Proses integrasi ekonomi kawasan ASEAN yang lambat dan tersendat menjadi salah satu tantangan Indonesia dalam kepemimpinan ASEAN 2023. Harian Kompas, Senin (30/1), menggaris bawahi kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 menjadi kesempatan untuk memaksimalkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Keberadaan MEA sejak 2015 diakui menumbuhkan integrasi ekonomi kawasan, tetapi perdagangan dan investasi antarnegara ASEAN stagnan rendah. Tak adanya terobosan untuk mengatasi implementasi MEA yang terkesan lambat dan stagnan pasca-peluncurannya pada 2015, indikatornya adalah stagnasi perdagangan intra-ASEAN. Pengamat melihat penyebabnya adalah lemahnya komitmen politik negara-negara anggota untuk melaksanakan kesepakatan di MEA. Dibandingkan dengan perdagangan dengan negara di luar kawasan ASEAN, intensitas perdagangan intra-ASEAN sangat tertinggal.

Dalam banyak kasus, negara anggota ASEAN justru lebih banyak memprioritaskan kerja sama dan kesepakatan perdagangan bebas dengan negara atau kelompok negara di luar ASEAN, yang menjadi penghambat integrase ekonomi kawasan, seperti dicita-citakan. Catatan Sekretariat ASEAN menunjukkan pertumbuhan perdagangan intra-ASEAN stagnan di kisaran 20-24 % sejak 2006, bahkan pasca-MEA. Tarikan kepentingan dalam negeri negara anggota sering menjadi salah satu penghambat sehingga berdampak pula pada mimpi jangka panjang mewujudkan ASEAN sebagai borderless economic community pada 2030. Beberapa pengamat, seperti dari BRIN dan Pusat Studi ASEAN UI (Kompas, 30/1) melihat  minimnya investasi intra-anggota, belum memadainya jaringan logistik di negara ASEAN, dan struktur ekonomi negara anggota ASEAN yang belum komplementer sebagai penghambat terbangunnya pasar intra-anggota yang besar dan dinamis seperti Uni Eropa. (Yoga)

Setelah selalu dilaporkan defisit, kondisi aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan di Indonesia mengalami surplus dalam dua tahun terakhir. Meski demikian, tren pembiayaan manfaat yang terus meningkat membuat risiko defisit berpotensi kembali terjadi. Oleh karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan, termasuk mempersiapkan skenario kenaikan iuran peserta. Dirut Badan Penyelenggara  Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan, aset bersih Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan saat ini naik pesat. Peningkatan aset bersih itu mulai dilaporkan sejak 2021 sebesar Rp 38,76 triliun dan meningkat lagi menjadi Rp 56,51 triliun pada 2022. Dengan aset itu, setidaknya mencukupi pembayaran klaim 5,9 bulan ke depan.

”Saat ini tak ada lagi gagal bayar ke rumah sakit. Bahkan, kami bisa membayar sebagian biaya klaim rumah sakit sebelum diverifikasi sehingga cash flow (arus kas) rumah sakit bisa terjaga. Tarif pembayaran pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit juga sudah ditingkatkan pemerintah guna meningkatkan mutu layanan,” ujarnya dalam diskusi public ”Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN”, di Jakarta, Senin (30/1). Meskipun demikian, Direktur Perencanaan, Pengembangan, dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menuturkan, potensi defisit bisa kembali terjadi. Sebab, biaya manfaat layanan meningkat, sedangkan biaya iuran stagnan. Biaya manfaat yang meningkat dipengaruhi akses kesehatan yang makin luas. Selain itu, layanan kesehatan berbiaya tinggi yang kian banyak dimanfaatkan warga bisa menjadi penyebab. Biaya harus dikendalikan demi memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). (Yoga)

Meski desentralisasi fiskal sudah berjalan selama dua dekade lebih, pengelolaan dana di daerah belum efektif. Kemandirian fiscal daerah terpantau masih rendah dan sangat bergantung pada transfer dana dari pusat. Belanja daerah pun tidak efektif dan masih dibayangi problem klasik menumpuknya dana pemda di perbankan dari tahun ke tahun. Kemandirian fiskal dapat diukur dari perbandingan antara pendapatan asli daerah (PAD) dan total pendapatan yang diterima daerah bersangkutan dalam suatu waktu. Hasil penelitian Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menunjukkan, dengan perbandingan itu, tingkat kemandirian fiskal daerah tercatat masih sangat rendah meski desentralisasi fiskal sudah berlangsung 23 tahun.

Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Annisa Pujarama, mengatakan, otonomi fiskal kabupaten / kota terpantau paling rendah. Proporsi PAD terhadap total pendapatan kabupaten / kota di bawah 20 % membuat daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pusat. Menurut Riza, sebenarnya, ada indikasi kemandirian fiscal di kabupaten/kota mulai meningkat, tampak dari tren kenaikan porsi PAD terhadap total pendapatan dalam lima tahun terakhir. Seiring dengan itu, di periode yang sama, proporsi dana perimbangan atau transfer dana dari pusat ke daerah pun menurun, kata Riza dalam diskusi publik ”Pengelolaan Dana Daerah, Efektifkah?” yang diselenggarakan Indef, Senin (30/1). (Yoga)

Pemerintah meningkatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Kebijakan itu untuk menjaga stok minyak goreng selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. ”Kebijakan itu berlaku selama tiga bulan, yakni Februari-April 2023,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (30/1). (Yoga)

Industri dalam negeri didorong untuk mengoptimalkan penggunaan kandungan lokal dalam setiap produksinya. ”Sesuai arahan Presiden, penggunaan local content harus jadi prioritas,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat meninjau proses produksi pengecoran komponen aluminium dan komponen rem untuk otomotif di PT Mitrametal Perkasa, Karawang, Jabar, Senin (30/1). (Yoga)

Pemprov Sulsel terus menggenjot program mandiri benih padi untuk petani di wilayahnya. Dimulai pada April 2022, program ini dinilai berhasil menambah produksi padi hingga lebih dari 250.000 ton pada akhir tahun. Tahun ini, Sulsel menyiapkan 2.500 ton benih untuk lahan sekitar 100.000 hektar. Mandiri benih adalah salah satu program prioritas di Sulsel sebagai salah satu provinsi penghasil beras terbesar di Indonesia. Program ini dilaksanakan untuk mendongkrak produksi padi. Benih ini merupakan hasil penangkaran di instalasi benih di Sulsel dengan melibatkan petani penangkar. Program itu, antara lain, dilakukan di Kabupaten Maros, Sulsel. 

