Kendati nilai investasi beberapa tahun terakhir ini terus melejit, penciptaan lapangan kerja justru turun signifikan. Reformasi struktural lewat UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan berbagai langkah deregulasi dan kemudahan bagi dunia usaha belum membuahkan hasil optimal. Data Kementerian Investasi, sejak UU Cipta Kerja disahkan November 2020, realisasi investasi meningkat dari Rp 826,3 triliun pada 2020 menjadi Rp 901,2 triliun pada 2021 dan Rp 1.207,2 triliun pada 2022. Namun, kenaikan realisasi investasi itu belum selaras dengan penciptaan lapangan kerja. Dengan realisasi investasi yang naik 33 % pada 2022 itu, penyerapan tenaga kerja hanya bertambah 8 %  dari 1.207.893 orang pada 2021 menjadi 1.305.001 orang pada 2022.

Angka serapan tenaga kerja itu masih jauh dari target 2,7 juta-3 juta penciptaan lapangan kerja per tahun yang dipasang pemerintah saat mengeluarkan UU Cipta Kerja. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta W Kamdani dalam acara Kompas Collaboration Forum (KCF) Afternoon Tea, Jumat (3/2),  menyebutkan, pada 2013, investasi senilaiRp 1 triliun masih bisa menyerap sampai 4.594 tenaga kerja. Jumlah itu menurun dari waktu ke waktu. Pada 2016, Rp 1 triliun investasi hanya menyerap 2.271 orang. Pada 2021, investasi Rp 1 triliun hanya mampu menyerap 1.340 orang. Menurut Shinta, Pertama, investasi yang masuk mayoritas bersifat padat modal dan teknologi. Kedua, penyerapan tenaga kerja di sektor formal terus menurun. Angkatan kerja yang membeludak lebih banyak terserap di sektor informal, hal itu terjadi karena investor melihat kenaikan biaya usaha semakin menjadi beban yang akan menentukan arah investasi mereka. (Yoga)

Rasa keadilan publik tercederai vonis bebas Ketua Koperasi Indosurya Henry Surya. Terdakwa penipuan dan penggelapan uang dengan nilai kerugian lebih dari Rp 100 triliun itu lolos dari jerat hukum karena pengadilan menilai kasus ini perdata, bukan pidana. Merespons hal itu, Kejaksaan Agung dan pemerintah mengajukan kasasi karena menilai kasus ini bersifat pidana. Sebagai pengampu sektor koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan, pemerintah perlu memberi rasa keadilan kepada publik dan mengupayakan nasabah koperasi memperoleh kembali dananya.  Kementerian Koperasi dan UKM menemukan penyimpangan praktik Koperasi Indosurya sejak 2018. Mereka berizin Koperasi Simpan Pinjam, tetapi menjalankan praktik koperasi jasa keuangan kepada non-anggota. Namun, ketentuan yang ada, PP No 9/1995 hanya mengatur sanksi administratif. Baru pada Desember 2019, dibekukan.

Dalam wawancara khusus, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di kantornya, Jakarta, Jumat (3/2) mengatakan, “Kami sangat kecewa dengan putusan pengadilan membebaskan Henry Surya dengan alasan itu kasus perdata. Ini ngawur luar biasa. Dakwaan jaksa, itu pelanggaran pidana: penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Mereka menghimpun dana masyarakat, padahal bukan perbankan (shadow banking), melanggar UU Perbankan. Kami sudah mengantongi semua data melibatkan PPATK. Proses homologasi yang berjalan malah dijadi- kan alasan perdata. Ini keliru, dengan kondisi gagal bayar, vonis bebas itu justru membuat putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tidak bisa dijalankan. Aset terdakwa tidak bisa dikuasai, tidak bisa dilakukan likuidasi aset untuk memenuhi kewajiban pada nasabah. Karena itu, kami meminta Kejaksaan Agung melakukan upaya hukum kasasi termasuk upaya hukum baru”. (Yoga)

Dimensi ekonomi pasar rakyat atau pasar tradisional di Kalimantan, Maluku, dan Papua yang telah direvitalisasi masih belum tumbuh optimal. Dari total pasar yang telah direvitalisasi dan disurvei, tak sampai separuhnya yang berhasil meningkatkan dimensi ekonomi. Salah satu indikator dimensi ekonomi itu adalah omzet pedagang. Tak sampai separuh pedagang di pasar-pasar tersebut yang menyatakan omzetnya meningkat. Sisanya justru mengaku omzetnya stagnan, bahkan turun. Hal itu mengemuka dalam laporan BPS tentang ”Profil Pasar: Analisis Dampak Revitalisasi Pasar Rakyat di Kalimantan, Maluku, dan Papua” yang dipublikasikan pada 31 Januari 2023. Laporan itu berdasarkan survei Mei-September 2022 dan melibatkan 5.045 pedagang di 362 pasar rakyat yang telah direvitalisasi di tiga wilayah tersebut.

