Belakangan, kembali menyeruak kasus pembobolan rekening nasabah dengan mencuri data pribadi nasabah, baik secara fisik maupun melalui aplikasi pencuri data lewat telepon seluler. Nasabah perlu terus meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga data pribadi yang sama pentingnya ibarat ”nyawa kedua”. Kasus yang mencuri perhatian publik adalah pencurian dana nasabah BCA senilai Rp 320 juta di Surabaya, Jatim, beberapa waktu lalu. Kasus ini menjadi viral lantaran pelaku melibatkan pengayuh becak untuk mengelabui petugas bank saat menguras isi rekening korban. Agar bisa menguras isi rekening korban dengan cara menarik tunai di kantor cabang, pelaku mencuri kartu ATM, buku tabungan, dan KTP korban di kamarnya saat ditinggal untuk shalat Jumat. Demi memuluskan  rencana mengelabui petugas bank dalam pengecekan identitas, pelaku meminta seorang pengayuh becak karena memiliki perawakan usia dan wajah mirip korban. Petugas tidak curiga lantaran semua prosedur pemeriksaan bisa dilalui si pengayuh becak. Tak lama ia pun keluar dari bank dengan membawa dua tas kresek berisi Rp 320 juta. Dalam aksinya ini, si pengayuh becak mendapat upah Rp 5 juta dari dalang kejahatan ini.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja sampai harus berkomentar memberi nasihat nasabah untuk selalu menjaga data pribadi. Ia mengibaratkan KTP, kartu ATM, buku tabungan, dan nomor PIN ibarat  nyawa kedua” yang harus dijaga sebaik-baiknya. Selain mencuri data pribadi secara fisik, belakangan  tengah marak berbagai upaya mencuri data pribadi dari ponsel nasabah. Modusnya adalah tersebarnya pesan di aplikasi pengiriman pesan berupa permintaan untuk mengaktifkan aplikasi undangan pernikahan. Pelaku berpura-pura sebagai pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK, disertai foto undangan pernikahan ke calon korban. Sasaran diminta mengklik dan mengaktifkan aplikasi tersebut. Selanjutnya, korban harus menyetujui hak akses (permission) terhadap beberapa aplikasi sehingga dari sana data pribadi yang bersifat rahasia dalam ponsel bisa dicuri pelaku. Ketua Indonesia Cyber Security Forum Ardi Sutedja mengatakan, kriminalitas dengan modus pencurian data pribadi sejatinya bukan kasus baru karena terus berulang di masyarakat. Ini lantaran masih minimnya pemahaman mengenai pentingnya menjaga data pribadi perbankan nasabah. (Yoga)

Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, menjelang dan selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. Salah satu kebijakan yang digulirkan adalah membekukan sebagian hak ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya hingga 1 Mei 2023. Hak ekspor CPO dan tiga produk turunan itu diperoleh eksportir setelah memenuhi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO). Saat ini, rasio DMO CPO dan tiga produk turunan yang diterapkan pemerintah sebesar 1:6. Artinya, eksportir berhak mengekspor enam kali lipat jumlah pemenuhan DMO. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (6/2) mengatakan, dalam rapat koordinasi pemerintah bersama produsen minyak goreng, disepakati pasokan minyak goreng di dalam negeri ditingkatkan 50 % hingga memasuki masa Lebaran.

Pemerintah juga memutuskan mendepositokan 66 % hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini untuk sementara waktu. ”Para eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut secara bertahap  per 1 Mei 2023. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan dalam negeri dan menjamin harga minyak goreng tetap stabil,” kata Luhut melalui siaran pers Kemenko Kemaritiman dan Investasi Senin malam. Pada 30 Januari 2023, Badan Pangan Nasional dan Kemendag telah menaikkan DMO minyak goreng dari 300.000 ton menjadi 450.000 ton. Kebijakan itu berlaku selama Februari-Maret 2023. Mendag Zulkifli Hasan bahkan menjanjikan Minyakita seharga Rp 14.000 per liter akan banyak tersedia di pasar dalam dua minggu ke depan. (Yoga)

Presiden Jokowi meminta OJK beserta seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam (SDA) dengan memberikan lebih banyak alternatif pendanaan. Hal tersebut dikemukakan Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023, di Jakarta, Senin (6/2). ”Tadi sudah disampaikan oleh Ketua OJK mengenai hilirisasi agar diberikan dukungan. Saya minta betul-betul konkret karena saya dengar yang mau bikin smelter saja kesulitan mencari pendanaan,” ujar Presiden. Ia menambahkan, dukungan pendanaan itu harus betul-betul diberikan, tetapi juga tetap dengan perhitungan dan kehati-hatian.

