Bank Indonesia (BI) dan perbankan bergegas menyambut devisa hasil ekspor (DHE) yang bakal ditampung di dalam negeri. Terlebih, regulator menemukan 200 perusahaan yang berpotensi parkirkan DHE sumber daya alam (SDA) di dalam negeri pada 2023. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Panji Irawan, mengakui. likuiditas valuta asing (valas) bank cukup terbantu dengan adanya inisiatif DHE. Ia menyebut, loan to deposit ratio (LDR) valas perbankan sempat ketat hingga 100%. "Dengan adanya DHE itu sudah turun ke bawah 90%, bahkan ada di bawah 80%," ujar Panji. Ia menjelaskan, DHE memiliki potensi yang cukup besar. Apalagi neraca perdagangan Indonesia sudah mencapai US$ 45 miliar. Ia menyatakan, bila dana itu masuk ke sistem perbankan, akan sangat membantu likuiditas perbankan. "Bank juga bisa menempatkan dana di TD valas yang diterbitkan BI setiap hari. Itu bunganya sekitar 3,75% karena. Sovereign juga di level 4,5% seiring The Fed Rate di posisi 4,25%," jelas Panji. Sekretaris Perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Aestika Oryza Gunarto menyatakan, telah menyiapkan infrastruktur internal untuk mengakomodasi berbagai ketentuan yang wajib dipenuhi. Misalnya, pemberian flagging atas penempatan DHE ke dalam instrumen BI. “Likuiditas valas di awal tahun 2023 masih terjaga serta tetap aktif mendukung pertumbuhan kredit, dengan LDR valas posisi Desember 2022 sebesar 51,65%,” paparnya.

Perjalanan ekspor minyak sawit mentah sepanjang tahun ini bakal penuh onak. Tidak hanya menghadapi larangan Eropa, ekspor komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) juga diadang dua kebijakan domestik. Keduanya yaitu pemangkasan rasio volume ekspor CPO untuk kebutuhan minyak goreng dari sebelumnya 1:8 menjadi 1:6 yang berlaku 1 Januari 2023 dan kebijakan Biodiesel 35% (B35) yang berjalan mulai 1 Februari 2023. Sejumlah kalangan khawatir kebijakan itu memangkas volume ekspor CPO tahun ini. Kehadiran program B35, membuat jatah ekspor sawit bakal merosot. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, dengan estimasi kebutuhan B35 sebesar 13 juta kilo liter atau meningkat sekitar 19% daripada tahun lalu, bakal menyedot kuota ekspor CPO. Dia khawatir tren penurunan ekspor CPO selama 3 tahun berturut-turut berlanjut tahun ini. Tren penurunan volume ekspor CPO juga berkolerasi dengan penurunan produksi komoditas unggulan itu. Pada 2020, produksi CPO mencapai 47,03 juta ton. Setahun berikutnya produksinya melorot menjadi 46,8 juta ton dan turun lagi pada 2020 menjadi hanya 46,7 juta ton. “Produksi diperkirakan masih belum akan meningkat, sementara konsumsi dalam negeri diperkirakan akan meningkat akibat penerapan kewajiban B35 mulai 1 Februari 2023,” ungkapnya. Sebaliknya, dia tak mengkhawatirkan larangan CPO Uni Eropa melalui lewat Undang-undang Produk Bebas Deforestasi. Alasannya adalah produk sawit Indonesia masih memiliki peluang pasar menjanjikan di luar Eropa.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. bersama Mandiri Sekuritas akan kembali menggelar Mandiri Investment Forum (MIF) pada 1 Februari 2023. Forum Investasi tahunan terbesar yang mengusung tema Prevailing Over the Turbulence diikuti lebih dari 20.000 peserta dari dalam dan luar negeri, termasuk lebih dari 500 investor asing. MIF 2023 akan digelar secara hybrid. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan forum ini adalah forum berskala internasional yang sangat strategis untuk memahami kondisi ekonomi Global dan Indonesia terkini. Dia menuturkan forum ini akan menjadi ajang sinergi dan kolaborasi yang baik antara investor, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan dalam menangkap peluang pertumbuhan dan investasi yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Ribuan investor lokal dan internasional juga akan turut menghadiri MIF 2023 secara offline maupun daring,” ujar Panji, Selasa (24/1). MIF 2023 akan menekankan mengenai kebijakan hilirisasi industri dan upaya peningkatan nilai tambah. Sejumlah panel juga akan membahas isu terkait ekosistem environmental, social and governance (ESG), green economy, dan electric vehicle. MIF 2023 juga akan mendukung program Pemerintah Indonesia dalam mengundang investor untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara.

