Kasus penyakit kulit berbenjol atau lumpy skin diseases/LSD ditemukan pada ternak sapi di Sumsel. Penyakit itu diperkirakan berasal dari provinsi tetangga. Vaksinasi mulai dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Kadis Peternakan dan Ketahanan Pangan Sumsel Ruzuan Efendi, di Palembang, Sabtu (28/1) mengatakan, sudah ditemukan 50 kasus LSD di Sumsel, seperti di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. ”Namun, beberapa di antaranya sudah dinyatakan sembuh,” ucapnya. Ternak diperkirakan tertular dari sapi dari beberapa daerah di luar Sumsel. Menurut Ruzuan, kasus LSD sudah ditemukan terlebih dulu di Jambi dan Riau. Karena itu, lanjut Ruzuan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk benar-benar mengawasi distribusi hewan ternak yang masuk ataupun yang keluar dari Sumsel agar penyebaran penyakit tidak meluas. Sampai saat ini pihaknya juga telah menerima vaksin 4.000 dosis yang langsung disalurkan ke daerah-daerah yang sudah ada kasus LSD.

Mengutip informasi dari laman situs internet Balai Besar Veteriner Wates, DI Yogyakarta, LSD merupakan penyakit kulit infeksius yang disebabkan oleh lumpy skin disease virus. Virus ini umumnya menyerang sapi dan kerbau. LSD dapat menyebabkan abortus, penurunan produksi susu sapi perah, infertilitas, dan demam berkepanjangan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus penyakit ternak terus menerpa Sumsel. Menurut Ruzuan, penyakit LSD yang ada di Sumsel belum memengaruhi populasi sapi. Populasi sapi di Sumsel 305.000 ekor. Untuk memenuhi kebutuhan daging, setidaknya dibutuhkan 700.000 ekor per tahun. Dari 125.000 ton kebutuhan daging sapi per tahun, hanya 80.000 ton yang diproduksi sendiri di Sumsel, sisanya dipasok daerah lain.Anggota Asosiasi Peternak dan Penjual Hewan Kurban Sumsel, Idil Fitriansyah berharap, pemerintah langsung mengambil tindakan agar penyakit LSD tidak lagi merebak dengan memperkuat vaksinasi. ”Kalau kami berjuang sendiri, tentu kami tidak mampu. Kami butuh bantuan vaksin dari pemerintah,” ujar Idil. (Yoga)

Kekuatan mata uang dollar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang dunia belakangan melemah. Ini tercermin dari penurunan indeks dollar AS yang mencapai posisi terendah dalam enam bulan terakhir. Sepekan terakhir, indeks dollar AS masih melanjutkan pelemahan. Kemarin, Jumat (27/1), indeks yang mengukur kekuatan dollar AS terhadap enam mata uang utama dunia ini berada di posisi 101,92, turun 0,21% dari awal pekan sebelumnya. Analis Global Kapital Investama Alwi Assegaf mengatakan, sejumlah data ekonomi AS sebenarnya tercatat melebihi ekspektasi pasar, seperti data pesanan barang tahan lama, penjualan, rumah, dan data ketenagakerjaan AS. Menurut Alwi, pasar sebenarnya tinggal menunggu validasi dari bank sentral AS, The Fed. Pasar belum mengapresiasi data-data tersebut karena masih ada kekhawatiran terjadinya resesi. Alwi memaparkan, penurunan indeks dollar AS juga disebabkan adanya sinyal pelemahan sektor jasa maupun manufaktur. Sehingga, ekspektasi pasar terhadap agresivitas kenaikan suku bunga The Fed menjadi turun.

Pemerintah siap memangkas anggaran insentif perpajakan tahun ini. Keputusan ini dilakukan sejalan dengan optimisme ekonomi yang akan pulih. Apalagi, pasca pencabutan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat mobilitas masyarakat longgar dan bisa menggerakkan roda ekonomi domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kondisi dunia usaha saat ini sudah mulai pulih. Alhasil, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah mulai awal pandemi hingga tahun lalu akan dikurangi. Meski demikian, pemerintah tetap akan mendukung dan membuat kebijakan demi tercapainya realisasi investasi yang ditargetkan Rp 1.400 triliun tahun ini. Dukungan yang dimaksud, bisa melalui fasilitas tax allowance maupun tax holiday, mulai dari sektor pionir hiliriasi hingga manufaktur. Namun, bukan insentif baru, melainkan fasilitas yang telah diberikan sejak lama sebelum pandemi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) hanya sebesar Rp 7,89 triliun. Angka itu jauh lebih rendah dibanding subsidi pajak 2022 yang sebesar Rp 12,69 triliun.