BPS menyebutkan, secara umum, rata-rata Indeks Pasar Rakyat di Kalimantan, Maluku, dan Papua sebelum direvitalisasi 45,16. Setelah direvitalisasi, indeks itu naik jadi 51,61. Indeks dengan skala 0-100 itu mengukur empat dimensi pasar rakyat, yakni fisik, ekonomi, manajemen, dan sosial budaya. Untuk dimensi ekonomi, rata-rata indeks sebelum direvitalisasi sebesar 39,76 dan setelah direvitalisasi  meningkat jadi 41,09. Dimensi ekonomi pasar rakyat itu diukur dari aspek-aspek ekonomi, antara lain omzet pedagang, biaya retribusi, jumlah pengunjung, akses permodalan, stabilitas pasokan barang, dan digitalisasi pasar. Dari sisi omzet, 46,52 % pedagang di pasar-pasar yang disurvei mengakui omzetnya  naik. Sisanya, 27,95 %, menyatakan omzet turun dan 25,05 % omzet cenderung sama. Direktur Mubyarto Institute Awan Santosa, Minggu (5/2) menilai, pengembangan dimensi ekonomi revilitasi pasar rakyat masih belum optimal, indikasinya adalah tak sampai separuh pedagang di pasar-pasar tersebut yang menyatakan omzetnya meningkat. (Yoga)

Pemerintah menggandeng peritel dalam distribusi beras impor. Langkah ini bertujuan memberi alternatif beras medium sesuai ketentuan harga eceran tertinggi serta menstabilkan harga beras di pasar. Namun, strategi ini tak efektif jika rantai distribusi tak terpangkas. Upaya pemerintah menggandeng ritel untuk mendistribusikan beras impor dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 01/KS.02.02/K/1/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPHP. Keputusan itu menyatakan, Perum Bulog dapat melaksanakan SPHP melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran atau melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey, Minggu (5/2), pelibatan pelaku ritel dalam penjualan beras impor melalui program SPHP jadi langkah konkret pemerintah menstabilkan harga dan pasokan.

Jaringan yang siap dikerahkan meliputi 40.000 ritel kecil (minimarket) serta 2.000 toko modern (supermarket dan hypermarket). Beras impor untuk SPHP akan dijual Bulog kepada peritel dengan harga Rp 8.300–Rp 8.900 per kg sesuai wilayah. Meskipun beras itu berkualitas premium, peritel akan menjualnya setara dengan HET beras medium, yakni Rp 9.450–Rp 10.250 per kg bergantung wilayah. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, penyaluran beras impor melalui ritel berpotensi tak efektif  mengendalikan harga apabila masih ada mata rantai distribusi yang terlibat. Margin perdagangan dan pengangkutan beras, berdasarkan publikasi sebesar 11,31 %. Menurut Tauhid, Bulog dan Badan Pangan Nasional dapat memfokuskan penyaluran beras impor ke pasar tradisional. (Yoga)

Kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE) diyakini mampu menarik kembali wisatawan berkunjung ke Indonesia pascapandemi Covid-19. Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B Sukamdani, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/2) keseriusan pemerintah-swasta menggarap potensi aktivitas MICE dibutuhkan selain tetap berusaha memeratakan infrastruktur dasar dan akomodasi. (Yoga)

Kementerian Perdagangan memfasilitasi peluncuran Nusantara Fashion House di Strand Mall, Kota Damansara, Kuala Lumpur, Malaysia. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi, dalam siaran pers, Sabtu (4/2) menjelaskan, Nusantara Fashion House pada area seluas 700 meter persegi ini jadi peluang baru bagi produk mode Indonesia ke Malaysia. ”Kualitas produk Indonesia mumpuni untuk pasar Malaysia dan dunia,” ujar Didi. (Yoga)