Winter is coming. Subjudul dari serial film Game of Thones itu sangat layak menggambarkan kondisi ekosistem digital dunia saat ini. Bahkan saya menyebutnya bukan lagi winter tetapi frozen. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perusahaan startup digital yang bertumbangan bahkan perusahaan teknologi yang sudah cukup mapan sekalipun, seperti facebook, google dan microsoft, yang melakukan pengurangan karyawannya dalam jumlah besar. Kondisi ini makin memperjelas ada sesuatu yang tidak beres dalam iklim digital saat ini. Dalam penelusuran saya, terdapat sederet nama startup Indonesia yang mengalami kebangkrutan dan bahkan terpaksa harus gulung tikar, seperti Fabelio, Airy Room, Stoqo, Qlapa, Sorabel, dan banyak lagi lainnya. Daftar itu makin melengkapi daftar startup global yang terlebih dahulu bertumbangan seperti CommonBond, Reali, Airlift, Volt Bank, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui startup adalah perusahaan yang baru didirikan, biasanya menggunakan pendekatan teknologi digital dalam menjalankan bisnisnya. Masing-masing startup memiliki kekuatan bersaing dan tumbuh, yang menurut founder-nya disebut dengan value preposition. Value preposition inilah yang menjadi “alat jualan” untuk menarik investor agar mau menempatkan dananya dalam startup tersebut, dengan janji pertumbuhan yang berkali-kali lipat di masa yang akan datang. Perusahaan startup umumnya membutuhkan dana besar di awal pendiriannya untuk menjalankan operasionalnya, oleh karena itu diperlukan dana yang relatif besar dan berkesinambungan. Dalam dunia startup, meskipun valuasi menjadi “nadi”, tetapi cash tetap menjadi “raja”. Tanpa cash, operasional startup tidak akan bisa berjalan, itulah mengapa model bisnis startup adalah mencari dana dari investor melalui serangkaian putaran pendanaan. Dana yang tersedia akan menentukan seberapa lama startup akan dapat berjalan. Valuasi selalu dijadikan senjata untuk menarik investor, sebisa mungkin valuasi dibuat semenarik mungkin dengan beragam metrix-metrix penilaian yang mendukung. Konsep inilah yang dianggap menjadi kitab suci oleh para founder startup, yaitu valuasi sama dengan uang.

Minimnya jumlah smelter yang beroperasi di Tanah Air tidak menyurutkan tekad pemerintah untuk melarang ekspor mineral mentah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 3/2022 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.Plh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite mengatakan, kewajiban melakukan pengolahan pemurnian sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 3/2020. Un tuk itu, pemerintah bakal tegas melaksanakan larangan ekspor seluruh mineral mentah mulai pertengahan tahun ini.“Intinya per 10 Juni tidak boleh lagi ekspor washed, semua mineral sesuai dengan UU,” kata Idris, Rabu (25/1). Sebagian pelaku usaha pun diketahui menyampaikan komitmen pembangunan smelter hanya untuk mendapat fasilitas ekspor. Saat ditinjau ke lapangan, kata dia, tidak ada kemajuan pembangunan smelter yang riil dicapai. Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) mendorong pemerintah untuk berinvestasi lebih intensif pada pembangunan smelter bijih bauksit menjelang moratorium ekspor bahan baku aluminium itu.Plh Ketua Umum APB3I Ronald Sulistyanto mengatakan, investasi pemerintah pada lini pengolahan bijih bauksit itu penting di tengah kurangnya kepercayaan investor dan lembaga pemberi pinjaman untuk ikut berinvestasi.

