Resuffle Kabinet Tak Akan Pengaruhi Konstelasi Politik
JAKARTA, ID - Langkah reshuffle atau perombakan kabinet bisa dilakukan kapan saja oleh Presiden Jokowi dan hasilnya tidak akan memengaruhi konstelasi perpolitikan di Tanah Air. Perombakan kabinet merupakan bentuk penegasan dari Presiden Jokowi soal posisi politiknya, terutama menjelang kontestasi Pemilihan Umum 2024. Hal ini ditegaskan Pengamat Politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono di Jakarta, Senin (30/1/2023) “Reshuffle’ sekarang ini kan hal biasa ya. Ada atau tidak ‘reshuffle’, tidak mempengaruhi konstelasi politik,” kata Teguh. Isu perombakan kabinet belakangan mencuat, setelah pada pekan lalu, Presiden Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan Jakarta. Teguh mengatakan perombakan kabinet bisa saja dilakukan Presiden Jokowi dalam waktu dekat untuk menegaskan posisi politiknya, terutama menjelang kontestasi Pemilihan Umum 2024. (Yetede)
Tumbuh 14,5%, Segmen Korporasi Penopang Kredit Perbankan
JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit korporasi per akhir 2022 mencapai Rp 3.265,2 triliun tumbuh 14,5% secara tahunan (year on year/yoy) dan menjadi penopang pertumbuhan kredit secara keseluruhan. Meskipun pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan dengan November 2022 yang tumbuh 15,1% (yoy). Berdasarkan data Uang Beredar BI, untuk kredit perorangan tercatat tumbuh membaik 8,7% (yoy) per Desember 2022 menjadi Rp 3.068,4 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari November 2022 yang sebesar 8,1% (yoy). Sehingga, secara keseluruhan kredit yang disalurkan perbankan sepanjang 2022 mencapai Rp 6.387 triliun, tumbuh 11% (yoy). Senada dengan data BI, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) turut mencatatkan kinerja kredit korporasi yang tumbuh tinggi menopang kredit di akhir 2022. (Yetede)
Atasi Kelangkaan, Produsen Tambah Pasokan Minyak Hingga 50%
JAKARTA, ID – Para produsen minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan rakyat merek Minyakita akan menambah pasokan hingga 50%, menjadi 450 ribu ton per bulan, sepanjang Februari-April 2023. Penambahan pasokan diharapkan dapat mengatasi kelangkaan produk tersebut di pasaran, serta memenuhi permintaan masyarakat yang semakin meningkat, terutama memasuki puasa hingga Lebaran 2023. Bertambahnya suplai minyak goreng di pasaran juga diharapkan menurunkan harga yang saat ini sudah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). HET ditetapkan Rp 14.000 per liter untuk Minyakita dan Rp 15.500 per kg untuk minyak goreng curah. “Untuk memenuhi kebutuhan migor menjelang puasa dan Lebaran yang kian meningkat, pemerintah dan produsen minyak goreng akan meningkatkan pasokan minyak goreng program Domestic Market Obligation (DMO) menjadi 450 ribu ton per bulan selama tiga bulan, yaitu pada Februari-April 2023. Jadi, meningkat 50% dari DMO bulanan yang dialokasikan sebesar 300 ribu ton per bulan,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan usai menggelar Rapat Evaluasi Pendistribusian Minyak Goreng Rakyat dengan produsen minyak goreng di Jakarta, Senin (30/1/2023). (Yetede)
Garap Jalan Tol Baru, Jasa Marga Siapkan Capex Rp 10 Triliun
JAKARTA, ID - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR) mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/ capex) berkisar Rp 8-10 triliun tahun ini. Capex fantastis itu disiapkan perseroan untuk memenuhi kebutuhan pembebasan lahan dan pengerjaan konstruksi empat proyek ruas jalan tol. Berdasarkan laporan riset Terimegah Sekuritas, dikutip Senin (30/1/2023), capex 2023 Jasa Marga lebih besar dibandingkan tahun lalu Rp 4-5 triliun, seiring rencana perseroan membangun beberapa proyek baru, seperti Yogyakarta-Bawen dan Probolinggo- Banyuwangi. Akan tetapi, jumlah itu masih di bawah rata-rata capex per tahun selama 2017-2020 sekitar Rp 17-20 triliun. Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana enggan menyebutkan berapa besaran capex perseroan tahun ini. Dia hanya menyatakan, perseroan memiliki beberapa proyek yang masih dalam pengerjaan, yaitu Jakarta-Cikampek II Selatan, Yogyakarta-Bawen, Solo- Yogyakarta-YIA Kulonprogo, dan Probolinggo-Banyuwangi. (Yetede)
BPK: Proyek Riset yang Digagalkan itu Pakai Uang Negara
Badan Pemeriksa keuangan (BPK) menemukan seabrek persoalan di tubuh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kebijakan pengembangan riset BRIN, misalnya, dinilai bertentangan dengan sejumlah peraturan perundangan. Proyek-proyek infrastruktur dan pengelolaan aset BRIN juga bermasalah. Ditemui Avit Hidayat dan Sukma N. Lopies dari Tempo, Kamis, 26 Januari 2023, anggota BPK, Achsanul Qosasi, belum bersedia mengomentari detail temuan timnya dalam audit yang masih berlangsung tersebut. Namun Achsanul menjawab beberapa hal penting ihwal transisi pembentukan BRIN yang sejak awal kontroversial. BRIN itu lembaga baru. Seyogyanya, Kepala BRIN mengetahui tujuan dan maksud pendirian lembaga ini. Lembaga ini menyatukan empat lembaga terdahulu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan riset. (Yetede)
Berburu Minat KPR Generasi Muda
JAKARTA-Generasi muda masih menjadi sasaran utama pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) perbankan. PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK mencatat masih tingginya peluang pertumbuhan bisnis KPR. Salah satunya didikung oleh pertumbuhan penduduk usia produktif. Senior Vice President Non Subsidized Mortgage and Personal Lending Division BTN, Iriska Dewayani, menuturkan generasi milenial maupun generasi Z banyak mendorong kebutuhan properti, KPR pun masih menjadi skema pembiayaan yang potensial serta diminati dibanding tunai bertahap dan tunai. "Usia konsumen didominasi oleh minimal usia di bawah 40 tahun, dengan range harga rumah di bawah Rp750 juta," ujar Iriska kepada Tempo, kemarin. Konsumen muda juga cenderung memilih tenor panjangan antara 15 tahun dan 20 tahun, bahkan beberapa pengambilaan tenor maksimal hingga 30 tahun. Adapun lokasi suburban masih menjadi favorite. (Yetede)
Adu Kuat Sentimen Dividen Versus Harga Batubara
Laju harga batubara global mulai tersendat. Dalam sebulan terakhir, harga batubara Newcastle menyusut 20,60% menjadi US$ 257,50 per ton pekan lalu.
