Bergelimang Insentif dan Fasilitas Bagi Investor IKN
Pemerintah mengerahkan segala upaya untuk bisa mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setelah gencar menjajakan proyek IKN dalam berbagai forum di tingkat dunia, kali ini pemerintah bersiap mengguyur beragam insentif dan fasilitas kemudahan berusaha bagi investor yang mau membenamkan modalnya di IKN. Karpet merah itu siap digelar lewat Peraturan Pemerintah (PP) terkait kemudahan berusaha di IKN yang bakal diteken Presiden Joko Widodo dalam minggu ini. Ada enam insentif atau relaksasi yang pemerintah berikan bagi para calon investor IKN. Misalnya, tax holiday bagi investasi di sektor infrastruktur, layanan umum, hingga pendirian atau pemindahan kantor. Kemudian insentif supertax dedection hingga 350% bagi investor yang mau mengembangkan riset dan inovasi di IKN. Lalu, ada insentif berupa perlakuan khusus dalam kebijakan administrasi kepabenan dan cukai. Kemudian kebijakan perlakuan pajak khusus untuk kegiatan di pusat kegiatan ekonomi atau financial center di IKN. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo memastikan, insentif pajak tersebut berlaku untuk semua investor yang berminat, baik investor asing dan investor dalam negeri.
Transaksi Mata Uang Lokal : BI Terus Perluas Transaksi Mata Uang Lokal
Guna memperkuat nilai tukar rupiah ditengah ketidakpastian global, BI terus memperluas kerjasama penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction (LCT) dengan sejumlah negara. Saat ini BI tengah menjajaki LCT dengan Korsel dan India, "Saat ini BI berencana untuk memperluas kerjasama dengan India dan Korsel," ujar Deputy Gubernur BI Doddy Budi Waluyo saat ditanya awak media beberapa waktu lalu. Dari data BI, kinerja LCT menunjukkan hasil positif dengan nilai transaksi 2022 sebesar US$ 3,8 miliar, meningkat 52% dibandingkan LCT 2021 sebesar US$ 2,5 miliar. Saat ini Indonesia telah memiliki kerjasama LCT dengan Thailand, Malaysia, Jepang dan China. (Yoga)
Cicil Beli Saham Jelang Bulan Suci Ramadhan
Bulan Ramadan akan kembali tiba, yakni pada pekan terakhir Maret 2023. Momentum ini biasanya mengungkit kinerja beberapa sektor saham. Anda bisa mulai mencermati daftar saham pilihan yang bisa menghasilkan cuan di momentum Ramadan hingga Idul Fitri nanti.
Investment Analyst
Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian menyoroti, meski situasi pasar saham saat ini masih berfluktuasi kencang, tapi fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi solid. Kondisi ini terlihat dari tingkat konsumsi masyarakat yang masih terjaga.
Melihat sentimen positif tersebut, investor mulai bisa mengoleksi bertahap saham-saham unggulan di bulan Ramadan.
Selain ketiga sektor di atas, analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo menambahkan dua sektor lain yang berpeluang membukukan kinerja cemerlang. Keduanya yakni sektor perunggasan atau
poultry
dan sektor transportasi.
Kedua sektor ini juga terdorong aktivitas masyarakat yang kembali normal.
Kepala Riset FAC Sekuritas Indonesia Wisnu Prambudi Wibowo sepakat, investor mulai bisa menyicil beli saham-saham yang berpotensi cuan pada periode Ramadan-Lebaran. Investor bisa memakai strategi
dollar cost averaging
supaya risiko dapat lebih terkontrol. Strategi ini adalah menempatkan investasi rutin secara berkala.
Harga Jual Kuat, Margin Meningkat
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) bakal diuntungkan dari ekspansi margin. Harga jual produk ICBP berada di level yang tinggi di saat harga bahan baku mulai melandai.
Analis RHB Sekuritas Vanessa Karmajaya dalam risetnya menuliskan, prospek ICBP bakal lebih baik di 2023. Terdapat beberapa faktor pendukung margin ICBP, di antaranya penurunan harga komoditas bahan baku dan pangsa pasar ICBP yang kuat.
Kondisi tersebut bisa menghasilkan kekuatan harga yang solid.
Meski ASP naik signifikan, analis Mirae Asset Sekuritas Christine Natasya meyakini mi instan ICBP mampu bersaing. Sejauh ini, pangsa pasar mi ICBP terjaga di kisaran 70%-75%. Sejak Januari hingga September 2022, ASP divisi mi naik 11% secara tahunan, tapi volume penjualan tetap naik sebesar 5%.
