Pasar keuangan dunia sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan indeks saham di Amerika Serikat dan Asia yang menguat. Indeks saham di kawasan Eropa bervariasi. Sementara itu, indeks Dolar AS melemah dan yield US Treasury naik 2 basis poin di tengah membaiknya data ekonomi AS. Di pasar komoditas, harga minyak mentah mengalami penurunan karena prospek pasokan yang membaik. Namun, harga CPO dan batu bara justru mengalami kenaikan dalam sepekan. Pasar keuangan domestik juga mengalami pertumbuhan, dengan IHSG yang menguat sebesar 0,35% dan yield SUN seri benchmark yang bergerak naik antara 6 basis poin hingga 11 basis poin dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Nilai tukar Rupiah juga menguat sebesar 0,60%.

Ekonomi Indonesia tercatat positif pada akhir tahun 2022, seperti ditunjukkan oleh realisasi investasi pada Q4-2022 yang bertumbuh mencapai 30,3% (yoy) dan likuiditas perekonomian yang tetap melimpah tercermin dari tren uang beredar dalam arti luas (M2) hingga November 2022 yang tumbuh positif. Secara keseluruhan, pasar keuangan dunia sedang mengalami pertumbuhan yang baik dan ekonomi Indonesia juga terus berkibar. Ini merupakan tanda positif bagi perekonomian dan memberikan harapan yang baik untuk masa depan.

Masa jabatan bukan matematika, bukan pula alat tukar. Sebab, masa jabatan bukan soal penghitungan untung-rugi empunya jabatan. Namun, ia merupakan nama untuk kursi yang bisa diduduki untuk menjalankan suatu tanggung jawab kepada orang-orang yang memberikan kekuasaan dan wewenang itu agar dikelola, yaitu warga. Menurut BPS 2021, Indonesia memiliki 84.096 desa/kelurahan. Dalam politik elektoral, kuantitas memiliki daya tawar yang tinggi. Sejak diundangkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran yang dikelola desa juga sangat besar. Artinya, ada sumber daya yang menjadi candu dan daya tarik sehingga masa jabatan tiga kali enam tahun yang sekarang ada dianggap terlalu sedikit. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendata, 676 kepala desa terseret kasus korupsi selama periode 2015-2020.

Pembatasan masa jabatan dibutuhkan untuk dua hal. Pertama, kekuasaan tidak boleh dibuat terlalu nyaman dan dipegang terlalu lama karena bisa merusak sistem dan orang, baik pemegang kekuasaan maupun warga yang memberi kekuasaan. Kedua, organisasi, dari desa sampai negara, membutuhkan rotasi kekuasaan. Kekuasaan yang berganti akan menumbuhkan generasi baru pemimpin. Generasi baru ini membuka peluang yang lebih besar untuk mendorong adaptasi serta inovasi dan dapat mendobrak jaringan kekuasaan yang terlalu lama bercokol. (Yoga)

Lebih dari satu juta warga Perancis turun ke jalan-jalan di seantero negeri, Rabu (1/2) memprotes keputusan pemerintah menaikkan minimal usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Presiden Perancis Emmanuel Macron pada 30 Januari lalu mengatakan, kebijakan kenaikan usia pensiun itu efektif berlaku mulai 2030. Menurut dia, itu satu-satunya cara menyelamatkan dana sistem pensiun di Perancis yang jumlahnya setara dengan 14 % pendapatan domestik bruto negara. (Yoga)

Mayoritas anggaran Kementerian Sosial 2023 yang sebesar Rp 78 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial. ”Dari anggaran Rp 78 triliun, Rp 74 triliun untuk program perlindungan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. Kemudian, Rp 4 triliun untuk penanganan bencana, anak, warga lansia, orang dengan disabilitas, orang kena narkoba, dan orang telantar lainnya,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Selasa (31/1). (Yoga)

Minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita, ”senjata” penstabil harga minyak goreng di pasar domestik, naik harganya. Hal ini dinilai menjadi tanda pemerintah belum berhasil menjaga stabilitas harga dan stok Minyakita yang bersumber dari pemenuhan kewajiban memasok pasar domestik atau DMO. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 31 Januari 2023 sebesar Rp 14.900 per liter, naik 5,67 5 ketimbang bulan lalu dan 6,43 % di atas harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen yang dipatok pemerintah Rp 14.000 per liter. Harga Minyakita tertinggi berada di Gorontalo, yakni Rp 20.000 per liter.

DirekturCenter of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Rabu (1/2) berpendapat, Minyakita merupakan ”senjata” penstabil harga minyak goreng di dalam negeri. Jika harganya turut naik, berarti pemerintah gagal dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harganya. Pemerintah juga kurang optimal mengawasi stok dan sumber pasokan Minyakita yang berasal dari pemenuhan DMO CPO dan tiga produk turunannya. Realisasi DMO justru turun. ”Di sisi lain, hulu sawit di Indonesia tengah menghadapi trilema. Ada perebutan bahan baku sawit untuk ekspor, program Biodiesel 35 atau B35, dan pangan,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Pemerintah terus meningkatkan layanan keimigrasian untuk memudahkan calon investor menanamkan modal di Indonesia. Calon investor asing kini dapat mengajukan visa kunjungan pra-investasi selama 180 hari secara daring melalui situs https://molina.imigrasi.go.id/ sebelum berangkat ke Indonesia. Layanan daring tersebut diluncurkan Ditjen Imigrasi Kemenkumham bertepatan dengan Hari Bhakti Imigrasi Ke-73 pada Kamis (26/1). ”Kami tidak hanya memperpendek proses layanan visa bagi calon investor asing, tetapi juga memberikan dulu visanya. Setelah dia dapat izin investasi dan lapor ke Imigrasi, kami juga akan segera terbitkan kartu izin tinggal sementara (kitas),” ujar Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim di Jakarta, Rabu (1/2).