Faktor musiman memperlambat laju inflasi di awal tahun. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2023 naik 0,39% secara bulanan atau month on month (mom), lebih rendah daripada inflasi bulanan di Desember yang tercatat 0,66%. Proyeksi itu berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan BI hingga pekan keempat Januari 2023. Dari hasil survei, komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah dan cabai rawit yang masing-masing sebesar 0,06%, cabai merah dan beras masing-masing sebesar 0,05%, rokok kretek filter sebesar 0,04%, dan emas perhiasan 0,03%.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) senilai Rp 20,23 triliun sampai dengan akhir tahun lalu. Nilai kontrak baru itu sudah mencakup proyek Ibu Kota Negara (IKN). Ermy Puspa Yunita, SVP Corporate Secretary Waskita Karya membeberkan, total kontrak baru di sepanjang 2022, antara lain, bersumber dari proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sumber kontrak baru lainnya berasal dari proyek pembangunan terminal kendaraan pelabuhan Patimban paket 5 di Subang, Jawa Barat dan pembangunan prasarana dan sarana Pelabuhan Perikanan Daeo Majiko SKPT Morotai. Menurut Ermy, keberhasilan Waskita meraup kontrak baru didukung beberapa faktor. "Antara lain, peningkatan value engineering, pengembangan teknologi dan digitalisasi, serta key account khusus pada proyek IKN dengan hadirnya tim adhoc," terang Ermy dalam keterangannya, Jumat (27/1).

Dana simpanan nasabah di industri perbankan makin menggemuk, menandakan efektivitas dari kebijakan suku bunga bank sentral yang sasarannya adalah meredam tingkat inflasi. Namun, sejalan dengan itu, industri perbankan menghadapi tantangan peningkatan biaya dana atau cost of fund. Perbankan menghadapi tekanan cost of fund ganda, yakni baik dari kenaikan suku bunga maupun saldo dana pihak ketiga (DPK). Kondisi ini berbeda dibandingkan dengan periode awal pandemi. Kala itu, saldo DPK perbankan tumbuh pesat, tetapi di saat yang sama suku bunga turun drastis. Data Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) menunjukkan nilai simpanan masyarakat di bank mencapai Rp8.030 triliun per Desember 2022, naik 8,7% secara tahunan (year-on-year/ YoY). Sementara itu, jumlah rekening meroket 31,6% YoY menjadi 508,54 juta. Dalam kondisi ini, perbankan mesti mengatur strategi guna tetap mampu menjaga loyalitas nasabah penabung, sembari mempertahankan daya saing suku bunga kredit agar kompetitif. Taruhannya tidak lain yakni margin keuntungan yang bisa tergerus. 

Perbankan dituntut oleh pemerintah untuk menjaga laju pertumbuhan kredit tetap tinggi, meskipun suku bunga meningkat. Hal ini tidak terlepas dari faktor kondisi aktual perekonomian yang kini ditandai oleh stagflasi, yakni kenaikan inflasi di tengah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Di satu sisi, bank sentral terpaksa menaikkan suku bunga acuan untuk meredam inflasi dan menjaga nilai tukar. Namun, di sisi lain, mempertahankan pertumbuhan kredit justru menjadi krusial dalam upaya mendorong laju ekonomi. Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rudi As Aturridha mengatakan dalam menjaga kinerja bisnis serta likuiditas di tengah tren suku bunga acuan BI yang tinggi, Bank Mandiri mengeksekusi strategi pendanaan. “Bank Mandiri juga akan mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain opsi intrumen yang tersedia, timing yang tepat, serta kondisi pasar,” ungkap Rudi.

Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana meluncurkan papan pemantauan khusus untuk saham-saham yang memenuhi kriteria pada peraturan No I-X. Dalam papan pemantauan khusus ini, nantinya batas bawah auto rejection (ARB) harga saham dapat menyentuh Rp1 per saham. Dalam presentasinya, BEI menyebut mekanisme perdagangan dalam papan pemantauan khusus ini awalnya akan diterapkan dengan hybrid call auction, dengan metode perdagangan continuous auction dan call auction. Nantinya, setelah hybrid call auction berjalan, maka full call auction dapat diterapkan pada tahap selanjutnya. Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan penerapan papan pemantauan khusus berada dalam tahap pembicaraan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Irvan melanjutkan, penerapan papan pemantauan khusus hybrid bertujuan untuk membiasakan pelaku pasar dengan metode call auction.

Dana investasi milik Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang ditempatkan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. memiliki rasio profit mencapai 12,19% per tahun menandakan nilai manfaatnya cukup besar. Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengatakan bahwa investasi BPKH di Bank Muamalat sudah dilaksanakan sesuai kaidah investasi. Selain memenuhi prinsip syariah, juga memenuhi aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Untuk nilai manfaat yang dilihat dari laba atas investasi (return of investment/ROI), BPKH memperoleh total return Rp121,9 miliar pada 2022 atas investasinya di Bank Muamalat senilai Rp1 triliun. Artinya, ROI BPKH di Bank Muamalat mencapai 12,19% per tahunnya. “Selain itu, investasi BPKH pada Bank Muamalat memberikan benefit non-keuangan, seperti perluasan jaringan layanan untuk jemaah haji dan optimalisasi infrastruktur Bank Muamalat untuk meningkatkan investasi serta penempatan BPKH,” kata Fadlul kepada Bisnis, Jumat (27/1). Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati mengatakan porsi kepemilikan saham BPKH saat ini terhitung besar apabila dilihat dari porsi kepemilikan. Namun, porsi kepemilikan besar itu karena BPKH mendapatkan hibah saham pengendali sebelumnya sebanyak 7,903 miliar saham atau setara dengan 77,42%.

Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya bersiap melaksanakan operasional pelayanan air secara penuh pascaberakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dengan mitra swasta. Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan bahwa instansinya telah mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk menyaksikan secara langsung inspeksi final kesiapan operasional secara penuh PAM Jaya mulai 2 Februari 2023. Kegiatan inspeksi final ini merupakan puncak rangkaian persiapan operasional PAM Jaya. Persiapan tersebut telah dimulai dari kick-off yang diisi rangkaian kegiatan pemaparan tugas dan tanggung jawab, finalisasi teknis gladi bersih hari H (alur kerja, jadwal, lokasi), finalisasi checklist kesiapan hari H. ”PAM Jaya sudah siap dari berbagai aspek untuk melakukan operasional penuh air minum perpipaan di DKI Jakarta,” ujarnya. Tim Bersama Gladi Bersih juga telah memastikan tersedianya proses bisnis pengelolaan SPAM yang akan dijalankan, termasuk sistem dan aplikasi yang siap digunakan untuk peng operasian penuh dan tersedianya alat serta material penunjang operasional dan pelayanan. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan berakhirnya kontrak PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Aetra tidak akan berdampak terhadap karyawan. “Kontrak dari Palyja dan Aetra ini akan berakhir 1 Februari 2023, dan kontrak sudah berlangsung dari 2022. Kami melihat tidak ada masalah khususnya untuk karyawan dengan berakhirnya kontrak Palyja dan Aetra,” ujar Heru, Rabu (11/1).

JAKARTA, ID — Hingga saat ini, timbulan sampah masih menjadi masalah akibat buruknya pengelolaan. Dengan nilai ekonomi di atas Rp 150 triliun setahun, timbulan sampah sesungguhnya merupakan sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Karena itu, pemerintah diimbau melibatkan pelaku usaha, kaum milenial yang memiliki entrepreneurship, dan masyarakat. Selain sebagai sumber pendapatan, pengelolaan sampah secara profesional adalah langkah nyata Indonesia dalam menurunkan emisi karbon, mewujudkan ekonomi hijau, dan mengimplementasikan environmental, social, and governance (GCG). Pemerintah di berbagai daerah mengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Pemprov DKI, misalnya, mengelola TPSP Bantargebang. Tapi, semua TPSP, termasuk Bantargebang, menampilkan pemandangan buruk dan menyebarkan bau menyengat. Dengan nilai ekonomi sampah yang sangat besar dan kewajiban setiap negara untuk mencegah kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajad Celcius, pemerintah pusat hingga daerah perlu secara besama-sama mengambil langkah konkret. (Yetede)