Akhirnya, pasar saham dalam negeri menutup Januari tahun 2023 tanpa January effect. Kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,48% ke level 6.839,34. Bila dihitung sejak awal tahun, IHSG mencetak pelemahan 0,16% sepanjang Januari ini. Analis memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpotensi melemah hari ini. Analis Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang mencermati, secara teknikal, indikator stochatic RSI bergerak turun dari overbought area dan terbentuk penyempitan positive slope pada MACD. Keduanya mengindikasikan potensi koreksi lanjutan dengan support level 6.740-6.760 dan level resistance di posisi 6.880. "Pergerakan IHSG akan dipengaruhi oleh sikap wait and see pelaku pasar jelang rilis pengumuman FOMC dan rilis data inflasi Indonesia periode Januari," jelas dia, Selasa (31/1).

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatatkan pertumbuhan kinerja sepanjang tahun 2022. Asetnya mencapai Rp 186,75 triliun per akhir tahun lalu ( unaudited ) atau tumbuh 15,27% dibandingkan akhir tahun 2021. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, aset terdiri dari Rp 180,47 triliun investasi, kas dan piutang Rp 5,97 triliun, aset tetap dan aset tidak berwujud Rp 220 miliar dan aset lainnya Rp 9 miliar. Aset investasi seluruhnya di Surat Berharga Negara (SBN). "Ditempatkan pada SBN rupiah Rp 178,51 triliun dan SBN valas Rp 1,8 triliun," kata Purbaya, Selasa (31/1).

Indonesia Financial Group (IFG) akan mengelola investasi dana pensiun Badan Usaha Millik Negara (BUMN). Tujuannya agar investasi dari dapen holding perasuransian dan dana pensiun memulai mengelola investasi dana pensiun semakin membaik. Hal ini tengah isu banyaknya dana pensiun BUMN yang bermasalah. Direktur Utama IFG, Robertus Bilitea mengungkapkan, saat ini pihaknya mendorong delapan dana pensiun untuk melakukan pengelolaan dana bersama. Robertus mengungkapkan saat ini pihaknya belum ada rencana menambah jumlah dana pensiun BUMN yang akan dikelola bersama. "Untuk sementara sebagai pilot project delapan dana pensiun itu dulu," ujar Robertus, kemarin. Delapan dana pensiun yang saat ini melakukan pengelolaan dana bersama IFG antara lain dana pensiun milik PT Angkasa Pura I, PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Jasa Raharja), PT Nindya Karya (Persero), Perum Jasa Tirta II, Perum Peruri, PT Taspen (Persero) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, inisiatif tersebut untuk memastikan agar pengelolaan dana pensiun tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang.

Transaksi keuangan digital meningkat pesat, ditengarai dengan meningkatnya outstanding pinjaman daring yang mencapai Rp 49,34 triliun pada Oktober 2022. Di sisi sistem pembayaran, transaksi QRIS sejak awal tahun hingga September 2022 mencapai Rp 29,7 triliun, tumbuh 298 % secara tahunan. Transaksi uang elektronik di semua kanal tumbuh 43,2 % secara tahunan, mencapai Rp 35,5 triliun. Adapun transaksi digital banking meningkat 30,9 % secara tahunan menjadi Rp 9.002 triliun sampai November 2022. Maraknya transaksi keuangan digital mengundang penjahat untuk mengeksploitasi kelemahan sistem ataupun kelengahan pengguna. Ada dua modus operandi, technical hacking dan social engineering. Technical hacking dilakukan dengan meretas sistem sehingga bisa disalahgunakan untuk keuntungan peretas. Hampir semua bank dan jasa teknologi finansial (fintech) pernah mengalami serangan technical hacking. Kerugian mencapai miliaran rupiah per insiden.

Sementara itu, social engineering adalah serangan yang dilakukan dengan pendekatan sosial. Salah satu modus yang sering dipakai ialah phising, di mana penjahat mengirim e-mail berisi link ke situs tertentu dan penerimanya dijebak untuk measukkan user ID dan password. Modus lain adalah meminta nasabah untuk memberitahukan kata kunci sekali pakai (OTP) dengan iming-iming hadiah. Ada juga yang menawarkan lelang mobil murah dan calon korban diminta transfer uang. Social engineering berkorelasi erat dengan literasi keuangan. Berdasarkan survei OJK, literasi keuangan masyarakat Indonesia sekitar 49,68 %, sedangkan inklusi keuangan berada di level 85,10 %. Artinya, banyak yang terpapar produk dan layanan keuangan tanpa pemahaman memadai,termasuk soal risiko. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku industri keuangan bersama regulator untuk mengedukasi masyarakat. (Yoga)

Proses integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang lambat dan tersendat menjadi salah satu tantangan Indonesia dalam kepemimpinan ASEAN 2023. Harian Kompas, Senin (30/1), menggaris bawahi kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 menjadi kesempatan untuk memaksimalkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Keberadaan MEA sejak 2015 diakui menumbuhkan integrasi ekonomi kawasan, tetapi perdagangan dan investasi antarnegara ASEAN stagnan rendah. Tak adanya terobosan untuk mengatasi implementasi MEA yang terkesan lambat dan stagnan pasca-peluncurannya pada 2015, indikatornya adalah stagnasi perdagangan intra-ASEAN. Pengamat melihat penyebabnya adalah lemahnya komitmen politik negara-negara anggota untuk melaksanakan kesepakatan di MEA. Dibandingkan dengan perdagangan dengan negara di luar kawasan ASEAN, intensitas perdagangan intra-ASEAN sangat tertinggal.

