Laju harga batubara global mulai tersendat. Dalam sebulan terakhir, harga batubara Newcastle menyusut 20,60% menjadi US$ 257,50 per ton pekan lalu. Keterpurukan harga batubara merembet ke pasar modal domestik. Di periode yang sama, harga saham sejumlah emiten batubara di Bursa Efek Indonesia juga turun di rentang 3%-20%. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia berpendapat, meski bergerak dalam tren menurun, posisi harga harga batubara masih ada di level positif dan kuat. Dalam setahun terakhir (yoy), harga batubara masih menanjak 81%. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira bilang, penurunan harga batubara dipicu sejumlah faktor, antara lain cuaca di Eropa hingga kecemasan perlambatan ekonomi global. Cuaca di Eropa tak sedingin prediksi awal maupun tahun-tahun sebelumnya. "Jadi konsumsi batubara berkurang," kata dia, kemarin. Di sisi lain, langkah China yang mulai membuka impor batubara dari Australia turut mempengaruhi pasar. Anggawira bilang, perlu dipastikan seberapa besar volume batubara dari Australia ke China. Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, tren penurunan harga batubara global sama seperti melandainya harga komoditas lain, yakni seirama penurunan inflasi. Adapun posisi harga batubara di atas US$ 250 per ton dinilai tetap kuat. "Dalam jangka enam bulan ke depan, kita tidak melihat harga batubara turun lebih dalam dan IHSG akan mulai kembali naik. Seharusnya berdampak positif pada saham batubara beberapa bulan ke depan," imbuh dia. Teguh juga melihat ada peluang terutama sekitar Februari, Maret, hingga April akan memasuki musim pembagian dividen. Bisasanya emiten batubara akan membayarkan dividen cukup besar. Dia merekomendasikan beli saham batubara seperti Indo Tambangraya Megah (ITMG), Bukit Asam (PTBA), PT Indika Energy Tbk (INDY), dan PT ABM Investama Tbk (ABMM) yang cenderung memberikan dividen besar. Sebelum pengumuman pembagian dividen, harga saham emiten ini akan naik karena orang cenderung membeli. Jadi, kata Teguh, peluang sudah terbuka saat ini.

Rasio pajak Indonesia tahun ini berpotensi turun dari tahun sebelumnya. Tahun 2022, rasio pajak atau tax ratio Indonesia sudah kembali berada di posisi dobel digit, yakni 10,41%. Tapi, Kementerian Keuangan memperkirakan, rasio pajak tahun ini bakal turun lagi. Salah satu faktor penyebab turunnya rasio pajak tahun ini adalah indikator tax bouyancy yang melemah. Tax buoyancy merupakan indikator untuk mengukur respons atau elastisitas penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi yang direfleksikan dari pertumbuhan ekonomi. Rahadian Zulfadin, analis kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan, tax buoyancy 2023 diprediksi hanya di level 0,09 tahun ini. Sejatinya rasio pajak Indonesia telah mengalami perbaikan ketimbang saat pandemi Covid-19. Pada 2020, rasio pajak mencapai titik terendah, yakni hanya 6,68%. Kemudian di tahun 2021 berangsur membaik di 9,11% dan 2022 di level 10,41%.

Perusahaan data center, PT DCI Indonesia Tbk (DCII) mengincar pertumbuhan laba bersih hingga 30% di tahun 2023. Demi mencapai target kinerja tersebut, DCII menganggarkan belanja modal (capex) Rp 500 miliar. "Kalau laba bersih bisa tumbuh lebih dari 20% sampai dengan 30%. Jadi lebih banyak efisiensi operasional," kata Otto Toto Sugiri, Presiden Direktur DCII, saat ditemui KONTAN di Jakarta, akhir pekan lalu. Otto menuturkan, mayoritas dana belanja modal akan digunakan untuk membangun data center. "Tahun ini, kira-kira capex sebesar Rp 500 miliar, untuk pembangunan data center di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat," katanya.

