Minimnya jumlah smelter yang beroperasi di Tanah Air tidak menyurutkan tekad pemerintah untuk melarang ekspor mineral mentah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 3/2022 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan, kewajiban melakukan pengolahan pemurnian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 3/2020. Un tuk itu, pemerintah bakal tegas melaksanakan larangan ekspor seluruh mineral mentah mulai pertengahan tahun ini.“Intinya per 10 Juni tidak boleh lagi ekspor washed, semua mineral sesuai dengan UU,” kata Idris, Rabu (25/1). Sebagian pelaku usaha pun diketahui menyampaikan komitmen pembangunan smelter hanya untuk mendapat fasilitas ekspor. Saat ditinjau ke lapangan, kata dia, tidak ada kemajuan pembangunan smelter yang riil dicapai. Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mendorong pemerintah untuk berinvestasi lebih intensif pada pembangunan smelter bijih bauksit menjelang moratorium ekspor bahan baku aluminium itu.Plh Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan, investasi pemerintah pada lini pengolahan bijih bauksit itu penting di tengah kurangnya kepercayaan investor dan lembaga pemberi pinjaman untuk ikut berinvestasi.

Keberhasilan mencapai target investasi pada 2022 di tengah tekanan global, menguatkan optimisme Pemerintah Indonesia untuk mengulang prestasi serupa pada tahun ini. Apalagi, optimisme sejumlah lembaga perihal proyeksi ekonomi dunia belakangan justru meninggi, dari sebelumnya cenderung pesimistis. Contohnya ramalan positif International Monetary Fund (IMF) dan World Trade Organization (WTO) yang memandang tingkat resesi ekonomi pada tahun ini relatif lebih kendur ketimbang ekspektasi pada tahun lalu. Komitmen kuat seluruh negara di dunia dalam World Economic Forum (WEF) 2023 pekan lalu, untuk mempererat kemitraan dagang dan investasi menjadi katalis positif yang sedikit memberikan cahaya di lorong gelap ekonomi 2023. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahkan menyebut 2023 merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Dia menjelaskan outlook penanaman modal pada tahun ini berangkat dari dua pemikiran besar. Pertama, terkait dengan kondisi global yang saat ini masih penuh dengan teka-teki kendati IMF, WTO, dan banyak negara mulai menanamkan optimisme dengan kuat. Kedua, kondisi ekonomi domestik yang cukup menantang karena dihadapkan pada tingginya kompetisi antarnegara dalam menarik investasi asing (foreign direct investment/FDI).

Dalam sepekan terakhir, pemerintah memang mendapatkan potensi investasi yang akan memompa realisasi penanaman modal sepanjang tahun ini. Di antaranya PT Freeport Indonesia yang akan menambah investasi untuk menyelesaikan proyek konstruksi smelter di Gresik Jawa Timur, dan Indonesia Battery Corporation (IBC) yang terus mengawal komitmen investasi ekosistem baterai kendaraan listrik CATL senilai US$6 miliar. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, berkomitmen untuk merampungkan konstruksi fisik smelter di Gresik pada akhir 2023 yang diestimasi menyerap investasi US$1,4 miliar. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan kepada pemerintah untuk memanfaatkan dengan betul segala celah potensi masuknya aliran modal asing. Salah satunya dengan memanfaatkan momentum dibukanya kembali ekonomi China.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berhasil menutup 2022 dengan mencetak kinerja impresif dan berhasil melampaui konsensus pasar. Emiten berkode saham BBNI itu membukukan laba bersih Rp18,31 triliun, tumbuh 68% Year-on-Year (YoY). Ini merupakan perolehan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah BNI. Kinerja yang prima ini terwujud melalui kerja keras seluruh insan BNI dalam menjalankan kebijakan strategis yang ditetapkan, di tengah periode pemulihan ekonomi 2022 serta upaya memastikan agenda transformasi perusahaan terus berjalan sesuai dengan blueprint. BNI menyalurkan kredit sebesar Rp646,19 triliun tumbuh 10,9% YoY atau di atas target awal perusahaan yang sebesar 7-10%. Kredit BNI tidak hanya tumbuh optimal, juga mengalami perbaikkan kualitas. Rasio Non Performing Loan (NPL) turun sebesar 90 basis point (bps) secara tahunan menjadi 2,8%. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan dari sisi likuiditas, perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan Current Account Saving Account (CASA) yang kuat sebesar 10,1% YoY, yang dihasilkan dari strategi perseroan untuk membangun transaction-based CASA, melalui penyediaan solusi keuangan dan transaksi yang komprehensif dan reliable. Royke menuturkan jumlah kredit yang direstrukturisasi dengan stimulus Covid juga terus menurun nilainya menjadi Rp49,6 triliun atau setara dengan 7,8% dari total kredit.

