Baru sekejap memberi pengantar pembuka dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Senin (16/1), Ketua Komisi IV DPR Sudin langsung bicara ke pokok persoalan klasik dalam tata kelola pangan di Indonesia. Secara terang-terangan, Sudin meminta Kementerian Pertanian mengevaluasi diri terkait dengan berbagai persoalan yang masih membayangi Indonesia dalam memenuhi target kedaulatan pangan.“Pangan ini masalah klasik. Keadaannya makin memburuk, salah satu indikator yakni kebijakan impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya ada kecenderungan [impor] meningkat. Ini secara kasat mata, tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional,” katanya.Sudin juga menyinggung soal silang data antara Kementan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya. Kementan dinilai lemah dalam menjalin koordinasi dengan instansi seperti Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Dua pekan berselang setelah pernyataan Budi Waseso di Komisi IV DPR itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut stok beras nasional dalam kondisi aman. Kala itu, Syahrul menyodorkan data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi.

Ironisnya, sengkarut impor beras itu mencuat hanya kurang lebih 4 bulan setelah Pemerintah Indonesia diganjar penghargaan oleh Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) pada Agustus 2022.Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil melakukan swasembada beras pada periode 2019—2021.Siapa pun tentu bakal ragu dengan klaim ketahanan pangan dan swasembada beras, jika mencermati polemik impor beras. Itu baru dari satu komoditas beras saja, belum komoditas pangan utama lain seperti daging, telur, unggas, bawang merah, dan lain sebagainya. Deputi Bidang I Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa ke depan, persoalan mengenai silang data antarlembaga, tidak terjadi lagi.

Proyek kereta cepat rute Jakarta—Bandung yang ditargetkan beroperasi pada Juli tahun ini membutuhkan komitmen pemerintah daerah agar terkoneksi dengan moda transportasi lain. Tidak lama lagi, jarak antara Jakarta dan Bandung Jawa Barat bakal makin dekat. Perjalanan menghubungkan kedua kota itu diperkirakan hanya membutuhkan waktu 40 menit dari selama ini sekitar 3 jam. Proyeksi kian dekatnya kedua kota besar itu mengacu rencana pengoperasian kereta cepat Jakarta—Bandung pada pertengahan tahun ini. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo mengatakan bahwa proyek kereta cepat lintas Jakarta--Bandung sudah mencapai 84%. Saat ini, menurutnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengerjakan instalasi rel atau track laying dan persinyalan yang diperkirakan selesai pada Maret 2023. Setelah kedua pekerjaan itu selesai, KCIC akan melaksanakan proses pengujian operasional atau testing commissioning. Sejauh ini, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sudah menjalani uji coba awal pada 16 November 2022 saat berlangsungnya KTT G20 di Bali. Didiek menyebutkan KCIC mengoperasikan satu rangkaian kereta cepat dari Stasiun Tegalluar menuju Stasiun Kopo di Bandung yang berjarak sekitar 18 kilometer. Proses uji coba awal itu terhitung lancar kendati rangkaian kereta cepat dijalankan dengan kecepatan 80 kilometer per jam. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan KCJB memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, pengembangan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung merupakan yang pertama kali di Asia Tenggara. Dia memprediksi KCJB mampu meningkatkan mobilitas masyarakat dan menjadi salah satu tulang punggung perkembangan transportasi Indonesia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta kontraktor kontrak kerja sama segera meningkatkan produksi minyak dan gas buminya untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pascapandemi Covid-19.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, konsumsi energi di Indonesia sudah kembali normal pascapandemi Covid-19. Untuk itu, harus diimbangi dengan peningkatan produksi minyak dan gas bumi atau migas dari sejumlah lapangan yang ada. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menga-takan, tahun ini pihaknya menargetkan investasi hulu migas mencapai US$15,5 miliar untuk membuktikan bahwa iklim investasi di Tanah Air makin baik.Peningkatan target investasi itu pun diharapkan bisa membangkitkan kembali industri hulu migas untuk mencapai milestone baru dengan produksi terbesar sepanjang masa pada 2030.