Dalam kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Tanjung Priok, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jakarta Utara, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat, Jakarta, Silmi menjelaskan, kemudahan visa pra-investasi secara daring ini juga diiringi peningkatan kewaspadaan petugas Ditjen imigrasi dalam pengawasan orang asing. Sebelumnya, calon investor asing membutuhkan berbagai dokumen dari Badan Koordina-si Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait untuk pengajuan visa kunjungan berkait rencana bisnis di Indonesia. Kini, mereka bisa mengajukannya sebelum berangkat. Ditjen Imigrasi juga meluncurkan layanan perpanjangan visa kedatangan elektronik (E-VOA). (Yoga)

Pemerintah berencana segera merampungkan revisi peraturan teknis tentang penempatan devisa hasil ekspor atau DHE pada sistem keuangan dalam negeri. Kewajiban memulangkan devisa tidak akan dipukul rata ke semua eksportir manufaktur, tetapi dibedakan berdasarkan jenis pengolahan komoditas serta besaran nilai ekspornya. Ketentuan itu akan dituangkan melalui revisi PP No 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (SDA). Hal itu dilakukan agar upaya untuk memulangkan devisa hasil ekspor ke dalam negeri tidak mengganggu iklim berusaha dan kinerja ekspor di sektor manufaktur. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, revisi aturan itu diharapkan tuntas Februari 2023 ini.

Berdasarkan PP No 1/2019, devisa dari hasil ekspor yang saat ini wajib ditempatkan di dalam negeri baru yang berasal dari komoditas perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan. Kewajiban itu akan diperluas ke sektor lain, seperti manufaktur. Meski demikian, ia menjelaskan, tidak semua eksportir manufaktur dikenai kewajiban yang sama. ”Nanti kita akan lihat, berapa (eksportir manufaktur) yang terkait dengan SDA sehingga mungkin tidak termasuk ke berbagai sektor (pengolahan),” katanya dalam konferensi hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I tahun 2023, Selasa (31/1). Pemerintah juga berencana menetapkan batasan (threshold) besar nilai ekspor yang akan dikenai kewajiban menempatkan devisa di dalam negeri. (Yoga)

PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, anak usaha PT Pertamina (Persero), berencana melepas 10,35 miliar saham ke publik atau setara dengan 25 %. Harga saham yang ditawarkan berada pada rentang Rp 820 dan Rp 945 per saham. Dengan demikian, potensi dana publik yang akan didapatkan sekitar Rp 9,78 triliun. Direktur Utama Pertamina Geothermal Ahmad Yunianto pada paparan publik di Jakarta, Rabu (1/2) menyatakan, saat ini Pertamina Geothermal mengelola 13 Wilayah Kerja Panas Bumi. (Yoga)

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, semua transaksi pembelian properti perlu melibatkan perbankan, terutama untuk proyek properti yang belum selesai dibangun. Hal ini untuk mencegah kerugian konsumen jika proyek mangkrak. ”Masyarakat sebaiknya hanya berurusan (transaksi pembayaran) dengan bank, dan bukan langsung ke rekening pengembang. Ini demi keamanan konsumen,” ujarnya, Rabu (1/2) di Jakarta. (Yoga)

Badan usaha milik desa atau BUMDes semakin kuat setelah diakui sebagai badan hukum lewat UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Walakin, mimpi menciptakan ekonomi inklusif lewat BUMDes belum terwujud. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes jadi pekerjaan rumah yang mendesak. Menteri Desa, PDTT Abdul Halim Iskandar, Rabu (1/2) di Bintan, mengatakan, BUMDes baru benar-benar eksis setelah diakui sebagai badan hukum lewat UU Cipta Kerja. Kini, posisi BUMDes semakin strategis untuk mengambil peran dalam upaya peningkatan ekonomi warga. ”Per 1 Februari 2023, BUMDes juga masuk sistem di Kementerian Investasi dan bisa memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Jadi, kalau pengelola BUMDes membutuhkan izin usaha, bisa mengajukannya lewat OSS (sistem perizinan terintegrasi secara elektronik),” kata Abdul saat menghadiri rangkaian perayaan Hari BUMDes Nasional di Bintan, Kepulauan Riau.

Ia menambahkan, BUMDes yang modalnya dari dana desa harus berperan dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi desa.Tujuan utama pemerintah mengucurkan dana desa adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM. Saat ini, optimalisasi BUMDes masih  enyisakan banyak pekerjaan rumah. Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan  Transmigrasi Harlina Sulistyorini memaparkan, jumlah BUMDes kategori maju baru 1.208 dari total 6.363 BUMDes pada 2022. Kepala Desa Toapaya Selatan Suhenda mengatakan, tantangan utama pengembangan BUMDes adalah keterbatasan kapasitas SDM. Desa di Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan, itu tengah berupaya mengembangkan BUMDes yang fokus mengembangkan produk hasil sorgum. ”Tahun ini kami mendapat dana desa Rp 1,1 miliar, dan 20 % kami alokasikan untuk BUMDes. Namun, di desa kami belum ada SDM yang mampu menyusun rencana pengembangan usaha yang baik,” ujarnya. (Yoga)