JAKARTA, ID - Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hak Cipta Penerbit Media Massa (Publisher Rights). Untuk itu, Presiden meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dewan Pers, asosiasi pers, dan pihak terkait lain secepatnya bertemu guna menuntaskan klausul-klausul yang akan dimasukkan dalam perpres tersebut. “Saran saya supaya bertemu, dalam satu bulan ini selesai perpresnya,” kata Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023). Sementara itu, Executive Chairman B Universe, Enggartiasto Lukita menyambut baik rencana Presiden Jokowi yang akan menuntaskan dan menerbitkan Perpres tentang Publisher Rights. B Universe akan memberikan dukungan terkait rencana tersebut karena publisher rights merupakan aspirasi semua media massa arus utama. “Masukan sudah disampaikan oleh teman-teman Forum Pemred yang kemarin malam diundang. Tadi Bapak Presiden sampaikan, drafnya juga sudah diserahkan,” tutur Enggartiasto Lukita usai puncak peringatan HPN, di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Deli Serdang, Kamis (9/2/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada regulasi OJK yang tumpang tindih dengan regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai penyebab berlarut-larutnya proses pembentukan bursa kripto. “Tidak ada (regulasi yang berbenturan). Kami di sini sebagai pihak yang diminta konfirmasi saja terkaitm bursa kripto,” ujar Deputi Direktur Pengaturan Pasar Modal I OJK, Daud Tarigan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (9/2/2023), usai dimintai keterangan oleh Ombudsman RI untuk mendalami dugaan malaadministrasi oleh Bappebti. Ombudsman RI telah memanggil dan memeriksa Bappebti atas potensi malaadministrasi yang diduga dilakukan badan di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersebut dalam proses pembentukan bursa kripto dan pemberian izin usaha bursa berjangka komoditas. Potensi malaadministrasi itu di antaranya pemberian syarat yang tidak sesuai prosedur dan pengabaian permohonan izin usaha. (Yetede)

JAKARTA, ID- PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) berencana membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau hydropower berkapasitas 1,5 gigawatt (GW). Perseroan siap berinvestasi US$ 3 miliar untuk menggarap proyek tersebut, dengan menggandeng mitra strategis. Hal itu diungkapkan manajemen Adaro dalam Mandiri Investment Forum 2023 yang dirangkum Mandiri Sekuritas dalam laporan riset, belum lama ini. Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira mengakui, Adaro senantiasa berperan aktif dalam proyek pembangkit listrik. Selain itu, perseroan terus mempelajari proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT), rermasuk hydropower. Hal ini dilakukan untuk mendiversikasi bauran energi pembangkit listrik. “Saat ini kami masih mempelajari proyek ini, termasuk lokasinya,” jawab Febriati ketika dikonfirmasi Investor Daily, Kamis (9/2/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) Indonesia harus melakukan transformasi sektor riil dalam bentuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi formal. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, ada lima aspek penting yang saling mendukung dan perlu diintegrasikan, yaitu pembangunan infrastruktur, hilirisasi, reformasi struktural, digitalisasi ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sampai saat ini Indonesia telah mencapai kemajuan yang pesat dalam 5 aspek tersebut, di mana pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah, hilirisasi sejumlah komoditas telah mulai menuai hasil, dan digitalisasi yang sedemikian pesat di masyarakat. “Reformasi struktural juga menjadi komitmen pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja guna memperbaiki kemudahan berusaha,” ujar Dody saat dihubungi Investor Daily, Rabu (8/2/2023). (Yetede)

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pemutusan akses (take down) 6.678 tautan online di sejumlah lokapasar (marketplace) yang menjual Minyakita, karena melanggar aturan. Kemendag juga telah mengamankan 937 karton atau 11.246 liter Minyakita dari beberapa pelaku usaha yang menjual melalui media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Langkah tegas itu dilakukan untuk menertibkan penjualan Minyakita di luar pasar tradisional, guna memulihkan kembali pasokan minyak goreng murah program pemerintah tersebut di pasar sasaran. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, peredaran dan penjualan minyak goreng rakyat, baik curah maupun kemasan  Minyakita mendapat perhatian ekstra dari pemerintah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag melakukan pengawasan intensif terhadap produksi dan penjualan Minyakita di pasar daring e-commerce maupun platform media sosial. “Pengawasan dilakukan karena semakin banyak pelaku usaha yang tidak menaati aturan yang ditetapkan. (Yetede)

