Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis permintaan kredit masih akan berlanjut tumbuh tahun 2023 meskipun tantangan ekonomi global masih besar. Oleh karena itu, regulator menargetkan kredit bakal tumbuh sekitar 10%-12% tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pertumbuhan kredit tersebut akan diimbangi dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang diperkirakan akan tumbuh di kisaran 7%-9%. "Optimisme tersebut juga berlanjut pada tahun ini, tercermin dengan besarnya investasi non residen pada SBN (Surat Berharga Negara) di tahun ini Januari 2023 yang mencatatkan pembelian netto sebesar Rp 49,7 triliun, ujarnya, Senin (6/2)."

Gejolak mata uang menjadi ancaman nyata kala ketidakpastian ekonomi global mendera. Terlebih, normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, yang terus bergulir berisiko membuat dana asing dari pasar negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Dus, nilai tukar rupiah pun rawan tereduksi. Untungnya, Bank Indonesia (BI) masih memiliki modal tebal untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah besarnya risiko ketidakpastian global. Hal itu tecermin dari posisi cadangan devisa yang pada akhir Januari 2023 mencapai US$139,4 miliar, meningkat dibandingkan dengan Desember 2022 yang senilai US$137,2 miliar. Modal ini pun akan memberikan keleluasaan bagi bank sentral untuk terus menjaga mata uang Garuda dalam ekspektasi. Terlebih, sepanjang tahun berjalan 2023 yang berakhir 7 Februari, performa rupiah cukup gemilang. Selain itu, ekspektasi pergerakan rupiah sepanjang tahun ini diprediksi tidak seburuk tahun lalu, ketika The Fed secara agresif menaikkan suku bunga acuan yang mendorong capital outflow. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan bank sentral memandang cadangan devisa tetap memadai, yang didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. “Ini seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” katanya, Selasa (7/2).

Pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan awal pekan ini, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya perlindungan investor baik di pasar keuangan maupun produk investasi lainnya. Pernyataan presiden itu tidak terlepas dari tingginya kasus yang merugikan para pemilik modal individu. Beberapa peristiwa besar yang menarik perhatian di antaranya adalah kasus Jiwasraya, Asabri, Wanaartha, hingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Ratusan triliunan rupiah uang masyarakat tersandera tanpa kejelasan pengembaliannya. Di dalam acara yang dihadiri oleh para petinggi yang berkecimpung di industri keuangan, presiden juga memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi secara ketat berbagai produk dan transaksi jasa keuangan agar tidak memengaruhi kondisi makro perekonomian nasional. Kasus yang menimpa Adani ternyata berdampak luas terhadap perekonomian negara tersebut. Capital outflow terjadi, nilai tukar Rupee pun terimbas. Kekhawatiran itu yang disampaikan oleh Presiden. Persoalan perekonomian baik makro maupun mikro harus segera diselesaikan. Kasus yang merugikan investor baik itu di pasar keuangan atau pun produk investasi lainnya seperti yang terjadi pada KSP Indosurya dan Pandawa atau kasus Fisrt Travel merupakan bentuk minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan produk investasi termasuk risikonya. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan instansi terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM harus terus meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku yang terlibat di industri tersebut. Perlindungan terhadap investor harus terus ditingkatkan di tengah tingginya penambahan jumlah investor ritel dengan usia muda. Dari data OJK, per 30 Desember 2021, jumlah investor di pasar modal mencapai 7,49 juta atau meningkat sebesar 92,99% dibandingkan dengan akhir 2020 yang tercatat hanya sebesar 3,88 juta. Jumlah ini meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan dengan akhir 2017.

