Sederet kelas aset, mulai dari saham, obligasi, hingga emas dan kripto, mengalami apresiasi harga setelah Federal Reserve memberi sinyal untuk segera mengakhiri siklus kenaikan suku bunga yang agresif. Dalam Rapat Komite Pasar Terbuka (FOMC) pada 1 Februari 2023 atau Kamis (2/2) waktu Indonesia, The Fed mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 4,5%-4,75%. The Fed memperlambat laju kenaikan dari 50 basis poin pada Desember 2022 dan 75 basis pada empat pertemuan sebelumnya. “Komite mengantisipasi bahwa kenaikan berkelanjutan dalam kisaran target akan sesuai untuk mencapai sikap kebijakan moneter yang cukup ketat guna mengembalikan inflasi menjadi 2% dari waktu ke waktu,” kata Gubernur The Fed Jerome Powell dalam pernyataannya. Keputusan The Fed itu direspons positif oleh pelaku pasar keuangan. Di pasar saham, indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,41% ke level 6.890,57 pada perdagangan kemarin. Laju IHSG didongkrak oleh kinerja sektor teknologi dan kesehatan yang masing-masing memantul 4,48% dan 1,84%. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan kenaikan suku bunga The Fed yang tidak agresif memberikan optimisme bagi investor pasar saham, meningkatkan risk appetite, sekaligus meredam risiko volatilitas di lantai bursa. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya menyebut fokus pasar berikutnya adalah tingkat inflasi yang dalam tren turun tapi masih jauh dari target bank sentral. Head of Research NH Korindo Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan sektor finansial yang merupakan tulang punggung IHSG menjadi yang paling diuntungkan dari kebijakan bank sentral global dan Indonesia. “Kenaikan laba sampai dua digit disebabkan oleh net interest margin yang meningkat ketika tren kenaikan suku bunga berlangsung,” paparnya.

Nusantara, pusat pemerintahan baru yang menjadi megaproyek terbesar sepanjang sejarah terus ‘dijual’ oleh pemerintah kepada investor.Ibu Kota Negara (IKN) pengganti Jakarta itu diklaim menjadi ladang investasi prospektif, dilengkapi dengan desain yang cukup menarik dan ramah lingkungan.‘Cuap-cuap’ pejabat negara itu memang cukup wajar, mengingat terbatasnya kantong pemerintah sehingga tak mampu memenuhi semua kebutuhan pembiayaan yang diestimasi mencapai Rp466 triliun.Dari jumlah tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya akan berkontribusi sebesar 20%, sedangkan sisanya murni swasta maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha alias KPBU.Antusias investor terhadap megaproyek itu pun tak bisa dibilang kecil. Setidaknya ini tergambar dari masuknya 90 Letters on Intent (LoI) atau pihak yang berminat terhadap peluang investasi di Pulau Kalimantan itu.Sayangnya, komitmen investasi secara riil masih amat terbatas. Sejauh ini, investasi riil yang telah dikomitmenkan hanya bersumber dari Konsorsium CCFG Corp. dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara senilai Rp30,8 trilliun.Kemudian, Korea Land and Housing Corp dengan investasi Rp8,65 trilliun dan PT Summarecon Agung Tbk. sebesar Rp1,67 trilliun. Alhasil, rencana dari komitmen investasi baru senilai Rp41,12 triliun. 

