Meski desentralisasi fiskal sudah berjalan selama dua dekade lebih, pengelolaan dana di daerah belum efektif. Kemandirian fiscal daerah terpantau masih rendah dan sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Belanja daerah pun tidak efektif dan masih dibayangi problem klasik menumpuknya dana pemda di perbankan dari tahun ke tahun. Kemandirian fiskal dapat diukur dari perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan total pendapatan yang diterima daerah bersangkutan dalam suatu waktu. Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan, dengan perbandingan itu, tingkat kemandirian fiskal daerah tercatat masih sangat rendah meski desentralisasi fiskal sudah berlangsung 23 tahun.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan, otonomi fiskal kabupaten / kota terpantau paling rendah. Proporsi PAD terhadap total pendapatan kabupaten / kota di bawah 20 % membuat daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Menurut Riza, sebenarnya, ada indikasi kemandirian fiscal di kabupaten/kota mulai meningkat, tampak dari tren kenaikan porsi PAD terhadap total pendapatan dalam lima tahun terakhir. Seiring dengan itu, di periode yang sama, proporsi dana perimbangan atau transfer dana dari pusat ke daerah pun menurun, kata Riza dalam diskusi publik ”Pengelolaan Dana Daerah, Efektifkah?” yang diselenggarakan Indef, Senin (30/1). (Yoga)

Pemerintah meningkatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Kebijakan itu untuk menjaga stok minyak goreng selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. ”Kebijakan itu berlaku selama tiga bulan, yakni Februari-April 2023,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (30/1). (Yoga)

Industri dalam negeri didorong untuk mengoptimalkan penggunaan kandungan lokal dalam setiap produksinya. ”Sesuai arahan Presiden, penggunaan local content harus jadi prioritas,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat meninjau proses produksi pengecoran komponen aluminium dan komponen rem untuk otomotif di PT Mitrametal Perkasa, Karawang, Jabar, Senin (30/1). (Yoga)

Pemprov Sulsel terus menggenjot program mandiri benih padi untuk petani di wilayahnya. Dimulai pada April 2022, program ini dinilai berhasil menambah produksi padi hingga lebih dari 250.000 ton pada akhir tahun. Tahun ini, Sulsel menyiapkan 2.500 ton benih untuk lahan sekitar 100.000 hektar. Mandiri benih adalah salah satu program prioritas di Sulsel sebagai salah satu provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk mendongkrak produksi padi. Benih ini merupakan hasil penangkaran di instalasi benih di Sulsel dengan melibatkan petani penangkar. Program itu, antara lain, dilakukan di Kabupaten Maros, Sulsel. 

Pada 26 Januari 2023, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melepas benih gratis secara simbolis kepada petani di Kabupaten Maros. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan Maros Abdul Gafar, Senin (30/1) mengatakan, benih ditangkarkan sendiri dan dibuat agar produktivitas panen lebih tinggi. Persoalan di banyak daerah, kualitas tanah tidak semua bagus. ”Tetapi, dengan benih ini, produksinya bisa lebih meningkat. Dari monitoring dan pengawalan yang kami lakukan, ada peningkatan produksi  0,5-2 ton per hektar,” ujarnya. (Yoga)

PT MRT Jakarta (Perseroda) mengembangkan bisnis digital tahun ini. Hal itu ditandai dengan kerja sama layanan bank digital Blu milik BCA Digital dalam platform MRT-J, Senin (30/1) yang menyasar 152.000 pengguna platform berisi jual-beli tiket, jadwal kereta, lokasi stasiun, informasi tenant, event, ataupun berita. Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Farchad Mahfud mengatakan, bisnis digital menyumbang 15-20 % pendapatan nontiket. (Yoga)

Musim gugur perusahaan rintisan (startup) di awal tahun 2023 mulai nampak. Bisnis rintisan berbasis digital kembali goyah. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan, penghentian kegiatan operasional dilakukan. Tren bunga tinggi menjadi alasan masa sulit bagi startup bisa unjuk gigi, jika mengandalkan pinjaman perbankan. Kondisi ini tak hanya di global tapi era bunga tinggi juga di lokal. Bank Indonesia (BI) sejak awal Agustus 2022 hingga 19 Januari 2023 sudah menaikkan suku bunga acuan dari 3,75% menjadi 5,75%. Inilah menjadi alasan start up goyah, selain alasan gagal karena persaingan. OLX Indonesia, JD.ID, dan TaniFund adalah diantara usaha rintisan yang awal tahun harus menelan pil pahit itu. OLX Indonesia bahkan sudah memutuskan untuk merumahkan 300 karyawan dari total jumlah pekerja 1.000 orang. Ini setara 30% dari jumlah karyawan. Kabar tak sedap lain juga datang dari TaniFund, peer to peer lending (P2P lending) di sektor agrikultur. Saat ini, Tanifund juga memilih menyetop layanan pembiayaan lantaran didera persoalan gagal bayar ke lender. Dari urusan gagal bayar, persoalan TaniFund juga melebar menjadi dugaan tindak pidana dalam pengelolaan startup ini. "Bisnis ini dijalankan dengan tak benar, ada dugaan tindak pidana," sebut Josua Victor, kuasa hukum sejumlah lender TaniFund Minggu (29/1).