JAKARTA, ID – MIND ID dan PT Pertamina (Persero) mengusulkan terbitnya peraturan presiden yang menyatakan proyek hilirasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) merupakan penugasan pemerintah. Beleid tersebut akan memberi kepastian investasi. Usulan Perpres telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah dan kini dalam pembahasan antarkementerian dan lembaga. Bahkan, Direksi kedua holding perusahaan menyampaikan hal senada dalam rapat dengar pendapat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hari lalu. Proyek gasifikasi batu bara ini digarap oleh PT Bukit Asam Tbk, Air Products and Chemicals serta Pertamina. PTBA menjadi pemasok batu bara dan Pertamina sebagai penyerap (offtaker) DME. Sedangkan Air Products sebagai investor yang akan menggelontorkan investasi mencapai US$2,1 miliar. Peletakan batu pertama proyek ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2022. Proyek yang terletak di Kawasan Industri Tanjung Enim, Sumatera Selatan ini ditargetkan rampung pada kuartal keempat 2027. Kepala Divisi Institusional Relation MIND ID Niko Chandra mengatakan proyek DME membutuh kandukungan dari berbagai aspek. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membukukan kredit sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) secara bank only sebesar Rp 117,2 triliun pada 2022. Nilai tersebut tumbuh 13,2% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 103,5 triliun. Pertumbuhan kredit UMKM itu ditopang penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) 2022. Bank Mandiri berhasil memenuhi target penyaluran dari pemerintah sebesar Rp 40 triliun untuk lebih dari 351 ribu pelaku UMKM. Penyaluran KUR Bank Mandiri utamanya disalurkan ke sektor produksi yaitu sebanyak 59,73% atau senilai Rp 23,9 triliun. Tren peningkatan penyaluran KUR sektor produktif tercermin dari seluruh sektor yang meningkat, salah satunya sektor pertanian yang menyumbang 29,53% dari total KUR senilai Rp11,81 triliun. Disusul sektor jasa produksi yang mencapai Rp 8,03 triliun atau sekitar 20,07%. Bank Mandiri mengaku terus melanjutkan komitmen dalam mendukung pengembangan pelaku UMKM. Komitmen itu diwujudkan melalui optimalisasi keberadaan Rumah BUMN (RB) yang merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) guna memperkokoh wadah pengembangan UMKM di wilayah kerja perseroan. (Yetede))

JAKARTA, ID – Pemerintah menyiapkan roadmap hilirisasi 21 komoditas dengan nilai investasi mencapai Rp US$ 545,3 miliar. Pemerintah fokus menjalankan pembangunan dalam bentuk hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA). Sebab, hilirisasi menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sudah memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis dengan nilai investasi sebesar US$ 545,3 miliar. “Hilirisasi adalah harga mati, di mana pendekatan hilirisasi dalam bentuk green industry dan green energy,” kata dia dalam seminar daring bertajuk Can Indonesia Boost Investment Through Friendshoring?, Rabu (8/2/2023). Catatan Kementerian Investasi/ BKPM menunjukkan ada 8 sektor dalam peta jalan investasi strategis Indonesia adalah mineral dan batu bara sebesar US$ 431,8 miliar, minyak dan gas alam US$ 68,1 miliar, perkebunan, kelautan, perikanan, perhutanan US$ 45,4 miliar. (Yetede)

Microsoft Baru-baru ini mengumumkan akan merilis versi terbaru dari Bing yang akan dibekali dengan teknologi OpenAI. Mereka berupaya untuk terus berinovasi dan menunjukkan pelayanan terbaik bagi penggunanya.

CEO Microsoft, Satya Nadella, mengatakan bahwa perilisan Bing ini adalah bagian dari upaya mereka untuk merevolusi teknologi search engine. Ia berpendapat bahwa dengan teknologi OpenAI, kualitas jawaban yang diberikan Bing akan jauh lebih baik dan memiliki tingkat fidelitas yang tinggi.

Dengan mengintegrasikan fitur chat ke dalam search engine, pengguna sekarang dapat berinteraksi dengan natural language dan mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang inginkan. Bahkan, Bing sekarang dapat berperan sebagai "co-pilot" bagi penggunanya untuk membantu menyederhanakan informasi dalam website atau dokumen.

Arsitek republik ini mewariskan mimpi indah tentang Indonesia Raya. Indonesia yang makmur, bebas dari kemiskinan. Impian itu terekam pada pidato 1 Juni 1945 ketika Soekarno berjanji bahwa ”tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.” Hampir 78 tahun kemudian, kemiskinan dan kesenjangan menjadi momok yang membahayakan bagi keberlangsungan republik ini. Bayangkan, ”tingkat kesenjangan Indonesia kini relatif tinggi dan meningkat lebih cepat dibandingkan sebagian besar negara tetangganya di Asia Timur” (World Bank, 2014) dan ”empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih banyak dari total gabungan 100 juta orang termiskin” (Oxfam, 2017). Padahal, kesenjangan bukan sekadar bentuk ketidakadilan yang menistakan martabat kemanusiaan jutaan orang miskin dan mayoritas warga yang rentan miskin, tetapi juga merobek-robek inti republik yang bersendikan pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Hampir 78 tahun silam, keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi impian utama pendiri republik. Impian  kesejahteraan itu terefleksikan pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945: ”Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan. Soekarno menjawabnya, ”rakyat ingin sejahtera... kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.” Impian keadilan dan kesejahteraan ini  dirumuskan secara brilian oleh Mohammad Hatta, arsitek utama UUD 1945 di bidang ekonomi. Hampir 78 tahun kemudian, Impian keadilan dan kesejahteraan sosial, ternyata masih jauh dari kenyataan.

Bangsa ini harus berani bersikap jujur atas fakta brutal Indonesia hari ini: mulai dari kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, tengkes, kelaparan, korupsi, kolusi, nepotisme, mafia peradilan,  kebangkrutan moral, kerusakan lingkungan, hingga rendahnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Pembangunan manusia dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan menjadi penentu utama bagi keberhasilan pemimpin bukan saja dalam mewujudkan impian Indonesia yang dititipkan oleh Soekarno-Hatta, melainkan juga dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pada momen perayaan 100 tahun merdeka, kita sudah tumbuh dan bangkit bersama serta mampu berdiri tegak dan setara sebagai sesama warga negara Indonesia (Yoga)