11 Asuransi Dalam Pengawasan Khusus OJK
JAKARTA, ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan ada sebanyak 11 perusahaan di sektor perasuransian yang masuk dalam kategori pengawasan khusus. Jumlah ini berkurang dari laporan sebelumnya sebanyak 13 perusahaan. Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Ogi Prastomiyono menyampaikan, pihaknya kini membagi pengawasan di sektor IKNB dalam dua kategori, yaitu pengawasan normal dan pengawasan khusus. Kebijakan ini menyesuaikan pengembangan pengawasan yang mesti dilakukan pihak otoritas. Dia menjelaskan, memang di awal Desember 2022 ada 13 perusahaan di sektor perasuransian yang masuk dalam kategori pengawasan khusus. Dari jumlah tersebut tujuh di antaranya merupakan perusahaan asuransi jiwa dan enam lainnya merupakan perusahaan asuransi umum atau reasuransi. (Yetede)
Koalisi Masih Cair, Parpol Rawan Pindah
JAKARTA, ID - Koalisi parpol untuk pemilu 2024 masih cair sehingga masih tetap ada peluang bagi partaipartai untuk berpindah koalisi. Hal ini mengingat koalisi saat ini belum terbentuk utuh. Hal ini ditegaskan pengamat politik sekaligus Founder Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago dalam keterangannya Kamis (2/2/2023). “Kalau mengajak bergabung ke koalisi kan semua mungkin karena koalisi kita embrionya belum ke bentuk utuh, artinya otak atik sangat masih cair,” kata Pangi. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Rabu (1/2/2023) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh menyebut ada kemungkinan partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), bersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, ada kemungkinan juga Partai Golkar yang justru bergabung dengan koalisi perubahan bersama Nasdem, PKS dan Demokrat. (Yetede)
Pemerintah Alokasikan Anggaran Pemilu Rp 25,01 Triliun
JAKARTA, ID – Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk mendukung persiapan pemilihan umum (pemilu) pada 2022 dan 2023 sebesar Rp 25,01 triliun. Angka ini belum termasuk anggaran tahun 2024. Dalam hal ini APBN ikut berperan mendukung kegiatan pesta demokrasi. “APBN mendukung pemilu, anggarannya kita sediakan memadai dan tentu tetap prudent, makanya kita selalu sampaikan kita dukung proses pemilu tahun 2022, 2023, dan 2024 nanti,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kuliah umum Media Indonesia yang dipantau secara virtual, Jumat (3/2/2023). Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi anggaran untuk pemilu digunakan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Rp 15,49 triliun, sedangkan Rp 6,91 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Rp 2,61 triliun untuk kementerian/lembaga (K/L). Saat ini sudah ada 18 partai yang lolos verifikasi KPU untuk mengikuti pemilu pada 2024. Menkeu mengharapkan partai-partai tersebut dapat menawarkan kebijakan dan tata kelola yang baik pada masyarakat. (Yetede)
Pelaku Usaha Menunggu Kepastian
Proses politik dan sejumlah substansi yang masih menggantung di Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja memunculkan tanda tanya di kalangan pelaku usaha. Di tengah kompleksitas ekonomi ke depan, mereka berharap kehadirannya tidak mengaburkan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam berbisnis. Aspirasi itu mengemuka dalam sesi dialog di Kompas Collaboration Forum (KCF) Afternoon Tea, Jumat (3/2/2023), yang dihadiri para pemimpin perusahaan anggota KCF. Acara juga dihadiri COO Springhill Group Adrianus Holy Marhendra, mempertanyakan kepastian proses politik yang bergulir di DPR. Sejak mulai bersidang pada 10 Januari 2023, DPR belum mengambil sikap terkait Perppu No 2/2022. Sementara itu, kurang dari dua pekan lagi, DPR akan memasuki masa reses lagi. Sesuai UU No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), jika DPR menyetujui, perppu menjadi undang-undang. Namun, jika tak disetujui, perppu harus dicabut dan dinyatakan tak berlaku. UU PPP tak mengatur batas waktu bagi DPR untuk mengambil sikap terhadap perppu.