Menurut Presiden, hilirisasi SDA akan menjadi kunci Indonesia untuk bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan melompat menjadi negara maju. Menurut perhitungannya, hilirisasi nikel menghasilkan lompatan nilai tambah dari 1,1 miliar USD menjadi 30 miliar USD. Setelah itu, pemerintah berencana mendorong hilirisasi bauksit, timah, tembaga, emas, gas alam, dan minyak. ”Kalau ini betul-betul secara konsisten kita kerjakan, jadilah kita negara maju,” ujar Presiden. Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk Jahja Setiaatmadja berpendapat, perbankan dalam negeri siap mendukung pembiayaan pembangunan smelter untuk hilirisasi SDA. ”Sektor hilirisasi ini menarik, tetapi masih ada persoalan, ini yang perlu dicarikan solusinya,” ucap Jahja. (Yoga)

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Senin (6/2) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, mengatakan, pihaknya mengakui bakal kesulitan apabila larangan ekspor konsentrat tembaga diberlakukan di tahun ini. Pasalnya, smelter tembaga Freeport di Gresik, Jawa Timur, baru berproduksi pada 2024. Hingga Januari 2023, progres pembangunan smelter 54 %. (Yoga)

Pemprov Lampung mengoptimalkan layanan elektronik sistem administrasi manunggal satu atap desa atau e-Samdes untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penggunaan layanan e-Samdes juga efektif meningkatkan pendapatan daerah. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, program e-Samdes digulirkan untuk mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masyarakat desa. Sebelum ada layanan itu, warga desa harus menempuh puluhan kilometer untuk mengurus pajak ke kantor samsat di ibu kota kabupaten. Ongkos transportasi yang harus mereka keluarkan cukup besar, hampir setara nilai pajak kendaraan roda dua yang akan dibayar.

Oleh karena itu, sejak tahun 2021, Pemprov Lampung meluncurkan e-Samdes yang dikelola BUMDes. Secara total, jumlah BUMDes yang aktif 2.188 unit dan telah ada 57 BUMDes bersama milik desa. ”Sampai sekarang, sudah ada 477 BUMDes yang menjadi agen e-Samdes. Jumlah transaksi 13.596 kali dan nilai transaksinya lebih dari Rp 19 miliar. Jumlah ini tentu akan terus meningkat dari waktu ke waktu,” kata Arinal saat acara diskusi ”Badan Usaha Milik Desa sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Bandar Lampung, Senin (6/2). (Yoga)

Ambisi pemerintah mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara makin tak terbendung. Selain mengguyur insentif dan fasilitas kemudahan berusaha bagi investor yang akan membenamkan modalnya di IKN, pemerintah juga mulai memperkuat wewenang Otorita IKN (OIKN). Lembaga yang bertanggung penuh terhadap seluruh kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN mulai dari aspek struktural hingga wewenang dalam mengelola anggaran maupun dalam mencari sumber pembiayaan. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan, Erico Sotarduga menilai, Otorita IKN perlu memiliki kejelasan soal kedudukan dalam pemerintahan. Apalagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada tahun 2024. "Ini yang jadi pertanyaan pihak, bagaimana Otorita IKN bisa mewujudkan janji pembangunan ibukota bila pemerintahan berganti," ujarnya.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, sektor prioritas halal value chain (HVC) tumbuh 4,5% hingga 5,3% pada tahun ini. Sektor prioritas yang dimaksud, yakni sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, dan pariwisata ramah muslim. "Sementara pembiayaan perbankan syariah diperkirakan akan tumbuh sekitar 14% hingga 16% pada tahun ini," ujar Deputi Gubernur BI Juda Agung, Senin (6/2).