Rizky Anggara (21), peserta program Petani Milenial Jabar bidang tanaman hias, merasa dirugikan dalam menjalankan program tersebut. Impian menjadi petani kekinian, yang katanya tinggal di desa dengan rezeki ala kota, belum kesampaian. Rizky adalah salah satu peserta program Petani Milenial, program Pemprov Jabar yang mendorong generasi muda berperan dalam kemandirian pangan. Dia mengikuti gelombang pertama yang bergulir sejak pertengahan 2021 di sektor tanaman hias bersama 19 orang lainnya. Transfer ilmu ini dilakukan di Kecamatan Lembang, Bandung Barat. CV Minaqu Indonesia menjadi offtaker atau penyerap hasil panen mereka. Saat mengikuti program ini, Rizky ingin membuktikan pemuda bisa makmur tanpa harus meninggalkan desa. Tetapi, beberapa bulan terakhir hidup Rizky tidak tenang. ”Kami menghasilkan 26.925 tanaman dalam empat kali siklus panen atau satu tahun terakhir,” ujar Rizky saat dihubungi di Bandung, Jumat (3/2). Satu tumbuhan dihargai Rp 50.000. Berarti, penghasilan kotor yang bisa diraih Rizky dan rekan-rekannya mencapai Rp 1,3 miliar. Namun, dia hanya mencicipi secuil manisnya hasil panen. ”Kalau ditotal, kami hanya dapat sekitar Rp 11 juta per orang setahun ini,” ujarnya. Jumlah itu jauh dari potensi panen yang menjadi target mereka, sebanyak 63.000 tanaman per tahun.

Rizky berujar, mereka mengalami sejumlah rintangan, seperti siklus panen yang ter- hambat karena keterlambatan bibit dan pertumbuhan tanaman yang terganggu penyakit serta cuaca buruk. Tidak hanya penghasilan yang minim, Rizky dan rekan-rekan lainnya juga ditagih utang. Mereka menerima surat peringatan terkait kredit dari Bank BJB pada November 2022. Rizky merasa sangat dirugikan. ”Kami sudah menanam tanaman dan barang-barangnya sudah diambil. Namun, kami dikejutkan surat peringatan dari Bank BJB terkait utang kami. Padahal, kami tidak menikmati hasil dari panen dengan maksimal,” ujarnya. Irdan Herdiat (26), peserta program Petani Milenial lainnya, juga resah atas tagihan utang itu. Pemuda asal Subang, Jabar, ini merasa bersalah kepada orang tuanya.  Mereka telanjur khawatir anaknya terlilit utang karena program pemerintah. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Yuke Mauliani Septina menyatakan, masalah tersebut akan segera diselesaikan. ”Permasalahan ini terkendala dari sisi hilir karena produk diekspor dengan tujuan Eropa. Tak terbayangkan terjadi perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan gagal ekspor dan offtaker tidak bisa membayar utang Rp 1,3 miliar kepada Bank BJB sebagai penyedia kredit,” paparnya. PT Agro Jabar sebagai avalist atau penjamin petani milenial berkomitmen menyelesaikan masalah ini. Dirut PT Agro Jabar Nurfais Almubarok menyatakan bertanggung jawab terhadap kredit kepada petani.(Yoga)

Kebijakan biodiesel B30 akan membuat neraca minyak kelapa sawit defisit pada 2025 dan berpotensi meningkatkan deforestasi akibat pembukaan perkebunan sawit baru. Oleh karena itu, kebijakan biodiesel Indonesia harus mengakomodasi aspek keberlanjutan, seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan transparansi. Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengemukakan, data Sawit Watch hingga 2022 menunjukkan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 25,07 juta hektar. Namun, perkebunan yang menyumbang nilai ekspor CPO mencapai 27,76 miliar dollar AS tersebut 60 % -nya dimiliki oleh pihak swasta. ”Luas perkebunandi Indonesia ini hampir tidak ada kontrol. Bahkan, data ketimpangan perkebunan sawit ke depan kemungkinan akan semakin besar,” ujarnya dalam webinar  problematika minyak kelapa sawit untuk pangan dan energi, Sabtu (4/2).

Menurut Surambo, masalah sawit di Indonesia masih akan muncul seiring kebijakan bahan bakar nabati  B30. Masalah tersebut, salah satunya, terkait defisit neraca CPO pada 2025 untuk konsumsi lokal dan ekspor. Kondisi defisit CPO untuk memenuhi biodiesel akan meningkatkan ancaman ekspansi perkebunan sawit. Pada akhirnya, pembukaan lahan untuk sawit akan terus merambah wilayah di Indonesia, termasuk di kawasan hutan. Adanya potensi defisit lahan untuk CPO ini juga tertuang dalam hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM-UI) bersama Greenpeace. Hasil kajian menunjukkan, kebijakan B30 akan memunculkan defisit lahan seluas 5,25 juta hektar dan meningkat menjadi 9,29 juta hektar untuk B50. ”Ke depan, kemungkinan jika kebijakan biofuel diteruskan dengan scenario yang ada saatini akan terjadi pembukaan lahan baru. Hal ini akan memunculkan potensi deforestasi yang sangat besar meskipun ada usaha pemanfaatan minyak jelantah,” katanya. (Yoga)

