Di tengah melambatnya perekonomian global, kinerja investasi nasional cukup positif. Meski demikian, tak jauh beda dari sebelumnya, capaian itu didominasi investasi padat modal. Minimnya investasi padat karya membuat target penciptaan lapangan kerja belum tumbuh sesuai harapan.Berdasarkan data Kementerian Investasi, realisasi investasi pada Januari-Desember 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun atau tumbuh 34 % secara tahunan. Angka itu 106 % dari target yang ditetapkan Presiden Jokowi, yakni Rp 1.200 triliun. Akan tetapi, penanaman modal sepanjang tahun lalu didominasi investasi asing (PMA), yakni Rp 654,4 triliun atau 54,2 % dari total investasi, sedangkan investasi dari pemodal dalam negeri (PMDN) Rp 552,8 triliun. Kendati demikian, investasi masih didominasi sektor padat modal, yaitu sektor kimia dan farmasi (Rp 93,6 triliun); industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya (Rp 171,2 triliun); industri pertambangan (Rp 136,4 triliun); transportasi, gedung, dan telekomunikasi (Rp 134,3 triliun); serta perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (Rp 109,4 triliun).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Selasa (24/1) mengatakan, pertumbuhan investasi hingga 34 % secara tahunan pada 2022 itu adalah yang tertinggi dalam sejarah. ”Kita patut bersyukur bahwa di tengah gelapnya ekonomi global, PMA masih tetap tumbuh, demikian juga PMDN. Ini menunjukkan trust dari investor, baik asing maupun lokal,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta. Ia membenarkan, dengan strategi hilirisasi yang sedang gencar didorong pemerintah, investasi yang masuk pasti lebih banyak bersifat padat teknologi. Konsekuensinya, investasi tak akan maksimal menyerap karyawan. ”Ini pilihan, apakah kita mau padat karya, tapi lambat majunya, atau pakai teknologi untuk maju lebih cepat?” ujarnya. Akan tetapi, pemerintah tetap berupaya menyeimbangkan investasi padat teknologi dengan penciptaan lapangan kerja. Ia mencontohkan investasi smelter PT Freeport di Gresik, Jatim. Pemerintah mensyaratkan, bagian pekerjaan konstruksi yang dapat menggunakan tenaga manusia tidak boleh digantikan dengan mesin. (Yoga)

Masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal masih terkendala untuk mengakses skema bantuan pembiayaan perumahan yang digulirkan pemerintah. Masih banyak nasabah sektor informal yang tidak lolos persyaratan kelayakan bank. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Kementerian  (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengemukakan, realisasi bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di sektor informal pada tahun 2022 hanya 11.886 unit atau 86,93 % target 13.672 unit. Kendala penyaluran BP2BT itu antara lain banyak calon debitor, yakni masyarakat berpenghasilan rendah sektor informal, tidak lolos surat penegasan persetujuan penyediaan kredit. Surat ini diterbitkan bank kepada nasabah yang telah memenuhi syarat kredit pemilikan rumah (KPR) dan disetujui. Penyebab lain, lanjut Herry, calon debitor mundur untuk mengajukan BP2BT akibat menurunnya kemampuan keuangan menyusul kenaikan harga (BBM). ”Nasabah tidak lolos BI checking atau sedang terikat pinjaman yang lain,” ujar Herry dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR di Jakarta, Selasa (24/1).

BP2BT merupakan bagian dari program bantuan pembiayaan perumahan bersubsidi yang digulirkan pemerintah. Pada 2022, realisasi bantuan pembiayaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah meliputi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejumlah 226.000 unit senilai Rp 25,15 triliun dan subsidi bantuan uang muka (SBUM) sebagai pendamping FLPP sejumlah 225.987 unit senilai Rp 930 miliar. Selain itu, subsidi selisih bunga (SSB) sejumlah 757.089 unit atau senilai Rp 2,57 triliun serta BP2BT senilai Rp 460 miliar. Pada tahun 2023, Kementerian PUPR menghapus BP2BT. Bantuan pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah difokuskan pada skema FLPP dan tabungan perumahan rakyat (tapera). Pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu menyasar beberapa kelompok masyarakat, yakni sektor informal melalui skema rent to own (sewa beli) yang dikombinasikan dengan tabungan perumahan (contractual saving housing). Adapun masyarakat perkotaan diarahkan pada hunian vertikal dengan skema staircasing shared ownership (SSO) dan generasi milenial diarahkan mengakses skema KPR dengan tenor pinjaman yang lebih panjang. (Yoga)