Beberapa waktu lalu pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah me­nyepakati penerbitan Undang-Undang Pengem­bangan dan Penguatan Sistem Keuangan (P2SK). Undang-undang (UU) yang disusun secara omnibus ini menyatukan 15 UU yang berkaitan dengan seluruh ekosistem sistem keuangan di Indonesia termasuk di dalamnya tentang pengaturan mata uang rupiah. Dalam UU P2SK, jenis mata uang rupiah tidak hanya uang kertas dan uang logam sebagaimana terdapat dalam UU No. 7/2011 tentang Mata uang. Pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menambah jenis mata uang rupiah yang baru dalam bentuk mata uang digital. Terbitnya jenis mata uang rupiah digital ini menandai era baru dari mata uang rupiah. Di tengah digitalisasi ekonomi yang mengubah pola pikir dan pola perilaku ekonomi masyarakat, penerbitan rupiah digital merupakan suatu keniscayaan. Bahkan saat ini sudah marak muncul mata uang bayangan (shadow currencies) yang perlahan mulai menggantikan peran dan fungsi uang fisik yang diterbitkan oleh negara. Namun, sepertinya jalan cerita penerbitan uang rupiah digital ini masih akan sangat panjang dan berliku. Di dalam UU P2SK tidak dijelaskan secara jelas dan perinci apa yang dimaksud dengan rupiah digital tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, dunia digital ibarat hutan belantara yang belum terjamah manusia. Salah memahami arah dan mengambil jalan maka risikonya akan sangat fatal, tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Apalagi jika memasuki hutan belantara tersebut pada tengah malam dan tanpa alat penerangan, sudah pasti hasilnya kita akan tersesat makin dalam. Oleh karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral harus segera mengeluarkan peraturan turunan dari UU P2SK tersebut yang membahas secara jelas apa yang dimaksud dengan rupiah digital tersebut dan bagaimana mengatur dan mengelolanya supaya tidak menjadi senjata makan tuan.

Maskapai penerbangan nasional mulai memperbesar penerbangan rute internasional setelah kebijakan pelonggaran zero Covid-19 di China. Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan bahwa pasar penerbangan China merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2019, jumlah turis dari China mencapai sebesar 2 juta. Dengan pembukaan penerbangan dari dan ke China, dia menilai maskapai nasional bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk memulihkan bisnis penerbangan nasional dari krisis. Dia memaparkan ada sejumlah kota di Indonesia yang selama ini banyak membuka penerbangan ke China, seperti Jakarta, Denpasar, dan Manado. Setelah pembukaan penerbangan ke China, Denon menilai maskapai perlu mengantisipasi ketersediaan pesawat dan jumlah kru, serta perizinan baik dari Pemerintah Indonesia maupun China. Senada, Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto juga menilai pembukaan perbatasan penerbangan dari dan ke China membantu pemulihan penerbangan antarnegara. Selama ini, papar Bayu, pasar China bagi maskapai nasional berkisar 20%--30% dari total pendapatan. Untuk penerbangan internasional maskapai porsinya bisa mencapai 40%-- 50%. Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro optimistis pasar penerbangan internasional akan meningkat pada 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan pelonggaran pembatasan perjalanan internasional yang dilakukan negara-negara di dunia, seperti China, Jepang, dan lainnya.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia meminta revisi Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan mendorong perkembangan pariwisata berkelanjutan. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan bahwa urgensi revisi undang-undang (UU)itu adalah agar menyesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata yang terus berkembang. Selain itu, menurutnya, beleid dalam UU baru harus bisa mendukung inovasi sektor pariwisata. Selain itu, Hariyadi menilai regulasi baru perlu memasukkan pasal khusus yang membahas terkait dengan pariwisata berkelanjutan. “Adanya perkembangan digitalisasi yang sangat mengubah dari pola usaha di pariwisata dan juga perilaku konsumen yang juga berubah. Ini sangat diperlukan reamandemen dari UU No. 10/2009,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Kepariwisataan dengan akademisi di Jakarta, Selasa (24/1). Selain itu, Hariyadi juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam pelaksanaan UU No. 10/2009. Salah satunya adalah pasal yang mengatur jenis usaha pariwisata, sertifikasi usaha, badan promosi pariwisata, tentang gabungan industri pariwisata, serta sumber pendanaan badan promosi pariwisata dan gabungan industri pariwisata.

Pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia memasuki babak baru. Kemarin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) ke Komisi VII DPR. Pemerintah dan DPR menargetkan, pembahasan RUU EBET bisa tuntas dan disahkan tahun ini. "Di samping untuk menurunkan emisi, RUU EBET juga mendukung pembangunan green industry dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Arifin Tasrif, Menteri ESDM, kemarin. Adapun sebanyak 49 pasal diubah, 13 pasal baru, serta 3 pasal dihapus. Dari 49 pasal itu, ada 23 pasal yang berubah secara substantif dan 26 pasal perubahan tidak substantif. Sebagian kalangan menyoroti beberapa poin di RUU EBET yang dinilai belum mencerminkan keseriusan dan totalitas pemerintah dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan. Salah satu poin yang disorot adalah mengenai harga jual energi baru dan energi terbarukan. Selain itu, skema power wheeling juga dihapus dari RUU EBET. Sebagai catatan, skema power wheeling adalah skema yang membolehkan perusahaan pembangkit listrik swasta menjual langsung listrik ke konsumen, termasuk dengan menggunakan jaringan PLN. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, di satu sisi ketentuan itu bisa mendorong kepastian harga. Sebab, pemerintah menjadi fasilitator jika terjadi deadlock kesepakatan harga jual beli energi terbarukan. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa menyoroti perihal level playing field di antara pemain terkait poin harga jual EBET. Di draf RUU ini, pemerintah menetapkan mekanisme penetapan harga jual antara energi baru (nuklir) dan energi terbarukan (matahari, panas bumi dan lain-lain) tak berbeda.

Janji Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk bisa mencapai target investasi tahun 2022 sebesar Rp 1.200 triliun tercapai. Kementerian Investasi/BKPM mencatat, realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun, atau 100,61% dari yang ditargetkan pemerintah. Realisasi investasi tersebut, menurut Bahlil, tumbuh 34% dibandingkan tahun 2021. "Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar," ujar Bahlil dalam konferensi pers BKPM, Selasa (24/1). Namun, jika dilihat secara sektor, industri jasa dalam beberapa tahun terakhir masih mendominasi realisasi investasi di dalam negeri. Untuk tahun ini jumlahnya mencapai Rp 494,9 triliun atau 41% dari realisasi investasi. Yang termasuk investasi di sektor jasa adalah transporasi, gudang, telekomunikasi, perumahan, perkantoran hingga kawasan industri. Sedangkan investasi untuk sektor industri pengolahan pada tahun lalu jumlahnya paling besar, yakni mencapai Rp 497,7 triliun (41,2%).Menurut Bahlil, salah satu faktor penyebab dominannya investasi di industri pengolahan karena pemerintah mulai tahun lalu memberikan perhatian penuh terhadap program hilirisasi yang  bersifat padat modal.

Pemerintah masih harus mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk kebutuhan tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 339,6 triliun. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan subsidi dan kompensasi energi tahun 2022. Plt Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, penetapan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini didasarkan atas beberapa asumsi. "Dari asumsi itu maka anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 339,6 triliun," ujar Wahyu Utomo ke KONTAN, Selasa (24/1).

Prospek saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) bakal makin mentereng. Penyebabnya adalah potensi peningkatan permintaan kendaraan listrik, yang bisa membuat harga nikel menjadi lebih tinggi di tahun ini. Salah satu pemicu dari kenaikan permintaan kendaraan listrik adalah rencana pemerintah Indonesia memberikan subsidi. Pemerintah akan memberi subsidi Rp 80 juta per unit untuk mobil dan Rp 8 juta unit untuk sepeda motor. Bila permintaan kendaraan naik, tentu permintaan nikel untuk baterai juga naik. Analis UOB-Kay Hian Sekuritas Limartha Adhiputra dalam laporan riset per 6 Januari 2023 mengatakan, subsidi tersebut diharapkan meningkatkan populasi kendaraan listrik. Dengan demikian, emisi gas rumah kaca dan subsidi bahan bakar bisa turun. Hitungan Analis RHB Sekuritas Fauzan Luthfi Djamal, harga nikel tahun ini akan berkisar US$ 24.500-US$ 25.000 per ton. Info saja, angka tersebut tidak jauh beda dari kisaran harga nikel tahun lalu. Emiten produsen nikel juga masih meneruskan ekspansi. INCO misalnya, akan menyelesaikan proyek di Pomalaa dan Bahodopi tahun ini, yang memberikan kontribusi positif bagi pendapatan INCO di masa mendatang.