Pemprov Lampung mengoptimalkan layanan elektronik sistem administrasi manunggal satu atap desa atau e-Samdes untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penggunaan layanan e-Samdes juga efektif meningkatkan pendapatan daerah. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, program e-Samdes digulirkan untuk mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masyarakat desa. Sebelum ada layanan itu, warga desa harus menempuh puluhan kilometer untuk mengurus pajak ke kantor samsat di ibu kota kabupaten. Ongkos transportasi yang harus mereka keluarkan cukup besar, hampir setara nilai pajak kendaraan roda dua yang akan dibayar.

Oleh karena itu, sejak tahun 2021, Pemprov Lampung meluncurkan e-Samdes yang dikelola BUMDes. Secara total, jumlah BUMDes yang aktif 2.188 unit dan telah ada 57 BUMDes bersama milik desa. ”Sampai sekarang, sudah ada 477 BUMDes yang menjadi agen e-Samdes. Jumlah transaksi 13.596 kali dan nilai transaksinya lebih dari Rp 19 miliar. Jumlah ini tentu akan terus meningkat dari waktu ke waktu,” kata Arinal saat acara diskusi ”Badan Usaha Milik Desa sebagai Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Bandar Lampung, Senin (6/2). (Yoga)

Ambisi pemerintah mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara makin tak terbendung. Selain mengguyur insentif dan fasilitas kemudahan berusaha bagi investor yang akan membenamkan modalnya di IKN, pemerintah juga mulai memperkuat wewenang Otorita IKN (OIKN). Lembaga yang bertanggung penuh terhadap seluruh kegiatan persiapan, pembangunan dan pemindahan IKN mulai dari aspek struktural hingga wewenang dalam mengelola anggaran maupun dalam mencari sumber pembiayaan. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan, Erico Sotarduga menilai, Otorita IKN perlu memiliki kejelasan soal kedudukan dalam pemerintahan. Apalagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada tahun 2024. "Ini yang jadi pertanyaan pihak, bagaimana Otorita IKN bisa mewujudkan janji pembangunan ibukota bila pemerintahan berganti," ujarnya.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan, sektor prioritas halal value chain (HVC) tumbuh 4,5% hingga 5,3% pada tahun ini. Sektor prioritas yang dimaksud, yakni sektor pertanian, makanan dan minuman halal, fesyen muslim, dan pariwisata ramah muslim. "Sementara pembiayaan perbankan syariah diperkirakan akan tumbuh sekitar 14% hingga 16% pada tahun ini," ujar Deputi Gubernur BI Juda Agung, Senin (6/2).

PT Hassana Boga Sejahtera Tbk (NAYZ) membidik pendapatan tahun ini bisa mencapai Rp 43 miliar. Sementara dari sisi bottomline, emiten pendatang baru ini menargetkan laba bersih setelah pajak sebesar 13%-15% dari pendapatan. “Kami sangat optimistis target bisa tercapai karena tren kinerja juga terus naik. Kami berharap bisa lebih dari itu,” terang Direktur Utama Hassana Boga Sejahtera Lutfiel Hakim usai pencatatan perdana saham NAYZ di Bursa Efek Indonesia, Senin (6/2). Untuk mencapai target kinerja tersebut, NAYZ akan fokus ke pengembangan pasar dan melakukan akselerasi pasar dengan teknologi. “Pasca IPO akan kami kerjakan rencana ekspansi pasar melalui teknologi,” beber Hakim. Untuk tahun ini, manajemen akan mencoba mendalami lagi potensi dan ekspor ke negeri jiran tersebut. “Karena produk kami di negara-negara yang lebih berkembang dan lebih maju sebetulnya cukup diterima. Ini karena keinginan para ibu agar anaknya lebih sehat, dan produk kami mudah dimasaknya,” kata Hakim.

INDUSTRI asuransi memang menjadi salah satu sorotan Presiden RI Joko Widodo. Beragam kasus terus terjadi dan membuat nasabah banyak mengalami kerugian. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar sendiri menjelaskan masalah pada perusahaan asuransi jiwa semisal PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dan kawan-kawannya, sudah mengancam dan menekan bisnis asuransi. Buktinya kinerja premi asuransi jiwa terkontraksi alias minus 7,8% di tahun 2022. Maka dari itu, penyelesaian masalah pada industri asuransi harus segera dilakukan dalam waktu yang cepat. Mahendra juga menambahkan untuk menyelesaikan masalah ini akan dijalankan Program Penjaminan Polis pada tahun 2028 agar Perusahaan Asuransi dapat memenuhi persyaratan kepesertaan Program Penjaminan Polis dengan terus melakukan upaya penyehatan industri asuransi.

