Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar telah mengklarifikasi pemberitaan media massa yang melaporkan dirinya jengkel lantaran anggaran program kemiskinan sekitar Rp500 triliun hanya habis untuk rapat, seminar, dan studi banding. Meskipun demikian, bukan berarti sinyal MenPANRB sepenuhnya keliru. Tidak hanya di tingkat kementerian, di instansi pemerintah daerah pun masih sering terjadi pengalokasian anggaran kemiskinan tidak seperti yang diharapkan. Walaupun bukan berarti dana Rp500 triliun anggaran kemiskinan semua habis untuk kegiatan yang sia-sia dan tidak berkaitan langsung dengan upaya penanganan kemiskinan. Akan tetapi harus diakui ada banyak instansi yang mengalokasikan anggaran kemiskinan untuk hal-hal yang tidak selaras. Indeks kedalaman kemiskinan menurun sebesar 0,024 poin, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menurun 0,016 poin. Penurunan tersebut juga terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tetapi, yang menjadi masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke atas, terlebih masyarakat kelas atas. Di Indonesia, kalau dibuat perbandingan kekayaan 4 konglomerat ternyata sama dengan kekayaan yang dimiliki 100 juta penduduk miskin. Kekeliruan yang terjadi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini dikembangkan di Indonesia sebetulnya ada pada banyak hal. Lebih dari sekadar kekeliruan dalam pengalokasian anggaran kemiskinan, kurang efektivitasnya upaya penanganan kemiskinan bermuara pada ketidaktepatan substansi program dan pada tata kelola pajak yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin.

Kementerian Perhubungan tengah merancang peta jalan Zero ODOL sebagai kebijakan larangan truk sarat muatan dan dimensi pada 2023. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan bahwa perancangan peta jalan atau roadmap Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) dilakukan secara komprehensif. “Roadmap sedang dirancang, untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami akan akomodir banyak pihak agar langkah–langkah kerjanya jelas. Pokoknya pada 2023 ini harus ada progres yang kita kerjakan terkait zero ODOL,” katanya, Rabu (1/2). Dia berjanji mengundang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) untuk berdiskusi terkait dengan pemberlakuan Zero ODOL di Indonesia. Rencananya, diskusi tersebut akan dilakukan pada 7 Februari 2023. Kebijakan tersebut tidak dapat dibebankan hanya pada Kementerian Perhubungan karena dampaknya yang akan dirasakan oleh berbagai sektor. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyarankan pemerintah memberikan insentif untuk pelaku usaha angkutan truk guna mendukung kebijakan Zero ODOL. Dia menyarankan tiga program untuk memperlancar kebijakan Zero ODOL. Salah satu program tersebut adalah pemberian kepada para pelaku usaha angkutan yang bersedia memodifikasi atau mengganti armadanya sesuai dengan regulasi zero ODOL. Insentif dari segi keringan fiskal itu mencakup pembebasan seluruh bentuk pajak, bea, maupun pungutan yang dibebankan kepada pengusaha.

PT Freeport Indonesia optimistis dapat memenuhi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang telah disetujui oleh pemerintah di tengah sentimen larangan ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun RKAB dengan target yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Targetnya, perusahaan bisa memproduksi setidaknya 1,6 miliar pon tembaga, dan sekitar 1,8 juta ounce emas. Target produksi itu juga diikuti dengan target penjualan tembaga dan emas yang bisa direalisasikan dengan optimal pada tahun lalu. Dengan begitu, Freeport Indonesia bisa meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan pertambangan yang dilakukannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi kembali rencana penyetopan ekspor untuk tembaga.“Pemerintah sedang mengevaluasi dalam bulan-bulan ini,” kata Airlangga.

Morris Garage mengincar segmen pasar milenial dan kalangan menengah atas dalam ajang pameran mobil mall to mall. EO Official Morris Garage (MG) Indonesia Akbar Jatnika mengatakan bahwa MG menggelar pameran mobil yang berlokasi di LG Floor Gandaria City sejak 30 Januari 2023 hingga 5 Februari 2023. Dalam ajang itu, MG menawarkan berbagai promosi yang menarik untuk pembelian mobil MG 5GT, New MG ZS, dan produk terbaru yang diluncurkan pekan lalu, yaitu New MG HS. “Respons masyarakat cukup baik dilihat dari antusias customer untuk melakukan test drive dan kesan pesannya sangat bagus baik mengenai produk dan fitur yang ditawarkan MG,” ujarnya saat ditemui Bisnis, Rabu (2/1). Pada bulan lalu, Akbar menyampaikan MG sudah menjalankan Automotive Exhibition beberapa kali dengan total pemesanan kurang lebih 30 SPK. “Pameran ini sudah jalan mall to mall di Jakarta, seperti di PIM, Gandaria City, Kelapa Gading, Summarecon Bekasi, dan di Kokas, SPK kurang lebih sudah ada 30-an SPK,” ungkapnya.

Pasar keuangan dunia sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan indeks saham di Amerika Serikat dan Asia yang menguat. Indeks saham di kawasan Eropa bervariasi. Sementara itu, indeks Dolar AS melemah dan yield US Treasury naik 2 basis poin di tengah membaiknya data ekonomi AS. Di pasar komoditas, harga minyak mentah mengalami penurunan karena prospek pasokan yang membaik. Namun, harga CPO dan batu bara justru mengalami kenaikan dalam sepekan. Pasar keuangan domestik juga mengalami pertumbuhan, dengan IHSG yang menguat sebesar 0,35% dan yield SUN seri benchmark yang bergerak naik antara 6 basis poin hingga 11 basis poin dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Nilai tukar Rupiah juga menguat sebesar 0,60%.