Tingginya inflasi daerah diperkirakan masih akan berlanjut tahun ini. Beberapa faktor pemicunya antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi pasca Covid-19, tekanan suplai, hingga geopolitik. Sebab itu, pengendalian inflasi masih akan menjadi tugas pemerintah pusat maupun daerah agar daya beli juga terjaga. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, untuk meredam inflasi daerah, pemerintah pusat maupun daerah harus punya peranan masing-masing dalam menentukan harga komoditas. Pemerintah pusat bisa mengatur komponen harga, seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif tiket pesawat, harga minyak goreng, rokok kretek filter, tarif kereta api, dan juga solar. Sementara pemerintah daerah bisa ditugaskan untuk mengatur harga beberapa komoditas tertentu. Misalnya, tarif air minum PAM, angkutan umum, beras, cabai merah dan rawit, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam.

Upaya pemerintah mendorong penggunaan energi baru terbarukan tak main-main. Terbaru, mulai Rabu (1/2) ini, pemerintah akan memberlakukan penerapan program biodiesel B35. Sekadar pengingat, biodiesel B35 merupakan campuran biodiesel antara bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit dengan bahan bakar minyak (BBM) diesel. Jadi, lewat B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran BBN ke dalam BBM jenis minyak solar dari 30% (B30) menjadi 35% (B35). Analis Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang menilai, implementasi B35 akan berdampak positif bagi emiten perkebunan. Sebab, produk utama emiten sawit akan lebih banyak terserap untuk B35. Alrich mencontohkan kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Emiten sawit Grup Astra ini meraup pendapatan Rp 24,32 triliun pada tahun 2021, naik 29,29% secara tahunan. Laba bersih AALI pun melonjak 136,63% secara tahunan jadi Rp 1,97 triliun. Senada, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti berpendapat, kebijakan program B35 akan mendorong permintaan CPO lebih tinggi. Efeknya, top line emiten CPO berpotensi naik.

Untuk ketiga kalinya dalam sepekan terakhir, Bank Indonesia (BI) melemparkan kode untuk tak lagi ‘garang’ dalam mengutak-atik suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Jika benar dieksekusi, hal tersebut bakal menjadi katalis positif akselerasi ekonomi pada tahun ini. Bukannya tanpa alasan bank sentral memberikan sinyal pe­­landaian suku bunga acuan se­telah dalam Rapat Dewan Gu­bernur (RDG) 6 bulan ter­­­­akhir, suku bunga terus dikatrol hingga 225 basis points (bps). Musababnya, inflasi yang menjadi faktor utama penggerak suku bunga relatif terkendali. Pada 2022, inflasi berakhir sebesar 5,51%, dan pada Januari 2023 konsensus ekonom Bloomberg menghitung rata-rata inflasi 5,39%. Nyanyian ‘landai’ dari Gubernur BI Perry Warjiyo ini menandakan perubahan arah kebijakan bank sentral dari yang sebelumnya berfokus pada penanganan inflasi menjadi pro pertumbuhan ekonomi. Perry mengatakan bank sentral memiliki bauran kebijakan mencakup kebijakan moneter yang pro stabilitas, makro­­pru­densial yang pro pertumbuhan ekonomi, dan jaminan likuiditas. “Kenaikan 225 bps ini memadai, jelas sekali. Tidak ada kata-kata yang lebih transparan dengan arah kebijakan ini. forward guidance-nya jelas,” katanya dalam Peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2022, Senin (30/1). Sejalan dengan itu, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berkisar 4,5%—5,3% dengan titik tengah 4,9% mengarah ke 5%. Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memandang akselerasi ekonomi bukanlah mimpi mengingat sederet indikator telah berada pada zona hijau.

Kehadiran sejumlah kebijakan yang mendukung usaha mikro kecil dan menengah mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor bisnis itu. Tak hanya bank, perusahaan teknologi finansial pun turut menyatakan ketertarikannya. Kabar baik ini tentunya memberi angin segar bagi UMKM di Tanah Air di tengah keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Sebagaimana yang kita ketahui, UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional sangat rentan dengan kebangkrutan. Modal yang minim diikuti segmen pasar terbatas menjadi persoalan besar dalam mengembangkan usaha ini. Berdasarkan survei dari The United Nations Development Programme (UNDP) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI yang melibatkan 1.180 responden para pelaku UMKM, diketahui selama periode awal pandemi yaitu 2020—2021 lebih dari 48% UMKM mengalami masalah bahan baku. Akibatnya, sebanyak 77% usaha mikro, kecil, menengah mengalami penurunan pendapatan, dan 88% UMKM terjadi kemerosotan permintaan produk. Bahkan sebanyak 97% UMKM mengalami penurunan nilai aset. 

Namun, seiring dengan pelonggaran mobilitas masyarakat diikuti dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan melibatkan perbankan nasional, UMKM mulai menunjukkan perbaikan. Saat ini, sekitar 84,8% UMKM yang tadinya terpuruk sudah kembali beroperasi normal. Ada beberapa faktor penyebab UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank dan lembaga keuangan lainya, antara lain karena tidak mempunyai atau agunan yang dimiliki tidak cukup, dan keterbatasan akses informasi ke perbankan seperti pola pembiayaan. Guna membantu pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah memberi kelonggaran kepada sektor tersebut salah satunya adalah perpanjangan restrukturisasi kredit. Sektor UMKM tercatat mendapatkan kucuran kredit Rp1.335 triliun, naik 0,85% secara bulanan pada November 2022.