CEO Wyr Solution Theodorus Wiryawan berharap perppu itu tidak menambah ketidakpastian di tengah gejolak ekonomi global dan dinamika tahun politik. ”Perppu silakan saja,tapi jangan sampai itu menghambat mood investasi dan berbisnis. Sekarang ini, pengusaha cenderung wait and see, sementara kita butuh langkah yang tegas dan pasti,” ujarnya. Dua substansi yang paling banyak disorot adalah perubahan formula penghitungan upah minimum dan aturan pembatasan pekerjaan alih daya (out source). Formula penghitungan upah minimum kini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula yang berbeda. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Kamdani, pengusaha pada dasarnya menyambut Perppu Cipta Kerja, yang diyakini dapat memperbaiki iklim berusaha. Namun, berubahnya aturan pengupahan dan alih daya itu mengejutkan serta berpotensi membawa ketidakpastian baru. (Yoga)
Kepercayaan dan Nilai Tukar
Kebijakan dan proyeksi positif perekonomian Indonesia menjadi modal meraih kepercayaan investor. Hal itu terlihat dalam nilai tukar rupiah. Pertengahan 2022, nilai tukar rupiah menyentuh Rp 15.000-an per dollar AS.Per 24 Januari 2023, nilai tukar rupiah menguat perlahan, dibawah Rp 15.000 per dollar AS. Menurut Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar pada Jumat (3/2) Rp 14.898 per dollar AS. Jisdor, menurut laman BI, adalah harga spot dollar AS terhadap rupiah yang disusun berdasarkan transaksi antarbank di pasar valuta asing Indonesia. Dengan demikian, Jisdor menjadi referensi harga pasar untuk transaksi dollar AS-rupiah. Di bank, kemarin, masyarakat yang memerlukan dollar AS mesti menyiapkan rupiah yang bervariasi, bergantung pada nilai tukar di bank itu. Ada bank yang menetapkan Rp 14.903 per dollarAS, ada yang Rp 14.899 per dollarAS, dan ada juga Rp 14.999 per dollar AS.
Biasanya, masyarakat yang memerlukan dollar AS secara rutin sudah menyiapkan dananya jauh-jauh hari atau menggunakan lindung nilai (hedging) guna mengantisipasi nilai tukar yang bergejolak. Kebutuhan masyarakat terhadap dollar AS bervariasi. Ada yang memerlukannya untuk membayar bahan baku dan barang modal impor dalam proses produksi, ada yang untuk membiayai keperluan bisnis dan sekolah di luar negeri. Ada yang menukarkan rupiah ke dollar AS untuk melancong ke mancanegara. Ada pula yang memerlukan dollar AS untuk membayar utang. Berbagai persoalan dalam perekonomian domestik dan global bisa berkelindan dan memengaruhi nilai tukar. Kepercayaan dan ekspektasi investor serta pemilik dana menghadapi kebijakan domestik dan global membuat nilai tukar cenderung stabil. (Yoga)
BRI Akan Beli Balik Sahamnya Rp 1,5 Triliun
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berencana membeli balik sahamnya atau buyback maksimal senilai Rp 1,5 triliun. Aksi korporasi ini akan dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus serta bakal diselesaikan selambatnya 18 bulan setelah tanggal rapat umum pemegang saham tahunan tahun 2023. Demikian dijelaskan Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto, Jumat (3/2). (Yoga)
Pengguna QRIS di NTT Naik 816 Persen
Jumlah pengguna Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) di Nusa Tenggara Timur naik 816 % dari 15.000 orang tahun 2021 menjadi 137.459 orang tahun 2022. Hal ini menandakan masyarakat mulai beralih ke transaksi nontunai yang dianggap lebih praktis. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTT Donny H Heatubun, Jumat (3/2), mengatakan, BI berkomitmen meningkatkan penggunaan QRIS. (Yoga)
Beras Diduga Disimpangkan
Di tengah tingginya harga beras di tingkat konsumen, praktik penyalahgunaan cadangan beras pemerintah atau CBP yang berasal dari impor berpotensi terjadi di tingkat pedagang. Dugaan itu muncul saat inspeksi mendadak atau sidak di kompleks gudang Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (3/2). Temuan tersebut akan dilaporkan kepada Satgas Pangan. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso menggelar sidak tersebut. Selama sidak, ada tiga gudang yang ditinjau secara berurutan, yakni Nomor E10, E3, dan D4. Berdasarkan pantauan di dalam gudang Nomor E10, terdapat tumpukan beras berjenama Bulog pada karung dengan kemasan 50 kg. Di sebelahnya, terdapat karung dan kemasan kosong dengan berbagai jenama ataupun volume. Pemilik gudang itu sedang tidak berada di lokasi saat sidak tersebut.
