Minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita, ”senjata” penstabil harga minyak goreng di pasar domestik, naik harganya. Hal ini dinilai menjadi tanda pemerintah belum berhasil menjaga stabilitas harga dan stok Minyakita yang bersumber dari pemenuhan kewajiban memasok pasar domestik atau DMO. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 31 Januari 2023 sebesar Rp 14.900 per liter, naik 5,67 5 ketimbang bulan lalu dan 6,43 % di atas harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen yang dipatok pemerintah Rp 14.000 per liter. Harga Minyakita tertinggi berada di Gorontalo, yakni Rp 20.000 per liter.

DirekturCenter of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Rabu (1/2) berpendapat, Minyakita merupakan ”senjata” penstabil harga minyak goreng di dalam negeri. Jika harganya turut naik, berarti pemerintah gagal dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harganya. Pemerintah juga kurang optimal mengawasi stok dan sumber pasokan Minyakita yang berasal dari pemenuhan DMO CPO dan tiga produk turunannya. Realisasi DMO justru turun. ”Di sisi lain, hulu sawit di Indonesia tengah menghadapi trilema. Ada perebutan bahan baku sawit untuk ekspor, program Biodiesel 35 atau B35, dan pangan,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Pemerintah terus meningkatkan layanan keimigrasian untuk memudahkan calon investor menanamkan modal di Indonesia. Calon investor asing kini dapat mengajukan visa kunjungan pra-investasi selama 180 hari secara daring melalui situs https://molina.imigrasi.go.id/ sebelum berangkat ke Indonesia. Layanan daring tersebut diluncurkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi Ke-73 pada Kamis (26/1). ”Kami tidak hanya memperpendek proses layanan visa bagi calon investor asing, tetapi juga memberikan dulu visanya. Setelah dia dapat izin investasi dan lapor ke Imigrasi, kami juga akan segera terbitkan kartu izin tinggal sementara (kitas),” ujar Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim di Jakarta, Rabu (1/2).

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Priok, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Jakarta, Silmi menjelaskan, kemudahan visa pra-investasi secara daring ini juga diiringi peningkatan kewaspadaan petugas Ditjen imigrasi dalam pengawasan orang asing. Sebelumnya, calon investor asing membutuhkan berbagai dokumen dari Badan Koordina-si Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait untuk pengajuan visa kunjungan berkait rencana bisnis di Indonesia. Kini, mereka bisa mengajukannya sebelum berangkat. Ditjen Imigrasi juga meluncurkan layanan perpanjangan visa kedatangan elektronik (E-VOA). (Yoga)

Pemerintah berencana segera merampungkan revisi peraturan teknis tentang penempatan devisa hasil ekspor atau DHE pada sistem keuangan dalam negeri. Kewajiban memulangkan devisa tidak akan dipukul rata ke semua eksportir manufaktur, tetapi dibedakan berdasarkan jenis pengolahan komoditas serta besaran nilai ekspornya. Ketentuan itu akan dituangkan melalui revisi PP No 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Hal itu dilakukan agar upaya untuk memulangkan devisa hasil ekspor ke dalam negeri tidak mengganggu iklim berusaha dan kinerja ekspor di sektor manufaktur. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, revisi aturan itu diharapkan tuntas Februari 2023 ini.

Berdasarkan PP No 1/2019, devisa dari hasil ekspor yang saat ini wajib ditempatkan di dalam negeri baru yang berasal dari komoditas perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Kewajiban itu akan diperluas ke sektor lain, seperti manufaktur. Meski demikian, ia menjelaskan, tidak semua eksportir manufaktur dikenai kewajiban yang sama. ”Nanti kita akan lihat, berapa (eksportir manufaktur) yang terkait dengan SDA sehingga mungkin tidak termasuk ke berbagai sektor (pengolahan),” katanya dalam konferensi hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I tahun 2023, Selasa (31/1). Pemerintah juga berencana menetapkan batasan (threshold) besar nilai ekspor yang akan dikenai kewajiban menempatkan devisa di dalam negeri. (Yoga)

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, anak usaha PT Pertamina (Persero), berencana melepas 10,35 miliar saham ke publik atau setara dengan 25 %. Harga saham yang ditawarkan berada pada rentang Rp 820 dan Rp 945 per saham. Dengan demikian, potensi dana publik yang akan didapatkan sekitar Rp 9,78 triliun. Direktur Utama Pertamina Geothermal Ahmad Yunianto pada paparan publik di Jakarta, Rabu (1/2) menyatakan, saat ini Pertamina Geothermal mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi. (Yoga)