Dalam banyak kasus, negara anggota ASEAN justru lebih banyak memprioritaskan kerja sama dan kesepakatan perdagangan bebas dengan negara atau kelompok negara di luar ASEAN, yang menjadi penghambat integrase ekonomi kawasan, seperti dicita-citakan. Catatan Sekretariat ASEAN menunjukkan pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN stagnan di kisaran 20-24 % sejak 2006, bahkan pasca-MEA. Tarikan kepentingan dalam negeri negara anggota sering menjadi salah satu penghambat sehingga berdampak pula pada mimpi jangka panjang mewujudkan ASEAN sebagai borderless economic community pada 2030. Beberapa pengamat, seperti dari BRIN dan Pusat Studi ASEAN UI (Kompas, 30/1) melihat  minimnya investasi intra-anggota, belum memadainya jaringan logistik di negara ASEAN, dan struktur ekonomi negara anggota ASEAN yang belum komplementer sebagai penghambat terbangunnya pasar intra-anggota yang besar dan dinamis seperti Uni Eropa. (Yoga)

Setelah selalu dilaporkan defisit, kondisi aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia mengalami surplus dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, tren pembiayaan manfaat yang terus meningkat membuat risiko defisit berpotensi kembali terjadi. Oleh karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan, termasuk mempersiapkan skenario kenaikan iuran peserta. Dirut Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan saat ini naik pesat. Peningkatan aset bersih itu mulai dilaporkan sejak 2021 sebesar Rp 38,76 triliun dan meningkat lagi menjadi Rp 56,51 triliun pada 2022. Dengan aset itu, setidaknya mencukupi pembayaran klaim 5,9 bulan ke depan.

”Saat ini tak ada lagi gagal bayar ke rumah sakit. Bahkan, kami bisa membayar sebagian biaya klaim rumah sakit sebelum diverifikasi sehingga cash flow (arus kas) rumah sakit bisa terjaga. Tarif pembayaran pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit juga sudah ditingkatkan pemerintah guna meningkatkan mutu layanan,” ujarnya dalam diskusi public ”Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN”, di Jakarta, Senin (30/1). Meskipun demikian, Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menuturkan, potensi defisit bisa kembali terjadi. Sebab, biaya manfaat layanan meningkat, sedangkan biaya iuran stagnan. Biaya manfaat yang meningkat dipengaruhi akses kesehatan yang makin luas. Selain itu, layanan kesehatan berbiaya tinggi yang kian banyak dimanfaatkan warga bisa menjadi penyebab. Biaya harus dikendalikan demi memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). (Yoga)

Meski desentralisasi fiskal sudah berjalan selama dua dekade lebih, pengelolaan dana di daerah belum efektif. Kemandirian fiscal daerah terpantau masih rendah dan sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Belanja daerah pun tidak efektif dan masih dibayangi problem klasik menumpuknya dana pemda di perbankan dari tahun ke tahun. Kemandirian fiskal dapat diukur dari perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan total pendapatan yang diterima daerah bersangkutan dalam suatu waktu. Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan, dengan perbandingan itu, tingkat kemandirian fiskal daerah tercatat masih sangat rendah meski desentralisasi fiskal sudah berlangsung 23 tahun.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan, otonomi fiskal kabupaten / kota terpantau paling rendah. Proporsi PAD terhadap total pendapatan kabupaten / kota di bawah 20 % membuat daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Menurut Riza, sebenarnya, ada indikasi kemandirian fiscal di kabupaten/kota mulai meningkat, tampak dari tren kenaikan porsi PAD terhadap total pendapatan dalam lima tahun terakhir. Seiring dengan itu, di periode yang sama, proporsi dana perimbangan atau transfer dana dari pusat ke daerah pun menurun, kata Riza dalam diskusi publik ”Pengelolaan Dana Daerah, Efektifkah?” yang diselenggarakan Indef, Senin (30/1). (Yoga)

Pemerintah meningkatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Kebijakan itu untuk menjaga stok minyak goreng selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. ”Kebijakan itu berlaku selama tiga bulan, yakni Februari-April 2023,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (30/1). (Yoga)

Industri dalam negeri didorong untuk mengoptimalkan penggunaan kandungan lokal dalam setiap produksinya. ”Sesuai arahan Presiden, penggunaan local content harus jadi prioritas,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat meninjau proses produksi pengecoran komponen aluminium dan komponen rem untuk otomotif di PT Mitrametal Perkasa, Karawang, Jabar, Senin (30/1). (Yoga)

Pemprov Sulsel terus menggenjot program mandiri benih padi untuk petani di wilayahnya. Dimulai pada April 2022, program ini dinilai berhasil menambah produksi padi hingga lebih dari 250.000 ton pada akhir tahun. Tahun ini, Sulsel menyiapkan 2.500 ton benih untuk lahan sekitar 100.000 hektar. Mandiri benih adalah salah satu program prioritas di Sulsel sebagai salah satu provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk mendongkrak produksi padi. Benih ini merupakan hasil penangkaran di instalasi benih di Sulsel dengan melibatkan petani penangkar. Program itu, antara lain, dilakukan di Kabupaten Maros, Sulsel. 

Pada 26 Januari 2023, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melepas benih gratis secara simbolis kepada petani di Kabupaten Maros. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan Maros Abdul Gafar, Senin (30/1) mengatakan, benih ditangkarkan sendiri dan dibuat agar produktivitas panen lebih tinggi. Persoalan di banyak daerah, kualitas tanah tidak semua bagus. ”Tetapi, dengan benih ini, produksinya bisa lebih meningkat. Dari monitoring dan pengawalan yang kami lakukan, ada peningkatan produksi  0,5-2 ton per hektar,” ujarnya. (Yoga)