PT Pertamina (Persero) tidak ingin lagi dianggap setengah hati mengelola potensi minyak dan gas bumi atau migas di Tanah Air. Tahun ini, perseroan melalui subholding upstream menganggarkan belanja modal US$5,7 miliar. Besaran belanja modal itu diketahui naik 44% dari realisasi anggaran sepanjang 2022 yang berada di angka US$3,2 miliar atau setara dengan Rp48,47 triliun. Porsi alokasi belanja modal untuk rencana merger dan akuisisi PT Pertamina Hulu Energi sebagai subholding upstream Pertamina tercatat naik signifikan ke level US$1,5 miliar pada tahun ini. Padahal, realisasi anggaran yang digunakan untuk merger dan akuisisi pada 2021 dan 2022 hanya berada di angka masing-masing US$41 juta dan US$27 juta. “Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pengeboran, pada 2023 mencapai 943 sumur pengembangan atau naik 73%, 32 sumur eksplorasi, 688 workover, dan 30.159 well intervention well services,” kata Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Wiko Migantoro saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (7/2). Lewat alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) yang relatif progresif itu, Pertamina berharap terjadi penambahan produksi migas sebesar 5% pada tahun ini jika dibandingkan dengan torehan tahun lalu. Di sisi lain, produksi gas nasional tahun ini diharapkan naik ke angka 2.763 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari posisi tahun sebelumnya 2.624 MMSCFD. Adapun, produksi gas terangkut dipatok 1.891 MMSCFD, atau naik 1% dari torehan 2022 di angka 1.870 MMSCFD. Selain itu, kata dia, Pertamina Hulu Energi juga turut berupaya mengembakan lapangan Offshore-North West Java, Mahakam, Sanga Sanga yang masih berpeluang untuk ditingkatkan mendatang. “Untuk eksplorasi kita melakukan kegiatan migas non konvensional untuk mendorong long term,” katanya.

Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepakat berbagi anggaran untuk membangun kereta ringan atau light rail transit rute Velodrome–Manggarai Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pembangunan light rail transit (LRT) Velodrome–Manggarai telah disepakati dengan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, Pemprov DKI juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp900 miliar untuk tahap awal pembangunan LRT itu. “Diharapkan pada akhir 2024 nanti LRT ini sudah bisa operasional,” jelasnya di Jakarta, Selasa (7/2). Syafrin menambahkan, poyek LRT menuju Manggarai mampu mengurai kepadatan penumpang di Stasiun Manggarai yang ditetapkan sebagai stasiun sentral. Syafrin mengatakan, pengembangan LRT Velodrome--Manggarai sesuai dengan visi DKI Jakarta untuk meningkatkan angkutan umum. Visi itu termasuk menjadikan angkutan perkeretaapian atau angkutan kereta sebagai big bone angkutan umum di Jakarta.

Air kecoklatan mengalir di antara dua dinding beton sepanjang aliran Sungai Ciliwung di Kelurahan Cikoko, Pancoran, Jaksel, Kamis (2/2) siang. Sampah plastik dan stirofoam merubah fungsi lahan, terjadi sedimentasi, hingga sampah bertebaran di mana-mana. Setiap tahun, air kali banjir. Bersama istri dan teman masa kecilnya, sedikit demi sedikit Usman mulai bergerilya. Keinginannya sederhana, yakni mengubah Ciliwung agar lebih baik. Pijakan awal mereka tidaklah mudah. ”Kata mereka, ’Siape elu, larang-larang gue buang sampah di kali, emang kali ini punya elu?’ Waktu kita bawa petugas juga mereka bilang, ’Lho, kalau gue enggak buang sampah di sini, kerja elu apa?’” tutur pria yang juga akrab disapa Mat Peci ini. Usman juga menghadapi berbagai rintangan, seperti berhadapan dengan organisasi masyarakat, kontak fisik dengan warga sekitar, dan dianggap mengklaim lahan warga. Namun, keteguhan hatinya tidak goyah. Melalui perkumpulan masyarakat, seperti PKK, karang taruna, RT, dan RW, Usman mengajarkan cara mengelola sampah, salah satunya dengan program bank  sampah.

Setelah dirasa cukup berhasil mengurangi intensitas warga di kampungnya membuang sampah ke Ciliwung, Usman berkeliling dan mengedukasi warga lainnya. Kemudian berdirilah Sekolah Edukasi Sungai Ciliwung di Srengseng, Jakarta Selatan, pada akhir 2016. Anak-anak dilatih mengelola sampah, menanam pohon, membuat tanaman hidroponik, serta membuat kolam. Penanganan sampah di Ciliwung tidak hanya menjadi tanggung jawab komunitas pencinta lingkungan semata, tetapi juga pemerintah dan masyarakat. Usman berharap apa yang telah dilakukan selama belasan tahun di salah satu area bantaran Sungai Ciliwung dapat menjadi contoh di wilayah lain tentang bagaimana mencintai lingkungan. Selain memberikan pemahaman cinta lingkungan pada masyarakat, Mat Peci menyumbangkan anggota komunitasnya bagi Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Salah satunya, Muji (41). Muji kini telah sembilan tahun merawat Ciliwung. Setiap hari ia bersama 60 anggota lain bekerja pukul 07.30-15.30. Ada sekitar 10 area aliran sungai dan saluran penghubung yang harus mereka bersihkan. (Yoga)