Analis Ciptadana Sekuritas Putu Chantika dalam riset 16 Januari 2023 menulis, emiten konsumer seperti ICBP juga akan terdorong aktivitas ekonomi masyarakat yang kembali dibuka usai pandemi. Kenaikan upah minimum pekerja di tahun 2023 juga akan menjadi sentimen positif.
Emiten Baja Terpapar Pembangunan IKN
Proyek pembangunan ibukota negara (IKN) menggairahkan sektor konstruksi dan pendukungnya. Tak terkecuali sektor industri besi dan baja. Sejumlah emiten meyakini, proyek IKN bakal jadi katalis positif yang mendongkrak kinerja di 2023.
Fedaus, Direktur Corporate Affairs PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP), optimistis, industri baja pada tahun ini akan tumbuh dibandingkan tahun lalu. Ini seiring mulai menggeliatnya pengerjaan proyek pembangunan IKN.
Untuk kebutuhan proyek IKN, GGRP melihat potensi penggunaan baja sekitar 9,2 juta ton.
Johannes W. Edward, Chief Strategy, Corporate Secretary & Investor Relations PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP), mengatakan, ada sejumlah indikator pertumbuhan industri baja di 2023.Di antaranya, tren kenaikan harga baja sejak Oktober 2022 yang masih berlanjut.
Selain itu, komitmen pemerintah membangun infrastruktur.
ISSP menargetkan pertumbuhan penjualan 20% pada 2023. Selain dari proyek infrastruktur dan penjualan ekspor, produsen pipa baja yang dikenal dengan nama Spindo ini juga membidik proyek IKN. Saat ini sudah mulai ada pemesanan pipa spiral dan pipa konstruksi di proyek IKN.
Financial Expert Ajaib Sekuritas Asia Chisty Maryani menilai, permintaan besi dan baja berpeluang naik. Ini sejalan dengan proyeksi Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA), yang memperkirakan pertumbuhan industri baja dan besi tahun ini bisa mencapai 5%-6%, menjadi 17,3 juta ton.
Kredit ke Sektor Hilirisasi Digenjot
Rencana pemerintah mendorong hilirisasi pada industri berbasis sumber daya alam bakal berdampak pada sektor perbankan. Terlebih, Presiden Joko Widodo meminta perbankan ikut berperan dalam mendukung hilirisasi. Para bankir pun menilai penyaluran kredit ke sektor hilirisasi memiliki prospek positif di tahun ini. Adapun data Bank Indonesia (BI) mencatatkan penyaluran kredit modal kerja dan investasi perbankan untuk industri pengolahan termasuk hilirisasi mencapai Rp 1.009,8 triliun per November 2022. Tumbuh 12,15% secara tahunan atau Year on Year (YoY) dari posisi yang sama tahun lalu mencapai Rp 900,4 triliun per November 2021. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyatakan eksposur kredit ke sektor industri pengolahan termasuk industri hilir mencapai Rp 144 triliun pada November 2022. Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha menyatakan industri pengolahan juga merupakan sektor prioritas Bank Mandiri dengan portfolio mencapai 15,7%. “Sehingga akan tetap menjadi salah satu fokus tumbuh kredit Bank Mandiri ke depannya. Lebih detail lagi, contoh beberapa sub sektor industri pengolahan hilir tersebut adalah industri makanan dan minuman, industri farmasi, industri pengolahan logam (smelter), industri pupuk, industri kimia, industri pakan ternak dan lain sebagainya,” ujar Rudi kepada Kontan.co.id pada Senin (23/1).
Dilema Listrik Tenaga Surya
Rencana pemerintah untuk melakukan revisi Peraturan Menteri ESDM No. 21 Tahun 2021 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang IUPTL untuk Kepentingan Umum, memunculkan pro dan kontra.Sebagian pihak menyebut revisi itu bakal memutus sasaran pemerintah untuk mencapai target bauran energi. Di sisi lain, revisi itu justru akan memberi ruang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dan pelaku industri dalam pengembangan energi baru terbarukan, khusus pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Atap.