Peran industri jasa keuangan terhadap ekonomi nasional sulit dinafikan. Selama ini sektor tersebut menjadi penopang konsumsi serta investasi yang merupakan pilar akselerasi ekonomi. Menurut data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (2/6), sektor jasa keuangan dan asuransi berkontribusi Rp808,5 triliun atau 4,13% terhadap produk domestik bruto (PDB) tahun lalu yang tercatat Rp19.588,4 triliun. Adapun pada tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,31% secara tahunan. Tak heran jika lantas Presiden Joko Widodo kembali mewanti-wanti segenap pihak terkait untuk mengamankan sektor jasa keuangan. Apalagi, masih ada persoalan yang menjadi ganjalan. Contohnya adalah kasus gagal bayar perusahaan jasa keuangan yang menyita perhatian Presiden. Dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2023 di Jakarta, Senin (6/2), Presiden meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi lebih intensif produk jasa keuangan mengingat adanya kasus wanprestasi pembayaran kewajiban triliunan rupiah kepada nasabah. Menunjuk sejumlah kasus gagal bayar yang melibatkan Asabri, Jiwasraya, KSP Indosurya, dan Wanaartha Life, Jokowi mengatakan dana masyarakat yang ‘dititipkan’ di perusahaan jasa keuangan harus dilindungi. 

Berdasarkan data OJK, pendapatan premi asuransi jiwa tahun lalu anjlok 7,9% menjadi Rp169,95 triliun. Selain karena penurunan kepercayaan, kontraksi terjadi karena koreksi kebijakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (Paydi) alias unit-linked dan klaim produk asuransi kredit yang besar. Merespons permintaan tersebut, OJK menegaskan bakal melakukan serangkaian upaya peningkatan integritas akuntabilitas, dan kredibilitas terkait investasi di industri keuangan nonbank dan pasar modal. Di industri asuransi, misalnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan regulator akan menyelesaikan problem asuransi dan produk asuransi bermasalah, penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 74, penguatan fungsi aktuaris, dan penataan pemasaran produk asuransi.

Angin optimisme terhadap investasi di subsektor mineral dan batu bara atau minerba terus berembus di tengah penguatan harga komoditas energi ini. Tren positif tersebut didukung oleh pencapaian target investasi pada 2022 sebesar US$5,69 miliar atau melampaui target senilai US$5,01 miliar dan US$4,3 miliar pada 2021. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp183,35 triliun atau melampaui target sebesar Rp101,84 triliun. Komoditas batu bara ini menyumbang 80% dari nilai royalti PNBP. Capaian investasi yang melebihi target tersebut tidak dapat dilepaskan dari iklim investasi yang kian kondusif. Selain itu, para pemangku kepentingan sangat gencar melakukan promosi sejumlah proyek potensial secara virtual kepada investor asing. Beberapa negara yang menjadi tujuan promosi a.l. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Tren positif ini membuat pemerintah turut mengawal kebutuhan batu bara untuk pemenuhan kepentingan dalam negeri. Sementara itu, langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi khususnya di komoditas mineral dan batu bara pada tahun ini ditopang dengan rencana produksi dan pemanfaatan, termasuk rencana pembangunan smelter yang diharapkan dapat kembali berjalan normal pascapandemi Covid-19. Upaya menggiring investasi yang lebih besar di sektor energi dibarengi pemerintah dengan menjaga tata kelola di sektor minerba. Adapun dari sisi efisiensi dan harga, batu bara masih menjadi sumber energi yang murah dibandingkan dengan energi lainnya seperti sektor minyak dan gas maupun energi baru terbarukan. Bahkan sekitar 41% dari total bahan bakar energi masih didominasi oleh batu bara. Dari sektor hulu minyak dan gas, misalnya, negeri ini memiliki 128 cekungan, di mana sebanyak 74 belum tersentuh kegiatan eksplorasi.