Pada 26 Januari 2023, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman melepas benih gratis secara simbolis kepada petani di Kabupaten Maros. Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Tanaman Pangan Maros Abdul Gafar, Senin (30/1) mengatakan, benih ditangkarkan sendiri dan dibuat agar produktivitas panen lebih tinggi. Persoalan di banyak daerah, kualitas tanah tidak semua bagus. ”Tetapi, dengan benih ini, produksinya bisa lebih meningkat. Dari monitoring dan pengawalan yang kami lakukan, ada peningkatan produksi  0,5-2 ton per hektar,” ujarnya. (Yoga)

PT MRT Jakarta (Perseroda) mengembangkan bisnis digital tahun ini. Hal itu ditandai dengan kerja sama layanan bank digital Blu milik BCA Digital dalam platform MRT-J, Senin (30/1) yang menyasar 152.000 pengguna platform berisi jual-beli tiket, jadwal kereta, lokasi stasiun, informasi tenant, event, ataupun berita. Direktur Pengembangan Bisnis MRT Jakarta Farchad Mahfud mengatakan, bisnis digital menyumbang 15-20 % pendapatan nontiket. (Yoga)

Musim gugur perusahaan rintisan (startup) di awal tahun 2023 mulai nampak. Bisnis rintisan berbasis digital kembali goyah. Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan, penghentian kegiatan operasional dilakukan. Tren bunga tinggi menjadi alasan masa sulit bagi startup bisa unjuk gigi, jika mengandalkan pinjaman perbankan. Kondisi ini tak hanya di global tapi era bunga tinggi juga di lokal. Bank Indonesia (BI) sejak awal Agustus 2022 hingga 19 Januari 2023 sudah menaikkan suku bunga acuan dari 3,75% menjadi 5,75%. Inilah menjadi alasan start up goyah, selain alasan gagal karena persaingan. OLX Indonesia, JD.ID, dan TaniFund adalah diantara usaha rintisan yang awal tahun harus menelan pil pahit itu. OLX Indonesia bahkan sudah memutuskan untuk merumahkan 300 karyawan dari total jumlah pekerja 1.000 orang. Ini setara 30% dari jumlah karyawan. Kabar tak sedap lain juga datang dari TaniFund, peer to peer lending (P2P lending) di sektor agrikultur. Saat ini, Tanifund juga memilih menyetop layanan pembiayaan lantaran didera persoalan gagal bayar ke lender. Dari urusan gagal bayar, persoalan TaniFund juga melebar menjadi dugaan tindak pidana dalam pengelolaan startup ini. "Bisnis ini dijalankan dengan tak benar, ada dugaan tindak pidana," sebut Josua Victor, kuasa hukum sejumlah lender TaniFund Minggu (29/1).

Tingginya inflasi daerah diperkirakan masih akan berlanjut tahun ini. Beberapa faktor pemicunya antara lain meningkatnya aktivitas ekonomi pasca Covid-19, tekanan suplai, hingga geopolitik. Sebab itu, pengendalian inflasi masih akan menjadi tugas pemerintah pusat maupun daerah agar daya beli juga terjaga. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, untuk meredam inflasi daerah, pemerintah pusat maupun daerah harus punya peranan masing-masing dalam menentukan harga komoditas. Pemerintah pusat bisa mengatur komponen harga, seperti bahan bakar minyak (BBM), tarif tiket pesawat, harga minyak goreng, rokok kretek filter, tarif kereta api, dan juga solar. Sementara pemerintah daerah bisa ditugaskan untuk mengatur harga beberapa komoditas tertentu. Misalnya, tarif air minum PAM, angkutan umum, beras, cabai merah dan rawit, bawang merah, telur ayam, dan daging ayam.

Upaya pemerintah mendorong penggunaan energi baru terbarukan tak main-main. Terbaru, mulai Rabu (1/2) ini, pemerintah akan memberlakukan penerapan program biodiesel B35. Sekadar pengingat, biodiesel B35 merupakan campuran biodiesel antara bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak kelapa sawit dengan bahan bakar minyak (BBM) diesel. Jadi, lewat B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran BBN ke dalam BBM jenis minyak solar dari 30% (B30) menjadi 35% (B35). Analis Phintraco Sekuritas Alrich Paskalis Tambolang menilai, implementasi B35 akan berdampak positif bagi emiten perkebunan. Sebab, produk utama emiten sawit akan lebih banyak terserap untuk B35. Alrich mencontohkan kinerja PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI). Emiten sawit Grup Astra ini meraup pendapatan Rp 24,32 triliun pada tahun 2021, naik 29,29% secara tahunan. Laba bersih AALI pun melonjak 136,63% secara tahunan jadi Rp 1,97 triliun. Senada, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti berpendapat, kebijakan program B35 akan mendorong permintaan CPO lebih tinggi. Efeknya, top line emiten CPO berpotensi naik.