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, pun masih bungkam saat ditanya perihal potensi investasi dari minat yang masuk ke kantong Badan Otorita saat ini. Saat ini Otorita IKN tengah menunggu kepastian terkait dengan rencana investasi tersebut oleh para investor melalui dokumen studi kelayakan yang akan diberikan.“Mereka [investor] kan yang hitung, mereka yang akan menaruh angkanya,” kata Bambang, Kamis (2/2).Sejatinya, pemerintah telah memutar otak untuk dapat menarik komitmen hingga realisasi investasi di IKN dengan cepat. Insentif tentunya masih menjadi pemanis utama untuk melicinkan aliran modal ke Nusantara. Tax holiday misalnya, yang bisa dimanfaatkan tanpa adanya batasan nilai investasi padahal, dalam ketentuan yang selama ini berlaku tax holiday dapat dimanfaatkan dengan nilai investasi minimal Rp500 miliar.Pun dengan supertax deduction, yang diberikan jauh lebih besar dibandingkan dengan fasilitas yang berlaku secara reguler.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar telah mengklarifikasi pemberitaan media massa yang melaporkan dirinya jengkel lantaran anggaran program kemiskinan sekitar Rp500 triliun hanya habis untuk rapat, seminar, dan studi banding. Meskipun demikian, bukan berarti sinyal MenPANRB sepenuhnya keliru. Tidak hanya di tingkat kementerian, di instansi pemerintah daerah pun masih sering terjadi pengalokasian anggaran kemiskinan tidak seperti yang diharapkan. Walaupun bukan berarti dana Rp500 triliun anggaran kemiskinan semua habis untuk kegiatan yang sia-sia dan tidak berkaitan langsung dengan upaya penanganan kemiskinan. Akan tetapi harus diakui ada banyak instansi yang mengalokasikan anggaran kemiskinan untuk hal-hal yang tidak selaras. Indeks kedalaman kemiskinan menurun sebesar 0,024 poin, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menurun 0,016 poin. Penurunan tersebut juga terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tetapi, yang menjadi masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke atas, terlebih masyarakat kelas atas. Di Indonesia, kalau dibuat perbandingan kekayaan 4 konglomerat ternyata sama dengan kekayaan yang dimiliki 100 juta penduduk miskin. Kekeliruan yang terjadi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini dikembangkan di Indonesia sebetulnya ada pada banyak hal. Lebih dari sekadar kekeliruan dalam pengalokasian anggaran kemiskinan, kurang efektivitasnya upaya penanganan kemiskinan bermuara pada ketidaktepatan substansi program dan pada tata kelola pajak yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin.

Kementerian Perhubungan tengah merancang peta jalan Zero ODOL sebagai kebijakan larangan truk sarat muatan dan dimensi pada 2023. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan bahwa perancangan peta jalan atau roadmap Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) dilakukan secara komprehensif. “Roadmap sedang dirancang, untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami akan akomodir banyak pihak agar langkah–langkah kerjanya jelas. Pokoknya pada 2023 ini harus ada progres yang kita kerjakan terkait zero ODOL,” katanya, Rabu (1/2). Dia berjanji mengundang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) untuk berdiskusi terkait dengan pemberlakuan Zero ODOL di Indonesia. Rencananya, diskusi tersebut akan dilakukan pada 7 Februari 2023. Kebijakan tersebut tidak dapat dibebankan hanya pada Kementerian Perhubungan karena dampaknya yang akan dirasakan oleh berbagai sektor. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyarankan pemerintah memberikan insentif untuk pelaku usaha angkutan truk guna mendukung kebijakan Zero ODOL. Dia menyarankan tiga program untuk memperlancar kebijakan Zero ODOL. Salah satu program tersebut adalah pemberian kepada para pelaku usaha angkutan yang bersedia memodifikasi atau mengganti armadanya sesuai dengan regulasi zero ODOL. Insentif dari segi keringan fiskal itu mencakup pembebasan seluruh bentuk pajak, bea, maupun pungutan yang dibebankan kepada pengusaha.

PT Freeport Indonesia optimistis dapat memenuhi rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB yang telah disetujui oleh pemerintah di tengah sentimen larangan ekspor tembaga pada pertengahan tahun ini. Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan bahwa pihaknya telah menyusun RKAB dengan target yang tidak jauh berbeda dengan tahun lalu. Targetnya, perusahaan bisa memproduksi setidaknya 1,6 miliar pon tembaga, dan sekitar 1,8 juta ounce emas. Target produksi itu juga diikuti dengan target penjualan tembaga dan emas yang bisa direalisasikan dengan optimal pada tahun lalu. Dengan begitu, Freeport Indonesia bisa meningkatkan penerimaan negara dari kegiatan pertambangan yang dilakukannya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi kembali rencana penyetopan ekspor untuk tembaga.“Pemerintah sedang mengevaluasi dalam bulan-bulan ini,” kata Airlangga.

Morris Garage mengincar segmen pasar milenial dan kalangan menengah atas dalam ajang pameran mobil mall to mall. EO Official Morris Garage (MG) Indonesia Akbar Jatnika mengatakan bahwa MG menggelar pameran mobil yang berlokasi di LG Floor Gandaria City sejak 30 Januari 2023 hingga 5 Februari 2023. Dalam ajang itu, MG menawarkan berbagai promosi yang menarik untuk pembelian mobil MG 5GT, New MG ZS, dan produk terbaru yang diluncurkan pekan lalu, yaitu New MG HS. “Respons masyarakat cukup baik dilihat dari antusias customer untuk melakukan test drive dan kesan pesannya sangat bagus baik mengenai produk dan fitur yang ditawarkan MG,” ujarnya saat ditemui Bisnis, Rabu (2/1). Pada bulan lalu, Akbar menyampaikan MG sudah menjalankan Automotive Exhibition beberapa kali dengan total pemesanan kurang lebih 30 SPK. “Pameran ini sudah jalan mall to mall di Jakarta, seperti di PIM, Gandaria City, Kelapa Gading, Summarecon Bekasi, dan di Kokas, SPK kurang lebih sudah ada 30-an SPK,” ungkapnya.