Pemerintah berencana memangkas jumlah bandara internasional dari 32 unit menjadi 15 unit bandara. Banyaknya rute luar negeri dan kedatangan warga negara asing, perlu menjadi pertimbangan dalam kerangka kerja pemangkasan jumlah bandara tersebut. Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto mengatakan bahwa kedua syarat itu perlu dipenuhi sebelum pemerintah menetapkan ulang jumlah bandara internasional. Saat ini, menurutnya, menjadi momentum tepat guna mengkaji ulang jumlah bandara internasional di Indonesia. Dia menjelaskan bandara internasional didefinisikan sebagai bandara yang mempunyai fasilitas CIQ (Custom, Immigration, Quarantine), terminal internasional dan rute internasional. Saat ini, Indonesia memiliki sebanyak 32 bandara internasional kendati tidak semua bandara itu memiliki rute internasional baik untuk penerbangan reguler maupun sewa. Berkaca dari Surat Edaran No. 22/2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) terdapat 16 bandara internasional yang dijadikan pintu masuk penumpang internasional ke Indonesia. Menurut Bayu, peraturan tersebut tentunya sudah sesuai dengan statistik kedatangan dan keberangkatan pada masing-masing bandara tersebut. Sementara itu, juru bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati menyatakan regulator masih membahas rencana pengurangan jumlah bandara internasional. Menurutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tengah melakukan kajian lebih dalam untuk penataan bandara internasional di Indonesia. 

Sebaliknya, pemerhati penerbangan dari Jaringan Penerbangan Indonesia (Japri) Gerry Soejatman menuturkan pengurangan bandara internasional menjadi 15 unit mencukupi dalam jangka pendek. Namun, dia menilai 15 bandara internasional akan kurang dari kebutuhan dalam jangka panjang. “Rencana 15 bandara internasional ini cukup balance dan angka yang masih masuk akal untuk sekarang,” katanya, Senin (6/2).   Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan rencana pengurangan jumlah bandara internasional dikemukakan dalam sebuah rapat yang membahas industri pariwisata bersama dengan Presiden Joko Widodo. Dalam rapat tersebut, pemerintah telah sepakat untuk mengurangi jumlah bandara internasional menjadi sekitar 14 hingga 15 bandar udara sebagai pintu masuk penerbangan internasional. "Kemarin kita rapat mengenai industri pariwisata dan bagaimana implikasi dengan pertumbuhan ekonomi. Di situ Pak Menhub (Budi Karya Sumadi) ada kesepakatan kita akan membuka untuk bandara internasional itu 14-15 saja," kata Erick pekan lalu.

Mimpi Indonesia untuk menjadi salah satu pemain utama baterai kendaraan listrik terancam buyar setelah LG Energy Solution diketahui menarik minatnya untuk berinvestasi pada penghiliran bijih nikel hingga pabrikan baterai listrik bersama Indonesia Battery Corporation.LG Energy Solution disebutkan tidak tertarik untuk berinvestasi hingga tingkat pabrikan baterai listrik seperti yang ditawarkan dalam perjanjian usaha patungan tersebut. Perusahaan asal Korea Selatan itu disebut-sebut membatasi investasinya pada tahap pembangunan smelter bijih nikel lewat rekanan konsorsium mereka Huayou Holding.“Kami dapat informasi dari PT Aneka Tambang Tbk. [Antam] bahwa LG itu masih belum jelas statusnya, tapi LG mendorong anggota konsorsiumnya Huayou untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi,” kata Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (6/2). Katanya, rekanan konsorsium LG itu tidak memiliki keahlian, serta pengalaman untuk pabrikan baterai kendaraan listrik. Portofolio Huayou lebih banyak pada pengembangan smelter.

Pelaku usaha yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) optimistis pemulihan ekonomi di sektor pariwisata akan terus membaik. Kendati, mereka mewaspadai ancaman resesi di negara maju. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PHRI di Hotel Novotel Pekanbaru, Senin (6/2). Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani mengungkapkan bahwa potensi pertumbuhan sektor pariwisata makin membaik. Namun demikian, imbuhnya, pelaku usaha juga diimbau untuk mewaspadai adanya resesi di negara maju yang harapannya tidak berdampak besar pada Indonesia. Senada, Ketua PHRI Riau Nofrizal mengungkapkan, geliat sektor pariwisata, khususnya perhotelan di Riau kian meningkat, termasuk berjamurnya homestay di Pekanbaru. Dia berharap Pemerintah Riau dapat mempermudah proses investasi di bidang pariwisata, khususnya dalam hal perizininan pembangunan usaha di sektor tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Riau Safitri Handayani berharap pelaku-pelaku usaha pariwisata dapat meningkatkan profesionalitas dan kompetensi untuk mendukung pemulihan ekonomi di sektor ini.