 triliun (41,2%).Menurut Bahlil, salah satu faktor penyebab dominannya investasi di industri pengolahan karena pemerintah mulai tahun lalu memberikan perhatian penuh terhadap program hilirisasi yang  bersifat padat modal.

Pemerintah masih harus mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk kebutuhan tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 339,6 triliun. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan subsidi dan kompensasi energi tahun 2022. Plt Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, penetapan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini didasarkan atas beberapa asumsi. "Dari asumsi itu maka anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 339,6 triliun," ujar Wahyu Utomo ke KONTAN, Selasa (24/1).

Prospek saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bakal makin mentereng. Penyebabnya adalah potensi peningkatan permintaan kendaraan listrik, yang bisa membuat harga nikel menjadi lebih tinggi di tahun ini. Salah satu pemicu dari kenaikan permintaan kendaraan listrik adalah rencana pemerintah Indonesia memberikan subsidi. Pemerintah akan memberi subsidi Rp 80 juta per unit untuk mobil dan Rp 8 juta unit untuk sepeda motor. Bila permintaan kendaraan naik, tentu permintaan nikel untuk baterai juga naik. Analis UOB-Kay Hian Sekuritas Limartha Adhiputra dalam laporan riset per 6 Januari 2023 mengatakan, subsidi tersebut diharapkan meningkatkan populasi kendaraan listrik. Dengan demikian, emisi gas rumah kaca dan subsidi bahan bakar bisa turun. Hitungan Analis RHB Sekuritas Fauzan Luthfi Djamal, harga nikel tahun ini akan berkisar US$ 24.500-US$ 25.000 per ton. Info saja, angka tersebut tidak jauh beda dari kisaran harga nikel tahun lalu. Emiten produsen nikel juga masih meneruskan ekspansi. INCO misalnya, akan menyelesaikan proyek di Pomalaa dan Bahodopi tahun ini, yang memberikan kontribusi positif bagi pendapatan INCO di masa mendatang.

Di tengah melambatnya perekonomian global, kinerja investasi nasional cukup positif. Meski demikian, tak jauh beda dari sebelumnya, capaian itu didominasi investasi padat modal. Minimnya investasi padat karya membuat target penciptaan lapangan kerja belum tumbuh sesuai harapan.Berdasarkan data Kementerian Investasi, realisasi investasi pada Januari-Desember 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun atau tumbuh 34 % secara tahunan. Angka itu 106 % dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi, yakni Rp 1.200 triliun. Akan tetapi, penanaman modal sepanjang tahun lalu didominasi investasi asing (PMA), yakni Rp 654,4 triliun atau 54,2 % dari total investasi, sedangkan investasi dari pemodal dalam negeri (PMDN) Rp 552,8 triliun. Kendati demikian, investasi masih didominasi sektor padat modal, yaitu sektor kimia dan farmasi (Rp 93,6 triliun); industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya (Rp 171,2 triliun); industri pertambangan (Rp 136,4 triliun); transportasi, gedung, dan telekomunikasi (Rp 134,3 triliun); serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (Rp 109,4 triliun).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Selasa (24/1) mengatakan, pertumbuhan investasi hingga 34 % secara tahunan pada 2022 itu adalah yang tertinggi dalam sejarah. ”Kita patut bersyukur bahwa di tengah gelapnya ekonomi global, PMA masih tetap tumbuh, demikian juga PMDN. Ini menunjukkan trust dari investor, baik asing maupun lokal,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta. Ia membenarkan, dengan strategi hilirisasi yang sedang gencar didorong pemerintah, investasi yang masuk pasti lebih banyak bersifat padat teknologi. Konsekuensinya, investasi tak akan maksimal menyerap karyawan. ”Ini pilihan, apakah kita mau padat karya, tapi lambat majunya, atau pakai teknologi untuk maju lebih cepat?” ujarnya. Akan tetapi, pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan investasi padat teknologi dengan penciptaan lapangan kerja. Ia mencontohkan investasi smelter PT Freeport di Gresik, Jatim. Pemerintah mensyaratkan, bagian pekerjaan konstruksi yang dapat menggunakan tenaga manusia tidak boleh digantikan dengan mesin. (Yoga)

Masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal masih terkendala untuk mengakses skema bantuan pembiayaan perumahan yang digulirkan pemerintah. Masih banyak nasabah sektor informal yang tidak lolos persyaratan kelayakan bank. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian  (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengemukakan, realisasi bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sektor informal pada tahun 2022 hanya 11.886 unit atau 86,93 % target 13.672 unit. Kendala penyaluran BP2BT itu antara lain banyak calon debitor, yakni masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal, tidak lolos surat penegasan persetujuan penyediaan kredit. Surat ini diterbitkan bank kepada nasabah yang telah memenuhi syarat kredit pemilikan rumah (KPR) dan disetujui. Penyebab lain, lanjut Herry, calon debitor mundur untuk mengajukan BP2BT akibat menurunnya kemampuan keuangan menyusul kenaikan harga (BBM). ”Nasabah tidak lolos BI checking atau sedang terikat pinjaman yang lain,” ujar Herry dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (24/1).