Berdasarkan inspeksinya, Budi menduga, ada dua modus penyalahgunaan beras impor yang diharapkan dapat mengendalikan harga di tingkat konsumen, setidaknya sesuai harga acuan pemerintah. ”Sebenarnya saya sudah menerima laporan intelijen terkait hal ini. Inilah pentingnya menelusuri downline penjualan beras impor untuk memastikan konsumen dikenai harga eceran tertinggi (beras medium). Komitmen pedagang dalam hal ini menjadi penting,” ujarnya di Cipinang. Modus pertama, beras berkualitas premium yang diimpor Bulog dicampur dengan beras lain sehingga dapat dijual dengan harga di atas rentang harga beras medium. Kedua, pedagang mengemas ulang beras impor dari Bulog dengan karung berjenama lain dan volume di bawah 50 kg. Menurut dia, kedua modus tersebut berpotensi berujung pada pidana karena ada unsur penipuan terhadap konsumen. (Yoga)
Alot Pembahasan Biaya Proyek Kereta Cepat
JAKARTA-Tenggat pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung tinggal lima bulan lagi. Namun konsorsium perusahaan Indonesia dan Cina selaku pemilik saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) belum kunjung menyepakati nilai pembengkakan biaya proyek atau cost overrun. Berdasarkan dokumen milik KCIC mengenai perkembangan proyek kereta cepat bertanggal 13 Januari 2023 yang diperoleh Tempo, diketahui bahwa belum adanya kesepakatan perihal cost overrun menyebabkan perusahaan kesulitan memulai pekerjaan yang termasuk dalam lingkup pembengkakan biaya tersebut. Beberapa pekerjaan yang nilainya pengalami perbedaan perhitungan antara Indonesia dan Cina, menurut dokumen tersebut ,adalah relokasi fasilitas sosial, pengalihan persinyalan, pembangunan sarana konektivitas dengan stasiun, serta perkara perlistrikan. (Yetede)
Selebriti Ikut Menelan Pahit Ulah KSP Indosurya
Tawaran investasi dengan iming-iming bunga tinggi menjadi senjata paling ampuh memikat banyak orang. Tidak hanya masyarakat awam, para figur publik tak luput dari jeratan kata-kata manis tim pemasaran yang menawarkan investasi dengan pengembalian atau return tinggi.
Fenomena ini terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Setelah koperasi ini gagal bayar hingga triliunan rupiah, para nasabah masih harus menerima kenyataan pahit. Hasil putusan hakim malah memvonis lepas para terdakwa.
Seorang presenter di Tanah Air, Anya Dwinov menjadi salah satu nasabah yang menjadi korban koperasi ini. Uangnya senilai Rp 5 miliar yang ditempatkan dalam bentuk deposito kini belum bisa kembali.
Awal mula Anya menempatkan dananya di KSP Indosurya terjadi pada tahun 2018.
Tahun 2018, suku bunga Bank Indonesia (BI) paling tinggi sebesar 6%. Tentu angka 7,5% cukup menggiurkan.
Untuk membangun kepercayaan nasabah, KSP Indosurya selalu mengadakan gathering dengan beberapa nasabah loyal. Gathering KSP Indosurya selalu diselimuti kemewahan dengan goodie bag yang selalu menarik. Selain itu, selalu ada tawaran bunga gila-gilaan di malam gathering tersebut jika nasabah top up di saat itu juga.
Setelah kasus gagal bayar mencuat, Anya sempat mengikuti kesepakatan dari KSP Indosurya yang menawarkan dana akan dicicil selama 10 tahun. Janjinya, cicilan setiap bulan ada sekitar Rp 43 juta mulai Januari 2021. “Sampai Februari 2023, uang saya baru dikirim Rp 2,9 juta,” jelasnya.