Keberhasilan mencapai target investasi pada 2022 di tengah tekanan global, menguatkan optimisme Pemerintah Indonesia untuk mengulang prestasi serupa pada tahun ini. Apalagi, optimisme sejumlah lembaga perihal proyeksi ekonomi dunia belakangan justru meninggi, dari sebelumnya cenderung pesimistis. Contohnya ramalan positif International Monetary Fund (IMF) dan World Trade Organization (WTO) yang memandang tingkat resesi ekonomi pada tahun ini relatif lebih kendur ketimbang ekspektasi pada tahun lalu. Komitmen kuat seluruh negara di dunia dalam World Economic Forum (WEF) 2023 pekan lalu, untuk mempererat kemitraan dagang dan investasi menjadi katalis positif yang sedikit memberikan cahaya di lorong gelap ekonomi 2023. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bahkan menyebut 2023 merupakan tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Dia menjelaskan outlook penanaman modal pada tahun ini berangkat dari dua pemikiran besar. Pertama, terkait dengan kondisi global yang saat ini masih penuh dengan teka-teki kendati IMF, WTO, dan banyak negara mulai menanamkan optimisme dengan kuat. Kedua, kondisi ekonomi domestik yang cukup menantang karena dihadapkan pada tingginya kompetisi antarnegara dalam menarik investasi asing (foreign direct investment/FDI).

Dalam sepekan terakhir, pemerintah memang mendapatkan potensi investasi yang akan memompa realisasi penanaman modal sepanjang tahun ini. Di antaranya PT Freeport Indonesia yang akan menambah investasi untuk menyelesaikan proyek konstruksi smelter di Gresik Jawa Timur, dan Indonesia Battery Corporation (IBC) yang terus mengawal komitmen investasi ekosistem baterai kendaraan listrik CATL senilai US$6 miliar. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas, berkomitmen untuk merampungkan konstruksi fisik smelter di Gresik pada akhir 2023 yang diestimasi menyerap investasi US$1,4 miliar. Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan kepada pemerintah untuk memanfaatkan dengan betul segala celah potensi masuknya aliran modal asing. Salah satunya dengan memanfaatkan momentum dibukanya kembali ekonomi China.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI berhasil menutup 2022 dengan mencetak kinerja impresif dan berhasil melampaui konsensus pasar. Emiten berkode saham BBNI itu membukukan laba bersih Rp18,31 triliun, tumbuh 68% Year-on-Year (YoY). Ini merupakan perolehan laba bersih tertinggi sepanjang sejarah BNI. Kinerja yang prima ini terwujud melalui kerja keras seluruh insan BNI dalam menjalankan kebijakan strategis yang ditetapkan, di tengah periode pemulihan ekonomi 2022 serta upaya memastikan agenda transformasi perusahaan terus berjalan sesuai dengan blueprint. BNI menyalurkan kredit sebesar Rp646,19 triliun tumbuh 10,9% YoY atau di atas target awal perusahaan yang sebesar 7-10%. Kredit BNI tidak hanya tumbuh optimal, juga mengalami perbaikkan kualitas. Rasio Non Performing Loan (NPL) turun sebesar 90 basis point (bps) secara tahunan menjadi 2,8%. Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan dari sisi likuiditas, perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan Current Account Saving Account (CASA) yang kuat sebesar 10,1% YoY, yang dihasilkan dari strategi perseroan untuk membangun transaction-based CASA, melalui penyediaan solusi keuangan dan transaksi yang komprehensif dan reliable. Royke menuturkan jumlah kredit yang direstrukturisasi dengan stimulus Covid juga terus menurun nilainya menjadi Rp49,6 triliun atau setara dengan 7,8% dari total kredit.