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) membidik pendapatan tahun ini bisa mencapai Rp 43 miliar. Sementara dari sisi bottomline, emiten pendatang baru ini menargetkan laba bersih setelah pajak sebesar 13%-15% dari pendapatan. “Kami sangat optimistis target bisa tercapai karena tren kinerja juga terus naik. Kami berharap bisa lebih dari itu,” terang Direktur Utama Hassana Boga Sejahtera Lutfiel Hakim usai pencatatan perdana saham NAYZ di Bursa Efek Indonesia, Senin (6/2). Untuk mencapai target kinerja tersebut, NAYZ akan fokus ke pengembangan pasar dan melakukan akselerasi pasar dengan teknologi. “Pasca IPO akan kami kerjakan rencana ekspansi pasar melalui teknologi,” beber Hakim. Untuk tahun ini, manajemen akan mencoba mendalami lagi potensi dan ekspor ke negeri jiran tersebut. “Karena produk kami di negara-negara yang lebih berkembang dan lebih maju sebetulnya cukup diterima. Ini karena keinginan para ibu agar anaknya lebih sehat, dan produk kami mudah dimasaknya,” kata Hakim.

INDUSTRI asuransi memang menjadi salah satu sorotan Presiden RI Joko Widodo. Beragam kasus terus terjadi dan membuat nasabah banyak mengalami kerugian. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar sendiri menjelaskan masalah pada perusahaan asuransi jiwa semisal PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dan kawan-kawannya, sudah mengancam dan menekan bisnis asuransi. Buktinya kinerja premi asuransi jiwa terkontraksi alias minus 7,8% di tahun 2022. Maka dari itu, penyelesaian masalah pada industri asuransi harus segera dilakukan dalam waktu yang cepat. Mahendra juga menambahkan untuk menyelesaikan masalah ini akan dijalankan Program Penjaminan Polis pada tahun 2028 agar Perusahaan Asuransi dapat memenuhi persyaratan kepesertaan Program Penjaminan Polis dengan terus melakukan upaya penyehatan industri asuransi.

Peran industri jasa keuangan terhadap ekonomi nasional sulit dinafikan. Selama ini sektor tersebut menjadi penopang konsumsi serta investasi yang merupakan pilar akselerasi ekonomi. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (2/6), sektor jasa keuangan dan asuransi berkontribusi Rp808,5 triliun atau 4,13% terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun lalu yang tercatat Rp19.588,4 triliun. Adapun pada tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31% secara tahunan. Tak heran jika lantas Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti segenap pihak terkait untuk mengamankan sektor jasa keuangan. Apalagi, masih ada persoalan yang menjadi ganjalan. Contohnya adalah kasus gagal bayar perusahaan jasa keuangan yang menyita perhatian Presiden. Dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/2), Presiden meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi lebih intensif produk jasa keuangan mengingat adanya kasus wanprestasi pembayaran kewajiban triliunan rupiah kepada nasabah. Menunjuk sejumlah kasus gagal bayar yang melibatkan Asabri, Jiwasraya, KSP Indosurya, dan Wanaartha Life, Jokowi mengatakan dana masyarakat yang ‘dititipkan’ di perusahaan jasa keuangan harus dilindungi. 

Berdasarkan data OJK, pendapatan premi asuransi jiwa tahun lalu anjlok 7,9% menjadi Rp169,95 triliun. Selain karena penurunan kepercayaan, kontraksi terjadi karena koreksi kebijakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (Paydi) alias unit-linked dan klaim produk asuransi kredit yang besar. Merespons permintaan tersebut, OJK menegaskan bakal melakukan serangkaian upaya peningkatan integritas akuntabilitas, dan kredibilitas terkait investasi di industri keuangan nonbank dan pasar modal. Di industri asuransi, misalnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan regulator akan menyelesaikan problem asuransi dan produk asuransi bermasalah, penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 74, penguatan fungsi aktuaris, dan penataan pemasaran produk asuransi.