JAKARTA-Jeda Kemanusiaan di Papua telah berakhir pada 7 Februari 2023. Dokumen yang ditandatangani Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menandai pencabutan Jeda Kemanusiaan yang disepakati di Jenewa, Swiss, pada 11 November 2022, itu. Atnike belum bisa dimintai konfirmasi ihwal pencabutan Jeda Kemanusiaan tersebut. Namun, lewat bawahannya, ia berjanji akan  memberi penjelasan secara rinci hari ini. "Ibu Atnike sedang berada di luar kota," kata seorang pegawai di Komnas HAM kemarin, 8 Februari 2023. "Untuk wawancara, boleh via zoom besok siang menjelang sore," Jeda kemanusiaan diinisiasi  dan Komnas HAM periode 2017-2022. Kesepakatan ini melibatkan kelompok masyarakat sipil dan perwakilan Papua (DGP), Majelis Rakyat Papua (MRP), dan united Liberation Movement for West Papua (ULMWP). (Yetede)

JAKARTA-Perbankan terus berupaya meningkatkan porsi penyaluran kredit bagi usaha UMKM. Bank Indonesia melaporkan, hingga akhir 2022, total penyaluran kredit segmen UMKM sebesar Rp1.351,2 triliun, naik 10,45% dibanding pada 2021. Berdasarkan skala usaha mikro mencatat porsi terbesar, yaitu Rp 532,72 triliun, diikuti usaha kecil sebesar Rp466,71 trilun dan usaha menengah sebesar  Rp351,82 triliun. Adapun berdasarkan peruntukannya, sebanyak Rp 1.015,6 triliun digunakan untuk modal kerja dan Rp335,6 triliun untuk investasi. Bank dengan penyaluran kredit UMKM terbesar adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tk atau BRI. Sepanjang 2022, BRI menyalurkan kredit  secara  konsolidasi senilai Rp1.139,08 triliun, dimana sebanyak 84,74 % merupakan kredit UMKM (Yetede)

Sejumlah emiten saham perbankan bersiap menggelar aksi korporasi. Mulai dari aksi pemecahan nominal saham alias stock split, penerbitan obligasi, menerbitkan saham baru (rights issue) hingga pembelian saham kembali (buyback). Ambil contoh aksi korporasi Bank Mandiri Tbk (BMRI). Bank pelat merah ini berencana memecah nilai nominal saham dengan rasio 1:2. Tak mau kalah dengan sesama bank BUMN, Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) juga berencana melakukan buyback saham. BBNI dan BBRI akan melakukan pembelian saham kembali alias buyback, masing-masing Rp 905 miliar dan Rp 1,5 triliun. Bank swasta pun tak ketinggalan. Untuk menambah modal, sejumlah bank swasta akan menggelar rights issue. Misalnya Bank KB Bukopin (BBKP) akan lepas 120 miliar saham baru dan Bank QNB Indonesia (BKSW) akan melepas 14,72 miliar saham baru. Kepala Riset Aldiracita Sekuritas Agus Pramono menilai, maraknya aksi korporasi emiten bank di awal tahun 2023 tak lepas dari sejumlah pertimbangan. Pertama, memanfaatkan momentum. Saat ini saham emiten bank masih jadi primadona investor. Kedua, emiten menghimpun dana untuk bisa memuluskan langkah ekspansi dan menutupi kebutuhan modalnya.

Utang pemerintah yang terus bertambah banyak mendapat sorotan. Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto menegaskan, pemerintah melakukan utang bukan berarti pemerintah hobi berhutang. Menurut dia, pemerintah harus berutang lantaran untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan, proses penyusunan anggaran utang di APBN pun dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Untuk diketahui, total utang pemerintah hingga Desember 2022 sudah mencapai Rp 7.733,9 triliun. Ada pun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 39,57%. Dari total utang tersebut, porsi dalam bentuk valas sebesar 29%. Sedangkan sisanya, sekitar 71%, dalam bentuk utang rupiah. Dengan jumlah utang tersebut, Suminto menegaskan, kemampuan pemerintah dalam membayar utang selalu menggunakan standar lazim yang biasa diterapkan di banyak negara.