Urusan pengambilan kebijakan di Tanah Air acapkali terbentur masalah data. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, seringkali menyodorkan data yang berbeda-beda.Data komoditas pangan utama seperti beras, daging, dan beberapa lainnya, lalu data mengenai program bantuan sosial sering terjadi tumpang-tindih. Situasi yang kemudian ‘memanaskan’ arah pengambilan kebijakan. Ketersediaan data yang valid menjadi kebutuhan. Sayangnya, kebijakan mengenai ketersediaan data banyak diganggu oleh berbagai kepentingan dan ego sektoral yang masih kuat. 

Baru sekejap memberi pengantar pembuka dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Senin (16/1), Ketua Komisi IV DPR Sudin langsung bicara ke pokok persoalan klasik dalam tata kelola pangan di Indonesia. Secara terang-terangan, Sudin meminta Kementerian Pertanian mengevaluasi diri terkait dengan berbagai persoalan yang masih membayangi Indonesia dalam memenuhi target kedaulatan pangan.“Pangan ini masalah klasik. Keadaannya makin memburuk, salah satu indikator yakni kebijakan impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya ada kecenderungan [impor] meningkat. Ini secara kasat mata, tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional,” katanya.Sudin juga menyinggung soal silang data antara Kementan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya. Kementan dinilai lemah dalam menjalin koordinasi dengan instansi seperti Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Dua pekan berselang setelah pernyataan Budi Waseso di Komisi IV DPR itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut stok beras nasional dalam kondisi aman. Kala itu, Syahrul menyodorkan data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi.

Ironisnya, sengkarut impor beras itu mencuat hanya kurang lebih 4 bulan setelah Pemerintah Indonesia diganjar penghargaan oleh Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) pada Agustus 2022.Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil melakukan swasembada beras pada periode 2019—2021.Siapa pun tentu bakal ragu dengan klaim ketahanan pangan dan swasembada beras, jika mencermati polemik impor beras. Itu baru dari satu komoditas beras saja, belum komoditas pangan utama lain seperti daging, telur, unggas, bawang merah, dan lain sebagainya. Deputi Bidang I Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa ke depan, persoalan mengenai silang data antarlembaga, tidak terjadi lagi.

Proyek kereta cepat rute Jakarta—Bandung yang ditargetkan beroperasi pada Juli tahun ini membutuhkan komitmen pemerintah daerah agar terkoneksi dengan moda transportasi lain. Tidak lama lagi, jarak antara Jakarta dan Bandung Jawa Barat bakal makin dekat. Perjalanan menghubungkan kedua kota itu diperkirakan hanya membutuhkan waktu 40 menit dari selama ini sekitar 3 jam. Proyeksi kian dekatnya kedua kota besar itu mengacu rencana pengoperasian kereta cepat Jakarta—Bandung pada pertengahan tahun ini. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan bahwa proyek kereta cepat lintas Jakarta--Bandung sudah mencapai 84%. Saat ini, menurutnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengerjakan instalasi rel atau track laying dan persinyalan yang diperkirakan selesai pada Maret 2023. Setelah kedua pekerjaan itu selesai, KCIC akan melaksanakan proses pengujian operasional atau testing commissioning. Sejauh ini, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sudah menjalani uji coba awal pada 16 November 2022 saat berlangsungnya KTT G20 di Bali. Didiek menyebutkan KCIC mengoperasikan satu rangkaian kereta cepat dari Stasiun Tegalluar menuju Stasiun Kopo di Bandung yang berjarak sekitar 18 kilometer. Proses uji coba awal itu terhitung lancar kendati rangkaian kereta cepat dijalankan dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan KCJB memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, pengembangan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung merupakan yang pertama kali di Asia Tenggara. Dia memprediksi KCJB mampu meningkatkan mobilitas masyarakat dan menjadi salah satu tulang punggung perkembangan transportasi Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta kontraktor kontrak kerja sama segera meningkatkan produksi minyak dan gas buminya untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pascapandemi Covid-19.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, konsumsi energi di Indonesia sudah kembali normal pascapandemi Covid-19. Untuk itu, harus diimbangi dengan peningkatan produksi minyak dan gas bumi atau migas dari sejumlah lapangan yang ada. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menga-takan, tahun ini pihaknya menargetkan investasi hulu migas mencapai US$15,5 miliar untuk membuktikan bahwa iklim investasi di Tanah Air makin baik.Peningkatan target investasi itu pun diharapkan bisa membangkitkan kembali industri hulu migas untuk mencapai milestone baru dengan produksi terbesar sepanjang masa pada 2030.

