JAKARTA, ID – Kalangan manajer investasi (MI) mengimbau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meninjau ulang larangan atau pembatasan investasi unit link di reksa dana yang berbasis selain Surat Berharga Negara (SBN) dan surat berharga Bank Indonesia (SBI). Larangan yang berlaku sejak Maret 2022 tersebut memicu anjloknya dana kelolaan (asset under management/AUM) industri reksa dana. Penurunan AUM terjadi karena ada migrasi dana asuransi dalam bentuk unit link ke Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) atau discretionary fund. Per Maret 2022, ketika aturan pembatasan dari OJK terbit, aset investasi asuransi jiwa berupa reksa dana mencapai Rp 162,84 triliun. Per Desember 2022, aset investasi berupa reksa dana dari asuransi jiwa tinggal tersisa Rp 102,17 triliun. Artinya, investasi asuransi jiwa di reksa dana susut 37,25% atau ‘lenyap’ Rp 60,67 triliun. Demikian benang merah diskusi “Prospek dan Tantangan Reksa Dana 2023” yang digelar Majalah Investor, Selasa (7/2/2023). Diskusi menampilkan pembicara CEO PT Sucorinvest Asset Management, Jemmy Paul Wowointana, Antony Dirga (CEO PT Trimegah Asset Management), Herman Tjahjadi (Chief Investment Officer PT Danareksa Investment Management), Ade Yusriansyah (Direktur Operasional PT BNI Asset Management), dan Nicodimus Anggi Kristiantoro (Research & Consulting PT Infovesta Utama). (Yetede)

JAKARTA, ID - Ombudsman RI mengungkapkan sejumlah potensi maladministrasi yang diduga dilakukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dalam proses pembentukan bursa kripto dan pemberian izin usaha bursa berjangka komoditas. Potensi malaadministrasi itu di antaranya pemberian syarat yang tidak sesuai prosedur dan pengabaian permohonan izin usaha. “Jadi, selain penundaan pemberian izin usaha yang berlarut-larut, Ombudsman akan memeriksa potensi maladministrasi, seperti pemberian syarat yang tidak sesuai prosedur dan pengabaian permohonan izin usaha,” kata Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika saat ditemui di kantornya, di Jakarta, Rabu (8/2/2023). Yeka menjelaskan, langkah itu merupakan respons Ombudsman atas pengaduan PT Digital Futures Exchange (DFX) mengenai dugaan maladministrasi oleh Bappebti, menyusul berlarut-larutnya pembentukan bursa kripto. DFX selaku pelapor menyatakan sudah memenuhi semua prosedur dan persyaratan pengajuan izin pembentukan bursa berjangka komoditi/bursa kripto, namun Bappebti tak kunjung menerbitkan izin dimaksud. (Yetede)

JAKARTA, ID - Presiden Jokowi memerintahkan TNI dan Polri untuk menjaga keberlangsungan hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA) di dalam negeri. Hilirisasi sumber daya alam Indonesia saat ini sangat penting untuk menghasilkan nilai tambah perekonomian. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi kepada wartawan setelah menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (8/2/2023). “Tugas TNI, Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi, hilirisasi itu berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan,” kata Jokowi. Selain Presiden Jokowi, Rapim TNI-Polri 2023 juga dihadiri Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) merombak struktur organisasi demi mempercepat raihan profitabilitas. Perombakan itu meliputi perubahan jajaran komisaris, direksi, hingga menambahkan jabatan presiden di dalam unit bisnis on-demand services, e-commerce, dan financial technology. Selain itu, Goto bakal memperkuat integrasi pada ekosistem bisnis. Goto mengusulkan sejumlah nama besar untuk menjadi komisaris, yakni Agus Martowardojo, Patrick Walujo, Marjorie Lao, dan Winato Kartono. Semua perubahan ini akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Goto yang akan diselenggarakan 2 Maret 2023. Goto menargetkan pencapaian impas (breakeven) margin kontribusi positif mulai kuartal I- 2024. Adapun margin kontribusi segmen on-demand service ditargetkan positif pada kuartal I-2023, sedangkan margin kontribusi segmen e-commerce positif kuartal IV-2023. (Yetede)

JAKARTA-Jeda Kemanusiaan di Papua telah berakhir pada 7 Februari 2023. Dokumen yang ditandatangani Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menandai pencabutan Jeda Kemanusiaan yang disepakati di Jenewa, Swiss, pada 11 November 2022, itu. Atnike belum bisa dimintai konfirmasi ihwal pencabutan Jeda Kemanusiaan tersebut. Namun, lewat bawahannya, ia berjanji akan  memberi penjelasan secara rinci hari ini. "Ibu Atnike sedang berada di luar kota," kata seorang pegawai di Komnas HAM kemarin, 8 Februari 2023. "Untuk wawancara, boleh via zoom besok siang menjelang sore," Jeda kemanusiaan diinisiasi  dan Komnas HAM periode 2017-2022. Kesepakatan ini melibatkan kelompok masyarakat sipil dan perwakilan Papua (DGP), Majelis Rakyat Papua (MRP), dan united Liberation Movement for West Papua (ULMWP). (Yetede)