Ekonomi Indonesia tercatat positif pada akhir tahun 2022, seperti ditunjukkan oleh realisasi investasi pada Q4-2022 yang bertumbuh mencapai 30,3% (yoy) dan likuiditas perekonomian yang tetap melimpah tercermin dari tren uang beredar dalam arti luas (M2) hingga November 2022 yang tumbuh positif. Secara keseluruhan, pasar keuangan dunia sedang mengalami pertumbuhan yang baik dan ekonomi Indonesia juga terus berkibar. Ini merupakan tanda positif bagi perekonomian dan memberikan harapan yang baik untuk masa depan.

Masa jabatan bukan matematika, bukan pula alat tukar. Sebab, masa jabatan bukan soal penghitungan untung-rugi empunya jabatan. Namun, ia merupakan nama untuk kursi yang bisa diduduki untuk menjalankan suatu tanggung jawab kepada orang-orang yang memberikan kekuasaan dan wewenang itu agar dikelola, yaitu warga. Menurut BPS 2021, Indonesia memiliki 84.096 desa/kelurahan. Dalam politik elektoral, kuantitas memiliki daya tawar yang tinggi. Sejak diundangkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran yang dikelola desa juga sangat besar. Artinya, ada sumber daya yang menjadi candu dan daya tarik sehingga masa jabatan tiga kali enam tahun yang sekarang ada dianggap terlalu sedikit. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendata, 676 kepala desa terseret kasus korupsi selama periode 2015-2020.

Pembatasan masa jabatan dibutuhkan untuk dua hal. Pertama, kekuasaan tidak boleh dibuat terlalu nyaman dan dipegang terlalu lama karena bisa merusak sistem dan orang, baik pemegang kekuasaan maupun warga yang memberi kekuasaan. Kedua, organisasi, dari desa sampai negara, membutuhkan rotasi kekuasaan. Kekuasaan yang berganti akan menumbuhkan generasi baru pemimpin. Generasi baru ini membuka peluang yang lebih besar untuk mendorong adaptasi serta inovasi dan dapat mendobrak jaringan kekuasaan yang terlalu lama bercokol. (Yoga)

Lebih dari satu juta warga Perancis turun ke jalan-jalan di seantero negeri, Rabu (1/2) memprotes keputusan pemerintah menaikkan minimal usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Presiden Perancis Emmanuel Macron pada 30 Januari lalu mengatakan, kebijakan kenaikan usia pensiun itu efektif berlaku mulai 2030. Menurut dia, itu satu-satunya cara menyelamatkan dana sistem pensiun di Perancis yang jumlahnya setara dengan 14 % pendapatan domestik bruto negara. (Yoga)

Mayoritas anggaran Kementerian Sosial 2023 yang sebesar Rp 78 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial. ”Dari anggaran Rp 78 triliun, Rp 74 triliun untuk program perlindungan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. Kemudian, Rp 4 triliun untuk penanganan bencana, anak, warga lansia, orang dengan disabilitas, orang kena narkoba, dan orang telantar lainnya,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Selasa (31/1). (Yoga)

Minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita, ”senjata” penstabil harga minyak goreng di pasar domestik, naik harganya. Hal ini dinilai menjadi tanda pemerintah belum berhasil menjaga stabilitas harga dan stok Minyakita yang bersumber dari pemenuhan kewajiban memasok pasar domestik atau DMO. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 31 Januari 2023 sebesar Rp 14.900 per liter, naik 5,67 5 ketimbang bulan lalu dan 6,43 % di atas harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen yang dipatok pemerintah Rp 14.000 per liter. Harga Minyakita tertinggi berada di Gorontalo, yakni Rp 20.000 per liter.

DirekturCenter of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Rabu (1/2) berpendapat, Minyakita merupakan ”senjata” penstabil harga minyak goreng di dalam negeri. Jika harganya turut naik, berarti pemerintah gagal dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harganya. Pemerintah juga kurang optimal mengawasi stok dan sumber pasokan Minyakita yang berasal dari pemenuhan DMO CPO dan tiga produk turunannya. Realisasi DMO justru turun. ”Di sisi lain, hulu sawit di Indonesia tengah menghadapi trilema. Ada perebutan bahan baku sawit untuk ekspor, program Biodiesel 35 atau B35, dan pangan,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Pemerintah terus meningkatkan layanan keimigrasian untuk memudahkan calon investor menanamkan modal di Indonesia. Calon investor asing kini dapat mengajukan visa kunjungan pra-investasi selama 180 hari secara daring melalui situs https://molina.imigrasi.go.id/ sebelum berangkat ke Indonesia. Layanan daring tersebut diluncurkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi Ke-73 pada Kamis (26/1). ”Kami tidak hanya memperpendek proses layanan visa bagi calon investor asing, tetapi juga memberikan dulu visanya. Setelah dia dapat izin investasi dan lapor ke Imigrasi, kami juga akan segera terbitkan kartu izin tinggal sementara (kitas),” ujar Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim di Jakarta, Rabu (1/2).

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Priok, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Jakarta, Silmi menjelaskan, kemudahan visa pra-investasi secara daring ini juga diiringi peningkatan kewaspadaan petugas Ditjen imigrasi dalam pengawasan orang asing. Sebelumnya, calon investor asing membutuhkan berbagai dokumen dari Badan Koordina-si Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait untuk pengajuan visa kunjungan berkait rencana bisnis di Indonesia. Kini, mereka bisa mengajukannya sebelum berangkat. Ditjen Imigrasi juga meluncurkan layanan perpanjangan visa kedatangan elektronik (E-VOA). (Yoga)