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, semua transaksi pembelian properti perlu melibatkan perbankan, terutama untuk proyek properti yang belum selesai dibangun. Hal ini untuk mencegah kerugian konsumen jika proyek mangkrak. ”Masyarakat sebaiknya hanya berurusan (transaksi pembayaran) dengan bank, dan bukan langsung ke rekening pengembang. Ini demi keamanan konsumen,” ujarnya, Rabu (1/2) di Jakarta. (Yoga)

Badan usaha milik desa atau BUMDes semakin kuat setelah diakui sebagai badan hukum lewat UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Walakin, mimpi menciptakan ekonomi inklusif lewat BUMDes belum terwujud. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes jadi pekerjaan rumah yang mendesak. Menteri Desa, PDTT Abdul Halim Iskandar, Rabu (1/2) di Bintan, mengatakan, BUMDes baru benar-benar eksis setelah diakui sebagai badan hukum lewat UU Cipta Kerja. Kini, posisi BUMDes semakin strategis untuk mengambil peran dalam upaya peningkatan ekonomi warga. ”Per 1 Februari 2023, BUMDes juga masuk sistem di Kementerian Investasi dan bisa memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Jadi, kalau pengelola BUMDes membutuhkan izin usaha, bisa mengajukannya lewat OSS (sistem perizinan terintegrasi secara elektronik),” kata Abdul saat menghadiri rangkaian perayaan Hari BUMDes Nasional di Bintan, Kepulauan Riau.

Ia menambahkan, BUMDes yang modalnya dari dana desa harus berperan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi desa.Tujuan utama pemerintah mengucurkan dana desa adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM. Saat ini, optimalisasi BUMDes masih  enyisakan banyak pekerjaan rumah. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi Harlina Sulistyorini memaparkan, jumlah BUMDes kategori maju baru 1.208 dari total 6.363 BUMDes pada 2022. Kepala Desa Toapaya Selatan Suhenda mengatakan, tantangan utama pengembangan BUMDes adalah keterbatasan kapasitas SDM. Desa di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, itu tengah berupaya mengembangkan BUMDes yang fokus mengembangkan produk hasil sorgum. ”Tahun ini kami mendapat dana desa Rp 1,1 miliar, dan 20 % kami alokasikan untuk BUMDes. Namun, di desa kami belum ada SDM yang mampu menyusun rencana pengembangan usaha yang baik,” ujarnya. (Yoga)

Realisasi inflasi kembali melanjutkan tren penurunan seiring dengan manuver otoritas fiskal dan moneter dalam mengekang laju indeks harga konsumen (IHK). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Rabu (1/2), inflasi Januari 2023 tercatat 5,28% (year-on-year/YoY), lebih rendah ketimbang Desember 2022 yang mencapai 5,51% (YoY). Akan tetapi, ‘perang’ melawan inflasi belumlah usai. Kekuatan jangkar dari Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) dalam mengikat gerak inflasi bakal kembali diuji menyusul rentetan tekanan yang berisiko menggoyahkan stabilitas harga barang. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook January 2023 bahkan mengingatkan adanya risiko melonjaknya inflasi menyusul dibukanya kembali ekonomi China. Menurut IMF, penghapusan Zero Covid akan mengatrol harga komoditas terutama minyak dan gas, serta barang konsumsi. Peringatan senada juga disampaikan Kepala BPS Margo Yuwono, yang memandang laju inflasi pada Januari 2023 masih cenderung tinggi, meski melandai dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dia menjelaskan, ada beberapa faktor yang berisiko menjadi penekan gerak IHK. Pertama, nilai tukar rupiah yang memengaruhi harga barang-barang impor sehingga memicu inflasi atas barang impor. Kedua, dinamika iklim dan cuaca, serta manajemen stok dan distribusi yang berkaitan erat dengan stabilitas harga komoditas pangan. Ketiga, kebijakan menaikkan harga komoditas yang diatur pemerintah perlu dilakukan secara cermat karena akan berdampak pada inflasi umum.

Tekad Pemerintah Indonesia menyetop ekspor sejumlah komoditas pertambangan rupanya sudah bulat. Langkah itu selaras dengan kebijakan penghiliran pertambangan yang tengah dipacu. Kemarin, Rabu (1/2), dalam ajang Mandiri Investment Forum 2023, Presiden Joko Widodo menyatakan segera mengumumkan larangan ekspor tembaga mentah, menyusul pelarangan nikel yang telah berlaku, serta bauksit mulai Juni nanti. Presiden menegaskan pelarangan ekspor tembaga mentah dilandasi oleh progres yang baik dari pembangunan smelter di Tanah Air. Menurut catatan Bisnis, pembangunan smelter di Nusa Tenggara Barat milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah mencapai 50%, sedangkan yang dikembangkan oleh PT Freeport Indonesia sudah lebih dari 51%. Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan penghiliran pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Konsistensi dalam menjalankan kebijakan penghiliran, kata Presiden, akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Jika ditengok, berdasarkan Undang-Undang No. 3/2020, tenggat larangan ekspor mineral mentah memang akan dimulai pada Juni 2023. 