JAKARTA-Perbankan terus berupaya meningkatkan porsi penyaluran kredit bagi usaha UMKM. Bank Indonesia melaporkan, hingga akhir 2022, total penyaluran kredit segmen UMKM sebesar Rp1.351,2 triliun, naik 10,45% dibanding pada 2021. Berdasarkan skala usaha mikro mencatat porsi terbesar, yaitu Rp 532,72 triliun, diikuti usaha kecil sebesar Rp466,71 trilun dan usaha menengah sebesar  Rp351,82 triliun. Adapun berdasarkan peruntukannya, sebanyak Rp 1.015,6 triliun digunakan untuk modal kerja dan Rp335,6 triliun untuk investasi. Bank dengan penyaluran kredit UMKM terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tk atau BRI. Sepanjang 2022, BRI menyalurkan kredit  secara  konsolidasi senilai Rp1.139,08 triliun, dimana sebanyak 84,74 % merupakan kredit UMKM (Yetede)

Sejumlah emiten saham perbankan bersiap menggelar aksi korporasi. Mulai dari aksi pemecahan nominal saham alias stock split, penerbitan obligasi, menerbitkan saham baru (rights issue) hingga pembelian saham kembali (buyback). Ambil contoh aksi korporasi Bank Mandiri Tbk (BMRI). Bank pelat merah ini berencana memecah nilai nominal saham dengan rasio 1:2. Tak mau kalah dengan sesama bank BUMN, Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga berencana melakukan buyback saham. BBNI dan BBRI akan melakukan pembelian saham kembali alias buyback, masing-masing Rp 905 miliar dan Rp 1,5 triliun. Bank swasta pun tak ketinggalan. Untuk menambah modal, sejumlah bank swasta akan menggelar rights issue. Misalnya Bank KB Bukopin (BBKP) akan lepas 120 miliar saham baru dan Bank QNB Indonesia (BKSW) akan melepas 14,72 miliar saham baru. Kepala Riset Aldiracita Sekuritas Agus Pramono menilai, maraknya aksi korporasi emiten bank di awal tahun 2023 tak lepas dari sejumlah pertimbangan. Pertama, memanfaatkan momentum. Saat ini saham emiten bank masih jadi primadona investor. Kedua, emiten menghimpun dana untuk bisa memuluskan langkah ekspansi dan menutupi kebutuhan modalnya.

Utang pemerintah yang terus bertambah banyak mendapat sorotan. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menegaskan, pemerintah melakukan utang bukan berarti pemerintah hobi berhutang. Menurut dia, pemerintah harus berutang lantaran untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan, proses penyusunan anggaran utang di APBN pun dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk diketahui, total utang pemerintah hingga Desember 2022 sudah mencapai Rp 7.733,9 triliun. Ada pun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57%. Dari total utang tersebut, porsi dalam bentuk valas sebesar 29%. Sedangkan sisanya, sekitar 71%, dalam bentuk utang rupiah. Dengan jumlah utang tersebut, Suminto menegaskan, kemampuan pemerintah dalam membayar utang selalu menggunakan standar lazim yang biasa diterapkan di banyak negara.

Rupiah kembali melemah di atas level Rp 15.000 per dollar AS. Padahal beberapa data ekonomi domestik yang dirilis di awal tahun tercatat menguat. Selasa (7/2), rupiah di pasar spot melemah 0,62% ke Rp 15.148 per dollar AS. Padahal, rupiah bertahan di bawah level Rp 15.000 per dolar AS sejak pertengahan Januari 2023. Kemarin, Bank Indonesia (BI) mengumumkan cadangan devisa (cadev) Indonesia pada Januari 2023 naik US$ 2,2 miliar menjadi US$ 139,4 miliar, dari Desember 2022 sebesar US$ 137,2 miliar. Sebelumnya, rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5,31%. Angka ini melampaui target pemerintah di level 5,2%. Analis Global Kapital Investama Alwi Assegaf berpendapat apa yang terjadi di Pakistan akan membuat investor selektif memilih negara emerging market. "Asing akan lebih selektif memilih negara mana yang sehat untuk dijadikan tujuan investasi, salah satunya Indonesia," ujar dia. Alwi masih percaya rupiah sepanjang tahun 2023 akan di area Rp 14.800 – Rp 15.380 per dollar AS. Sedangkan Fikri memperkirakan, rupiah selama 2023 ada di Rp 15.455 per dollar AS. Kalau Lukman yakin rupiah akan bergerak di area Rp 14.300-Rp 14.500 di akhir 2023.

Goldman Sachs memprediksi, ada potensi terjadi defisit minyak mentah pada tahun depan. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya kapasitas produksi cadangan dan kurangnya investasi, yang akan mengancam pasokan ke depan. Peningkatan permintaan dari China dan sanksi terhadap minyak Rusia juga akan berkontribusi terhadap defisit minyak mentah. Karena itu, Goldman Sachs memprediksi harga minyak akan naik. Bahkan, sebelum defisit tersebut melanda, Goldman Sachs memprediksi harga minyak mentah brent dapat mencapai US$ 100 per barel. Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, harga minyak memang bisa mencapai US$ 100 per barel. Akan tetapi, gangguan produksi dan meningkatnya permintaan China masih akan diimbangi dengan kenaikan produksi negara pengekspor minyak bumi alias OPEC+. Hitungan Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo, harga minyak mentah bisa mencapai level US$ 100 jika OPEC+ masih mengurangi pasokan. Tahun ini, proyeksi dia, harga minyak di US$ 75-US$ 100 per barel. Sementara Lukman memperkirakan, harga minyak mentah berkisar antara US$ 70-US$ 85 per barel.