JAKARTA, ID – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan, minyak goreng murah program pemerintah, Minyakita, tetap diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelangkaan yang terjadi di pasaran belakangan ini lebih dikarenakan produk tersebut sangat diminati konsumen, sehingga menyebabkan pasokan menjadi terbatas dan harga naik. Untuk memastikan terpenuhinya permintaan yang tinggi terhadap Minyakita tersebut, pemerintah akan menaikkan pasokan dengan mengubah rasio terkait kebijakan domestic market obligation (DMO) minyak sawit mentah (CPO) dari sebelumnya 1:9, menjadi 1:6. “Artinya, kalau untuk kebutuhan dalam negeri satu, ekspornya enam. Sebelumnya ekspornya sembilan. Dengan begitu, mudah-mudahan pasokan akan bertambah,” kata Mendag saat mengunjungi Pasar Cisalak di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/01/2023). Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2022 menyebut, Minyakita dan minyakcurah adalah minyak goreng rakyat yang diatur oleh pemerintah, dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu per liter. (Yetede)

JAKARTA, ID- Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berpotensi layu sebelum berkembang. Jika dulu NasDem yang menunggu kepastian Demokrat dan PKS untuk mendukung Anies Baswedan. Tetapi, saat ini sepertinya Demokrat dan PKS yang menunggu keseriusan NasDem untuk melanjutkan koalisi. Hal ini ditegaskan Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago di Jakarta, Minggu (29/1/2023). “Koalisi Perubahan ini sepertinya memang layu sebelum berkembang. Dulu NasDem yang menunggu kepastian Demokrat dan PKS untuk mendukung Anies Baswedan. Tetapi, saat ini sepertinya Demokrat dan PKS yang menunggu keseriusan NasDem untuk melanjutkan koalisi,” ujar Arifki. Menurut dia, dari narasi berbeda yang dimainkan oleh Partai NasDem dan Partai Demokrat memperlihatkan Koalisi Perubahan memiliki jalan sendiri-sendiri. “Demokrat ingin duduk bersama, sedangkan NasDem ingin kembali pulang,” katanya pula. (Yetede)

JAKARTA, ID- PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) menargetkan penyerahan saham dua anak usaha, PT Sumber Daya Arindo (SDA) dan Nusa Karya Arindo (NKA), kepada dua mitra strategis, yakni Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) dan LG Energy Solution (LGES), rampung semester II-2023. Ini merupakan salah satu langkah perseroan untuk menggarap proyek baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dengan estimasi total investasi US$ 6 miliar. Sekretaris Perusahaan Antam Syarif Faisal Alkadrie mengungkapkan, kepemilikan saham minoritas SDA akan diserahkan anak usaha CATL, PT Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co, Ltd (CBL). Adapun sebagian saham NKA akan digenggam perusahaan baterai asal Korea Selatan LGES. Antam akan mempertahankan kepemilikan mayoritas di dua perusahaan itu maksimal 51%. “Tetapi, yang jelas, sampai saat ini, perseroan masih memegang 100% kepemilikan SDA dan NKA. Pengalihan sebagian saham ke mitra strategis rencananya dilaksanakan semester II tahun ini,” ujar Faisal kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. (Yetede)

BATAM, 28 Januari 2023 – Perkumpulan Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) berkomitmen terus meningkatkan dan memperdalam inklusi dan literasi perbankan syariah sebagai upaya mengakselerasi kemajuan industri keuangan syariah, melalui konsolidasi dan digitalisasi sehingga berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi menyampaikan komitmen dan dukungannya dalam membangun percepatan kemajuan perbankan syariah sesuai amanah Undang-undang (UU) Nomor 4 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Kami optimis industri perbankan syariah akan tumbuh double digit di tahun ini, mengingat potensi Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Terlebih lagi bila inklusi dan literasi makin ditingkatkan, maka industri perbankan syariah akan tumbuh positif,” ungkap Hery di selasela Seminar dan Muskernas Asbisindo yang bertema “Membangun Percepatan Kemajuan Perbankan Syariah Paska Pengesahan UU P2SK”, Sabtu (28/1), di Batam. (Yetede)