Keterpurukan harga batubara merembet ke pasar modal domestik. Di periode yang sama, harga saham sejumlah emiten batubara di Bursa Efek Indonesia juga turun di rentang 3%-20%.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia berpendapat, meski bergerak dalam tren menurun, posisi harga harga batubara masih ada di level positif dan kuat. Dalam setahun terakhir (yoy), harga batubara masih menanjak 81%.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira bilang, penurunan harga batubara dipicu sejumlah faktor, antara lain cuaca di Eropa hingga kecemasan perlambatan ekonomi global. Cuaca di Eropa tak sedingin prediksi awal maupun tahun-tahun sebelumnya. "Jadi konsumsi batubara berkurang," kata dia, kemarin.
Di sisi lain, langkah China yang mulai membuka impor batubara dari Australia turut mempengaruhi pasar. Anggawira bilang, perlu dipastikan seberapa besar volume batubara dari Australia ke China.
Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, tren penurunan harga batubara global sama seperti melandainya harga komoditas lain, yakni seirama penurunan inflasi. Adapun posisi harga batubara di atas US$ 250 per ton dinilai tetap kuat.
"Dalam jangka enam bulan ke depan, kita tidak melihat harga batubara turun lebih dalam dan IHSG akan mulai kembali naik. Seharusnya berdampak positif pada saham batubara beberapa bulan ke depan," imbuh dia. Teguh juga melihat ada peluang terutama sekitar Februari, Maret, hingga April akan memasuki musim pembagian dividen.
Bisasanya emiten batubara akan membayarkan dividen cukup besar. Dia merekomendasikan beli saham batubara seperti Indo Tambangraya Megah (ITMG), Bukit Asam (PTBA), PT Indika Energy Tbk (INDY), dan PT ABM Investama Tbk (ABMM) yang cenderung memberikan dividen besar.
Sebelum pengumuman pembagian dividen, harga saham emiten ini akan naik karena orang cenderung membeli. Jadi, kata Teguh, peluang sudah terbuka saat ini.
Rasio Pajak Kembali ke Posisi Single Digit
Rasio pajak Indonesia tahun ini berpotensi turun dari tahun sebelumnya. Tahun 2022, rasio pajak atau
tax ratio
Indonesia sudah kembali berada di posisi dobel digit, yakni 10,41%.
Tapi, Kementerian Keuangan memperkirakan, rasio pajak tahun ini bakal turun lagi. Salah satu faktor penyebab turunnya rasio pajak tahun ini adalah indikator
tax bouyancy
yang melemah.
Tax buoyancy
merupakan indikator untuk mengukur respons atau elastisitas penerimaan pajak terhadap kondisi ekonomi yang direfleksikan dari pertumbuhan ekonomi.
Rahadian Zulfadin, analis kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyatakan,
tax buoyancy
2023 diprediksi hanya di level 0,09 tahun ini.
Sejatinya rasio pajak Indonesia telah mengalami perbaikan ketimbang saat pandemi Covid-19. Pada 2020, rasio pajak mencapai titik terendah, yakni hanya 6,68%. Kemudian di tahun 2021 berangsur membaik di 9,11% dan 2022 di level 10,41%.
Incar Laba 30%, DCII Siapkan Belanja Modal Rp 500 Miliar
Perusahaan data center, PT DCI Indonesia Tbk (DCII) mengincar pertumbuhan laba bersih hingga 30% di tahun 2023. Demi mencapai target kinerja tersebut, DCII menganggarkan belanja modal (capex) Rp 500 miliar.
"Kalau laba bersih bisa tumbuh lebih dari 20% sampai dengan 30%. Jadi lebih banyak efisiensi operasional," kata Otto Toto Sugiri, Presiden Direktur DCII, saat ditemui KONTAN di Jakarta, akhir pekan lalu.
Otto menuturkan, mayoritas dana belanja modal akan digunakan untuk membangun
data center. "Tahun ini, kira-kira capex sebesar Rp 500 miliar, untuk pembangunan
data center
di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat," katanya.
‘RUWAT’ DATA PANGAN RUWET
Urusan pengambilan kebijakan di Tanah Air acapkali terbentur masalah data. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, seringkali menyodorkan data yang berbeda-beda.Data komoditas pangan utama seperti beras, daging, dan beberapa lainnya, lalu data mengenai program bantuan sosial sering terjadi tumpang-tindih. Situasi yang kemudian ‘memanaskan’ arah pengambilan kebijakan. Ketersediaan data yang valid menjadi kebutuhan. Sayangnya, kebijakan mengenai ketersediaan data banyak diganggu oleh berbagai kepentingan dan ego sektoral yang masih kuat.