Pesan lebih terbuka justru disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia yang menyebut pemerintah bakal mengkaji penerapan formula khusus untuk smelter tembaga yang dikerjakan oleh Freeport dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara jelang larangan ekspor mineral mentah yang efektif dan berlaku menyeluruh pada pertengahan 2023. Bahlil berdalih kemajuan pengembangan smelter dari Freeport dan Amman Mineral sudah lebih 50%. Saat ini, pihaknya telah memberikan laporan dan informasi utuh terkait dengan persoalan pembangunan smelter Freeport, termasuk pandemi Covid-19 yang menyebabkan proyek di hampir semua sektor, termasuk industri pertambangan terhambat. Ditjen Minerba pun telah melakukan kajian untuk mengetahui kendala apa saja yang terkait langsung dengan Covid-19 dalam pembangunan smelter Freeport. Dari situ, pemerintah bakal memutuskan bagaimana nantinya kelanjutan nasib Freeport saat ekspor mineral mentah diberlakukan.

Kereta Cepat Jakarta–Bandung dipastikan bakal terintegrasi dengan Transjakarta agar memudahkan masyarakat yang ingin memanfaatkan moda transportasi tersebut dari Stasiun Halim. Sekretaris Perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Rahadian Ratry mengatakan, perusahaan terus menyiapkan integrasi antar-moda transportasi untuk Kereta Cepat Jakarta—Bandung atau KCJB. Salah satu moda yang akan terintegrasi untuk pengguna dari Stasiun Halim adalah Bus Transjakarta.“Kami sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Transjakarta untuk mewujudkan layanan transportasi yang terintegrasi,” katanya saat dihubungi pada Rabu (1/2). Adapun, untuk penumpang yang berada di area Bandung dan sekitarnya, KCIC akan menyediakan kereta api pengumpan atau feeder untuk mempermudah transportasi masyarakat dari Stasiun Padalarang menuju pusat Kota Bandung.Tidak hanya itu, KCIC juga melakukan upaya untuk mempermudah aksesibilitas masyarakat menuju layanan KCJB. Beberapa upaya yang telah dilakukan adalah penjajakan dan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga.Secara terpisah, Direktur Jenderal Perkeretaapian Ke-menterian Perhubungan Risal Wasal memastikan seluruh stasiun pada KCJB akan diintegrasikan pada beberapa moda transportasi lainnya.

Keluhan pelaku usaha terkait dengan hambatan investasi di daerah perlu segera diatasi pemerintah guna mengakselerasi serapan penanaman modal pada tahun ini. Persoalan klasik terkait dengan perizinan perlu langkah terobosan, khususnya dalam hal implementasi kebijakan tersebut. Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Timur membeberkan sejumlah syarat agar suatu perusahaan mau berinvestasi di suatu daerah. Ketua DPP Apindo Kaltim M Slamet Brotosiswoyo menyatakan, syarat tersebut harus dipenuhi karena menjadi indikator bagi investor untuk mau menanamkan modalnya di Kaltim. Syarat tersebut diantaranya suatu daerah harus kondusif, memiliki sosial budaya yang terjaga dengan iklim usaha yang baik dan terdapat perizinan yang mudah. Kendati demikian, Slamet menambahkan, suatu hal yang masih menjadi tantangan bagi pengusaha adalah dari sisi perizinan. Slamet menambahkan bahwa dalam menyongsong pembangunan IKN, khususnya di kota-kota penyangga seperti Kota Balikpapan dan Samarinda perlu persiapan jangka panjang. “Iklim usaha sudah baik, tapi kebijakan perizinan masih harus diperbaiki. Kuncinya ada di perizinan. Kalau perizinan sulit, tidak ada investor, maka nantinya tidak ada penyerapan tenaga kerja,” katanya. Pada perkembangan lain, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Kalimantan Timur berencana membangun food court di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ketua DPD IWAPI Kaltim Ernawaty Gafar menyatakan, pembangunan food court ini bertujuan untuk mewadahi sekaligus memberdayakan perempuan setempat, khususnya dalam menjalankan bisnis di bidang kuliner.