JAKARTA-Demi menekan emisi karbon pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, pemerintah membatasi kouta emisi yang dikeluarkan oleh tiap pembangkit. Regulasi pembatas tersebut  tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 tahun 2022 yang berlaku efektif tahun ini. Jika pengelola PLTU melanggar kouta yang sudah ditentukan, mereka akan mendapat sanksi berupa pengurangan kuota  emisi karbon pada tahun berikutnya. "Kalau melanggar, ya, ke depan tidak bisa begitu lagi, cekek lagi, bukan dinaikkan." ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi, M.P Dwinugroho, kepada Tempo, Jumat, 27 Januari 2023. Katagori ketiga ialah PLTU mulut tambang berkapasitas, lebih dari atau sama dengan 25-100 Megawatt (MW). PTBAE-nya Keempat, PLTU mulut tambang berkapasitas lebih dari atau sama dengan 100 MW, PTBAE-nya 1.089 ton CO2e/MWH. (Yetede)

Pemberlakuan kebijakan Pokok-pokok Haluan Negara atau PPHN diyakini dapat membuat Indonesia  memiliki pedoman pembangunan yang terencana dengan baik di tengah tantangan Revolusi Industri 5.0. Hanya saja, gagasan untuk memberlakukan PPHN seperti halnya GBHN perlu dirumuskan dengan cermat agar tidak mengulang kesalahan di masa lalu. Selain itu, juga diperlukan pengawalan agar implementasinya tak melenceng dari tujuan utama. Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam sidang promosi doktornya di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Sabtu (28/1) memaparkan disertasi bertajuk ”Peranan dan Bentuk Hukum PPHN sebagai Payung Hukum Pelaksanaan  Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas”.

Dalam paparannya, Bambang menuturkan, sejak era Reformasi tahun 1998, pembangunan di Indonesia tidak berjalan efektif karena arahnya kerap berubah setiap kali berganti pemimpin. Hal ini berbeda dari era Presiden Soekarno yang memiliki pedoman pembangunan menggunakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (Tap MPRS). Presiden Soeharto menggunakan Tap MPR tentang GBHN sebagai pedoman arah pembangunan jangka panjang, yang diterjemahkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun. Bambang menilai, kesinambungan dibutuhkan untuk menciptakan iklim pembangunan yang selaras dengan tuntutan zaman, khususnya menghadapi Revolusi 5.0 dan impian Indonesia Emas 2045. Ia mencontohkan, tanpa adanya PPHN sebagai hukum yang mengikat, kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bisa saja dianulir presiden selanjutnya. (Yoga)

Kasus penyakit kulit berbenjol atau lumpy skin diseases/LSD ditemukan pada ternak sapi di Sumsel. Penyakit itu diperkirakan berasal dari provinsi tetangga. Vaksinasi mulai dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Kadis Peternakan dan Ketahanan Pangan Sumsel Ruzuan Efendi, di Palembang, Sabtu (28/1) mengatakan, sudah ditemukan 50 kasus LSD di Sumsel, seperti di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin. ”Namun, beberapa di antaranya sudah dinyatakan sembuh,” ucapnya. Ternak diperkirakan tertular dari sapi dari beberapa daerah di luar Sumsel. Menurut Ruzuan, kasus LSD sudah ditemukan terlebih dulu di Jambi dan Riau. Karena itu, lanjut Ruzuan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait untuk benar-benar mengawasi distribusi hewan ternak yang masuk ataupun yang keluar dari Sumsel agar penyebaran penyakit tidak meluas. Sampai saat ini pihaknya juga telah menerima vaksin 4.000 dosis yang langsung disalurkan ke daerah-daerah yang sudah ada kasus LSD.