Pasar keuangan dunia sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan indeks saham di Amerika Serikat dan Asia yang menguat. Indeks saham di kawasan Eropa bervariasi. Sementara itu, indeks Dolar AS melemah dan yield US Treasury naik 2 basis poin di tengah membaiknya data ekonomi AS. Di pasar komoditas, harga minyak mentah mengalami penurunan karena prospek pasokan yang membaik. Namun, harga CPO dan batu bara justru mengalami kenaikan dalam sepekan. Pasar keuangan domestik juga mengalami pertumbuhan, dengan IHSG yang menguat sebesar 0,35% dan yield SUN seri benchmark yang bergerak naik antara 6 basis poin hingga 11 basis poin dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Nilai tukar Rupiah juga menguat sebesar 0,60%.

Ekonomi Indonesia tercatat positif pada akhir tahun 2022, seperti ditunjukkan oleh realisasi investasi pada Q4-2022 yang bertumbuh mencapai 30,3% (yoy) dan likuiditas perekonomian yang tetap melimpah tercermin dari tren uang beredar dalam arti luas (M2) hingga November 2022 yang tumbuh positif. Secara keseluruhan, pasar keuangan dunia sedang mengalami pertumbuhan yang baik dan ekonomi Indonesia juga terus berkibar. Ini merupakan tanda positif bagi perekonomian dan memberikan harapan yang baik untuk masa depan.

Masa jabatan bukan matematika, bukan pula alat tukar. Sebab, masa jabatan bukan soal penghitungan untung-rugi empunya jabatan. Namun, ia merupakan nama untuk kursi yang bisa diduduki untuk menjalankan suatu tanggung jawab kepada orang-orang yang memberikan kekuasaan dan wewenang itu agar dikelola, yaitu warga. Menurut BPS 2021, Indonesia memiliki 84.096 desa/kelurahan. Dalam politik elektoral, kuantitas memiliki daya tawar yang tinggi. Sejak diundangkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran yang dikelola desa juga sangat besar. Artinya, ada sumber daya yang menjadi candu dan daya tarik sehingga masa jabatan tiga kali enam tahun yang sekarang ada dianggap terlalu sedikit. Indonesia Corruption Watch (ICW) mendata, 676 kepala desa terseret kasus korupsi selama periode 2015-2020.

Pembatasan masa jabatan dibutuhkan untuk dua hal. Pertama, kekuasaan tidak boleh dibuat terlalu nyaman dan dipegang terlalu lama karena bisa merusak sistem dan orang, baik pemegang kekuasaan maupun warga yang memberi kekuasaan. Kedua, organisasi, dari desa sampai negara, membutuhkan rotasi kekuasaan. Kekuasaan yang berganti akan menumbuhkan generasi baru pemimpin. Generasi baru ini membuka peluang yang lebih besar untuk mendorong adaptasi serta inovasi dan dapat mendobrak jaringan kekuasaan yang terlalu lama bercokol. (Yoga)

Lebih dari satu juta warga Perancis turun ke jalan-jalan di seantero negeri, Rabu (1/2) memprotes keputusan pemerintah menaikkan minimal usia pensiun dari 62 tahun menjadi 64 tahun. Presiden Perancis Emmanuel Macron pada 30 Januari lalu mengatakan, kebijakan kenaikan usia pensiun itu efektif berlaku mulai 2030. Menurut dia, itu satu-satunya cara menyelamatkan dana sistem pensiun di Perancis yang jumlahnya setara dengan 14 % pendapatan domestik bruto negara. (Yoga)

Mayoritas anggaran Kementerian Sosial 2023 yang sebesar Rp 78 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial. ”Dari anggaran Rp 78 triliun, Rp 74 triliun untuk program perlindungan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. Kemudian, Rp 4 triliun untuk penanganan bencana, anak, warga lansia, orang dengan disabilitas, orang kena narkoba, dan orang telantar lainnya,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Selasa (31/1). (Yoga)