Harga kendaraan listrik yang lebih mahal dibanding kendaraan berbahan bakar fosil masih menjadi tantangan. Menurut Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, Selasa (7/2) peminat mobil listrik di Indonesia juga masih sedikit. Hal ini karena pendapatan per kapita Indonesia masih rendah. Apabila nanti pendapatan per kapita naik, mobil listrik juga diperkirakan kian diminati. Kondisi ini membuat industri lebih berhati-hati atau tidak tergesa-gesa. (Yoga)

Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dapat mendorong daerah melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk terus meningkatkan ekosistem inovasi. Daerah diingatkan agar tidak terlalu fokus untuk membuat wilayahnya sebagai pusat iptek, tetapi harus membangun ekosistem riset yang kuat terlebih dahulu. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis BRIDA di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta, Selasa (7/2). (Yoga)

Kenaikan harga minyak goreng sawit kembali terjadi di tengah upaya pemerintah mencukupi pasokan bahan baku. Lonjakan harga minyak goreng sawit akhir tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022 diatasi pemerintah dengan membatasi ekspor CPO dan beberapa turunannya serta mengalihkan untuk memasok industri minyak goreng dalam negeri dan menyediakan minyak goreng bersubsidi Minyakita dengan HET Rp 14.000 per liter. Pada Januari dan awal Februari 2023 harga Minyakita lebih tinggi dari HET, di beberapa pasar bahkan tidak tersedia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penyebab kenaikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, karena pergeseran konsumsi minyak goreng dari kualitas premium ke minyak goreng bersubsidi, juga berkurangnya pasokan bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri yang menjadi kewajiban eksportir (domestic market obligation/DMO). Pasokan DMO menurun dua  bulan terakhir karena permintaan sawit dunia menurun, sementara pemerintah menerapkan formula enam bagian ekspor harus dikompensasi dengan satu bagian DMO (Kompas, 7/2).

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga, Selasa (7/2) mengatakan, sejak November 2022 hingga Januari 2023, hak ekspor CPO dan tiga produk turunannya sudah menumpuk 6,17 juta ton. Para eksportir tak memanfaatkan hak yang didapat dari realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) itu lantaran pasar CPO dunia masih lesu. Dengan dikeluarkannya kebijakan mendepositokan 66 % hak ekspor, potensi penumpukan hak ekspor akan makin bertambah. Selama tiga bulan pembekuan itu, hak ekspor yang menumpuk bisa bertambah menjadi sekitar 7,2 juta ton. ”Melihat kondisi pasar yang lesu, harga CPO yang cenderung turun, dan tidak ada insentif ekspor selain hak  ekspor, ekspor CPO pasti turun. Padahal, saat ini Indonesia sedang membutuhkan tambahan devisa. Pembekuan ekspor ini juga bakal dimanfaatkan Malaysia untuk mengambil pasar ekspor CPO Indonesia,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta.

Menurut Sahat, agar kebutuhan domestik dan ekspor terjaga, pemerintah perlu memberi insentif tambahan. Salah satunya dengan membebaskan bea keluar. Saat ini, eksportir CPO dan tiga turunannya harus menanggung bea keluar dan pungutan ekspor senilai 142 dollar AS per ton. Jika bea keluar 52 dollar AS per ton dibekukan, beban eksportir bisa lebih ringan karena hanya menanggung pungutan ekspor. Selama ini, lanjut Sahat, eksportir sekaligus produsen Minyakita harus menutup kerugian Rp 4.000-Rp 6.000 per liter, yang berasal dari biaya pengemasan dan distribusi dari pabrik ke distributor dan agen. Biaya itu selama ini terkompensasi dengan insentif hak ekspor. Namun, lantaran pasar ekspor lesu, mereka tak lagi mendapatkan pengganti biaya itu sehingga mengurangi produksi Minyakita. (Yoga)