Mengutip informasi dari laman situs internet Balai Besar Veteriner Wates, DI Yogyakarta, LSD merupakan penyakit kulit infeksius yang disebabkan oleh lumpy skin disease virus. Virus ini umumnya menyerang sapi dan kerbau. LSD dapat menyebabkan abortus, penurunan produksi susu sapi perah, infertilitas, dan demam berkepanjangan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus penyakit ternak terus menerpa Sumsel. Menurut Ruzuan, penyakit LSD yang ada di Sumsel belum memengaruhi populasi sapi. Populasi sapi di Sumsel 305.000 ekor. Untuk memenuhi kebutuhan daging, setidaknya dibutuhkan 700.000 ekor per tahun. Dari 125.000 ton kebutuhan daging sapi per tahun, hanya 80.000 ton yang diproduksi sendiri di Sumsel, sisanya dipasok daerah lain.Anggota Asosiasi Peternak dan Penjual Hewan Kurban Sumsel, Idil Fitriansyah berharap, pemerintah langsung mengambil tindakan agar penyakit LSD tidak lagi merebak dengan memperkuat vaksinasi. ”Kalau kami berjuang sendiri, tentu kami tidak mampu. Kami butuh bantuan vaksin dari pemerintah,” ujar Idil. (Yoga)

Kekuatan mata uang dollar Amerika Serikat (AS) terhadap mata uang dunia belakangan melemah. Ini tercermin dari penurunan indeks dollar AS yang mencapai posisi terendah dalam enam bulan terakhir. Sepekan terakhir, indeks dollar AS masih melanjutkan pelemahan. Kemarin, Jumat (27/1), indeks yang mengukur kekuatan dollar AS terhadap enam mata uang utama dunia ini berada di posisi 101,92, turun 0,21% dari awal pekan sebelumnya. Analis Global Kapital Investama Alwi Assegaf mengatakan, sejumlah data ekonomi AS sebenarnya tercatat melebihi ekspektasi pasar, seperti data pesanan barang tahan lama, penjualan, rumah, dan data ketenagakerjaan AS. Menurut Alwi, pasar sebenarnya tinggal menunggu validasi dari bank sentral AS, The Fed. Pasar belum mengapresiasi data-data tersebut karena masih ada kekhawatiran terjadinya resesi. Alwi memaparkan, penurunan indeks dollar AS juga disebabkan adanya sinyal pelemahan sektor jasa maupun manufaktur. Sehingga, ekspektasi pasar terhadap agresivitas kenaikan suku bunga The Fed menjadi turun.

Pemerintah siap memangkas anggaran insentif perpajakan tahun ini. Keputusan ini dilakukan sejalan dengan optimisme ekonomi yang akan pulih. Apalagi, pasca pencabutan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat mobilitas masyarakat longgar dan bisa menggerakkan roda ekonomi domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kondisi dunia usaha saat ini sudah mulai pulih. Alhasil, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah mulai awal pandemi hingga tahun lalu akan dikurangi. Meski demikian, pemerintah tetap akan mendukung dan membuat kebijakan demi tercapainya realisasi investasi yang ditargetkan Rp 1.400 triliun tahun ini. Dukungan yang dimaksud, bisa melalui fasilitas tax allowance maupun tax holiday, mulai dari sektor pionir hiliriasi hingga manufaktur. Namun, bukan insentif baru, melainkan fasilitas yang telah diberikan sejak lama sebelum pandemi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) hanya sebesar Rp 7,89 triliun. Angka itu jauh lebih rendah dibanding subsidi pajak 2022 yang sebesar Rp 12,69 triliun.

Faktor musiman memperlambat laju inflasi di awal tahun. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2023 naik 0,39% secara bulanan atau month on month (mom), lebih rendah daripada inflasi bulanan di Desember yang tercatat 0,66%. Proyeksi itu berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan BI hingga pekan keempat Januari 2023. Dari hasil survei, komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah dan cabai rawit yang masing-masing sebesar 0,06%, cabai merah dan beras masing-masing sebesar 0,05%, rokok kretek filter sebesar 0,04%, dan emas perhiasan 0,03%.