Sektor industri pariwisata diharapkan mampu menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Sejalan dengan pemulihan kunjungan dan pergerakan wisatawan, pemerintah berharap PDB sektor ini bisa tumbuh lebih dari 4 % pada 2023. Kendati demikian, masih ada tantangan keterbatasan kursi penerbangan. Menparekraf/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno mengatakan, pemulihan industri pariwisata ditandai dari tingkat hunian kamar hotel yang mencapai 54,41 % per November 2022. Pada libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai 600.000–650.000 kunjungan sehingga membantu meraih target pemerintah yang sebesar 4,4 juta kunjungan.

Data BPS menunjukkan, sepanjang 2022, jumlah kunjungan wisman tercatat 5,47 juta kunjungan. ”Usaha kita tahun 2023 harus dua kali lipat. Kami yakin pergerakan wisatawan bisa didorong melalui paket-paket wisata yang konkret,” ujar Sandiaga saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia secara hibrida, Kamis (9/2) di Jakarta. Associations (ASEANTA) Eddy Soemawilaga menyampaikan, 60 % kedatangan wisatawan mengandalkan pesawat terbang, 23 % transportasi laut, dan 16 % angkutan darat. Namun, industri penerbangan saat ini masih menghadapi tantangan agar bisa mendukung pemulihan pariwisata. Rata-rata maskapai penerbangan masih menanggung beban keuangan saat pandemi 2020–2021. (Yoga)

Situasi perekonomian global dan domestik yang membaik dinilai menjadi katalis positif bursa saham. Tren penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga diprediksi berlanjut. ”Iklim yang lebih kondusif membuat IHSG, yang mulai stabil sejak awal tahun, diprediksi melanjutkan penguatan,” kata Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji, di Jakarta, Kamis (9/2). Dia memperkirakan rentang pergerakan indeks berada pada posisi 6.816-7.000. Kinerja sektor keuangan dan konsumer siklikal diperkirakan positif. (Yoga)

Berdasarkan hasil survei, kinerja penjualan eceran diperkirakan meningkat pada Januari 2023 secara tahunan. Hal tersebut tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2023 sebesar 213,2, atau tumbuh 1,7 % secara tahunan. Kinerja penjualan eceran yang meningkat tersebut didorong pertumbuhan kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Adapun secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan terkontraksi -2,1 %. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, Kamis (9/2). (Yoga)

Petani sawit mandiri berharap agar pemerintah dan pengusaha CPO tetap menjaga harga tandan buah segar atau TBS sawit tidak anjlok. Jangan sampai kebijakan menambah kewajiban memasok pasar domestik atau DMO dan deposito hak ekspor, serta pelemahan pasar ekspor menjadi dalih saat harga TBS turun. Saat ini, harga TBS sawit di tingkat petani mandiri di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat, per 9 Februari 2023, harga TBS berada di kisaran Rp 2.350 per kg hingga Rp 2.595 per kg. Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto, Kamis (9/2) mengatakan, kebijakan peningkatan DMO dan deposito sebagian hak ekspor berpotensi menekan TBS petani sawit mandiri. Meski saat ini masih cukup tinggi, harga TBS diperkirakan bisa berangsur turun dalam kurun waktu tiga bulan periode kebijakan, Februari-April 2023.

Dari pengalaman tahun lalu, kebijakan DMO dan larangan ekspor CPO dan tiga produk turunannya menyebabkan hargaTBS anjlok. Harganya sempat bergerak di rentang terendah Rp 700 per kg hingga Rp 1.500 per kg. ”Saat itu, kedua kebijakan tersebut menjadi dalih penurunan harga TBS dan petani diminta memaklumi rendahnya harga TBS itu. Kami berharap hal itu tidak terjadi di saat pasar ekspor melemah, serta kebijakan penambahan DMO dan deposito sebagian hak ekspor diterapkan,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Pada 30 Januari 2023, pemerintah telah menaikkan DMO minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan dan pada 6 Februari 2023, pemerintah mengeluarkan kebijakan deposito 66 % hak ekspor eksportir CPO dan tiga produk turunannya, yang berlaku pada Februari-April 2023. Darto meminta pemerintah agar memonitor dampak rembetannya ke harga TBS di tingkat petani sawit mandiri. Jangan sampai harga CPO dunia naik, tetapi harga TBS di dalam negeri justru tertekan. (Yoga)

Pemerintah memutuskan tidak menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE). Alih-alih melakukan ”boikot” ekspor, Indonesia dan Malaysia sepakat menyambangi dan melobi UE dalam waktu dekat untuk membicarakan titik tengah dalam mengatasi dampak dari kebijakan antideforestasi yang dikeluarkan UE. Pada 6 Desember 2022, UE menerapkan UU Produk Bebas Deforestasi, dimana UE menjamin penjualan produk di negara anggotanya tidak boleh terkait dengan perusakan atau degradasi hutan, terutama komoditas minyak sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu, karet, dan produk turunannya. Dampaknya, negara pengekspor harus terlebih dahulu lolos uji tuntas bebas deforestasi. Sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat mengajak Indonesia sebagai sesama produsen sawit terbesar dunia untuk bersama-sama menghentikan ekspor minyak sawit ke UE.