Rupiah kembali melemah di atas level Rp 15.000 per dollar AS. Padahal beberapa data ekonomi domestik yang dirilis di awal tahun tercatat menguat. Selasa (7/2), rupiah di pasar spot melemah 0,62% ke Rp 15.148 per dollar AS. Padahal, rupiah bertahan di bawah level Rp 15.000 per dolar AS sejak pertengahan Januari 2023. Kemarin, Bank Indonesia (BI) mengumumkan cadangan devisa (cadev) Indonesia pada Januari 2023 naik US$ 2,2 miliar menjadi US$ 139,4 miliar, dari Desember 2022 sebesar US$ 137,2 miliar. Sebelumnya, rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2022 mencapai 5,31%. Angka ini melampaui target pemerintah di level 5,2%. Analis Global Kapital Investama Alwi Assegaf berpendapat apa yang terjadi di Pakistan akan membuat investor selektif memilih negara emerging market. "Asing akan lebih selektif memilih negara mana yang sehat untuk dijadikan tujuan investasi, salah satunya Indonesia," ujar dia. Alwi masih percaya rupiah sepanjang tahun 2023 akan di area Rp 14.800 – Rp 15.380 per dollar AS. Sedangkan Fikri memperkirakan, rupiah selama 2023 ada di Rp 15.455 per dollar AS. Kalau Lukman yakin rupiah akan bergerak di area Rp 14.300-Rp 14.500 di akhir 2023.

Goldman Sachs memprediksi, ada potensi terjadi defisit minyak mentah pada tahun depan. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya kapasitas produksi cadangan dan kurangnya investasi, yang akan mengancam pasokan ke depan. Peningkatan permintaan dari China dan sanksi terhadap minyak Rusia juga akan berkontribusi terhadap defisit minyak mentah. Karena itu, Goldman Sachs memprediksi harga minyak akan naik. Bahkan, sebelum defisit tersebut melanda, Goldman Sachs memprediksi harga minyak mentah brent dapat mencapai US$ 100 per barel. Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, harga minyak memang bisa mencapai US$ 100 per barel. Akan tetapi, gangguan produksi dan meningkatnya permintaan China masih akan diimbangi dengan kenaikan produksi negara pengekspor minyak bumi alias OPEC+. Hitungan Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo, harga minyak mentah bisa mencapai level US$ 100 jika OPEC+ masih mengurangi pasokan. Tahun ini, proyeksi dia, harga minyak di US$ 75-US$ 100 per barel. Sementara Lukman memperkirakan, harga minyak mentah berkisar antara US$ 70-US$ 85 per barel.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimis permintaan kredit masih akan berlanjut tumbuh tahun 2023 meskipun tantangan ekonomi global masih besar. Oleh karena itu, regulator menargetkan kredit bakal tumbuh sekitar 10%-12% tahun ini. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pertumbuhan kredit tersebut akan diimbangi dengan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang diperkirakan akan tumbuh di kisaran 7%-9%. "Optimisme tersebut juga berlanjut pada tahun ini, tercermin dengan besarnya investasi non residen pada SBN (Surat Berharga Negara) di tahun ini Januari 2023 yang mencatatkan pembelian netto sebesar Rp 49,7 triliun, ujarnya, Senin (6/2)."

Gejolak mata uang menjadi ancaman nyata kala ketidakpastian ekonomi global mendera. Terlebih, normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve, yang terus bergulir berisiko membuat dana asing dari pasar negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Dus, nilai tukar rupiah pun rawan tereduksi. Untungnya, Bank Indonesia (BI) masih memiliki modal tebal untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah besarnya risiko ketidakpastian global. Hal itu tecermin dari posisi cadangan devisa yang pada akhir Januari 2023 mencapai US$139,4 miliar, meningkat dibandingkan dengan Desember 2022 yang senilai US$137,2 miliar. Modal ini pun akan memberikan keleluasaan bagi bank sentral untuk terus menjaga mata uang Garuda dalam ekspektasi. Terlebih, sepanjang tahun berjalan 2023 yang berakhir 7 Februari, performa rupiah cukup gemilang. Selain itu, ekspektasi pergerakan rupiah sepanjang tahun ini diprediksi tidak seburuk tahun lalu, ketika The Fed secara agresif menaikkan suku bunga acuan yang mendorong capital outflow. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan bank sentral memandang cadangan devisa tetap memadai, yang didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga. “Ini seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” katanya, Selasa (7/2).

Pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan awal pekan ini, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan pentingnya perlindungan investor baik di pasar keuangan maupun produk investasi lainnya. Pernyataan presiden itu tidak terlepas dari tingginya kasus yang merugikan para pemilik modal individu. Beberapa peristiwa besar yang menarik perhatian di antaranya adalah kasus Jiwasraya, Asabri, Wanaartha, hingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Ratusan triliunan rupiah uang masyarakat tersandera tanpa kejelasan pengembaliannya. Di dalam acara yang dihadiri oleh para petinggi yang berkecimpung di industri keuangan, presiden juga memerintahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi secara ketat berbagai produk dan transaksi jasa keuangan agar tidak memengaruhi kondisi makro perekonomian nasional. Kasus yang menimpa Adani ternyata berdampak luas terhadap perekonomian negara tersebut. Capital outflow terjadi, nilai tukar Rupee pun terimbas. Kekhawatiran itu yang disampaikan oleh Presiden. Persoalan perekonomian baik makro maupun mikro harus segera diselesaikan. Kasus yang merugikan investor baik itu di pasar keuangan atau pun produk investasi lainnya seperti yang terjadi pada KSP Indosurya dan Pandawa atau kasus Fisrt Travel merupakan bentuk minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan produk investasi termasuk risikonya. Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan instansi terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM harus terus meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku yang terlibat di industri tersebut. Perlindungan terhadap investor harus terus ditingkatkan di tengah tingginya penambahan jumlah investor ritel dengan usia muda. Dari data OJK, per 30 Desember 2021, jumlah investor di pasar modal mencapai 7,49 juta atau meningkat sebesar 92,99% dibandingkan dengan akhir 2020 yang tercatat hanya sebesar 3,88 juta. Jumlah ini meningkat hampir tujuh kali lipat dibandingkan dengan akhir 2017.

PT Pertamina (Persero) tidak ingin lagi dianggap setengah hati mengelola potensi minyak dan gas bumi atau migas di Tanah Air. Tahun ini, perseroan melalui subholding upstream menganggarkan belanja modal US$5,7 miliar. Besaran belanja modal itu diketahui naik 44% dari realisasi anggaran sepanjang 2022 yang berada di angka US$3,2 miliar atau setara dengan Rp48,47 triliun. Porsi alokasi belanja modal untuk rencana merger dan akuisisi PT Pertamina Hulu Energi sebagai subholding upstream Pertamina tercatat naik signifikan ke level US$1,5 miliar pada tahun ini. Padahal, realisasi anggaran yang digunakan untuk merger dan akuisisi pada 2021 dan 2022 hanya berada di angka masing-masing US$41 juta dan US$27 juta. “Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pengeboran, pada 2023 mencapai 943 sumur pengembangan atau naik 73%, 32 sumur eksplorasi, 688 workover, dan 30.159 well intervention well services,” kata Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Wiko Migantoro saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (7/2). Lewat alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) yang relatif progresif itu, Pertamina berharap terjadi penambahan produksi migas sebesar 5% pada tahun ini jika dibandingkan dengan torehan tahun lalu. Di sisi lain, produksi gas nasional tahun ini diharapkan naik ke angka 2.763 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari posisi tahun sebelumnya 2.624 MMSCFD. Adapun, produksi gas terangkut dipatok 1.891 MMSCFD, atau naik 1% dari torehan 2022 di angka 1.870 MMSCFD. Selain itu, kata dia, Pertamina Hulu Energi juga turut berupaya mengembakan lapangan Offshore-North West Java, Mahakam, Sanga Sanga yang masih berpeluang untuk ditingkatkan mendatang. “Untuk eksplorasi kita melakukan kegiatan migas non konvensional untuk mendorong long term,” katanya.