Dana yang dibutuhkan untuk membiayai penguatan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi harga pangan pada 2023 diperkirakan sebesar Rp 26,89 triliun. Salah satu sumber pembiayaan itu berasal dari pinjaman bank milik pemerintah berskema subsidi bunga pinjaman 4,75 %. Pembiayaan pengadaan cadangan dan stabilisasi harga pangan itu mencakup 11 komoditas pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, telur ayam, daging ruminansia, dan gula konsumsi. Untuk pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton dan stabilisasi harga beras, misalnya, dibutuhkan dana Rp 10,56 triliun. Untuk pengadaan 250.000 ton kedelai dan 18.657 ton bawang putih berikut stabilisasi harga keduanya, biaya yang diperlukan masing-masing Rp 2,69 triliun dan Rp 373,14 miliar.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat ID Food bersama Komisi VI DPR yang digelar secara hibrida, Selasa (24/1). Rapat itu dihadiri Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan dan jajaran direksi BUMN yang menginduk pada ID Food. Frans mengatakan, Untuk menjalankan program, Bulog  dan ID Food bisa mendapatkan pinjaman dari bank milik negara berskema subsidi bunga pinjaman. ”Subsidi bunganya 4,75 %. Artinya, jika mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah dengan bunga komersial 9 %, kami membayar bunganya hanya 4,25 persen,” ujarnya. Menurut Fans, saat ini baru PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang sudah menyediakan plafon tahap pertama untuk program CPP, yakni sebesar Rp 700 miliar. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menuturkan, Komisi VI meminta ID Food membuat peta jalan BUMN pangan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, dan kementerian terkait. (Yoga)

Bisnis perdagangan secara elektronik atau e-dagang di Indonesia semakin ketat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah lokapasar, baik yang di Indonesia maupun global, memberhentikan sebagian karyawannya. Namun, diperkirakan konsumen e-dagang di Indonesia tetap tumbuh. Bisnis terkait e-dagang, yakni JDL Express Indonesia yang merupakan bagian dari lokapasar JD.ID, resmi berhenti beroperasi sejak Minggu (22/1). Penutupan bisnis JDL Express Indonesia semakin menguatkan rumor JD.ID akan berhenti beroperasi di Indonesia. Sebelumnya, JD.com selaku pemegang saham utama JD.ID dikabarkan akan hengkang sebagai pemegang modal di JD Indonesia dan Thailand. Praktisi bisnis digital Ignatius Untung, saat dihubungi Selasa (24/1), berpendapat, konteks yang dialami JD.ID berbeda dengan Rakuten, lokapasar asal Jepang, yang memutuskan menutup operasionalisasinya di Indonesia per 1 maret 2016. Kala itu, pasar e-dagang di Indonesia sedang berkembang dan sudah ada 10 pemain lokapasar berskala besar.

”Kondisi saat ini, semua perusahaan teknologi sedang berhitung. Dengan ketidakpastian makroekonomi global yang berdampak ke aliran investasi sektor teknologi lesu, mereka tentunya mengkaji ulang bisnis di luar negeri yang sudah menghasilkan laba, balik modal, atau punya prospek untung,” katanya. Konsumen e-dagang di Indonesia masih tetap tumbuh. Namun, ada sejumlah konsumen baru yang mengadopsi cara berbelanja selama pandemi Covid-19, lalu memutuskan berhenti dan kembali belanja luring. Dosen Universitas Prasetiya Mulya, Muhammad Setiawan Kusmulyono, menduga ada beberapa penyebab di balik kejadian yang dialami JDL Express Indonesia. Pertama, sebagai bisnis logistic vertikal JD.ID, pendapatan utama JDL Express Indonesia bergantung dari JD.ID. Jika transaksi perdagangan JD.ID menurun, pendapatan JDL Express Indonesia turut terdampak. Padahal, bisnis logistik biasanya butuh minimal ongkos untuk menutup pembiayaan pegawai dan kendaraan. Faktor kedua, persaingan dengan sesama lokapasar. Sejumlah pemain lokapasar lain makin banyak menggaet jenama besar dan membuka gerai resmi di platform mereka sehingga barang yang ditawarkan kepada konsumen tentunya orisinal. Cara ini diduga untuk menyaingi kampanye #DijaminOri yang diusung JD.ID. (Yoga)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno mengatakan, target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tahun 2023 sebanyak 7,4 juta kunjungan. Dia berharap, pencapaian target itu bisa mengandalkan kunjungan wisman asal China. ”Kami sebelumnya menargetkan kunjungan wisman asal China sebanyak 255.300 kunjungan. Jumlah ini adalah batas minimal (lower threshold),” katanya, Selasa (24/1) di Jakarta. (Yoga)

Negara dibebani anggaran Rp 1,2 triliun untuk membenahi ratusan kilometer jalan rusak di Jambi akibat dilintasi ribuan angkutan batubara dengan muatan berlebih. Beban biaya yang besar itu tak sebanding dengan penerimaan negara dari hasil tambang tersebut yang hanya Rp 500 miliar. ”Masalah pengangkutan batubara di Jambi sudah terlalu membebani keuangan negara,” ujar A Bakri, anggota Komisi V DPR dari daerah pemilihan Provinsi Jambi, Selasa (24/1). Hasil penghitungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, terdapat 200 km jalan nasional yang rusak berat, sedang, ataupun ringan. Kementerian Perhubungan mendata ada 9.296 angkutan batubara memadati jalan umum di Jambi. Kondisi itu juga menimbulkan kemacetan parah sehingga mengganggu aktivitas warga.