BP2BT merupakan bagian dari program bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi yang digulirkan pemerintah. Pada 2022, realisasi bantuan pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejumlah 226.000 unit senilai Rp 25,15 triliun dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebagai pendamping FLPP sejumlah 225.987 unit senilai Rp 930 miliar. Selain itu, subsidi selisih bunga (SSB) sejumlah 757.089 unit atau senilai Rp 2,57 triliun serta BP2BT senilai Rp 460 miliar. Pada tahun 2023, Kementerian PUPR menghapus BP2BT. Bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah difokuskan pada skema FLPP dan tabungan perumahan rakyat (tapera). Pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu menyasar beberapa kelompok masyarakat, yakni sektor informal melalui skema rent to own (sewa beli) yang dikombinasikan dengan tabungan perumahan (contractual saving housing). Adapun masyarakat perkotaan diarahkan pada hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO) dan generasi milenial diarahkan mengakses skema KPR dengan tenor pinjaman yang lebih panjang. (Yoga)

Dana yang dibutuhkan untuk membiayai penguatan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi harga pangan pada 2023 diperkirakan sebesar Rp 26,89 triliun. Salah satu sumber pembiayaan itu berasal dari pinjaman bank milik pemerintah berskema subsidi bunga pinjaman 4,75 %. Pembiayaan pengadaan cadangan dan stabilisasi harga pangan itu mencakup 11 komoditas pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, telur ayam, daging ruminansia, dan gula konsumsi. Untuk pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton dan stabilisasi harga beras, misalnya, dibutuhkan dana Rp 10,56 triliun. Untuk pengadaan 250.000 ton kedelai dan 18.657 ton bawang putih berikut stabilisasi harga keduanya, biaya yang diperlukan masing-masing Rp 2,69 triliun dan Rp 373,14 miliar.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat ID Food bersama Komisi VI DPR yang digelar secara hibrida, Selasa (24/1). Rapat itu dihadiri Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan dan jajaran direksi BUMN yang menginduk pada ID Food. Frans mengatakan, Untuk menjalankan program, Bulog  dan ID Food bisa mendapatkan pinjaman dari bank milik negara berskema subsidi bunga pinjaman. ”Subsidi bunganya 4,75 %. Artinya, jika mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah dengan bunga komersial 9 %, kami membayar bunganya hanya 4,25 persen,” ujarnya. Menurut Fans, saat ini baru PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang sudah menyediakan plafon tahap pertama untuk program CPP, yakni sebesar Rp 700 miliar. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menuturkan, Komisi VI meminta ID Food membuat peta jalan BUMN pangan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, dan kementerian terkait. (Yoga)

Bisnis perdagangan secara elektronik atau e-dagang di Indonesia semakin ketat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah lokapasar, baik yang di Indonesia maupun global, memberhentikan sebagian karyawannya. Namun, diperkirakan konsumen e-dagang di Indonesia tetap tumbuh. Bisnis terkait e-dagang, yakni JDL Express Indonesia yang merupakan bagian dari lokapasar JD.ID, resmi berhenti beroperasi sejak Minggu (22/1). Penutupan bisnis JDL Express Indonesia semakin menguatkan rumor JD.ID akan berhenti beroperasi di Indonesia. Sebelumnya, JD.com selaku pemegang saham utama JD.ID dikabarkan akan hengkang sebagai pemegang modal di JD Indonesia dan Thailand. Praktisi bisnis digital Ignatius Untung, saat dihubungi Selasa (24/1), berpendapat, konteks yang dialami JD.ID berbeda dengan Rakuten, lokapasar asal Jepang, yang memutuskan menutup operasionalisasinya di Indonesia per 1 maret 2016. Kala itu, pasar e-dagang di Indonesia sedang berkembang dan sudah ada 10 pemain lokapasar berskala besar.

”Kondisi saat ini, semua perusahaan teknologi sedang berhitung. Dengan ketidakpastian makroekonomi global yang berdampak ke aliran investasi sektor teknologi lesu, mereka tentunya mengkaji ulang bisnis di luar negeri yang sudah menghasilkan laba, balik modal, atau punya prospek untung,” katanya. Konsumen e-dagang di Indonesia masih tetap tumbuh. Namun, ada sejumlah konsumen baru yang mengadopsi cara berbelanja selama pandemi Covid-19, lalu memutuskan berhenti dan kembali belanja luring. Dosen Universitas Prasetiya Mulya, Muhammad Setiawan Kusmulyono, menduga ada beberapa penyebab di balik kejadian yang dialami JDL Express Indonesia. Pertama, sebagai bisnis logistic vertikal JD.ID, pendapatan utama JDL Express Indonesia bergantung dari JD.ID. Jika transaksi perdagangan JD.ID menurun, pendapatan JDL Express Indonesia turut terdampak. Padahal, bisnis logistik biasanya butuh minimal ongkos untuk menutup pembiayaan pegawai dan kendaraan. Faktor kedua, persaingan dengan sesama lokapasar. Sejumlah pemain lokapasar lain makin banyak menggaet jenama besar dan membuka gerai resmi di platform mereka sehingga barang yang ditawarkan kepada konsumen tentunya orisinal. Cara ini diduga untuk menyaingi kampanye #DijaminOri yang diusung JD.ID. (Yoga)