Langit Cerah Kredit Properti
Bagi yang percaya Feng Shui, ada sejumlah sektor yang menurut prediksi bisa meraup hoki lumayan besar pada tahun ini. Salah satu elemen yang disebut-sebut para pakar Feng Shui bakal membawa cuan adalah bisnis yang berhubungan dengan elemen tanah, yaitu properti. Siap-siap saja sektor-sektor yang berkaitan dengan perumahan, perhotelan, kontraktor, pertanian, hingga bisnis bangunan yang lain bakal mendapat giliran memetik keuntungan. Banyak pebisnis berharap sisa-sisa awan kelabu yang sempat menggelayuti properti pada 2022 akan berganti dengan langit yang cerah pada tahun ini. Sebenarnya, tanda-tanda membaiknya sektor properti sudah tampak sepanjang tahun lalu. Namun, sekeras-kerasnya sektor ini berupaya bangkit, ada rintangan yang kembali mengadang yaitu lonjakan harga komoditas, BBM, badai inflasi, dan rezim suku bunga tinggi. Bank Indonesia (BI) pada 2022 bahkan telah mengatrol suku bunga acuan menjadi 5,5% hanya dalam waktu 5 bulan, dari posisi awal yang terus bertahan di level 3,5%. Oleh karena itu, sedikit terasa aneh di telinga jika ada yang meramalkan bahwa industri properti bisa ketiban hoki pada tahun ini. Yang membuat penyaluran properti lebih optimistis di tengah kenaikan bunga acuan adalah faktor standar penyaluran kredit pada kuartal I/2023 diyakini sedikit lebih longgar dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Indikatornya adalah angka Indeks Lending Standar (ILS) yang mencapai -0,58%. Dengan adanya dugaan kebijakan penyaluran kredit yang lebih longgar, maka terjadi relaksasi pada aspek jangka waktu dan biaya persetujuan kredit.
Regulasi Investasi EBT : Sikut-Sikutan Kepentingan
Sejak kehadiran Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, investor terus melirik potensi pengembangan energi hijau di Tanah Air. Satu sisi, regulasi itu belum cukup kuat menjamin masa depan transisi energi di Indonesia. Keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru Terbarukan (EBT), perlu didorong untuk menjamin kepastian investasi dan sasaran ke depan. Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Bobby Gafur Umar mengatakan bahwa pemerintah dan DPR perlu memberi perhatian pada pembahasan RUU EBT sebagai payung hukum terhadap masa depan investasi EBT di Indonesia. Bobby yang menjabat sebagai Presiden Direktur PT Maharaksa Biru Energi Tbk. (OASA) menyatakan insentif dari pemerintah merupakan aspek yang dapat mendorong investasi EBT. Selain itu, sektor EBT juga butuh diberikan fleksibilitas dari sisi perolehan tarif awal. Selain itu, menurut Bobby, saat ini pelaku industri EBT juga masih mengharapkan skema power wheeling alias pemanfaatan bersama jaringan tenaga listrik PLN oleh produsen listrik swasta atau independent power producer (IPP) terkait dengan EBT.
Ekspor Batu Bara : Keyakinan Tinggi Emas Hitam Indonesia
Rencana China yang ingin membuka kembali keran impor batu bara dari Australia di tengah upaya penerapan wajib pasok domestik untuk komoditas itu di Negeri Kanguru tidak akan meredam ‘panasnya’ ekspor emas hitam asal Indonesia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan target ekspor batu bara tahun ini bakal lebih tinggi dibandingkan dengan 2022. Hal itu dilakukan untuk memanfaatkan tingginya permintaan di pasar global.Apalagi, perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung membuat sejumlah negara Eropa kembali meningkatkan konsumsi batu bara agar bisa menjamin pemenuhan kebutuhan energi.Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan bahwa tahun ini pihaknya menargetkan ekspor batu bara mencapai 517,7 juta ton. Jumlah tersebut naik sekitar 4,11% dari target tahun lalu yang dipatok 497,25 juta ton.Peningkatan target ekspor itu juga sejalan dengan naiknya target produksi batu bara pada tahun ini yang menjadi 694,5 juta ton, serta target wajib pasok domestik (domestic market obligation/DMO) sebanyak 176,8 juta ton.
Kepercayaan diri tersebut juga muncul karena dilatarbelakangi oleh meningkatkan permintaan batu bara dari sejumlah negara yang menjadi pasar nontradisional bagi Indonesia, seperti negara-negara di kawasan Eropa.Keyakinan yang sama juga disampaikan oleh Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF). Ketua IMEF Singgih Widagdo mengatakan bahwa permintaan batu bara asal Tanah Air masih akan tetap tinggi pada tahun ini.
Saat ini, produksi batu bara Australia sekitar 590 juta ton per tahun, dengan penggunaan untuk pasar domestik 129 juta ton. Adapun, alokasi ekspor steam coal Australia di pasar dunia sekitar 196 juta ton.Pemerintah Negara Bagian di Australia, seperti New South Wales yang menjadi produsen batu bara terbesar kedua di Negeri Kanguru berencana menerapkan skema baru perdagangan batu bara, di mana penambang lokal perlu menyisihkan 7%—10% untuk cadangan dalam negeri.