Kepemimpinan Indonesia untuk Perhiimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN pada 2023 menjadi kesempatan yang baik untuk memaksimalkan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Meski skema yang telah berjalan mulai 2015 itu menumbuhkan integrasi ekonomi kawasan, perdagangan dan investasi antar negara ASEAN masih stagnan rendah. Presiden Jokowi meluncurkan kepemimpinan RI untuk ASEAN dalam acara Kick Off ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/1). Kepala Negara menuturkan, dirinya meyakini ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, kawasan, dan dunia. ”ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. ASEAN akan terus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan ASEAN matters epicentrum of growth,” katanya.

Menlu Retno Marsudi menjelaskan, sejarah ASEAN selalu terkait urusan ekonomi. Pertumbuhan ASEAN biasanya lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia 2023 adalah 1,7 %. Sementara Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan ASEAN tumbuh 4,7 %. Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional Zamroni Salim menjelaskan, perdagangan intra anggota ASEAN stagnan sejak 2008, angkanya berkisar 21-25 %. Permasalahan hulu adalah minimnya investasi intraanggota. Di sisi hilir, logistik di negara-negara ASEAN masih belum memadai. Singapura merupakan investor nomor satu di antara negara ASEAN. Padahal, negara kota itu adalah negara berbasis jasa. Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina harus menggenjot investasi sebagai negara-negara manufaktur besar di kawasan. (Yoga)

Kenaikan biaya perjalanan ibadah haji sebaiknya dilakukan bertahap agar tidak memberatkan calon jemaah. Jika sudah ada keputusan pasti, sebaiknya perihal itu segera diumumkan agar calon jemaah punya cukup waktu mempersiapkan diri. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. di Desa Puncang Songo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jatim, Minggu (29/1).(Yoga)

Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyetarakan pangan impor dengan pangan produksi dalam negeri sebagai sumber pemenuhan kebutuhan nasional. Kalangan petani menyayangkannya. Klausul itu berpotensi menggerus kemandirian dan kedaulatan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Sejumlah pasal dalam Perppu No 2/2022 mengisyaratkan penyetaraan pangan impor sebagai sumber penyediaan pangan. Pasal 64 Ayat 1, misalnya, mengubah Pasal 1 (7) UU No 18/2012 tentang Pangan yang mensyaratkan impor ditempuh jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tak cukup. Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, UU No 18/2012 dan UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terbit setelah krisis pangan dunia pada 2008 dan 2011.

Ditengah ancaman krisis pangan global saat ini, Perppu No 2/2022 justru berpotensi menggerus kedaulatan pangan Indonesia. ”Kami khawatir, impor tetap dijalankan meski keadaan stok pangan dalam negeri cukup,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat (27/1). Perppu No 2/2022 tak lagi mensyaratkan kecukupan pangan nasional untuk impor. Padahal, menurut anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, sebelum Perppu No 2/2022 terbit, petani dan produsen pangan dalam situasi yang kurang perlindungan. ”Lemahnya perlindungan pada petani membuat ketergantungan (Indonesia) pada pangan impor makin tinggi. Kedaulatan pangan pun makin rapuh,” ujarnya. (Yoga)