Perkembangan teknologi dan informasi di era modern saat ini berjalan sangat pesat. Dampaknya informasi menjadi sesuatu yang sangat penting dan krusial bagi bagi banyak pihak termasuk organisasi. Terdapat pepatah yang mengatakan bahwa siapa yang dapat menguasai dunia informasi maka pihak tersebut akan menguasai dunia. Dengan kecanggihan perkembangan media informasi maka informasi dapat menjadi alat yang ampuh untuk menjajah pikiran manusia dan menggerakkan mereka sesuai keinginan pemilik informasi. Informasi dapat digunakan untuk mendesain pikiran dan membalikkan logika serta mempengaruhi massa dengan jumlah yang tidak terbatas untuk mengikuti wacana yang diinginkan suatu pihak. Informasi dapat menjadi penentu apakah seseorang suatu pihak akan mendapatkan empati dan pembelaan atau sebaliknya justru dimusuhi, ditakuti, atau dilawan.

Terdapat kebutuhan yang besar dan mendesak mengenai akses dan ketersediaan informasi pada masyarakat dewasa ini. Informasi dibutuhkan untuk menunjang berbagai tujuan karena merupakan alat bantu dalam pengambilan keputusan para pembuat kebijakan. Keberadaan informasi akan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pribadi bagi penerimanya, yang kemudian berdampak pada perubahan pola pikir dan perilaku yang lebih baik. Informasi juga dapat menciptakan informasi baru untuk digunakan mendukung kegiatan atau proses lainnya.

Keberadaan informasi menjadi penting dan signifikan perannya didasari oleh alasan bahwa penggunaan informasi sering lebih bertaji dibandingkan dengan tradisi. Dengan adanya informasi memungkinkan terdapat alasan yang tepat untuk mengubah sistem lama karena dapat dibuktikan bahwa sistem yang baru akan lebih baik. Informasi juga akan membantu menentukan arah kebijakan organisasi ataupun perusahaan. Informasi akan meningkatkan efisiensi biaya karena dapat memprediksi tren dan/atau risiko ke depan. Adanya informasi akan memunculkan inovasi berdasarkan prediksi tren di masa depan. Selain itu, informasi juga dapat digunakan sebagai dasar melakukan evaluasi dan memperbaiki permasalahan yang ada.

Penerapan informasi yang telah diproses lebih lanjut banyak diubah menjadi bentuk research, tesis, jurnal, dan artikel. Ini dapat mendorong proses perubahan di segala bidang yang telah berlangsung selama ini sehingga menjadi lebih baik penerapannya. Penerapan informasi yang diproses lebih lanjut ini misalnya dalam bidang kesehatan untuk menemukan metode pengobatan yang lebih baik. Dalam bidang bisnis informasi dapat digunakan untuk mengetahui kebutuhan tenaga, material, keuangan, produksi dan pemasaran, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapat dengan lebih optimal. Informasi juga dapat mendorong pengembangan research and development serta pengembangan teknologi.

Anak muda yang baru terjun ke dunia karier terkadang menghadapi dilema, memilih antara pekerjaan mengutamakan kesesuaian dengan minat dan mementingkan aspek ekonomi. Padahal, memulai saja dulu itu lebih penting karena perjalanan karier akan terus bertumbuh dan berkembang. Curahan hati tentang kebingungan minat pekerjaan muncul dari beberapa Sobat Muda dalam acara ”Gelora Muda Menjelajahi Dunia” yang diselenggarakan Kompas Muda, Sabtu (4/2), di ruang kelas Kompas Institute, Palmerah, Jakarta, dalam rangka HUT Ke-16 Kompas Muda. Berdiri sejak 12 Januari 2007, Kompas Muda merayakan ulang tahun ke-16 secara hibrida yang diramaikan dengan tagar#Muda16thAnn.

Asti Candramaya, Konsultan Senior Imogen Public Relations, dan Dinda Richfiela, HR & Learning Development Manager Harian Kompas (Kompas.id), menjadi pembicara dalam sesi itu. Mereka adalah dua contoh yang bertolak belakang terkait minat (passion) dalam pekerjaan. Asti memutuskan mengikuti minatnya dalam bidang pentas seni sebagai pekerjaan sampingan. Minatnya itu diwujudkan sebagai creator konten yang berbicara tentang kehidupan korporat. Di Tiktok, dia memiliki 113.500 pengikut. Sementara Dinda yang kuliah dan sempat bekerja di bidang hukum memilih pindah ke bidang  pengembangan SDM yang sesuai dengan minatnya. ”Karier itu dua hal utama, yakni soal transaksi dan aktualisasi. Terserah kita mau mengutamakan yang mana. Kalau transaksi pasti ada bayaran. Kalau aktualisasi yang dipilih, tumbuhkan saja nilainya dan terus berproses karena nanti nilai atau transaksi itu akan mengikuti dengan sendirinya,” ucap Dinda. (Yoga)