”Untuk membenahi jalan-jalan yang rusak akibat batubara, anggaran yang harus dikeluarkan sangat  besar. Ini artinya negara sudah menyubsidi (investasi) batubara,” ucap Bakri. Jalan nasional tersebut semestinya hanya untuk kepentingan pengangkutan orang dan barang umum, bukan untuk komoditas khusus. ”Pengangkutan batubara seharusnya melewati jalan khusus yang dibangun sendiri oleh pengusaha tambangnya,” tuturnya. Menurut Bakri, masifnya angkutan batubara di jalan-jalan umum telah berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan warga. Rencana pembangunan jalan khusus batubara  yang dijadwalkan baru selesai tahun 2024, menurut dia, terlalu lama. Warga tidak mungkin dibiarkan terus menjadi korban Ia pun mendesak pemerintah daerah untuk cepat menerapkan sistem ganjil-genap bagi angkutan batubara jika melintasi jalan umum untuk mengurai kemacetan. (Yoga)

Sejumlah tempat wisata di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, ramai dikunjungi wisatawan saat cuti bersama libur Imlek, Senin (23/1). ”Jumlah kunjungan meningkat 10 sampai 15 %. Selama tiga hari libur, Sabtu hingga Senin, tercatat ada 21.020 pengunjung ke tempat wisata di Purbalingga,” kata Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Purbalingga Prayitno, Selasa (24/1). (Yoga)

JAKARTA, ID - Perdagangan karbon resmi diimplementasikan di Tanah Air, bahkan sudah mulai diwajibkan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan kapasitas 100 MW ke atas yang terkoneksi jaringan PT PLN (Persero). Kebijakan tersebut bertujuan mendukung pengurangan emisi karbon sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri atau 43,20% dengan dukungan internasional pada 2030, yang menjadi komitmen Indonesia untuk mencegah kenaikan suhu global tidak lebih dari 1,5 derajat Celcius. Pada fase perdagangan karbon tahap per tama, tahun ini, sebanyak 99 unit PLTU dengan total kapasitas 33.569 megawatt (MW) berpotensi mengikuti perdagangan karbon. “Potensi penurunan emisi diproyeksikan mencapai 500 ribu ton,” ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dalam acara sosialisasi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 16 Tahun 2022 di Jakarta, Selasa (24/1/2023). (Yetede)

Bersama Mandiri Sekuritas akan kembali menggelar Mandiri Investment Forum (2023) pada 1 Februari 2023 mendatang. Forum Investasi tahunan terbesar yang mengusung tema “Prevailing over the Turbulence” ini diikuti lebih dari 20 ribu peserta dari dalam dan luar negeri, termasuk lebih dari 500 investor asing yang akan turut menghadiri MIF 2023 yang kali ini kembali dilakukan secara hybrid. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Panji Irawan mengatakan, forum ini adalah forum berskala internasional yang sangat strategis untuk memahami bagaimana kondisi ekonomi global dan Indonesia terkini dan strategi bisnis ke depan sejalan dengan prospek ekonomi Indonesia yang tetap kuat di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut. MIF 2023, lanjut Panji, mengangkattema “Prevailing over the Turbulence” sejalan dengan optimisme Indonesia untuk tetap tumbuh kuat dan mampu mengarungi berbagai tantangan di tengah turbulensi ekonomi global saat ini. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan, realisasi investasi sepanjang 2022 mencapai Rp 1.207,2 triliun, atau melampaui target Rp 1.200 triliun yang ditetapkan Presiden Jokowi dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.305.001 juta orang. "Target Presiden sebesar Rp 1.200 triliun, pada awalnya banyak orang yang pesimistis terhadap targetnya, apakah tercapai atau tidak. Alhamdulillah kita mampu mencapai sebesar Rp 1.207,2 triliun,” kata Menteri Investasi/ BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers, di Jakarta, Selasa (24/1/2023). Secara rinci, capaian realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2022 mencapai 100,6% dari target, serta tumbuh 34% dibandingkan capaian di 2021 sebesar Rp 901,02 triliun. “Ini salah satu pertumbuhan investasi yang terbesar dan ini sepanjang sejarah republik, yang ada ini paling besar, (tumbuh) 34%,” tegas dia. (Yetede)