Kepemimpinan Indonesia untuk Perhiimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN pada 2023 menjadi kesempatan yang baik untuk memaksimalkan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Meski skema yang telah berjalan mulai 2015 itu menumbuhkan integrasi ekonomi kawasan, perdagangan dan investasi antar negara ASEAN masih stagnan rendah. Presiden Jokowi meluncurkan kepemimpinan RI untuk ASEAN dalam acara Kick Off ASEAN Indonesia 2023 di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/1). Kepala Negara menuturkan, dirinya meyakini ASEAN masih penting dan relevan bagi rakyat, kawasan, dan dunia. ”ASEAN akan terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik. ASEAN akan terus dapat menjaga pertumbuhan ekonomi dan ASEAN matters epicentrum of growth,” katanya.

Menlu Retno Marsudi menjelaskan, sejarah ASEAN selalu terkait urusan ekonomi. Pertumbuhan ASEAN biasanya lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi global. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia 2023 adalah 1,7 %. Sementara Bank Pembangunan Asia (ADB) memperkirakan ASEAN tumbuh 4,7 %. Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan Badan Riset dan Inovasi Nasional Zamroni Salim menjelaskan, perdagangan intra anggota ASEAN stagnan sejak 2008, angkanya berkisar 21-25 %. Permasalahan hulu adalah minimnya investasi intraanggota. Di sisi hilir, logistik di negara-negara ASEAN masih belum memadai. Singapura merupakan investor nomor satu di antara negara ASEAN. Padahal, negara kota itu adalah negara berbasis jasa. Indonesia, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Filipina harus menggenjot investasi sebagai negara-negara manufaktur besar di kawasan. (Yoga)

Kenaikan biaya perjalanan ibadah haji sebaiknya dilakukan bertahap agar tidak memberatkan calon jemaah. Jika sudah ada keputusan pasti, sebaiknya perihal itu segera diumumkan agar calon jemaah punya cukup waktu mempersiapkan diri. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. di Desa Puncang Songo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jatim, Minggu (29/1).(Yoga)

Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyetarakan pangan impor dengan pangan produksi dalam negeri sebagai sumber pemenuhan kebutuhan nasional. Kalangan petani menyayangkannya. Klausul itu berpotensi menggerus kemandirian dan kedaulatan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global. Sejumlah pasal dalam Perppu No 2/2022 mengisyaratkan penyetaraan pangan impor sebagai sumber penyediaan pangan. Pasal 64 Ayat 1, misalnya, mengubah Pasal 1 (7) UU No 18/2012 tentang Pangan yang mensyaratkan impor ditempuh jika produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tak cukup. Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, UU No 18/2012 dan UU No 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terbit setelah krisis pangan dunia pada 2008 dan 2011.

Ditengah ancaman krisis pangan global saat ini, Perppu No 2/2022 justru berpotensi menggerus kedaulatan pangan Indonesia. ”Kami khawatir, impor tetap dijalankan meski keadaan stok pangan dalam negeri cukup,” ujarnya saat dihubungi pada Jumat (27/1). Perppu No 2/2022 tak lagi mensyaratkan kecukupan pangan nasional untuk impor. Padahal, menurut anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, sebelum Perppu No 2/2022 terbit, petani dan produsen pangan dalam situasi yang kurang perlindungan. ”Lemahnya perlindungan pada petani membuat ketergantungan (Indonesia) pada pangan impor makin tinggi. Kedaulatan pangan pun makin rapuh,” ujarnya. (Yoga)

Terbitnya Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ”menghangatkan” lagi substansi dalam UU Cipta Kerja, termasuk pada sektor energi dan sumber daya mineral. Salah satunya terkait insentif royalti 0 % untuk hilirisasi batubara di tengah tingginya harga komoditas tersebut. Pada sektor ESDM, tidak ada perubahan signifikan antara Perppu No 2/2022 dan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut sebelumnya juga telah memiliki turunan, salah satunya PP No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM, yang mengatur mengenai mineral dan batubara, panas bumi, dan ketenagalistrikan. Pada Pasal 3 PP No 25/2021 disebutkan, royalti 0 % diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.

Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim, Minggu (29/1) berpendapat, pengenaan royalti 0 persen kurang bijak dan tepat. Pasalnya, batubara sejatinya adalah kekayaan alam Indonesia, yang setelah dikeruk seharusnya tidak begitu saja dilepas tanpa ada royalti. Sebaiknya ada cara-cara lain dalam upaya hilirisasi batubara. Harga batubara yang meningkat seharusnya bisa dimanfaatkan lebih optimal bagi negara. Sementara yang didorong dalam hilirisasi ialah gasifikasi batubara berupa dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji. Menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria menuturkan, royalti 0 % untuk batubara bahan baku hilirisasi menjadi dukungan agar keekonomian proyek tercapai. Pengenaan kebijakan itu diharapkan memberi kepastian kelayakan proyek, yang akan mendorong percepatan hilirisasi batubara. (Yoga)

Sudah dua tahun UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterapkan. Namun, regulasi sapu jagat yang digadang- gadang menjadi game changer atau pengubah arah permainan untuk menyederhanakan prosedur perizinan berusaha itu masih jauh panggang dari api. Kehadiran Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tak akan banyak berdampak pada peningkatan investasi, selama problem klasik kusutnya koordinasi lintas kementerian/lembaga serta relasi pemerintah pusat dan daerah tak kunjung dibenahi. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani, implementasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sejauh ini baru efektif untuk mengurus izin bagi usaha berskala kecil yang model bisnisnya sederhana serta dampak risikonya terhadap lingkungan dan masyarakat rendah, seperti usaha toko kelontong.

Namun, sistem itu belum memudahkan pengurusan izin usaha skala menengah-besar yang memiliki risiko dampak lingkungan lebih tinggi serta membutuhkan beragam perizinan sektoral lain, seperti persetujuan bangunan gedung (PBG) hingga analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Menurut dia, masih banyak data yang tidak sinkron antarkementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan sistem OSS-RBA. Hal itu membuat pengusaha tetap perlu mondar-mandir ke berbagai instansi untuk mengurus perizinan sehingga menghabiskan waktu dan tenaga. Ada pula kasus pengusaha sudah mengirim seluruh berkas secara daring, tetapi perizinan tak kunjung keluar, ujar Hariyadi, Kamis (26/1). Ia menilai, salah satu masalah implementasi OSS-RBA adalah masih adanya ego sektoral antar-kementerian/lembaga, serta antara pemerintah pusat dan daerah, yang mengakibatkan banyak data belum terintegrasi ke dalam satu sistem sehingga pengurusan izin usaha tetap harus secara tatap muka. (Yoga)

Indonesia dinilai masih cukup tangguh di tengah gelombang ketidakpastian dunia yang mengarah pada resesi global. Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF menyebutkan, Indonesia adalah secercah harapan dalam kesuraman ekonomi global, terbukti dari kinerja positif sejumlah indikator ekonomi Indonesia di tahun 2022. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Setelah mengalami resesi akibat pandemi, Indonesia pulih dengan mencatat pertumbuhan positif. Bahkan, trennya meningkat di tahun 2022. Terbaru, ekonomi Indonesia tumbuh 5,72 % pada triwulan III-2022 (secara tahunan). Tertinggi dalam satu dekade terakhir. Bukan juga pertumbuhan yang semu karena dasar pertumbuhan tahun lalu pun cukup tinggi. Artinya, benar-benar terjadi akselerasi ekonomi.

Kedua, Indonesia konsisten mencatatkan surplus neraca perdagangan sepanjang 2022 senilai 54,4 miliar USD. Juga peningkatan realisasi investasi Indonesia. Modal sebesar Rp 1.207,2 triliun ditanamkan di Indonesia sepanjang tahun 2022, dari dalam maupun luar negeri. Tren yang konsisten meningkat mengindikasikan bahwa kepercayaan investor pada Indonesia juga meningkat. Struktur ekonomi nasional pun menunjukkan penguatan investasi. Komponen pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) dalam struktur PDB tumbuh 4,96 % pada triwulan III-2022, meningkat dari dua triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang cukup kuat pada 2022 mengonfirmasi perekonomian Indonesia jauh dari resesi. Berdasar laporan Bloomberg pertengahan tahun 2022, Indonesia berada di urutan ke-14 di antara 15 negara Asia yang berpotensi mengalami resesi dengan probabilitas 3 %. Dengan pencapaian itu, sejumlah lembaga internasional optimistis ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh di tahun ini. BI memprediksi ekonomi nasional tumbuh 4,9 %. (Yoga)

Menurut CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas Wiliam Surya, Sabtu (28/1) rilis kinerja beberapa emiten pada tahun 2022 akan turut membayangi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga beberapa waktu mendatang. Beberapa emiten sudah melaporkan kinerjanya, seperti PT Bank Central Asia Tbk yang mendapatkan laba Rp 40 triliun sepanjang 2022. IHSG akan bergerak mengikuti perkembangan pertumbuhan kinerja keuangan emiten. (Yoga)