Beberapa waktu lalu pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah me­nyepakati penerbitan Undang-Undang Pengem­bangan dan Penguatan Sistem Keuangan (P2SK). Undang-undang (UU) yang disusun secara omnibus ini menyatukan 15 UU yang berkaitan dengan seluruh ekosistem sistem keuangan di Indonesia termasuk di dalamnya tentang pengaturan mata uang rupiah. Dalam UU P2SK, jenis mata uang rupiah tidak hanya uang kertas dan uang logam sebagaimana terdapat dalam UU No. 7/2011 tentang Mata uang. Pemerintah bersama DPR telah bersepakat untuk menambah jenis mata uang rupiah yang baru dalam bentuk mata uang digital. Terbitnya jenis mata uang rupiah digital ini menandai era baru dari mata uang rupiah. Di tengah digitalisasi ekonomi yang mengubah pola pikir dan pola perilaku ekonomi masyarakat, penerbitan rupiah digital merupakan suatu keniscayaan. Bahkan saat ini sudah marak muncul mata uang bayangan (shadow currencies) yang perlahan mulai menggantikan peran dan fungsi uang fisik yang diterbitkan oleh negara. Namun, sepertinya jalan cerita penerbitan uang rupiah digital ini masih akan sangat panjang dan berliku. Di dalam UU P2SK tidak dijelaskan secara jelas dan perinci apa yang dimaksud dengan rupiah digital tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, dunia digital ibarat hutan belantara yang belum terjamah manusia. Salah memahami arah dan mengambil jalan maka risikonya akan sangat fatal, tersesat dan tidak tahu jalan pulang. Apalagi jika memasuki hutan belantara tersebut pada tengah malam dan tanpa alat penerangan, sudah pasti hasilnya kita akan tersesat makin dalam. Oleh karena itu, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral harus segera mengeluarkan peraturan turunan dari UU P2SK tersebut yang membahas secara jelas apa yang dimaksud dengan rupiah digital tersebut dan bagaimana mengatur dan mengelolanya supaya tidak menjadi senjata makan tuan.

Maskapai penerbangan nasional mulai memperbesar penerbangan rute internasional setelah kebijakan pelonggaran zero Covid-19 di China. Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan bahwa pasar penerbangan China merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2019, jumlah turis dari China mencapai sebesar 2 juta. Dengan pembukaan penerbangan dari dan ke China, dia menilai maskapai nasional bisa memanfaatkan peluang tersebut untuk memulihkan bisnis penerbangan nasional dari krisis. Dia memaparkan ada sejumlah kota di Indonesia yang selama ini banyak membuka penerbangan ke China, seperti Jakarta, Denpasar, dan Manado. Setelah pembukaan penerbangan ke China, Denon menilai maskapai perlu mengantisipasi ketersediaan pesawat dan jumlah kru, serta perizinan baik dari Pemerintah Indonesia maupun China. Senada, Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto juga menilai pembukaan perbatasan penerbangan dari dan ke China membantu pemulihan penerbangan antarnegara. Selama ini, papar Bayu, pasar China bagi maskapai nasional berkisar 20%--30% dari total pendapatan. Untuk penerbangan internasional maskapai porsinya bisa mencapai 40%-- 50%. Corporate Communications Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro optimistis pasar penerbangan internasional akan meningkat pada 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini seiring dengan pelonggaran pembatasan perjalanan internasional yang dilakukan negara-negara di dunia, seperti China, Jepang, dan lainnya.

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia meminta revisi Undang-Undang No. 10/2009 tentang Kepariwisataan mendorong perkembangan pariwisata berkelanjutan. Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B. Sukamdani mengatakan bahwa urgensi revisi undang-undang (UU)itu adalah agar menyesuaikan dengan kebutuhan sektor pariwisata yang terus berkembang. Selain itu, menurutnya, beleid dalam UU baru harus bisa mendukung inovasi sektor pariwisata. Selain itu, Hariyadi menilai regulasi baru perlu memasukkan pasal khusus yang membahas terkait dengan pariwisata berkelanjutan. “Adanya perkembangan digitalisasi yang sangat mengubah dari pola usaha di pariwisata dan juga perilaku konsumen yang juga berubah. Ini sangat diperlukan reamandemen dari UU No. 10/2009,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Kepariwisataan dengan akademisi di Jakarta, Selasa (24/1). Selain itu, Hariyadi juga mengungkapkan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam pelaksanaan UU No. 10/2009. Salah satunya adalah pasal yang mengatur jenis usaha pariwisata, sertifikasi usaha, badan promosi pariwisata, tentang gabungan industri pariwisata, serta sumber pendanaan badan promosi pariwisata dan gabungan industri pariwisata.