Meski demikian, seusai pertemuan bilateral dengan Wakil PM serta Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Kamis (9/2) Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia tidak akan menstop ekspor CPO ke UE. ”Menstop ekspor bukan hal yang dibahas (dalam pertemuan bilateral). Indonesia sebagai negara yang melakukan ekspor-impor, melihat itu tentu bukan pilihan,” katanya dalam konferensi pers bersama Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof di Jakarta. Ketimbang memboikot ekspor, Indonesia dan Malaysia dalam waktu dekat akan menyambangi UE untuk melobi jalan tengah atas dampak kebijakan antideforestasi tersebut. Dato’ mengatakan, lepas dari fluktuasi harga CPO dunia, hal terpenting saat ini adalah merapatkan barisan untuk menyikapi dampak dari regulasi antideforestasi UE tersebut. (Yoga)

Pemprov Aceh akan memberikan insentif kepada pemerintah kabupaten dan kota di Aceh yang berhasil melestarikan lingkungan hidup. Kebijakan transfer anggaran berbasis ekologi itu untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Kebijakan Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) Aceh diluncurkan di Banda Aceh, Kamis (9/2). Program tersebut merupakan buah kolaborasi Pemprov Aceh, The Asia Foundation (TAF), dan Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Teuku Ahmad Dadek mengatakan, transfer anggaran berbasis ekologi merupakan pembiayaan perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Pergub Aceh No 56 Tahun 2022 tentang Kriteria dan Tata Cara Pemberian Insentif Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dadek menyampaikan, TAPE dikembangkan sebagai bentuk bantuan keuangan yang bersifat khusus dari provinsi kepada kabupaten dan kota. Hal ini berdasarkan indikator penilaian kinerja pemda.  Setiap indikator selanjutnya dinilai berdasarkan 26 variabel secara keseluruhan dengan bobot yang telah ditentukan. ”Tujuannya mendorong kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,” ujarnya. Dalam pergub itu disebutkan pemberian insentif bukan hanya kepada pemda, melainkan juga kepada kelompok warga yang aktif mengelola lingkungan. Keputusan penerima akan ditentukan tim verifikasi. (Yoga)

JAKARTA, ID - Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Hak Cipta Penerbit Media Massa (Publisher Rights). Untuk itu, Presiden meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Dewan Pers, asosiasi pers, dan pihak terkait lain secepatnya bertemu guna menuntaskan klausul-klausul yang akan dimasukkan dalam perpres tersebut. “Saran saya supaya bertemu, dalam satu bulan ini selesai perpresnya,” kata Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (9/2/2023). Sementara itu, Executive Chairman B Universe, Enggartiasto Lukita menyambut baik rencana Presiden Jokowi yang akan menuntaskan dan menerbitkan Perpres tentang Publisher Rights. B Universe akan memberikan dukungan terkait rencana tersebut karena publisher rights merupakan aspirasi semua media massa arus utama. “Masukan sudah disampaikan oleh teman-teman Forum Pemred yang kemarin malam diundang. Tadi Bapak Presiden sampaikan, drafnya juga sudah diserahkan,” tutur Enggartiasto Lukita usai puncak peringatan HPN, di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, Deli Serdang, Kamis (9/2/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan tidak ada regulasi OJK yang tumpang tindih dengan regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai penyebab berlarut-larutnya proses pembentukan bursa kripto. “Tidak ada (regulasi yang berbenturan). Kami di sini sebagai pihak yang diminta konfirmasi saja terkaitm bursa kripto,” ujar Deputi Direktur Pengaturan Pasar Modal I OJK, Daud Tarigan di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (9/2/2023), usai dimintai keterangan oleh Ombudsman RI untuk mendalami dugaan malaadministrasi oleh Bappebti. Ombudsman RI telah memanggil dan memeriksa Bappebti atas potensi malaadministrasi yang diduga dilakukan badan di bawah Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersebut dalam proses pembentukan bursa kripto dan pemberian izin usaha bursa berjangka komoditas. Potensi malaadministrasi itu di antaranya pemberian syarat yang tidak sesuai prosedur dan pengabaian permohonan izin usaha. (Yetede)

JAKARTA, ID- PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) berencana membangun pembangkit listrik tenaga air (PLTA) atau hydropower berkapasitas 1,5 gigawatt (GW). Perseroan siap berinvestasi US$ 3 miliar untuk menggarap proyek tersebut, dengan menggandeng mitra strategis. Hal itu diungkapkan manajemen Adaro dalam Mandiri Investment Forum 2023 yang dirangkum Mandiri Sekuritas dalam laporan riset, belum lama ini. Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira mengakui, Adaro senantiasa berperan aktif dalam proyek pembangkit listrik. Selain itu, perseroan terus mempelajari proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT), rermasuk hydropower. Hal ini dilakukan untuk mendiversikasi bauran energi pembangkit listrik. “Saat ini kami masih mempelajari proyek ini, termasuk lokasinya,” jawab Febriati ketika dikonfirmasi Investor Daily, Kamis (9/2/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) Indonesia harus melakukan transformasi sektor riil dalam bentuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi formal. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, ada lima aspek penting yang saling mendukung dan perlu diintegrasikan, yaitu pembangunan infrastruktur, hilirisasi, reformasi struktural, digitalisasi ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sampai saat ini Indonesia telah mencapai kemajuan yang pesat dalam 5 aspek tersebut, di mana pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah, hilirisasi sejumlah komoditas telah mulai menuai hasil, dan digitalisasi yang sedemikian pesat di masyarakat. “Reformasi struktural juga menjadi komitmen pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja guna memperbaiki kemudahan berusaha,” ujar Dody saat dihubungi Investor Daily, Rabu (8/2/2023). (Yetede)